kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanyakesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yangberlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bilaPengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor14

Telah diperlinatkan kepada saksi danterdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi danterdakwa.Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupasurat yaitu :Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Nomor14/10727.00/2017 tanggal 21 Februari 2017.Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.17.589 tanggal 24Februari 2017 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa:Putusan

Yose (Saksi4) pertengahan bulan Juli 2016 (satuminggu sesudah lebaran Idhul Fitri 1437 H di Jalan Anggrek Inkorba Nomor14 Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto SelayanKota Bukittinggi, lalu kenal dengan Sdr. Andi Apuak Bandar Narkoba (tidakdiperiksa) sekira awal tahun 2014 namun dengan ketiga orang tersebutTerdakwa tidak ada hubungan keluarga;d.

Oktober 2016;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Oktober2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukanJawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 07November 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14

lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 29Januari 2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

Pengadilan Pajak tersebut padaTanggal 28 Januari 2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahHalaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 734/B/PK/PJK/2016diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14Desember 2016;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT GARANSINDO AUTOMOBILE, tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

lawannya diajukan Jawaban yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 Juli 2014;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT.

diajukan Jawaban yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 18Juni 2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Maret2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26November 2014;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

lawannya diajukan Jawaban yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Mei 2016;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harusHalaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 2028/B/PK/PJK/2017dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perinciansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak :@.

Bukti Surat P25, Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor14/Pdt.G/2018/PN.Pin, Foto Copi sesuai dengan aslinya.5.

Majelis Hakim Tingkatpertama berasas pada hakim pasif hanya menilai kekuatan hukumpembuktian yang diajukan oleh para pihak dalam berperkara bukanmemberikan penilaian sesuatu yang tidak terbukti baik formil maupun materil,agar kiranya putusanputusan yang lahir tidak ada keberpihakan dan tidakmencederai pihakpihak yang memiliki buktibukti kKebenaran secara Formildan Materil.Bahwa Pembanding/ Penggugat dan II sudah dua kali mengajukan Perkaraini bukti surat Vide P25, Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor14

lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 7November 2014;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT.

lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30Januari 2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Halaman 40 dari 42 halaman.

Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12Agustus 2016;Menimbang, Bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduaHalaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 1569/B/PK/PJK/2016dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, Bahwa dengan ditolaknya permohonan

Pembayaran 50% dari Pajak Yang TerutangBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dalam pengajuan bandingdipersyaratkan adanya pembayaran pajak yang terutang sebesar 50%;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c UndangUndang KUP,telah diatur bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuanpermohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampaidengan Putusan Banding diterbitkan;Bahwa disamping itu, jumlah pajak yang

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutNomor : TKM512/PAN.Wk/2016 tanggal 30 September 2016;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Putusan Nomor 1939/B/PK/PJK/2017Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Pokok Sengketa

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan

Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidakberkuasanya hakim ( pengadilan ) untuk memeriksa gugatan ( vide Pasal 149ayat 2 dan 160162 R.Bg ), baik mengenai tidak berkuasanya ( kompetensi )secara relatif maupun absolut ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan PengadilanNegeri Batulicin tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo, karenapermasalahan pokok gugatan adalah mengenai sengketa kewarisan dan Parapihak yang beragama Islam, Majelis Hakim dalam putusan selanya Nomor14

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, oleh kami,Eryusman,S.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi,S.H. dan Alvin ZakkaArifin Zeta,S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor14/Pdt.G/2019/PN.Bin tanggal 10 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Kamis,tanggal 9 Januari 2020

Hal ini disebabkan karena Kuasa Mutlakadalah bertentangan dan dilarang oleh Instruksi MENDAGRI Nomor14/tahun 1982 yang telah diperkuat oleh Jurisprudensi MahkamahAgung, dengan dasar alasan bahwa Kuasa Mutlak mengandungperkosaan hak Penjual yang lemah ekonominya dan tidak adanyakebebasan berkontrak;C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440 K/Pdt/1996,tanggal 30 Juni 1998 yang memuat kaidah hukum bahwa Kuasa Mutlakyang tercantum dalam Akta Nomor O//tanggal 12 Mei 1992, adalahHalaman 7 dari 34 hal.Put.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 K/TUN/2000,tanggal 17 Oktober 2002 juncto Nomor 3176 K/Pdt/1988 yangmemuat kaidah hukum bahwa Akta Pemindahan Kuasa yang berisi,penerima kuasa memiliki Kuasa atas tanahtanah yang disebutkandalam kuasa tersebut adalah sama dengan Akta KuasaMutlak tentang perolehan hak atas tanah dari PemilikTanah kepada pihak lain, yang menurut Instruksi MENDAGRI Nomor14/tahun 1982 juncto Nomor 12/tahun 1984, hal tersebut diatas adalahdilarang, karena dinilai sebagai suatu penyelundupan