Ditemukan 656785 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : samba sampai samsam samual sumbar mineral minreal minerale mineralã minerall mineralle
Penelusuran terkait : Pt. natarang mining; Pt. natarang mining Pt. meares soputan mining Pt. mearas soputan mining; Pt. trubaindo coal mining
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3788 B/PK/PJK/2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
36 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4965 B/PK/PJK/2022
Tanggal 10 Nopember 2022 — PT VALE INDONESIA TBK
46 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT VALE INDONESIA TBK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4709 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — PT. AGRO NUSA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
119 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. AGRO NUSA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00228/KEB/WPuJ.20/2018, tanggal 7 Mei 2018,sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP00689/NKEB/WPuJ.20/2018,tanggal 19 September 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2015 Nomor 00185/207/15/007/17, tanggal 25April 2017, sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP00026/NKEB/WPJ.20/KP.07/2018, tanggal 9 Maret 2018, atas nama PT
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT AGRO NUSA ABADI;Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4709/B/PK/Pjk/20202. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 24-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4065 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AWAL CAKRAWALA GEMILANG;
43 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AWAL CAKRAWALA GEMILANG;
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00153/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 9 Februari 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2011 Nomor 00013/206/11/058/15, tanggal 17 November 2015,atas nama PT Awal Cakrawala Gemilang, NPWP 02.217.535.0058.000, beralamat di Jalan Warung Jati Barat (TamanMargasatwa), Nomor 19, RT 009/005, Jatipadang, Ragunan,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 B/PK/PJK/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — PT. SMCC UTAMA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
45 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. SMCC UTAMA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 24-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4874 B/PK/PJK/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA;
75 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-03-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1529 B/PK/PJK/2022
Tanggal 19 April 2022 — PT. SMCC UTAMA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
98 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. SMCC UTAMA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2295 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAYAR SENTOSA SHIPPING;
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAYAR SENTOSA SHIPPING;
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79042/PP/M.XIB/13/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1646/WPJ.06/2014tanggal 21 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Januari 2004 Nomor 00001/204/04/028/13 tanggal 19September 2013, atas nama: PT
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1646/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari 2004Nomor 00001/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, alasnama: PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000,alamat: Jalan Majapahit 34 No. 3032, Petojo Selatan, JakartaPusat 10160 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 8 halaman.
    2019faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupapenghasilan yang merupakan bagian pemilik kapal diluar negeri yangditerima Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalidari PT
    Pertamina Persero sampai saat ini belum dibayarkan,disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannyadisebabkan dana sebesar penghasilan charter hire dari PT. PertaminaPersero dimaksud digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaankapal selama masa sewa dengan pihak PT. Pertamina Persero dan olehkarenanya tidak ada kewajiban Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26terhadap penerimaan sebesar charter hire dari PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-09-2022 — Putus : 24-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5068 B/PK/PJK/2022
Tanggal 24 Nopember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KARYA SUMIDEN INDONESIA;;
28 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KARYA SUMIDEN INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VAN OORD INDONESIA;
    Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009008.13/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP02695/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak April 2013, atas nama PT
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02695/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/13/059/17tanggal 15 Juni 2017 Masa Pajak April 2013, atas nama PT VanOord Indonesia, NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat diGedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan MuliaLot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00007/204/13/059/17 tanggal 15 Juni2017 Masa Pajak April 2013, atas nama PT Van Oord Indonesia,NPWP 01.002.221.8059.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan (12980) terkait sengketa a quo, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 06-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3178 B/PK/PJK/2020
Tanggal 28 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG;
57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG;
    amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000484.16/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 25 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00879/KEB/WPU.19/2017, tanggal 15November 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00029/207/14/051/16, tanggal 26 Agustus 2016, Masa Pajak Mei 2014,atas nama PT
    Putusan Nomor 3178/B/PK/Pjk/20203.1.3.2.3.3.3. 4.Atau :Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00879/KEB/WPUJ.19/2017, tanggal 15 November2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00029/207/14/051/16, tanggal 26 Agustus 2016, Masa Pajak Mei2014, atas nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, NPWP01.061.355.2051.000, beralamat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1584 B/PK/PJK/2021
Tanggal 31 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. YKK ZIPER INDONESIA;
46 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. YKK ZIPER INDONESIA;
    tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00028/NKEB/WPJ.19/2019tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00004/101/13/092/18 tanggal 3 Mei 2018 Masa Pajak Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00054/NKEB/WPuJ.19/KP.02/2018 tanggal 29 Agustus 2018,atas nama PT
    Putusan Nomor 1584/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1000731.99/2019/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 11 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Membetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000731.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019, yangdiajukan Penggugat atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP01.001.751.5092.000 beralamat di JI. R.P.
    Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00028/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 15 Januari 2019tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00004/101/13/092/18 tanggal 3 Mei 2018 Masa Pajak Desember2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00054/NKEB/WPJ.19/KP.02/2018tanggal 29 Agustus 2018, atas nama PT YKK Zipper Indonesia,NPWP
    Putusan Nomor 1584/B/PK/Pjk/2021peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3 Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor00004/101/13/092/18 tanggal 3 Mei 2018 Masa Pajak Desember2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00054/NKEB/WPJ.19/KP.02/2018tanggal 29 Agustus 2018, atas nama PT YKK Zipper Indonesia,NPWP 01.001.751.5092.000, beralamat di Jalan R.P SoerosoNomor 7, Jakarta Pusat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2022 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 B/PK/PJK/2022
Tanggal 20 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARAPAN SAWIT LESTARI;
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARAPAN SAWIT LESTARI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4937 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PARAMITRA INTERNUSA PRATAMA;
68 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PARAMITRA INTERNUSA PRATAMA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-01-2022 — Putus : 01-03-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 B/PK/PJK/2022
Tanggal 1 Maret 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINERGY PERDANA MANDIRI
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINERGY PERDANA MANDIRI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3823/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUMI CAHAYA UNGGUL
59 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUMI CAHAYA UNGGUL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 07-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1431 B/PK/PJK/2021
Tanggal 26 April 2021 — PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. PACIFIC INDOPALM INDUSTRIES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-04-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1927 B/PK/PJK/2021
Tanggal 1 Juli 2021 — PT. SARI LEMBAH SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
59 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. SARI LEMBAH SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 07-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1700 B/PK/PJK/2021
Tanggal 31 Mei 2021 — PT. K LINE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. K LINE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1957 B/PK/PJK/2021
Tanggal 1 Juli 2021 — PT. JAYA MANDARIN AGUNG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
76 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT. JAYA MANDARIN AGUNG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;