Indonesia Epson Industry, kewarganegaraanIndonesia, beralamat di Kampung Rawa Badung RT 009 RW 007,kelurahan Jatinegara, kecamatan Cakung, Jakarta Timur, provinsi DKIJakarta;IKA NURJANAH, pekerja pada PT. Indonesia Epson Industry,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Blok Lebak RT 002 RW 002,kelurahan Ciwaringin, kecamtan Ciwaringin, kabupaten Cirebon, provinsiJawa Barat;INAN NUGROHO, pekerja pada PT.

pada tanggal 13Juli 2021;Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa telahnya mengajukanmemori banding tertanggal 26 Agustus 2021 yang diterima di KepaniteraanPidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Agustus 2021 dan RelaasHalaman 12 Putusan Nomor 219/PID/2021/PT.DKIPenyerahan Memori Banding Pidana telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2021;Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidakmengajukan memori banding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKIJakarta

dan seterusnya (pertimbangan hukum PengadilanTinggi DKI Jakarta halaman 14 alinea 3);2 Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menjatuhkan pidanaterhadap para Terdakwa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikanpertimbanganpertimbangan yang memberatkan dan berpendapat bahwa tidakditemukan halhal yang memberatkan pada diri para Terdakwa;Bahwa oleh karena itu, kami Penuntut Umum akan mengajukan keberatankeberatan atau sanggahan terhadap pertimbanganpertimbangan Pengadilan Tinggi DKIJakarta

Kantor Wilayah OJKN DKIJakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV.Oleh karena itu, Terlawan Ill tidak mempunyai kualitas untuk dapatdituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum, jika tidakdikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;Bahwa kekeliruan tersebut nampak pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga)dalam surat gugatan Pelawan, dimana Pelawan menyebutkan persoonTerlawan Ill dalam surat gugatan Pelawan yang langsung ditujukankepada Kantor Pelayanan Kekayaan

Berita Acara Kelayakan Orang Tua Angkat Atas Nama Jantan AgungKurniawan dan Ayunita Adharani tertanggal 25 September 2020 yangditandatangani oleh Dini Andriyani Indra Utami dan Fania DarmaAmadija keduanya merupakan Pejabat dari Dinas Sosial Provinsi DKIJakarta yang menyatakan bahwa Permohonan COTA layakdipertimbangkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yangberlaku.c.

denganTermohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antaraPemohon dengan Termohon yang teruS menerus yang sulit untukdirukunkan lagi;Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antaralain:1) Termohon diketahui dan telah mengakui telah menjalin hubungankhusus dengan pria lain (Selingkuh);Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada november 2018, dimanaPemohon pergi meninggalkan rumah tingal bersama karena permasalahanyang tidak bias diselesaikan; Sejak itu Pemohon tinggal di Kota DKIJakarta

Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untukmemerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti memanggilPembanding dan Terbanding hadir dalam sidang yang akandilaksanakan di ruang sidang Pengasilan Tinggi Agama DKIJakarta pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul09.30 WIB untuk pemeriksaan pembuktian denganmemerintahkan kedua belah pihak untuk membawa bukti suratyang akan diajukan pada sidang tersebut ;2.2.

tanahyang dijual kepada Halim Wibawa adalah bukan tanah milik parapenjual berdasarkan Surat Izin dari Pemerintah DKI Jakara Nomor91/A/K/BKD/71, tertanggal 9 Januari 1971, karena Akta Jual Bellidibuat jauh hari sebelum dikeluarkan pemberian hak oleh TurutTergugat ;Pihakpihak yang menjual tanah kepada Halim Wibawasebagaimana diuraikan pada butir 11.3 tersebut diberikan hak untukmenggarap kepada masingmasing penjual terjadi pada tanggal 9Januari 1971 setelah diterbitkan Surat Izin dari Pemerintah DKIJakarta

Kantor Inspeksi Agraria DKIJakarta tanggal 21 Juni 1971 Nomor 16/PH/DT/III/HM/71 dengan alashaknya Akta Jual Beli Camat Pulo Gadung tanggal 11 Mei 1970 Nomor088/1970; SK Gubernur Kepala DKI Jakarta Cq.

Kantor Inspeksi Agraria DKIJakarta tanggal 21 Juni 1971 Nomor 17/PH/DT/III/HM/71 dengan alashaknya Akta Jual Beli Camat Pulo Gadung tanggal 24 April 1970 Nomor084/1970, Nomor 095/1970 dan tanggal 6 Juni 1970 Nomor 0138/1970;Berdasarkan hal tersebut di atas, Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini KantorInspeksi Agraria kemudian berubah menjadi Direktorat Agraria DKI Jakarta,(sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakartaberdasarkan Keppres Nomor 26 Tahun 1988, Direktorat Jenderal

Muslim Tamsin ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang selanjutnya Kantor Badan Pertanahan Wilayah DKIJakarta menerbitkan Sertifikat Hak Milik Ajudikasi No. 05162 atas namaPenggugat. Melihat riwayat tanah yang didalilkan oleh Penggugat tersebuttidak mempunyai kaitan atau hubungan hukum terhadap Tergugat ,seharusnya Penggugat adalah menggugat Rimin bin Pandjul, H.

perkara dimaksud, sehingga putusan tersebut tidak mengikatterhadap keduanya ;Hal. 34 Putusan No:722/PDT/2017/PT.DKI Selain dan pada itu sebelum timbulnya perkara yang telah diputusberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 461/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel tersebut, pada tanggal 27 Juni 1990 telah didaftarperalinannya menjadi atas nama Ariel Suhatris Munir berdasarkanRisalah Lelang dan Kantor Lelang Negara tanggal 10 Maret 1988 No.274/198788 dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKIJakarta

,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKIJakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH.,MH dan NYOMAN SUTAMA, SH.

GUBERNUR KDKI JAKARTAc.qj BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DKIJAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka SelatanNomor 89, Jakarta;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il, Ill, IV, V/ParaTurut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding telah menggugat Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi dahuluTergugat I/Terbanding/Pembanding

Nomor 2496 K/Pdt/2015Beli yang dibuat di hadapan pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakanbahwa penjualan meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanahbersama, akan tetapi ternyata tanah yang dijual bukan tanah milikTergugat dan Il, tetapi tanah Hak Pengelolaan milik Pemda DKIJakarta dan tidak ada tanah bersama, yang ada hanya tanah orang lain/ HPL milik Pemda DKI Jakarta;31) Bahwa pada Akta Jual Beli pada Pasal 1 dinyatakan bahwa mulai haripembelian, objek jual beli yang diuraikan dalam akta telah

yang sebenarnyayang seharusnya menyatakan dengan tegas tentang status tanah yangdijual kepada Penggugat bahwa tanah yang dijual adalah bukan milikTergugat dan II tapi milik pihak lain dengan status HGB yang berdiri diatas Hak Pengelolaan;65) Bahwa akan tetapi Tergugat dan Il tidak transparan dan tidak jujurdengan mengatakan bahwa status tanah yang dijual adalah tanah milikTergugat dan II, padahal kenyataanya adalah sebaliknya, bukan tanahmilik Tergugat dan Il, akan tetapi Hak Pengelolaan Pemda DKIJakarta

Nomor 2496 K/Pdt/2015dianggap telah mengetahui dengan pasti bahwa Hak GunaBangunan yang semula dijual kepada Penggugat adalah milikTergugat dan Il ternyata faktan iya sekarang adalah milik PemdaDKI Jakarta dengan status Hak Pengelolaan, Serta denganmenyembunyikan Sertifikat Induk dan akta pemisahan PertelaanUraian dan Rincian Pertelaan dari Penggugat dan penyembuyianPerjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Il dengan Pemda DKIJakarta mengenai HPL a quo, yang jika diperkirakan perhitungankerugiannya

Laporanmana telah dihentikan penyidikannya sebagaimana Bukti T1 & T2 12; Pada tahun 2010, Termohon Kasasi kembali mengajukangugatan terhadap Pemohon Kasasi ke BPSK Propinsi DKIJakarta atas persoalan jual belli SRS Mal Mangga Dua denganPemohon Kasasi. Atas gugatan mana Majelis Arbitrase BPSKmenyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (videBukti T1 & T2 3). Tindakan Termohon Kasasi mana dibenarkanSaksi Drs.

Henfry SulayPenasehat : SunartoBahwa berdasarkan Undangundang No. 20 Tahun 2011 tentangRumah Susun dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988tentang Rumah Susun, tidak ada kewajiban bagi pengurus yangterpilin untuk dicatat dan/atau disahkan kembali oleh Tergugat.Bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Provinsi DKIJakarta Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan PengelolaanRumah Susun Milik, setelah diundangkan pada tanggal 5Desember 2018, maka sesuai dengan Ketentuan Bab VIIItentang Ketentuan Peralihan

2018 kepada seluruh PengurusPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun serta pelakupembangunan di 5 (Lima) Wilayah Kota Provinsi DKI Jakarta, namunpengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah SusunApartemen Mediterania Palace Residences (PPRS AMPR) dalam halini Sekrertaris (Penggugat 1/Ikhsan) dan Bendahara PPRS tetap tidakmau melakukan penyesuaian sebagaiman diamanatkan Pasal 103Pergub. 123/2018 meskipun telah diberikan teguran oleh KepalaDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKIJakarta

Non Hunian Apartemen MediteraniaPalaces Residences Kemayoran KotaMadya JakartaPusat tanggal 8 Juni 2007 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Berita Acara Rapat Umum = Tahunan AnggotaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian DanNon Hunian Apartemen Mediterania PalaceResidences Kemayoran tanggal 21 Juni 2017(Fotokopi sesuai dengan salinan);Undangan Acara Klarifikasi atas surat undangan ke 2Nomor: 197/179671 tanggal 11 Januari 2019(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKIJakarta

sesuaidengan fotokopi);Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan PerumahanRakyat Nomor: 23/PRT/M/2018 tanggal 14 September2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun (Fotokopi sesuai denganfotokopi);UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentangRumah Susun (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Fotokopi sesuaidengan fotokopi);Surat Nomor: 223/1.796.71 tanggal 14 Januari 2019perihal Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKIJakarta

Bukti Til Int 11.1:Hunian Dan Non Hunian ApartemenMediterania Palace Residences Kemayoran(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Provinsi DKI Jakarta Nomor 223/1.796.71 Tanggal 14 Januari 2019 tentangImplementasi Peraturan Gubernur Provinsi DkiJakarta Nomor 132 Tahun 2018 TentangPembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Provinsi DKI Jakarta Nomor5757/1.796.55 Tanggal 31 Desember

MAHA ESAPengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaracerai gugat, antara:Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan, tempat tinggal di Kota Tangerang, ProvinsiBanten, selanjutnya disebut "Penggugat,melawanTergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKIJakarta

Bahwa perlu kami sampaikankepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadiliperkara ini bahwa sampaidengan gugatan dicatat padaregistrasi perkara PengadilanHubungan Industrial DKIJakarta tanggal 28 Juni 2012,belum ada pemutusanhubungan kerja yang terjadiantara Penggugat Konvensidengan Tergugat Konvensi;5.

gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan Tergugat dan Tergugat Il telah melakukan perbuatanmelawan hukum ; Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp.464.351.049,(empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribuempat pulun sembilan rupiah) ; Menolak gugatan selebihnya; Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar biayaperkara yang hingga saat ini sebesar Rp.239.000, (dua ratus tigapuluh sembilan ribu rupiah) ;Putusan mana dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi DKIJakarta

,tanggal lahir 13 April 2017 kepada Penggugat Rekonvensi;Dalam Konvensi dan Rekonvensi :Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000, (tujuh ratur enambelas ribu rupiah) ;Bahwa terhadap perkara tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta melalui putusannya Nomor : 131/Pdt.G/2018/PTA.JKT tanggal 26Desember 2018 juga telah menguatkan putusan Pengadilan Agama JakartaSelatan No. 3826/Pdt.G/2017/PA.JS dengan perbaikan amar putusan,

tidak pernah disinggung.Bahwa oleh karena tidak ada kesepahaman dalam penyelesaianperselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat, makaPenggugat melakukan Bipartit, namun tetap tidak menemui kKesepahaman, danselanjutnya pada tanggal 25 Juni 2009 Penggugat mengajukan permohonanmediasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta untukmenyelesaikan permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut.Bahwa selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKIJakarta

Bahwa melalui kuasanya kantor hukum EURIDICELAW FIRM, pihak Tergugat mengirimkan surat,kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKIJakarta yang isinya hanya mengakui masa kerjaPenggugat dan Penggugat II selama 29 bulan.Bahwa Tergugat juga hanya mau membayarkanklaim Jamsostek selama 29 bulan dan siapmengaplikasikan Pasal 164 ayat 3 Undang UndangNo.13 Tahun 2003 (Bukti P10)..

untuk seluruhnya;DALAM KONPENSIT.Bahwa Penggugat menolak tegas dan keras seluruh dalildalil jawaban Tergugat tertanggal 21 Januari 2010kecuali yang diakui kebenarannya;Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya semulatertanggal 10 Nopember 2009;TENTANG DALIL JAWABAN TERGUGAT POINT 3 8Bahwa Tergugat telah mengakui' bahwa antara Penggugatdengan Tergugat' telah dilangsungkan pernikahan padatanggal 28 Juli 2000 dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA)14Kecamatan Kebayoran Baru , Jakarta Selatan, Provinsi DKIJakarta

halamanPutusan Nomor;1734/Pdt.G/2017/PA.KomHalaman 2 dari 13 halamanPutusan Nomor;1734/Pdt.G/2017/PA.KbmHalaman 2 dari 13 halamanPutusan Nomor;1734/Pdt.G/2017/PA.KomHalaman 2 dari 13 halamanPutusan Nomor;1734/Pdt.G/2017/PA.KomHalaman 2 dari 13 halamanPutusan Nomor;1734/Pdt.G/2017/PA.KomHalaman 2 dari 13 halamanTergugat mengakuinya dan kemudian tidak lama setelah itu, AkhirnyaTergugat pulang kerumah kontrakan Tergugat di Gang Iman Rt. 010, Rw.005, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKIJakarta

No. 22 K/Pdt.Sus/2013Bahwa pada tanggal 04 April 2007, Penggugat pernah mengajukan surat kepadaKepala Disnaker DKI Jakarta yang pada intinya bertujuan untuk mencatatkanperselisihan hubungan industrial karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat telah menciderai hakhak Penggugat.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Disnaker DKIJakarta, melalui Surat Panggilan Nomor : 1846/1.835.3, tertanggal 16 April 2007,perihal : Panggilan dalam rangka Penawaran Penanganan Perkara