Ditemukan 11095 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2tahun 26tahun 29tahun 23tahun 22tahun 24tahun 21tahun 20tahun
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-07-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 121/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat:
OHEZATULO NDRURU
Tergugat:
KEPALA DESA BAWOSALO’O BAWOLUO KECAMATAN O’O’U KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
133 — 53
  • MELANGGAR UU PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS KKN No. 28TAHUN 1999.1. Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat denganAUPB, adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan WewenangHalaman 24 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUNMDN.bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakandalam penyelenggaraan pemerintahan;. Bahwa pada Pasal 3 BAB III: ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA,memuat tentang Asasasas umum penyelenggaraan negara meliputi:1.
Pengadilan PN BANGIL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-01-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANGIL Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.BGL
Tanggal 8 Mei 2014 — MARFU’AH PENGGUGAT 1. KHUSNUL KHOTIMAH Para Tergugat 2. MARDIYAH, Spd Para Tergugat 3. ROKHMAD ICHWAN Para Tergugat 4. TAMANU Turut Tergugat IV 5. ABDUL HAFIDZ Para Turut Tergugat
70 — 16
  • Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat secara seluruhnyadi bantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dimana Para Tergugatdan Para Turut Tergugat menyatakan bahwa sejak kecil Tergugat diasuh,dirawat dan dinikahkan oleh Penggugat dan setelah Tergugat berkeluarga 28tahun yang lalu Penggugat memberikan kepada Tergugat rumah di DurenSewu yang saat ini menjadi obyek sengketa dan sebagai rasa tanggung jawabTergugat dan Tergugat IV merenovasi rumah pemberian Penggugat tersebut33dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — Dr. ARI KAMAYANTI, SE.,MM.,M.S.A VS REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG;
177 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2), bahwa KeputusanTata Usaha Negara (SK Rektor) telah melanggar dan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku danKeputusan Tata Usaha Negara (SK Rektor) tersebut bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang baik (videPenjelasan Pasal 3 angka 1, 4 dan 7 UndangUndang No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih DanBebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme) khususnya AsasKepastian Hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-05-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2890 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Mei 2015 — H. OTTO MALIK VS 1. H. MOHAMMAD INDRA WARGADALEM, dkk. dan 1. Hj. JULIANI MALIK KALANTARY, dkk.
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatandengan Nomor 160/ANOT/1999/PN/JAKSEL, kemudian dirubah denganAkta Berita Acara Rapat Yayasan Harapan Ibu tertanggal 20 Juli 2001, AktaNomor 8 yang dibuat di hadapan Nyonya Gerda Joice Lusia, SarjanaHukum, Notaris di Tangerang, berkedudukan di Pamulang; kemudiandirubah dengan Akta Berita Acara Rapat tertanggal 10 Oktober 2003 Nomor29 yang dibuat di hadapan Marthin Aliunir, Sarjana Hukum, Notaris diJakarta, dan dalam rangka penyesuaian dengan Undang Undang Nomor 28Tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 09-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2010 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYA PELITA ANDHIKA
172 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2010/B/PK/PJK/2017IV.UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UndangUndang Nomor 28Tahun 2007;Pasal 12 Ayat (2):Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yangdisampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Penjelasan Pasal 29 ayat (2):... pendapat dan kesimpulan petugas Pemeriksa harus didasarkan padabukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 28-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 25-06-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte
Tanggal 20 April 2021 — - Penggugat : Oktovianus, S.Si.,M.P - Tergugat I : Yayasan Perguruan Kristen Halmahera - Tergugat II : Universitas Halmahera
228 — 95
  • DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa dalildalil yang Para Tergugat yang di Uraikan dalam Eksepsimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;Bahwa dalam gugatan point 17 Penggugat pernah dipercayakansebagai Dosen yang dipekerjakan oleh yayasan Perguruan KristenHalmahera di universitas Halmahera, dan sejak ditetapkan sebagaipekerja maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk tunduk padaketentuan hukum yang diatur oleh yayasan sesuai Undang no 28Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
Pengadilan PA BALIKPAPAN Perdata Agama
Register : 22-05-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 201/Pdt.P/2018/PA.Bpp
Tanggal 1 Agustus 2018 — Pemohon:
1.HERMANSYAH RAHIM Bin RACHIM
2.HERMAWATI RACHIM binti RACHIM
3.HERLINA RACHIM binti RACHIM
4.HAERANAbinti RACHIM
5.HAERANIbinti RACHIM
53 — 34
  • Hermansayah Rachim bin Rachim, Barru 13 Januari 1990, umur 28tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Her.Mandiri RT 19 Kelurahan Sepinggan Baru,Kecamatan Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan, sebagai Pemohon ;2. Hermawati Rachim binti Rachim, Barru,13 Oktober 1992, Umur: 26Tahun,Agama: Islam, Pekerjaan: MengurusRumahTangga, Bertempat Tinggal:Komp. Her Mandiri RT. 19, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan ,Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sebagaiPemohon II3.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 06-07-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 26/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
RIDHWAN
Tergugat:
KETUA DPRK ACEH SINGKIL
115 — 25
  • objek sengketa bertentangandengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 28 tahun 1999;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor28 tahun 1999 mengatur:Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawanhukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di ataskepentingan masyarakat, bangsa dan negara;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugatdalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar pasal 1 angka 5 UU No. 28tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-04-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08 P/HUM/2015
Tanggal 8 April 2015 — PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
67 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di Indonesia, sepertiUU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UUNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan;Bahwa padapraktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam prosesperadilan di Mahkamah Agung /ega/ standing telah diterima dan diakuimenjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapatdibuktikan antara lain dalam Putusan MA Nomor 33 P/HUM/2011 dalamPermohonan Keberatan atas berlakunya Keputusan Presiden Nomor 28Tahun
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Perijinan
Register : 13-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 22-09-2014
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 40/G/2012/PTUN-PTK
Tanggal 16 April 2013 — PT. RIMBA KAPUAS LESTARI (diwakili oleh TIAN HARTONO) Melawan 1. BUPATI KABUPATEN SINTANG 2. MENTERI KEHUTANAN RI
113 — 42
  • Rimba KapuasLestari; Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 4tahun 2005 tentang PemberantasanPenebangan Kayu Secara Illegal DikawasanHutan dan Peredarannya Diseluruh WilayahRepublik Indonesia, ; UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara NegaraPut.40/G2012.PT UNPTK Hal. 39 dari 59 HalamanYang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dani= 812) (1 lllMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilsanggahannya Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 21-03-2012 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 17-03-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 22/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 19 Juli 2012 — SUJADI VS KPL.DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN,Cs
221 — 218
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik; sedangkan dalam penjelasan UndangUndang No.9 Tahun 2004 tersebut, yang dimaksuddengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang19Baik adalah meliputi asas kepastian hukum; tertibpenyelenggaraan Negara ; keterbukaan;proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas;sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;Bahwa kedua
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-08-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
1.RAJIN TANI LAIA
2.NOVETINUS BUULOLO, S.Pd
Tergugat:
Kepala Desa Sarahililaza Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
116 — 72
  • Bahwa jika dihubungan perbuatan atau tindakan Tergugat tersebutdiatas dalam menerbitkan obyek sengketa, jelas telah melanggar AsasKepastian Hukum sesuai penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN.
Pengadilan PN LEMBATA Perdata
Register : 21-10-2015 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN LEMBATA Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Lbt
Tanggal 14 Juni 2016 — SYELLY TEDJO LIBRIANA, S.E melawan DEWAN DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT, Cq. DIREKTUR UTAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTT, Cq. PEMIMPIN CABANG LEWOLEBA PT. PEMBANGUNAN DAERAH NTT
166 — 73
  • ., selaku Pjs Pemimpin PT.Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Lewolebadengan Syelly Tedjo Libriana, Nomor: 04.1.10.000021tertanggal 19 Februari 2010, selanjutnya bukti suratdiberi tanda bukti T.3;Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor:1662 tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya bukti suratdiberi tanda bukti T.4;Fotocopy Serifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 28tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Lembata, Nusa Tenggara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-08-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2020
Tanggal 3 Desember 2020 — BABY RIVONO NASUTION, DKK VS PRESIDEN RI;
378 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perundangan diIndonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam prosesperadilan di Mahkamah Agung /ega/ standing telah diterima dan diakulmenjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapatdibuktikan antara lain dalam Putusan MA No. 33 P/HUM/2011 dalamPermohonan Keberatan atas berlakunya Keputusan Presiden No. 28Tahun
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 34/Pid.Pra/2020/PN Sby
Tanggal 8 Desember 2020 — Pemohon:
Sirke Siswoyo
Termohon:
KANWIL DIRJEND PAJAK JAWA TIMUR I
1100 — 1005
  • adalahtentang tidak sahnya penetapan tersanngka pada diri Termohon sebagaimanaSurat Penetapan Tersangka Nomor S04.TAP/WPJ.11/2020 tangggal 27Oktober 2020 ( P3/T17);Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon tentang tidaksahnya penetapan tersangka pada diri Pemohon adalah karena Pemohonterlambat menerima pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan(SPDP) dari Termohon;Menimbang, bahwa menurut Pemohon, Pemohon disangka melanggarpasal 39 A , huruf a jo. pasal 39 (ayat) 1, huruf i Undangundang Nomor 28Tahun
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN STABAT Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Stb
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 28
  • Medan, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 108;2) Bahwa sebelum lahirnya UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tata cara untuk mendirikan yayasan diIndonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, doktrin dan yurisprudensi;3) Bahwa setelah berlakunya UndangUndang Nomor 16 Tahun2001 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28Tahun
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 13-08-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Plw
Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat:
YETTINIZA
Tergugat:
MARTHA AGUSTINA SINAGA
Turut Tergugat:
DEFI KRISTANTY, SH
178 — 98
  • Gugatan Kurang Pihak (Error In Persona)Halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN PLWBahwa dalam gugatan pihak Penggugat tidak lengkap karena yangmenjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah tanah beserta bangunandiatasnya, sementara secara tegas diatas tanah tersebut ada bangunan milikSMK MAKMUR Yayasan Fauziyah Sejahtera yang tunduk kepada UndangUndang Yayasan No. 16 tahun 2001 yang telah dirubah Undang undang No. 28Tahun 2004, bahwa secara tegas pada pasal 35 Ayat 1 yang dapat
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 28-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat:
PT. INTER SPORT MARKETING
Tergugat:
PT. GRIYA ASRI HIDUP ABADI
498 — 317
  • No.28Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dikenal istilah suatu tempatmerupakan area komersial atau tidak namun yang ada adalahpenggunaan secara komersial yaitu pemanfaat ciptaan dan/atauproduk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntunganekonomi dari berbagi Sumber atau berbayar.e) Bahwa, berdasarkan posita nomor 15 dan 16 gugatan Penggugat,maka Tergugat menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka (24) UU.No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Tergugat tidak memenuhiunsur penggunaan secara komersial
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 13-01-2011 — Putus : 19-05-2011 — Upload : 07-11-2011
Putusan PTUN AMBON Nomor 01/G/2011/PTUN.ABN
Tanggal 19 Mei 2011 — ABDUL RAHMAN MAMANG, MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
118 — 31
  • kerugian kepada Penggugat =;Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketatersebut sesungguhnya menunjukan sikap feodalis, otoriter,dan arogansi kekuasaan yang berlebihan, tidak bermoral dansangat subjektif, keberpihakan Tergugat kepada pihaktertentu dengan mengabaikan keadilan, kebenaran,ketertiban, kepastian hukum, serta asas asas kepastianhukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan,Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitassebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28Tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1924 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — PT. ARUN NATURAL GAS LIQUEFACTION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
61 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah No. 28Tahun 1988.c.