Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap masingmasing secara pribadi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmenyampaikan Surat Keputusan Walikota Bandung, Nomor : 474.2/kep.216BKD/2014 tanggal 3 Maret 2014, tentang Pemberian Izin untuk melakukanPerceraian atas nama Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah dapatmelanjutkan

apapunlagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka MajelisHakim menunjuk kepada halhal yang tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukan dan menjadi bagian yangtak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmenyampaikan Surat Keputusan Walikota

IUP (izin usaha pertambangan) di berikan oleh Bupati /Walikota apabila WIUP berada dalam 1 (satu) wilayah kab/kotapasal 37 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineraldan batu bara.b.

IPR (izin pertambangan Rakyat) Bupati / Walikotamemberikan IPR terutama kepada penduduk setempat baikperseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi.Bupati atau walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaanpemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada camatsesuai ketentuan perundangan undangan.Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati /Walikota.Pasal 67 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineraldan

karena perkara ini tidak layak dimediasi;Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan caramemberikan nasehat dan saran secukupnya, agar mengurungkan niatnya dankembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untukumum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal O1Nopember 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan asliSurat Keputusan Walikota

dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenangmenerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak datangmenghadap ke muka sidang, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidakdapat dilaksnakan;Menimbang bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai PegawaiNegeri Sipil telah memperoleh izin (Surat keputusan pemberian izin cerai) daripejabat atau atasan yang berwenang, sebagaimana termaktub pada SuratKeputusan Walikota

Fotokopi Kartu) Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor5171014710650002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 20Juli 2016 (berlaku seumur hidup), selanjutnya alat bukti berupa fotokopitersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telahHalaman 3 dari 10 hal. Pen.

No.36/Pdt.P/2018/PA.DPS.sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturanyang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il Nomor5171035711450005 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 20April 2016 (berlaku seumur hidup), selanjutnya alat bukti berupa fotokopitersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telahsesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturanyang berlaku, kemudian ditandai

tidak adamemberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan tidak ada pulameninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan antaraPenggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 25(dua lima) tahun sampai sekarang;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja diKelurahan Sigando, Kota Padang Panjang dan Penggugat telah mendapat izin dariatasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan surat yangdikeluarkan oleh Walikota

secara resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutusorang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, danoleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, gugatan Penggugatdapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmemperoleh izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, yaitu berupa SuratKeputusan Walikota

Mohamad Saleh Kota Probolinggo telah melampirkan surat dari atasannyaNomor X.863/69/425.203/2013 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 31 Desember2013 yang dikeluarkan oleh Walikota Probolinggo H. M. BUCHORI, SH.

Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor X.863/69/425.203/2013 yang dikeluarkan oleh Walikota Probolinggo tanggal 31 Desember 2013,surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai denganaslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim Ketua memberi tanda pada surat tersebutdengan tanda P.2;Bahwa Penggugat juga mengajukan saksisaksi yang masingmasing bernama:SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat

Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dancocok dengan aslinya (Bukti P.4);Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bekasi, Nomor 821/Kep.55BKD/III/2015, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, an.Bonan (Pemohon 1) yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, tanggal 11Maret 2015.

Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata CaraPencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :Pasal 52:Untuk pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan WakilBupati atau Walikota dan Wakil Walikota menerapkan pedoman teknis tentang tatacara pencalonan dalam Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah denganberpedoman kepada peraturan ini (P.12).5.1.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kotabersama Bupati/Walikota;c.

:"Jenis Peraturan Perundangundangan selain dalam ketentuan ini, antara lain,peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, MahkamahKonstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, KepalaBadan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undangundang atau Pemerintah atas perintah undangundang, Dewan PerwakilanDaerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota

Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan surat teguran satu kalipunsebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quo ataupunpembinaan atas pelanggaran yang dilakukan dari Walikota Ambon halini sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 2Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point3, perluditegaskan, ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan MenteriNomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan KepegawaianPerusahaan Air Minum dikatakan pembinaan umum danpengawasan dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota,pengertian sebagaimana dimaksud bertujuan untukmeningkatkan pelayanan PDAM kepada pelanggan(masyarakat), bukan sebagaimana dimaksud dalil gugatanPenggugat, tentang dalil tidak pernah diberikan surat teguransebelum dikeluarkan objek sengketa perlu

Bahwa mengacu padaketentuan diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang manaTergugat dalam jabatan dan kapasitas selaku Pelaksana Tugas(Pit) yang diangkat dan dilantik oleh Walikota Ambonberdasarkan Keputusan Walikota Ambon No. 646 Tahun 2013,dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya memiliki hakdan kewenangan sebagaimana Direksi yang mempunyaikewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf (a), makakeputusan Tergugat objek sengketa adalah merupakankewenangan Tergugat, dengan demikian dalil gugatan

Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun20042009, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasimasyarakat dalam bentuk usulan pembangunan dengan SkalaPrioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat denganSkala Prioritas tersebut dan diajukan dalam Rapat Pleno DPRDKota Bontang; Bahwa hasil Rapat Pleno pada dasarnya menyetujui usulanproyek dengan Skala Prioritas tersebut dan mengusulkannyakepada Walikota Bontang; Bahwa

jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah :"... akan diselesaikan".

didepan Pengadilan dantidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk digugat dansemestinya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Kepala Dinas PekerjaanUmum bukan Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana termuat dalam gugatanPenggugat;Menanggapi hal ini untuk diketahui bahwa yang benar yang digugat dalamgugatan Penggugat adalah Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PekerjaanUmum (Pu) Kota Bontang;Bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah menurut UndangUndang Nomor32 Tahun 2004 Pasal 1 adalah Gubernur, Bupati atau Walikota

danperangkat daerah sebagai urusan penyelenggara Pemerintahan Daerah;Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UndangUndangNomor 438 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian bahwa Menteri, Gubernur,Bupati, Walikota, dan lainlain adalah " Pejabat Negara";Maka berdasarkan ketentuanketentuan tersebut tampak jelas padaPemerintah Daerah automatically (secara otomatis) melekat jabatan seorangPejabat Negara pada jabatan itu, meskipun tidak

Bahwa selain menjalankan tugastugas dinas rutin sebagai Kepala SubBagian Pemeliharaan dan Perawatan Bagian Perlengkapan, Penggugatjuga mendapat tugas dari Walikota Madya Jakarta Pusat sebagai KetuaPengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Walikota MadyaJakarta Pusat Nomor 001/2006 tanggal 14 Februari 2006 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota MadyaJakarta Pusat dengan lampiran :. Ketua : Drs. H. Asahan DaulayIl. Sekretaris : Drs.

Penggugatsedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri JakartaPusat sesuai Akta Permohonan Pininjauan kembali Nomor : 04/PIA/PK/2001/PN/JKT.PST tanggal 23 Maret 2011 melalui Penasehat Hukum RismanSembiring SH ;Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008 Penggugat telah menerima Keputusan WaliKota Jakarta Pusat Nomor 135/2008 dan telah dikenakan Hukuman DisiplinPegawai Negeri Sipil berupa Penundaan Kenaikan Pangkat paling lama 1Tahun yang telah dijalani Penggugat karena telah melanggar Ketentuan

biasa pada Sekretariat kota AdministrasiJakarta Pusat sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan bulan Agustus2011 dan Penggugat telah menerima gaji dan tunjangan daerah tanpa adapemotongannya ;Bahwa Penggugat menerima Daftar Penilaian Pelaksanaan PekerjaanPegawai Negeri Sipil (DP3) Tahun 2009 dan Tahun 2010 dengan nilai ratarata baik, hal ini membuktikan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri yangmempunyai dedikasi dan prestasi yang cukup baik ;Bahwa Penggugat memperoleh Panggilan kelIl melalui Walikota

No. 4/Pid.SusTpk/2018/PT/PBRberdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 3 Tahun 2016Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun anggaran2016 tanggal 04 Januari 2016 serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaDinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016,Sdr.Abdul Rahman.S.Ag, Sdr.Munahar.S.Sos dan Sdr.Afrizal Als Majid(yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu sekira Tahun

Walikota Pekanbaru Saksi Edwar Sanger.SH.M.Si.2 (dua) lembar Surat foto copy Nomor : 900/BPKADPERBEND/398atanggal 30 November 2016 tentang Permintaan Pencairan BankeuBidang Perhubungan.1 (satu) lembar Surat foto copy Pernyataan Walikota Pekanbaru Nomor: 900/BPKADPERBEND/2398b.1 (satu) lembar surat foto copy Penggunaan Dana dari WalikotaPekanbaru Nomor : 900/BPKAD PERBEND/398b.1 (satu) bundel Foto copy Ringkasan Kontrak.1 (satu) bundel foto copy surat Permohonan Pembayaran Pekerjaandari masingmasing

Nomor : 176Tahun 2016 Tentang Penunjukan Badan Pengelola Keuangan KotaPekanbaru) yang melaksanakan fungsi bendahara umum KotaPekanbaru Tahun 2016 tanggal 04 April 2016.1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 177tahun 2016 Tentang Perubahan Kelima Tentang Penunjukan PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaaan dan BendaharaHal.49 dari 75 hal.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 2Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/PenggunaBarang, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Pengeluaran DiLingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2016.Hal.56 dari 75 hal. Put.

Pekanbaru Nomor : 176Tahun 2016 Tentang Penunjukan Badan Pengelola Keuangan KotaPekanbaru yang melaksanakan fungsi bendahara umum Kota PekanbaruTahun 2016 tanggal 04 April 2016.1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 177tahun 2016 Tentang Perubahan Kelima Tentang Penunjukan PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaaan dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Kota Pekanbaru Tahun 2016 tanggal 04 April2016.1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor

Putusan Nomor 23/G/2019/PTUNSRG(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentianKepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.Pasal 41Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikotasetelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan.Pasal 42Kepala Desa diberhentikan sementara

oleh Bupati/Walikotasetelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi,terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.Pasal 43Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan olehBupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkanputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015tentang

Putusan Nomor 23/G/2019/PTUNSRGe. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan,penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desabaru, atau penghapusan Desa;f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;ataug. dinyatakan terpidana berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyal kekuatan hukum tetap.(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepadabupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;(4) Pemberhentian kepala

Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut nyatamelanggar Pasal 40, 41, 42, dan Pasal 43 UndangUndang No. 6 Tahun2014 Jo.

;Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara negasiwewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintanan harus berwenang secara waktu,wilayah dan cakupan bidang atau materi;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenanganTergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman padaketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Pasal 40 ayat (3) berbunyi: Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Surat Walikota Makassar kepada Ahli Waris Baco Bin Paconang Nomor990/1312/T.Pem, tanggal 23 Januari 1998, menegaskan bahwa yangdiakui oleh pemerintah sebagai penggarap atas tanah negara seluas +17 Ha adalah hak garap Baco Rani Bin Paconang dan Sampara Bani,dan kawankawan,;3. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 593/3400/TARKIM tanggal 31Mei 2011 yang menyatakan bahwa tanah tumbuh adalah tanah garapanSampara Bani, dan kawankawan;4.

Tanah Tumbuh Tidak Termasuk Areal/Lokasi CPI:Penggugat menegaskan bahwa tanah tumbuh di Dusun Jonga TanjungBunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar tidaktermasuk areal/lokasi CPI.Alasanalasan/fakta hukum yang digunakan Penggugat menyatakan bahwatanah tumbuh tersebut tidak termasuk areal CPI adalah sebagai berikut: Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 640/175/Kep/II/O9 tanggal27 Februari 2009 diperkuat oleh Surat Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor 709/II/Tahun 2012 tanggal

24 Februari 2012 tentangPenetapan Lokasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Untuk KawasanPembangunan Center Point of Indonesia sebelah Barat Pantai Losari diKecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar adalahtanah perairan laut yang akan di reklamasi/ditimbun, jadi bukan tanahtumbuh yang berupa daratan; Gambar denah lokasi CPI yang dibuat oleh arsitek dan urban plannerDanny Pomanto yang disetujui oleh Walikota Makassar dan GubernurSulawesi Selatan, jelas sekali terlinat banwa tanah tumbuh

Nomor 95 PK/TUN/201713.14.Penggugat dan telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi MakassarNomor 227/Pdt/2014 tanggal 28 Oktober 2014.Bahwa sudah dijelaskan di atas, bahwa tanah tumbuh tidak termasuk tanahnegara bebas dan tidak masuk lokasi CPI serta tanah tumbuh tersebut telahdigarap oleh Penggugat selama 19 tahun dan telah membayar PBB selama17 tahun;Bahwa fotocopy suratsurat yang tercantum pada bagian bawah halamanpendaftaran pertama sebagai penunjuk penerbitan sertipikat hak pakaitersebut, Walikota

Nomor 2 Tahun 1991 danYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21Januari 1993, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatanPenggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuangugatan oleh Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari;Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanahobjek sengketa oleh karena sertipikat tanah in casu terbit di atas tanah yangmerupakan hasil reklamasi oleh Pemerintan Provinsi Sulawesi Selatansesuai Surat Keputusan Walikota

perkara menurut hukum.Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat hadir, tetapi Tergugat tidak hadir, sekalipun telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,dan Majelis telah berusaha memerintahkan Penggugat untukberdamai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimanaKeputusaan Walikota

Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehatiPenggugat untuk damai dan rukun kembali dengan Tergugat padasetiap persidangan tetapi upaya Majelis tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagai pegawai negeri sipil yang telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimanaKeputusan Walikota

persidangan maka upayadamai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, danselanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Nomor : 0377/Pdt.G/2015/PA.LLG tanggal 04 Mei 2015 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan mencabut petitum No.3permohonan Pemohon tentang hak asuh anak, oleh karena itu Majelis hakim hanyamemeriksa masalah perceraiannya saja;Bahwa sebagai PNS, Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Atasan No.700/04/Insp/2015 dari Walikota

Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinanyang sah, menikah pada tanggal 12 September 2007 sebagaimana Kutipan Akta NikahNomor: 159/05/XI/2007 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kota Lubuklinggau , dengan demikian Pemohon dalam hal ini secara hukummempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai persona standi in judicio dalamperkara a quo berlawanan dengan Termohon;Menimbang, bahwa sebagai PNS, Pemohon telah mendapatkan Surat IzinAtasan dari Walikota

berhasil, makapersidangan dilanjutkan untuk membacakan surat gugatan Penggugat a quo, yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan posita poin 6, yangbenar adalah bulan 6 tahun 2012;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapatdidengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan 1 (satu)lembar asli Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor : 36 /BKD/2015 yangdikeluarkan oleh Walikota

karenanyaketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkanPenggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Juli2004, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentinganlangsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor35/BKD/2015 yang dikeluarkan oleh Walikota

diparaf serta diberi tanda P.6.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Suherman yangdikeluarkan Lurah Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, JakartaSelatan tanggal 20 Pebruari 2015 Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberitanda P.7.Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama TERMOHON II Nomor464/W.K/Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah DaerahChusus lou Kota Jakarta Walikota

Jakarta Selatan tanggal 30 Maret1974 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.8.Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama PEMOHON Nomor265/W.K/JS/1987 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khususlbu Kota Jakarta Walikota Jakarta Selatan tanggal 07 September 1987Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai,

Walikota Jakarta Selatan cq. Suku DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Administratif JakartaSelatan, tempat kedudukan Yang Beralamat Di Jalan Radio V No.1,Rt.3/rw.4, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota AdministrasiJakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta 12130, selanjutnya disebutTerbanding semula Tergugat;Putri Dian Savitri, Se, bertempat tinggal di Jalan Kemang A No. 25 A, Rt012/001, Kel. Bangka, Kec.

Walikota JakartaSelatan Cq. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota AdministrasiJakarta Selatan), untuk mencatatkan pembatalan Akta Kelahiran Nomor12824/KLT/JS/2009/2007 atas noma AURELIA DELISHA LATHIFA,kemudian menarik dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor:12824/KLT/JS/2009/2007 atas noma AURELIA DELISHA LATHIFA;4.

Pemohon yangdikeluarkan oleh Walikota Jakarta Pusat tanggal 4 Pebruari 1982 telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode P 7;Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor :072/Pdt.P/2017/PAJB.10.11.12.13.14.Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An.

Pemohon Ill No.554/K.L./1976 yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala DaerahTk.Il Banda Aceh tanggal 29 Juli 1976, telah bermaterai cukup dansesuai dengan aslinya diberi kode P 9;Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An. Pemohon IV. No. 6126/JP/1983yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil JakartaPusat tanggal 15 Juni 1983, telah bermaterai cukup dan sesuai denganaslinya diberi kode P 10;Fotokopi Kutipan Akta Kematian 3173KM200220170087 An.