Ditemukan 10231 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelafu pelacur pelealu peluru perahu pelalu pelatu pelak
Penelusuran terkait : Perdagangan Distribusi Skema piramida Turut serta Persaingan usaha Izin usaha Persaingan Usaha Usaha ilegal Sistem piramida
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PN AMBON Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
NELSON JEFRY ENGKA
Tergugat:
1.Kepala Cabang PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk, Cabang Ambon
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ambon
3.DEBI ARLISA SALAMENA KAINAMA
293 — 152
  • Menyatakan bahwa TERGUGAT adalah Pelaku Usaha danatau Kreditur yang tidak beritikad baik dan telah melakukan perbuatanmelawan hukum;11. Menyatakan bahwa PENGGUGAT (ahli waris JOSINA ALICE DEFRETES ) adalah Konsumen dan atau Ahli waris Debitur yangberitikad baik ;12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-07-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 29 Juli 2013 — FREDI anak dari ANDRIAS ASENG
62 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Ka UPTD KPH Berau No. 522.204/47/ KPHIN/BI/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Izin TPN dan TPK;Bahwa Perizinan di atas membuktikan bahwa kegiatan PT EBLdan PT BKNS sah menurut hukum karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan di Indonesia, walaupun saat inipara pelaku usaha mengalami kebingunganyang luar biasa karena Kebijakan yang dikeluarkan oleh KementerianKehutanan sering bertentangan dengan kebijakanyang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional)tergantung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 24-12-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA vs BUPATI MANDAILING NATAL
204 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa seiring dengan diterbitkannya Keputusan Menteri PertanianNomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan di mana setiap pelaku usaha perkebunan harus memilikiIUP, maka Penggugat, melalui Surat Nomor 01/KPU/VII/2004 tertanggalHalaman 10 dari 103 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 976/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
ANDARTO KOSASIH
Tergugat:
1.PT. AMARANZ PROPERTINDO
2.NOTARIS HUMBERG LIE, S.H.,S.E.,M.Kn
3.AHLI WARIS ALM. DRS. HENDRIK HENDARDI LUMANAUW
4.AHLI WARIS ALM. DRS. HENDRIK HENDARDI LUMANAUW (dalam hal ini : RENATA JACOB, VIVIENA SORAYA, DEVI MONICA, ROY MANUEL dan JOICE CATHERINE)
Turut Tergugat:
1.Tn. SUHERMAN
2.Tn. BENNY KURNIA SURYA
290 — 121
  • tentang perlindungan konsumen jo pasal 1337 KUHPdt,merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan;Klausulklausul dalam perjanjianperjanjian yang dibuat antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT bukanlah klausul baku melainkanmelalui mekanisme negosiasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta kedudukan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah setara dalampengertian samasama tidak saling mengadakan tuntutan, dakwaanberupa apapun dikemudian hari;Pasal 18 Undangundang no.8 tahun 1999 tentang perlindungankonsumen adalah ditujukan untuk pelaku
    usaha yang apabiladihubungkan dengan perkara a quo justru PENGGUGAT lah yang patutdiuntungkan dengan apabila ada penerapan Klausul eksonerasi karenaterjadi pengalihan tanggung jawab karena posisi PENGGUGAT adalahpenjual;Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilindungi olehUndangundang yakni diatur dalam pasal 1493 KUHPdt yakni Keduabelah pihak, dengan persetujuanpersetujuan istimewa bolehmemperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh Undangundang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — NUR SAEPUDIN, DKK VS GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, DK
217 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian, Penggugat mempunyai alas hak yang sah untukmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;Hak dan Kepentingan Penggugat , Il, Ill, IV, dan V sebagai Orang yangKepentingannya dirugikan;4.Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat Ill, Penggugat IV, danPenggugat V adalah pelaku usaha perikanan sebagai nelayantradisional skala kecil yang bermukim di wilayah sekitar TelukJakarta;Bahwa Penggugat , Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, danPenggugat V adalah korban yang terdampak
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2010 — Putus : 07-09-2011 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1047/Pid.B/2010/PN.Smda
Tanggal 7 September 2011 — I. AWANG RUSLIANSYAH II. ABDUL WAHAB SYAHRANI III. MASHERTUTY HANY DAHLIA.SE
154 — 29
  • bertentangandengan ketentuan angka 5.1 dan 5.2 Bab I A umum dokumen Pelelangan setiap pesertalelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satupenawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, peserta lelang yang menyerahkanlebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, selain penawaranalternatif (bila diminta) akan digugurkan jo.pasal 22 Undangundang nomor 5 tahun1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yangmenerangkan bahwa pelaku
    usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untukmengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat.Bahwa saksi Sdr.
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 23-04-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rgt
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.PAIJAN
2.BASIRUN
Tergugat:
1.PT. KENCANA AMAL TANI
2.BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
3.CAMAT BATANG GANSAL, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
4.CAMAT SEBERIDA, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
5.KEPALA DESA BELIMBING, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
6.KEPALA DESA RINGIN, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
7.KEPALA DESA KELESA, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
8.LURAH PANGKALAN KASAI, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
331 — 307
  • mempfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendahseluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas lahan areal kebun yangdiusahakan oleh Perusahaan Perkebunan Bahwa Karena itu sebagai konsep dari Negara dengan tujuan kebahagianyakni menyangkut kesejahteraan masyarakat apabila hal itu dirasakan olehHalaman 61 dari 76 halaman Perkara No :11/Pdt.G/2020/PN.Rgtmasyarakat, jadi dalam hak ini wajib dalam artian tidak bisa ditawar lagi, dankalau ditinggalkan berakibatkan sanksi bagi pihak pelaku
    usaha dan bisadikatakan perbuatan melawan HukumBahwa Sejahterah itu adalah ketika undangundang itu mampu mencukup!
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 18/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 19 April 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI Diwakili Oleh : PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : SUMARNO
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : SUMINTO
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : EDI RAHMAT
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : SLAMET C
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : GALIMAN
61 — 29
  • Namun Para PENGGUGATtidak melihat UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentangPerkebunan dan telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 39Tahun 2014 tentang Perkebunan;Bahwa dalam UndangUndang nomor 18 Tahun 2004 TentangPerkebunan (yang awalnya menjadi dasar Perijinan TERGUGAT)khususnya Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa:"Setiap Pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan denganluasan tanah tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan;Hal ini diperkuat dengan Pasal42 UndangUndang Nomor 39Tahun 2014 tentang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 03-12-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 776/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 4 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : SRI DEWI KARTIKA SARI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI
Terbanding/Tergugat II : BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI CABANG PEMBANTU KEBAYORAN
Terbanding/Tergugat III : LUSI LUSMIATI
Terbanding/Tergugat IV : ELVIRA EMILIA SALAM
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
94 — 55
  • Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkansebagai berikut:Pasal 40hal 82 Put Nomor 776/PDT/2018/PT.DKI10.1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasisengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumenkepada Otoritas Jasa Keuangan;2) Konsumen dan/ atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduanyang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa kKeuangan kepada Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2017
Tanggal 13 Desember 2017 — MOCH. UNTUNG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
184 — 1553 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melakukanusahanya;Bahwa dengan adanya kewajiban memiliki kode khusus denganpenetapan dari Kepolisian Rl, membuat Para Pemohon Keberatanmerasa keberatan, hal tersebut dikarenakan Para Pemohon Keberatantelah memiliki kendaraan dengan TNKB yang sudah dimiliki oleh ParaPemohon Keberatan sebelum Objek Permohonan diberlakukan,sehingga untuk mengubah TNKB dengan kode khusus merupakan halyang tidak mudah untuk dilaksanakan oleh Para Pemohon Keberatan,sehingga menghambat kegiatan usaha Para Pemohon Keberatanselaku pelaku
    Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah;Bahwa pemberian stiker tersebut, membuat Para Pemohon Keberatandan juga para pengemudi/supir online dalam kondisi sebagai sasarantembak dari pihakpihak yang selama ini tidak suka dengan kegiatanusaha yang dilakukan Para Pemohon Keberatan.
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata
Register : 09-01-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 4/Pdt.G/LH/2020/PN Mjk
Tanggal 2 Juni 2020 — Penggugat : - NURASIM Melawan Tergugat : - PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
937 — 1255
  • kutu) dan Sanitasi yangtidak baik (keterangan Saksi Dr Awan Budiharto , Bukti T15, 16)Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 4/Pat.G/LH/2020/PN.MjkBelum ada indikasi pencemaran logam berat (parameter yang melebihi bakumutu) (Bukit 715,16, Audit Lingkuangan Hidup Wajib oleh KemenirianLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2018);Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikanadanya kerugian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut sehingga dengan tidakterbuktinya kerugian tersebut, maka pelaku
    usaha tidak dapat diberikankewajiban yang bersifat mutlak untuk membayar kerugian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mebuktikan dalil dalil gugatannya, maka dengan demikian (untuk saat ini / saat diajukan gugatanLingkungan Hidup oleh Penggugat), Tergugat harus dinyatakan tidak melakukanperbuatan melanggar hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat
Pengadilan PN Mentok Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN Mentok Nomor 120/Pid.B/LH/2020/PN Mtk
Tanggal 13 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.ARGA FEBRIANTO, S.H.
2.M. SYARAN JAFIZHAN, S.H
Terdakwa:
Husen Als Akin anak dari Tjong Jat Sun
305 — 95
  • pemasaran terkait tanaman perkebunan;Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2014 yang dimaksud Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atautanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untukusaha perkebunan;Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2014 yang dimaksud usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkanbarang dan/atau jasa perkebunan;Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2014 yang dimaksud pelaku
    usaha perkebunan adalah pekebun dan/atauperusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2014 yang dimaksud pekebun adalah orang perseorangan warga NegaraIndonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu;Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2014 Pasal 1 angka (9) pekebun adalah orang perseorangan warga NegaraIndonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2835 K/PDT/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — HAGUS SUANTO VS GUBERNUR BI cq PIMPINAN BI cq KETUA DAN/ATAU ANGGOTA, DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA, dkk.
99 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2835 K/Pdt/2017terkait adanya Tunggakan macet padahal tidak, quod non;Bahwa Penggugat juga mempunyai pekerjaan dan kedudukan sebagaipedagang, pelaku usaha, yang tentunya mempunyai kKedudukan yang baik diMasyarakat dan sebagai pedagang juga mempunyai relasi yang banyak;Bahwa akibat Penghinaan dan pencemaran nama baik serta fitnah yangdilakukan oleh para Tergugat tersebut juga telah sangat mengganggu danmenyita waktu, pikiran biaya dan tenaga Penggugat khususnya untukmelakukan upaya hukum kepada
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 924/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
2.KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 17 BP2JK WILAYAH NTT
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
5.PT. NAVIRI MULTI KONSTRUKSI
180 — 146
  • 40 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 924/Pdt.G/2020/PN Jkt.Selusahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindakuntuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalammenjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidakberstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutanmengambil cuti diluar tanggungan Negara;9) Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalamkurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkunganpemerintah maupun swasta termasuk pengalamansubkontrak, kecuali bagi pelaku
    usaha yang baru berdirikurang dari 3 (tiga) tahun;10) Memiliki paling kurang 1 (Satu) tenaga tetap bersertifikatahli (SKA) Madya yang sesuai dengan Subklasifikasi SBUyang disyaratkan (untuk Usaha Besar);11) Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilaipaling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) darinilai total HPS, yang disertai dengan laporan keuangan(laporan keuangan wajib telah diaudit);12) Dalam hal peserta melakukan KSO:a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9dilakukan
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 24-01-2020 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 6/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 11 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : ACENNIUS HABEL Diwakili Oleh : MARTINUS EKOK, SH.,MH.- MATHEUS DENGGOL, SH.
Terbanding/Tergugat I : AWAL Diwakili Oleh : TOBIAS RANGGIE SH.
Terbanding/Tergugat II : PT. ADITYA AGROINDO Diwakili Oleh : SATRIA LESMANA, SH.
Terbanding/Tergugat III : MENTERI AGRARIA ATR Cq KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG Diwakili Oleh : UTAMA SAPUTRA SH.
81 — 42
  • Tergugat II (Bukti T.II1).....dstKeberatan Pembanding dalam Memori Banding halaman 3 Butir 2adalah keberatan yang tidak sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku sehingga tidak berdasar dan oleh karenanya wajib untukdikesampingkan,adapun alasanalasan Terbanding II sebagai berikut: Berdasarkan pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria dan tataRuang/Kepala Badan Nasional Nomor 17 tahun 2019 tentang izinlokasi yang secara lengkap sebagai berikut:*Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku
    usaha untukmemeperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan ataukegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak danuntuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha danatau kegiatannyaSesuai dengan ketentuan Pasal 1 diatas maka Terbanding II dapatmemanfaatkan atau menggunakan lahan yang sudah ditentukanoleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Ketapang, dan selainitu Sesuai dengan ketentuan pasal 1 diatas faktanya Terbanding Iljuga telah melakukan pembebasan lahan baik kepada Terbanding
Pengadilan PN WONOSARI Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN WONOSARI Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wno
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
1.DIDIK HENDRA PRASETIA
2.J.H. Silaen, S.H.
Tergugat:
1.ESTI RUSMINI
2.KUSNANTO
374 — 589
  • Lebih lanjut Pasal 4 ayat 1 POJKNomor 1/POJK.07/2013 mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajibmenyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/ataulayanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Pada fase prakontraktual Penggugat REKONVENSI tidak mendapatkan informasi yang benarbaik dari TERGUGAT REKONVENSI maupun dari Notaris dan PPAT terkaitmaksud dari penerbitan akta jual beli.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 07-11-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 223/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 17 Maret 2015 — PT. MERAUKE RAYON JAYA;MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
448 — 166
  • PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN66.67.Bahwa Penggugat, adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidanghutan tanaman industri, dan telah memperoleh perizinan sesuaidengan tahapan yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, maka sangatlah tepat apabila kepentinganhukum dari Penggugat dalam menjalankan usahanya wajib dilindungi;Bahwa, dengan diterbitkannya SK 625 oleh Tergugat, secara jelasdan terang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu: Hak untuk memanfaatkan hasil hutan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 17-07-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 286/Pid.B/2019/PN Plk
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.HAPPY C. HUTAPEA,SH
2.BINTANG L. YUSVANTARE , SH
3.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
4.HAMDANAH, SH.
Terdakwa:
AMBRITJO Alias JOE Bin NAIK O. HAMUD
137 — 65
  • Bahwa pemberian fasilitas kredit usaha mikro pada Bank Mandiri KCPMMU Palangka Raya Rajawali marketnya adalah pelaku usaha kecilmikro, karyawan swasta/BUMN dan PNS. Bahwa Berdasarkan Manual Produk Kredit MicroNo.005/KRD/MRB.MBD/2017 tanggal 28 Agustus 2017, definisi dariKredit Usaha Mikro (KUM) adalah kredit yang diberikan kepadapengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untukkebutuhan investasi maupun modal kerja.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 656 PK/Pdt/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — PT JALATAMA ARTHA BERJANGKA vs Nyonya YULIANTI,dk
177 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /I/2005, tentangSistem Perdagangan Alternatif juncto Peraturan Kepala Bappebti Nomor70/Bappebti/Per/7/2009, tentang Kewajiban Pelaporan dan PendaftaranTransaksi Dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang diterbitkan olehTurut Tergugat adalah sebagai pelaksanaan dari amanah Pasal 4 danPasal 6 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 juncto Undang UndangNomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yangmerupakan payung hukum kepada para pelaku
    usaha dan masyarakatHalaman 23 dari 82 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-05-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/Pdt/2012
Tanggal 15 Mei 2012 — PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT REPUBLIK INDONESIA dan atau GUBERNUR JAWA BARAT, dk vs. ABDUL AZIS, dk.
145 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikandan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukumNegara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melaluiperjanjian penyelenggaraan kegitatan usaha dalam berbagai bidangekonomi;Pasal 1 ayat (5), UndangUndang No. 8 Tahun 1999:Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjan atau prestasi yangdisediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;Pasal 46 ayat (1) sub b, UndangUndang No. 8 Tahun 1999:Gugatan terhadap pelaku
    usaha/penyedia jasa dan layanan dapatdilakukan oleh:Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;Oleh karena itu, kejujuran dan kesungguhan para Penggugat tidakdiragukan lagi untuk mewakili kKepentingan hukum anggota kelompoknyadengan prosedur gugatan perwakilan kelompok (class action);Hal. 4 dari 109 hal.