Ditemukan 18363 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teruskan tegakkan tegakan tegangan tegalan tugaskan tetapkan
Pengadilan PT KEPULAUAN RIAU Pidana Umum
Register : 01-08-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan PT KEPULAUAN RIAU Nomor 73/PID/2023/PT TPG
Tanggal 31 Agustus 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : M. YAMIN Bin ABDUL MUIS Diwakili Oleh : HERLITA DARMAYANTI RAJAGUGUK, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : HARYS GANDA TIAR SITORUS, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : ALVIN DWI NANDA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : JOSRON SARMULIA MALAU, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum IV : JIMMY ANDERSON, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum V : Maiman Limbong, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : Rein Lesmana Musri, S.H
108 — 99
  • ENGHO maupun keluarga besarnya serta MUHAMMAD HANIM tegaskan surat tersebut adalah Rekayasa;
  • 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Penggunaan Tanah a.n ZALIAH Luas 27.518 M2 Letak Tanah Melang RT 001/RW 001 Desa Mampok Nomor Registrasi: 297/SKR-P3T/12/2019 tanggal 26 Desember 2019;
  • 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Penggunaan Tanah a.n ZALIAH Luas 31.432 M2 Letak Tanah Melang
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 20-06-2024 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Gpr
Tanggal 20 Juni 2024 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. BRI UNIT PELAS
Tergugat:
1.MAMANG AGUS RUDIONO
2.SITI DAMIATI
30 — 0
  • ;

    Menimbang, bahwa apabila pihak yang berperkara diwakili oleh seorang penerima kuasa maka pemberian kuasa tersebut haruslah disertai dengan surat kuasa khusus, sebagai dasar untuk mempertegas keberadaan atau eksistensi para pihak di depan persidangan dan untuk membatasi mengenai batas-batas kewenangan si penerima kuasa, hal ini di tegaskan dalam pasal 123 HIR/147 Rbg;

    Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2412 K/Pid. Sus/2011
Tanggal 1 Mei 2012 — H. TB. TATANG MUCHTAR, BSC., SH. ;
41 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi tegaskan, bahwa Pemohon Kasasi anggota dewan dan dalammelakukan tugas tentang hal yang menjadi obyek dan subtansi dalam perkara iniadalah didasari kehendak (willens) dan pengetahuan (weten) sebagaimanadikemukakan sebagai tindakan hukum dengan akibat administrative, bukanakibat pidana sebagaimana dikemukakan di atas.
    Apabila BPK telahmelakukan audit dan ternyata dalam kesimpulannya tidak ditemukan kerugianNegara, maka dapat d.isimpulkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksudPasal 3 UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhiunsurunsur merugikan keuangan Negara;Perlu Pemohon Kasasi tegaskan, bahwa Judex Facti telah salah menerapkanhukum sebagaimana mestinya, karena proses penyusunan, pembahasanRAPERDA APBD yang kemudian
Pengadilan PA KALIANDA Perdata Pembagian Harta
Register : 24-11-2015 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PA KALIANDA Nomor 1035/Pdt.G/2015/PA.Kla
Tanggal 29 September 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
95 — 12
  • apa saja yang ada dirumah dan dalam hal ini sudah Tergugat jawabdidalam surat jawaban atas gugatan yang telah Tergugat sampaikan didalampersidangan terdahulu, dimana kursi jati ukir jepara yang dibeli secara kredithingga saat ini belum lunas sedangkan parabola yang ada Cuma 2 (dua)unit, itu pun 1 (satu) unit yang masih berfungsi dan 1 (satu) unit dalamkeadaan rusak dan tidak berfungsi;Halaman 31 dari 99 halaman Putusan Nom or 1035/Pdt.G/2015/PA.Kla.10.Bahwa dalam kesempatan ini kembali Tergugat tegaskan
    Sofian Rp. 800.000.000,14 Rusmin Chandra Rp. 600.000.000,15 Rusmin Chandra Rp. 250.000.000,Total Rp. 7.093.000.000, 11.Dalam kesempatan ini kembali Tergugat tegaskan terhadap permohonanSita Marital atau sita jaminan yang dimintakan/dimohonkan Penggugatharuslah ditolak dan dikesampingkan karena Tergugat tidak ada niatansedikitoun untuk menjual atau mengalihkan hartaharta tersebut, selain yangsebelumnya memang telah terlebin dahulu menjadi jaminan/agunan hutangkepada pihak lain baik pada lembaga keuangan
    Bahwa dalam kesimpulan ini kembali Tergugat tegaskan sebagaimanaberdasarkan buktibukti tertulis yang telah disampaikan didalampersidangan tanggal 06 April 2016 terdahulu telah nyata dan terbukti bahwaTergugat hingga saat ini masih menanggung beban hutang sebesar Rp.7.093.000.000, (Tujuh milyar sembilan puluh tiga juta rupiah);PERMOHONANBerdasarkan apaapa yang telah Tergugat sampaikan dalam kesimpulantersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untukmemutus dengan adil dan
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2015 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 90/PDT.G/2015/PN CBN
Tanggal 7 Nopember 2016 — Perdata: Pengugat: - ABDUL RIFAI Tergugat: - Kementerian keuangan R.I Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk, Kantor Cabang Jatibarang - HJ. JUNIRAH - KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAMAYU
111 — 26
  • ., yang berisi : agunan akan di lelangpada hari RABU tanggal 21 Oktober 2015 dan segera mengosongkanbarang agunan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pemenanglelang serta dengan lampiran Daftar Agunan Yang Dilelang yaitu 3 (tiga)Asset Jaminan Milik Penggugat, KARENA Surat Pemberitahuan tertanggal07 Oktober 2015 tersebut baru diterima pada tanggal 16 Oktober 2015sehingga sangat merugikan Penggugat dan sehubungan dengan perintahsegera mengosongkan Asset Jaminan perlu Penggugat tegaskan
    Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwalelang objek sengketa a quo merupakan lelang hak tanggungan yangtentu. saja berbeda dengan lelang piutang macet yang dilakukanberdasarkan UndangUndang Nomor 49 Prp.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 22-02-2013 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 20-02-2014
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 0498/Pdt.G/2013/PA.JS.
Tanggal 24 Juli 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
28 — 5
  • Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan bersamaan dengan Jawabandalam perkara a quo, TERGUGAT masih mencintai PENGGUGATdan berharap agar tetap hidup bersama dalam menjalankanmahligai rumah tangga yang telah dibina oleh TERGUGAT danPENGGUGAT selama bertahuntahun dan serta memintaPENGGUGAT untuk tetap bersamasama mendidik danmembesarkan ketiga anak dari hasil perkawinann antaraTERGUGAT dengan PENGGUGAT menurut ajaran agama Islamdalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.3.
    Bahwa sekali lagi TERGUGAT tegaskan bahwasanya hubungankhusus yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan NAMA YGHal. 41 dari 79 No.0498/Pdt.G/2013/PA.JS.DIDUGA SESEORANG jelas bukan perilaku seorang istri danseorang ibu yang secara hukum berhak untuk mendapatkan hak asuh.26.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-04-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 184/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 19 Nopember 2014 — Ny. Hj. Euis Maryam LAWAN Walikota Bandung
66 — 17
  • Di mana di sini Penggugat tegaskan kembalibahwa tanah seluas 4.180 m2 merupakan satu hamparandan satu kesatuan dengan tanah, persil No.9a, KohirNo.1293, seluas + 8970 m2 (kurang lebih delapan ribu10sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), berikut bangunanyang berdiri di atasnya, yang sekarang dipergunakan oleh SMANegeri 22 Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli No.100/III/1979tanggal 17 Februari 1979 yang dibuat oleh dan dihadapan ApitWidjaja, SH, Notaris/PPAT oleh Idji Hatadji dijual kepadaR.Kardi
    Pernyataan Tanggung Jawab Mutlaktanggal 27 Desember 2013;Adanya keadaan ketidakwajaran tersebut, menurut logika hukum,jelas bahwa pelepasan hak tersebut, in casu diduga hanyalahsuatu tindakan rekayasa dari Tergugat Ill yang bersekongkoldengan Tergugat Il atau Tergugat dan Tergugat Il, yangmempunyai maksud itikad buruk dan melawan hukum yangmerugikan kepentingan hukum (hak) Penggugat, sehinggapelepasan hak tersebut harus dinyatakan tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Penggugat' ingin tegaskan
Pengadilan PN KOLAKA Perdata
Register : 19-07-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN KOLAKA Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Kka
Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 45
  • Anhar, M.Si (Har) (Penggugat III)Perlu Para Tergugat tegaskan bahwa Hj. Halidjah (istri kKedua H. Mendong,a fF wibunda Para Penggugat) alhamdulillaah, sampai saat ini beliau masih hidup dantinggal bersama anak tertuanya yang bernama Hj. Paitja di rumah yangberalamat jalan Andi Jemma, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka,Kabupaten Kolaka, maka Para Ahli Waris sah dari Haji Mendong yaitu:1. Hj. Halidjah (masih hidup)2. Hj. Hannise (almarhumah), Hannise mempunyai anak bernama Hj. Jaki3.
    Sangat perlu Para Tergugat tegaskan hal tersebut di atas agarPara Penggugat dapat berfikir dengan sehat dan cerdas dan dapatmempergunakan akalnya dengan benar dan jujur sesuai agama Islam yangdianutnya.4. Tidak benar Tuge pernah menitip pesan kepada anaknya sebelum meninggalyang menyatakan bahwa Tanah itu milik Pamanmu H.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 222/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : MEGAWATI BR TAMBUNAN Diwakili Oleh : MEGAWATI BR TAMBUNAN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK SUMUT Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Menteri Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN Kanwil DJKN Sumatera Utara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kisaran
41 — 23
  • Dengan demikian, upaya hukum yangseharusnya dilaksanakan oleh Penggugat adalahBantahan/Perlawanan, sebagaimana dimaksud dalam YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal31 Agustus 1977;Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, pelelangan terhadap objek perkaraa quo belum dilaksanakan.
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama Perceraian
Register : 26-10-2015 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 14-02-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1700/Pdt.G/2015/PA.Smd
Tanggal 24 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 12
  • Perlu penggugat tegaskan mengapa pihak keluargapenggugat baik bapak penggugat dan saudara kandung penggugatmenginginkan agar penggugat dan tergugat berpisah saja, karena pihakkeluarga penggugat baru tahu mengenai sikap dan tindakan tergugatyang tempramen serta suka menganiaya penggugat.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 16-02-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 23-03-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 2/G/2015/PTUN-PL
Tanggal 30 Juli 2015 — Penggugat:
H. ZULKIFLI YABI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
1.Ir. Hj. Happy Sri Handayani Noor
2.Indotjdi R. Moh. Yamin
3.Ir. Hj. Walawati Noor, SE
4.Ir. Hj. Liliana Indra Utami Noor
5.Ir. Hj. Maya Malania Noor
84 — 31
  • yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundang yang berlaku dalam melakukan aktivitaspenyelenggaraan tugaS pemerintahan sehingga tidakmenimbulkan kerugian bagi warga Negara;Bahwa prosedur serta mekanisme penerbitan objek sengketayang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan denganperaturan perundangundangan, sebagaimana diatur dalamUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokpokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana di tegaskan
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 01-02-2018 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Bb
Tanggal 16 April 2018 — PENGGUGAT TERGUGAT
16 — 5
  • Bahwa saya tegaskan permasalahan ini sudah beberapakali di mediasioleh Keluarga namun tidak menemui jalan baik alias buntut atau tidakada titik temunya, sehingga gugatan ini lah yang saya harus ajukanuntuk bercerai melalui pengadilan agama baubau;Berdasarkan Alasan saya diatas, sebagai Penggugat memohon kepadaHakim yang mulia agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :Primair1. Mengabulkan gugatan penggugat;2.
Pengadilan PA BANJARNEGARA Perdata Agama
Register : 13-10-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Ba
Tanggal 22 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 0
  • Bahwa dalam proses persidangan ada beberapa hal yang inginPemohon tegaskan, benar dulu sebelum Pemohon tahu bahwaTermohon hamil, Pemohon memang sering mengajak keluar Termohon,hal tersebut terus berlanjut sampai liburan akhir tahun 2015, akan tetapipada saat itu Termohon tidak bercerita kepada Pemohon bahwasannyaTermohon tengah hamil, kalau seandainya Termohon bercerita kalau diaHal. 27 dari 40 Hal. Put.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 03-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 219/Pdt/2019/PT DPS
I Gusti Made Adiana, melawan Pimpinan PT BPR GISAWA,
65 — 47
  • Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telahmelakukan pengancaman, dapat Tergugat tegaskan kembali bahwaTergugat TIDAK PERNAH melakukan pengancaman sesuai dengan yangdidalilkan Penggugat dalam nomer 24 (semestinya ditulis nomer 32)Gugatan Penggugat.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 04-03-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PA PEKANBARU Nomor 327/Pdt.G/2013/PA.PBR
Tanggal 18 Juni 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 39
  • apalagi sampai memintakepada Penggugat untuk meminta maaf kepada keluarga besar Tergugat denganmembuat kenduri di kampung, oleh karena itu dimintakan kepada Penggugatagar dapat membuktikannya dengan menghadirkan para saksisaksi untukdidengar kesaksiannya, dan apabila Penggugat tidak dapat membuktikannya,maka wajib Gugatan Penggugat ditolak;11 Bahwa pengakuan Penggugat pada Replik point 5 alinea 11 telah membenarkanjawaban Tergugat pada halaman 3 point 10 tentang adanya nafkah bathin danperlu Tergugat tegaskan
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Waris Islam
Register : 22-10-2012 — Putus : 09-04-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PA PONTIANAK Nomor 1011/Pdt.G/2012/PA.Ptk
Tanggal 9 April 2013 — penggugat dkk vs tergugat dkk
19 — 1
  • Bahwa sekali lagi Para Penggugat tegaskan, Para Penggugat tidak mempersoalkanmengenai penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa, melainkanmengenai pemberian hibah yang dilakukan Tergugat I, H. Ahmad Bin H. Abdul Majid(orang tua Tergugat II s/d Tergugat IV dan kakek dari Tergugat V s/d VII), dan AbdulHamid Bin H.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 20-11-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
1.SANIJA
2.RUTDIAH
3.Nani
4.Mariana
Tergugat:
PT.Kebun Mandiri Sejahtera
67 — 26
  • Hal ini bisa dilihat bahwa Para Penggugatmenyampaikan dalil tersebut tanpa ada rujukan dasar hukum yangjelas.Perlu Tergugat tegaskan bahwa perselisinan antara Tergugat dan ParaPenggugat secara bipartit baru dimulai pada awal tahun 2019 padahalPara Penggugat jauh sebelumnya bukan lagi menjadi PHL pihakTergugat karena telah dianggap mengundurkan diri.Tergugat melihat Kuasa Para Pengggugat sengaja memasukkan dalilini agar seolaholah berwenang untuk mewakili Para Penggugat,padahal faktanya Tergugat telah
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 05-08-2015 — Putus : 18-09-2015 — Upload : 26-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 102/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 18 September 2015 — Pembanding/Penggugat : SAURI Diwakili Oleh : DADY HENDRAWAN, SH.
Terbanding/Tergugat : PT.REA KALTIM PLANTATIONS. Diwakili Oleh : IGNATIA KASIARTATI, SH.
Terbanding/Tergugat : GEETHA GOVINDAN Diwakili Oleh : IGNATIA KASIARTATI, SH.
Terbanding/Tergugat : BOEY CHEE WENG Diwakili Oleh : IGNATIA KASIARTATI, SH.
60 — 27
  • Lebih lanjut Para Tergugat ingin tegaskan bahwaSEI,UURUH SURAT PENAWARAN YANG DISETUJUI UNTUKPROYEK MANAPUN TIDAK PERNAH DIKEMBALIKAN KEPADAPIHAK KONTRAKTOR ATAU SUB KONTRAKTOR KARENA SURATPENAWARAN ITU AKAN MELALUI PROSES INTERNALSELANJUTNYA. HASIL DARI VERIFIKASI INTERNAL TERGUGAT LAH YANG KEMUDIAN BARU AKAN DIUMUMKAN KEPADAPIHAK KONTRAKTOR MAUPUN SUB KONTRAKTOR ;11.
Pengadilan PN MEULABOH Perdata Perjanjian
Putus : 05-07-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN MEULABOH Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Mbo
Tanggal 5 Juli 2017 — dr.REDHA UMRAH, Umur 35 Tahun ,Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dokter Alamat Jl. Peurada I Lr Cempaka No. 44 Desa Peurada Kecamatan Syiah Kuala ,Kota Banda Aceh ,dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya:1.Muhammad Reza Maulana, SH ,2.Muhammad Ramadhan,SH,MH,Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum MRM & Associates yang berkedudukan di Jl. Blang Lam Ujong II No.90 Peulanggahan Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2016, yang selanjutnya disebut sebagai ………………..Penggugat; Lawan: NUZAR, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,beralamat Desa Alue Billi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ,Propinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya 1.Agus Herliza,S.H, 2.Putra Pratama Sinulingga,S.H. keduanya Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Agus Herliza,S.H. & Partners, dijalan Sentosa No.RK.6 Lt.1 Drien Rampak - Meulaboh yang selanjutnya disebut sebagai......................................................Tergugat ;
211 — 40
  • Bahwa apa yangdidalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar, yang benar sekalilagi Tergugat tegaskan, Tergugat tidak pernah menerima dengan carameminjam uang sebesar Rp. 47.800.000 (empat puluh tujuh juta delapanratus ribu rupiah) tetapi yang benar sebesar Rp. 18.500.000, (delapanbelas juta lima ratus ribu rupiah) dan itu tidak sekaligus.Sedangkan menyangkut dengan Tergugat membatalkan perjanjian sewamenyewa antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena Penggugattidak melakukan pembayaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1155/B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan PerkiraanPenghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2000 Lampiran Il, ditegaskan bahwa imbalan jasa penyidikan dankeamanan tidak termasuk objek pajak dan oleh karena itu tidak dikenakanpemotongan PPh Pasal 23;Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tegaskan bahwa ke3 (tiga) vendor tersebut memang