Ditemukan 12137 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penadaan penyataan penetapan penadahan pengadaan
Penelusuran terkait : Tentang penataan ruang Dpw lsm inakor indonesia timur vs dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten mimika;; Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pemerintah kabupaten kepulauan mentawai vs pt. combina costraco; Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tangerang vs perkumpulan anti korupsi & kriminalitas indonesia (pakksa); Walikota tangerang selatan cq bkprd (badan koordinasi penataan ruang daerah) vs pt. hana kreasi persada; Sekretaris daerah kabupaten jepara Selaku ketua tim koordinasi penataan ruang daerah (tkprd) kabupaten jepara vs sutrisno Kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh vs pt nabilla utama;; Cv hanindhya vs 1. pejabat pembuat komitmen pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten lampung timur tahun anggaran 2022. 2. cv putra mandiri;;
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 13-02-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN KEBUMEN Nomor 45/Pid.B/2014/PN Kbm
Tanggal 7 Agustus 2014 — MASMUDIN, S.Ag Bin H. MUHTAR UMAR
90 — 7
  • I, selain tenaga honorerK.I, saksi juga pernah mengajukan pengusulan tenagakontrak dalam penataan tenaga Honorer K.IBahwa dasar terdakwa melakukan pendataan tesebut adalah:Memenuhi perintah sebagaimana sosialisasi tentangpendataan tenaga honorer K.I sesuai dengan suratedaran Menpan dan RB nomor 5 tahun 2010.Memenuhi permintaan Kanwil lewat telephone untukmelakukan pendataan tenaga kontrak;Bahwa Yang sosialisasi pendataan honorer K.1 di KanwilJawa Tengah adalah Kasubag TU dan Analis KepegawaianKemenag
    Saksipercaya kepada analisis kepegawaian yang mempunyaitugas untuk memeriksa berkasberkas tersebut;Bahwa ada beberapa Kemenag di Kanwil Jateng yangmengusulkan tenaga kontrak dalam penataan tenagahonorer K.1, yaitu Kemenag Kabupaten Cilacap, KemenagKabupaten Banyumas, Kemenag Kabupaten Magelang(terdakwa menunjukkan contoh surat pengantar masingmasing Kemenag yang disebut tersebut;Bahwa Kemenag Kabupaten Kebumen pernah melakukan entridata ke Kanwil Jateng, dari Kemenag Kabupaten Kebumenyang berangkat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 23-09-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 385/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
238 — 89
  • penyiapan dan pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaanpenugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dibidang pengadaan tanah untukkepentingan umumPasal 12:Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Gubernur Jawa Barat :a. melakukan penyesuaian rencana Tata Ruang wilayah dengan trase jalursebagaima dimaksud dalam pasal 2, sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan di bidang penataan
    Bdg.Pasal 14:Dalam rangka pelaksanaanpenugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,Bupati Purwakarta, Bupati Bandung Barat, dan walikota Bandung melakukanpenyesuaian rencana Tata Ruang wilayah dengan trase jalur sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penataan ruang4.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 01-09-2021 — Upload : 18-10-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
Tanggal 1 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : Umar Assegaf, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IIS WAHYUDI. ST Bin KAMISMAN Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, MH DKK
74 — 0
68. 1 (Satu) eks Keputusan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Simeulue Nomor : 800/898/DPU-PR/ 2017, tanggal 8 September 2017, tentang perubahan ke satu atas keputusan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab.
Simeulue nomor : 800/133/DPU/2017, penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat piata usahaan keuangan (PPK - SKPK), hasil pekerjaan, pembantu bendahara pengeluaran, staf teknis,staf admintrasi, pengawas lapangan, admin RUP,petuga e - mon DAK, operator alat berat dan tenaga fasilitator lapangan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Simeulue Tahun 2017 (asli).
Tenaga Fasilitator Lapangan pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Simeulue Tahun 2017.
141. 1 (Satu) Eks (Legalisir) Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan kerja perangkat Kabupaten ( DPA SKPK), Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.
Simeulue Nomor DPA : 1.03.01.01/DPA SKPK /2016 , Tahun anggaran 2017, jumlah anggaran Rp. 1.100.000.000,- ( Satu milyar seratus juta rupiah ), tanggal 29 Desember 2016.
142. 1 (Satu) Eks (Legalisir) Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat Kabupaten ( DPPA SKPK), Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2017 — Upload : 10-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 9 Februari 2017 — - AKIHITO LAMATO, ST alias RULY
119 — 57
  • Pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggaliandan/atau penataan lahan (Landscaping)c. Perakitan atau instalasi komponen pabrikan;d. Penghancuran (Demolition) dan pembersihan (Remowal)e.
    Pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggaliandan/atau penataan lahan (Landscaping) ;c. Perakitan atau instalasi komponen pabrikan;d. Penghancuran (Demolition) dan pembersihan (Remowal)e.
    Pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan penggalian danatau penataan lahan (landscaping) ;c. Perakitan atau instalasi komponen pabrikan ;d. Penghancuran (demolition) dan pembersihan ;e.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 9/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 3 April 2018 — HENDRIKUS BALI MELAWAN 1. AM. NASIR, SH 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU
50 — 39
  • Bahwa sesuaiketentuan yang berlaku dalam hal penataan wilayah termasukpenentuan batasbatas desa adalah MUTLAK merupakan kewenangan Hal 39 dari 44 halaman, Putusan Nomor 9/PDT/2018/PT PTKdari Pemerintah Daerah setempat, dalam hal ini Pemerintah KabupatenKapuas Hulu.
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor : 21/Pdt.G/ 2016/ PN.Lmg
Tanggal 20 April 2017 — - SUPRAT, lahir di Lamongan tanggal 25-3-1972, bertempat tinggal di Dusun Ngengkreng RT 01/RW 04, Desa Sewor Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan; Lawan: 1. SRI BUDI KARTININGSIH, Dahulu beralamat di Dusun Paluombo, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I; 2. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk Cabang Sumberjo, Bojonegoro, beralamat di Jalan Basuki Rahmad Nomor 2 Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II; 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lalang (KPKNL) Cq Departemen Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III; 4. MADI, bertempat tinggal di Dusun Boworejo RT 003 / RW 002 Desa Cangkring, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;
68 — 14
  • Bahwa hal tersebut sebetulnya bisa dilakukan oleh Terlawan Il guna untuk bisameringankan bagi Penggugat dengan dilakukanya Penjadwalan kembali(rescheduling) artinya angsuran dikurangi atau penataan kembali (restructuring)dengan menghapus bunga dan pinalti bahkan sebagian pokoknya sehingga tidakmemberatkan bagi penggugat;9.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 06-08-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 01-04-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 24/G/2012/PTUN.MTR
Tanggal 12 Februari 2013 — ZAINAL TAYEB vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PEJABAT PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
130 — 93
  • (Koordinator Urusan Pengaturan Penataan Perumahan PerwakilanKantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara) dan H.M. TAUFIK(Kepala Desa Gili Indah) (semuanya 3 orang); Pemeriksaan iniditandatangani oleh : SSMON SANGA PURE, SH, HAJI MARDAN, SH.H.M.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 01-04-2010 — Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 129/Pdt.G/2010/PN.Mdn
Tanggal 29 Nopember 2010 — Ivan Jerry H. Hutabarat lawan Ir. Christof Habonaran Siagian, dk
78 — 19
  • oleh Kantor Pertanahan Kota Medan pada saatPenggugat mengurus sertifikat atas tanahnya, Majelis menilai asli dari Hak Pakai No. 497tersebut masih ada dan disimpan di Kantor Pertanahan Kota Medan sehingga bukti P 1tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis;Menimbang, bahwa pada dasarnya Hak Pakai merupakan hak atas tanahmenurut peraturan perundangan yang lama dikonversikan menjadi hak yang baru menurutUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), sedangkan tujuan daripada konversi adalahusahausaha untuk penataan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 19-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 19 Desember 2016 — Grace Elizabeth Liem Dokter Jahja Kurniawan d/h The Swie Khing,dkk
64 — 19
  • ., M.Kn selakuNotaris dan PPAT, diberi tanda : P9;10.Fotocopy Laman Kemekum dan Ham Peraturan Pemerintah Republik Indonesia11No. 50, tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkatli Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan KendalSerta Penataan Kecamatn Di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat li SemarangDalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat Nusa Jawa Tengah, diberi tanda : P10;.Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 4556 Tahun 2015,Tertanggal 02
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 05-07-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 8 Nopember 2017 — Penggugat:
MULKAN
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
292 — 84
  • Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015tentang Penataan Pemberian Izin Dan Non Perizinan SertaPenyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan,Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi KalimantanTimur;k.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-03-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 28/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
HARUNA DG. KILA BIN DOLO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
DARMAWANGSA, S.Sos
200 — 134
  • Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanahsecara sistimatis dan pendaftaran tanah secara sporadikdiupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan parapihak yang berkepentingan ; Pasal 24 ayat (1).Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal darikonversi hakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenaiadanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis, keterangan saksidan atau penyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannyaoleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran
Pengadilan PN BANGLI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-09-2015 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN BANGLI Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Bli
Tanggal 5 April 2016 — Perdata Gugatan - A.A Gede Eka Putra,SH - A.A Gd Anom Wiratharma - A.A Made Rai Rinara - A.A Gede Oka Sudana - A.A. Gede Raka Dharma Putra - Anak Agung Gede Oka, SH - Anak Agung Made Anom - Anak Agung Abdi Negara - Anak Agung Made Darma Praja - Anak Agung Made Karmadanarta - Anak Agung Gede Dharma Satria Melawan - Drs. A.A Gede Raka - Ir.Aa.Gd.Setia Darma - A.A Gd. Jaya Negara - A.A Gd. Darma Agung - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli
73 — 26
  • Redistribusikan kepada pemilik tanah peserta Konsolidasi tanah( LC) yang terletak di lokasi Konsolidasi tanah perkotaan / Konsolidasi disubak Aya, Kelurahan Kawan dan Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli;g Bahwa Konsolidasi tanah adalah kebijakaan pertanahan mengenai penataankembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanahuntuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kwalitas lingkungandan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktifmasyarakat;h Bahwa didalam penataan
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 08-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.PAJARIAH
2.SAHARUDIN als.H.SAHARUDIN
3.AHMADUN
4.FATHURRAHMAN
5.MUHAMMAD FAHRUL AZMI
6.KAMILUDIN
7.Misdin
Tergugat:
1.HJ.SAPIAH
2.Usman
3.Abdul Rahman
4.Nurhasisah
Turut Tergugat:
1.Baharudin
2.Junaedy Surya Negara,SH.M.Kn
3.Baiq Lily Chaerani,SH
4.IBNU KUSTOWO
5.Latifa,SH.M.Kn
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertahanan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Utara
53 — 28
  • di atas, yang secarayuridis telah sah dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum (Notaris),maka hak kepemilikan terhadap Ke2 (dua) bidang tanah objeksengketa in cassu secara yuridis telah beralih dari Almarhum H.Muhammad (Pemilik awal) kepada BAHARUDIN (Turut TergugatHalaman 27 Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN.MTR1), dan terlebin lagi setelan dibuat dan ditandatanganinya AktaPerikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual tersebut, BAHARUDIN(Turut Tergugat 1) secara langsung menguasai fisik (denganmelakukan penataan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-04-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 58/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Mei 2016 — 1. TEDDY SOEMANTRY, S.H. 2. TOGAR SM. SIJABAT, S.H., M.H. 3. ELLYWATI SUZANNA SARAGIH, S.E.,S.H. 4. LAMO H.T. SORMIN, S.H. 5. HADI IRWANTO, S.H. 6. HARIYANTO, S.H. Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat TEDDY & TITI, beralamat di Jalan Cimandiri No. I A Cikini, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016; Yang selanjutnya disebut sebagai..............................................PEMOHON;
121 — 69
  • Melakukan pengujian audit dan mengidentifikasi isuisu yangdilaporkan dan melakukan penataan resiko;e. Menjaga komunikasi dengan Management Perusahaan dan KomiteAudit di Kantor Pusat Perusahaan;f. Merekomendasikan proses dan menyiapkan laporan temuan audit;g. Melakukan tindak lanjut temuan tadi;h. Mendapatkan, menganalisa dan mengevaulasi dokumen akuntansidata dan laporan tertentu;Sedangkan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menanganibagian pajak pada saat itu adalah Sdr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-02-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.PT. CAHAYA ANDHIKA PERDANA. DiwakilIMAM INDRAYADI, S.T. i oleh
2.PT. Cahaya Andhika Perdana
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
2.Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
Intervensi:
PT. Pondok Indah Land
609 — 870
  • 2007tentang Panitia Pemeriksa Tanah;Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan: Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatanpengukuran dan pemetaan.Bahwa pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan prosedur sehingga terjadipenerbitan Sertipikat di atas tanah milik Penggugat.Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan :Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secarasistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan
    batasberdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah KTUNObjek Sengketa tidak menghadirkan para pemilik tanah yang berbatasan dengantanah aquo sehingga tidak pula mengupayakan penataan batas berdasarkankesepakatan para pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Penggugatsebagai pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan tumpang tindih dengantanah KTUN Objek Sengketa, Tidak Dihadirkan pada saat pengukuran.Halaman 20 dari
    Pondok Indah Land sesuai dengan dokumen kepemilikan yangdiperlinatkan dan catatan di Kelurahan Kembangan Selatan tidak ada satupunyang berasal dari Girik C.2469.Bahwa berdasarkan Peta Penguasaan dan Penggunaan Tanah No. 2777/40031/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala SeksiPengaturan dan Penataan Tanah Kasubsi Penatagunaan dan Kawasan tertentudengan mengetahui Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Baratyang merupakan Peta Rincikan letak Girik dan Sertipikat di lokasi
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 465/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat:
kh. imam jayadi
Tergugat:
1.muhyiddin mukri
2.drs. h. makhfudh, ma
3.h. samsul, s.ag.
4.I Gusti Ngurah Maha Buana, SH
236 — 270
  • Yani Il / Sunan Giri Nno. 14 Denpasar denganagenda Rapat Tahunan, Restrukturisasi dan Reshuffle Yayasan yangdikirimkan kepada anggota Badan Pembina Yayasan Miftahul Ulum dalamKamus Besar Bahasa Indonesia Daring yang dapat diakses padahttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restrukturisasi juga sejalan dengan apa yangtelah TERGUGAT I uraikan diatas, agar lebih jelas TERGUGAT kutip maknakata Restrukturisasi dan Reshuffle sebagai berikut:re.struk.tu.ri.sa.si /restrukturisasi/n penataan kembali (Supaya struktur
    Rapat Tahunan, Restrukturisasi dan Reshuffle Yayasan yangdikirimkan kepada anggota Badan Pembina Yayasan Miftahul Ulum dalamKamus Besar Bahasa Indonesia Daring yang dapat diakses padahttos://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restrukturisasi juga sejalan dengan apa yangtelah TERGUGAT II uraikan diatas, agar lebih jelas TERGUGAT II kutip maknakata Restrukturisasi dan Reshuffle sebagai berikut:Halaman 54 dari 165 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Padt.G/2021/PN Dpsre.struk.tu.ri.sa.si /restrukturisasi/n penataan
    Rapat Tahunan, Restrukturisasi dan Reshuffle Yayasan yangHalaman 80 dari 165 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pat.G/2021/PN Dpsdikirimkan kepada anggota Badan Pembina Yayasan Miftahul Ulum dalamKamus Besar Bahasa Indonesia Daring yang dapat diakses padahttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restrukturisasi juga sejalan dengan apa yangtelah TERGUGAT Ill uraikan diatas, agar lebih jelas TERGUGAT III kutipmakna kata Restrukturisasi dan Reshuffle sebagai berikut:re.struk.tu.ri.sa.si /restrukturisasi/n penataan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 29-07-2022 — Putus : 20-12-2022 — Upload : 25-01-2023
Putusan PN MAMUJU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 20 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.Muhammad Faisal Azmy, S.H.
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
H. ANDI DODY HERMAWAN, S.E.
163 — 63
  • Mamuju Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
  • Satu bundel Peraturan Mamuju Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk mendada tangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan,
  • Teguran 1 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
  • Dokumen Rekomendasi Usulan tambahan penyelesaian
    Tanah Dalam Kawasan Hutan
  • Permintaan Informasi Publik dari Aliansi Masyarakat Peduli kebenaran dan Keadilan,
  • Rekomendasi usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat, dari Gubernur Sulawesi Barat
  • Dokumen Sertifikat No. 611 (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju,
  • Surat Ukur,
  • Surat Ketentuan P.P 24 tahun 1997 yang perlu diperhatikan,
  • Surat Keterangan Pelaksanaan Penataan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
91 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Menteri Kehutanan Nomor S.396/Menhutll/2005 tanggal 8 Juli 2005,yang menyatakan, Dana PSDH digunakan Untuk Pembangunan bidangkehutanan, seperti rehabilitasi hutan dan lahan, penataan kawasan, danHal. 13 dari 174 hal. Put.
    Surat Menteri Kehutanan Nomor S.396/Menhutll/2005 tanggal 8 Juli 2005,yang menyatakan, Dana PSDH digunakan Untuk Pembangunan bidangkehutanan, seperti rehabilitasi hutan dan lahan, penataan kawasan, danpemberdayaan masyarakat yang hidup di sekitar maupun di dalam kawasanhutan ;Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kehutanan KabupatenKepulauan Mentawai bersamasama dengan EDISON SALELEUBAJA, S.Thselaku Bupati Kepulauan Mentawai sebagaimana tersebut di atas, telahHal. 29 dari 174 hal. Put.
    Sehubungan dengan halhal tersebut di atas, kami menghimbauagar penggunaan PSDH dapat lebih diprioritaskan untukpelaksanaan kegiatankegiatan yang terkait dengan pembangunankehutanan, baik dalam bentuk rehabilitas hutan dan lahan,penataan kawasan, maupun kegiatankegiatan yang terkaitdengan pemberdayaan masyarakat yang hidup disekitar maupundi dalam kawasan hutan ;Bukti T43 ;Surat Himbauan Menteri Kehutanan tersebut sama sekali tidakmenyinggung atau melarang Daerah memberikan insentif upahHal. 84 dari
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 11-08-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Ktg
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat:
1.MEYKE TUMETEL SINGKOH
2.DONY JACOBUS
3.YACOB KARAENG
4.MELKI TAKASIHAENG
5.MEISKE MANGUMBAS
6.WILSON MANGANSOLE
7.MARITJE MASOARA
8.VERDINAN KAPIA
9.MATIAS SABAGE
10.AMOS GENGGONA
11.FANNY JAKOBUS
12.REFLY GENGGONA
13.FRANGKI MARYANTO LAHEA
14.SANDRA SINGO
15.LANCE BATASINA
16.NELSON KAPIA
17.ALENCE MASUARA
18.YOLLA SABAGE
19.RINTJE OROH
20.ANA BARAHAMA
21.NOFRI WALEAN
22.FIANE SERLI OROH
23.JANTJE ANTONI
24.SARJONO AHENG
25.ADELAIDE GENGGONA
26.FLORENSI ARAMANA
27.ASRIN DOLIAP
28.JOTJE BILALANG
29.MARNI DALENSANG
30.HERSON PATRAS
31.MEYTI GOSAL
32.MAGDALENA MAMUKO
33.JUL MILOS
34.CHAN MELKI MASIE
35.MARTEN ANTONI
36.DIANA T. NIFAK
37.MARCE DARUWU
38.EFENDI TATENGKENG
39.JEFRI ROBY KOROMPOT
40.DECKY PAAT
41.NELSON ARAMANA
42.OLTJE KUDAHATI
43.MELKI GENAPE
44.YANIKE DAULAT
45.ARLIN LAHUNGKASI
Tergugat:
1.PT. MALISYA SEJAHTERA
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow
3.BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
135 — 25
  • dan Kelapa Dalam seluas 177,132 Ha yangberlokasi di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten BolaangMongondow, Propinsi Sulawesi Utara dari Kepala Kantor PelayananTerpadu Kabupaten Bolaang Mongondow.Sebelum memulai program dilapangan, PT Malisya Sejahtera dibawahmanajemen baru telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yangdifasilitasi oleh aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan sebanyak 3 kali.Pada saat sosialisasi (pertama), Suasana masih kondusif dan petanipenggarap menerima jika dilakukan penataan
    areal tetapi ketika telahterlibatnya LSM maka pada saat sosialisasi II (kedua) dan Ill (ketiga),mereka menolak untuk dilakukan penataan lahan garapan, dan sebagianmasyarakat yang dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokalmemprotes dengan cara melakukan unjuk rasa sebanyak 2 (dua) kali keKantor Bupati Bolaang Mongondow.Menyikapi perkembangan yang terjadi di masyarakat tersebut, Pj BupatiBolaang Mongondow mengeluarkan Surat Pj Bupati Bolaang MongondowNo. 53/03/IX/2016, tertanggal 15 September
    Bahwa, Tergugat telah beritikad baik dengan melakukan sosialisasikepada Para Penggugat yang difasilitasi oleh Pemerintan Daerah setempatyang bertujuan untuk melakukan penataan ulang lahan terhadap lahanyang pernah dipinjamkan kepada Para Penggugat, namun itikad baiktersebut tidak ditanggap!
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2010 — Putus : 13-10-2011 — Upload : 27-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 587/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 13 Oktober 2011 — Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) Kotamadya Jakarta Selatan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Walikotamadya Jakarta Selatan, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Jakarta Selatan, Menteri Keuangan Republik Indonesia cq.
71 — 12
  • Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) Kotamadya Jakarta Selatan,Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Walikotamadya Jakarta Selatan, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Jakarta Selatan, Menteri Keuangan Republik Indonesia cq.
    Kepala Suku Dinas Pengawasandan Penataan Bangunan (P2B) Kotamadya Jakarta Selatan, yang beralamat diJalan Prapanca Raya Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnyaCisebut Scbagal........eeeeeceeececssececesececseeeecseeeecsteeeesteeeenaes Turut Tergugat ITI;10 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Daerah Khusus IbukotaJakarta cq.