Ditemukan 13076 data
56 — 32
di Atambua, hingga gugatan ke Pengadilan Negeri diAtambua yang tidak ada notanotanya, namunsesungguhnya memang ada dan dibulatkan menjadi Rp.6.000.000,00.Kerugian immateril akibat pikiran dan resah olehperbuatan Tergugat, yang meskipun abstrak dan subjektifakan tetapi konkretnya dapat dipertimbangkan berdasarkansuatu nilai uang demi rasa keadilan hukum, yang menurutpertimbangan Penggugat adalah adil dinilai sebesar Rp.50.000.000,00.demi putusan pada perkara Penggugat ini bisadilaksanakan secara tuntas
136 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
persen) volume pekerjaan yang telah tercantum dalam perjanjianpemborongan sebelumnya yang telah ditandatangani antara Penggugatdengan Tergugat Il, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebabtertundanya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dengan jadwal yangtelah direncanakan sebelumnya;Bahwa selain dari faktor keterlambatan penyelesaian desain baru olehTergugat Ill, kelalaian Tergugat Il atas keterlambatan pengosongan daripenghuni atas lokasi yang terkena areal pembangunan, yangpengosongannya baru tuntas
Amin Turyono
Tergugat:
Eko Sudarto
Turut Tergugat:
Wiwik Sumarni
158 — 47
Wonosobo sebagaipihak dalam perkara a quo setidaktidaknya sebagai Turut Tergugat dengantujuan agar putusan nantinya dapat dilaksanakan secara tuntas namun faktanyadalam perkara a quo pihak BPN Kab.
212 — 95
Itulahsebabnya laporan polisi dari para Tergugat/Termohon banding baik di POLDAKALIMANTAN TIMUR maupun POLRES SAMARINDA tidak bisa ditindak lanjutisecara tuntas sekalipun sudah berlangsung 4 (empat) tahun lamanya.
1498 — 1373
Penjatuhan putusan positif atas sSuatu perkaramengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat litis finitrioppertet, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telahberakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadapobyek sengketa sudah berakhir dan pasti. Dengan kata lain, suatuputusan disebut bersifat litis finitri oppertet apabila sudah diputuspokok perkaranya. Hal ini sejalan dengan pendapat M.
SUWARNO
Tergugat:
1.PT.Bank TABUNGAN PENSIUNAN NEGARA atau BTPN
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo
150 — 12
telah terjadi peralihan hak atas tanahtersebut, sehingga apabila dihubungkan dengan tuntutan gugatan PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi yang memohonkan = agar PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pemilik tanah dan bangunansesual Sertifikat Hak Milik Nomor: 946 luas 351 m2, terletak di Desa Talok,Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, maka agar tuntutan PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut dapat diselesaikan secara hukum dandapat diselesaikan secara Sempurna dan tuntas
HENDRI FARIZAL
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
1.PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk
2.CERADEAS YULIANTO
142 — 62
Bahwa pokok substansi dari gugatan Penggugat dan berdasarkanfakta hukum yang terkait (relevan), maka pokok sengketa yang menjadipermasalahan hukum di dalam gugatan Penggugat lebin mengarah padaperbuatan melawan hukum terhadap hak keperdataan (terkait denganadanya unsur pidana) dan mengingat sesungguhnya hakikat dari suatupemeriksaan dan Putusan Pengadilan itu adalah untuk menyelesaikanpersengketaannya secara tuntas, dimana hal tersebut akan dapat tercapaimanakala sengketa dalam suatu perkara tersebut
112 — 13
Namun kepada pihak Tergugat tetap diberikankesempatan untuk membuktikan kebenaran dalildalil jawabannya agar buktibuktidari kedua belah pihak berperkara dipertimbangkan secara komprehensip, sehinggaperkara ini dapat diselesaikan secara tuntas;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P6 dan 5 (lima) orang saksibernama Dantoy, Wilter Totang, Kaliben, Amat dan Boron Umar sedangkanTergugat untuk membuktikan dalildalil jawabannya
Rr. TRI MEIRATNA KUSPRADINAH
Tergugat:
1.JOHAN WAHYUDI
2.SUSANTO PRAYUGO
Turut Tergugat:
1.YANUAR SYAMSUDIN, S.H., MKN,
2.ERWIN KURNIAWAN, S.H., MKN
3.Pemerintah Kota Walikota Surabaya
114 — 39
Halaman 812.13.dipinjam oleh suami PENGGUGAT sebesar Rp. 300.000.000, beserta bungayang diperhitungkan sesuai bunga bank berjalan terhitung mulai April 2016hingga penyelesaian secara tuntas;Bahwa perlu untuk diketahui saja bahwa perbuatan yang dilakukan ParaTERGUGAT khusunya TERGUGAT yang memiliki usaha pinjam meminjamuang, perbuatan demikian itulah yang sering dilakukan oleh Para TERGUGATkhusunya TERGUGAT terhadap banyak nasabah yang ingin meminjam uangnamun disuruh menadatangan Ikatan Jual Beli
22 — 2
Uangtabungan di Bank BRI unit Xxx Cabang Magetan atas nama Xxxnomor Rekening: 635901004908538; Bahwa suatu Gugatan tentangGugatan Harta Bersama haruslah lengkap terhadap harta yang belumdibagikan, haruslah secara lengkap dan tuntas diajukan agar tidakmenimbulkan masalah atau sengketa hukum lagi dikemudian hari;c.
81 — 9
Silaban dan juanto Manullang;Yang mana sita eksekusi tersebut telah selesai dan tuntas dilaksanakansesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi (Executife Beslag) Nomor :02/Eks/2016/104/Pdt.G/2011/PNLbp yang ditanda tangani oleh masingHalaman 20 dari 42 Putusan Perdata Nomor 138/Pdt.G/Plw/2016/PN.Lbpmasing Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pemohon Sita Eksekusi(kuasanya) dan Aparat Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa PasarMelintang;.
153 — 21
Pasal 1865 BW, maka paraPenggugatlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalildalilgugatannya, dan kepada pihak Tergugat Il tetap diberikan kesempatan untukmembuktikan kebenaran dalildalil bantahannya sehingga penyelesaian perkara inimenjadi tuntas;53Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya, paraPenggugat telah mengajukan alatalat bukti berupa surat maupun saksisaksisebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan masalahsebagaimana
128 — 3
Rp.4.650.000, (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa meskipun penggugat telah memberikan lebih dari nilai sewa tersebutkepada Tergugat (menantunya) yang tidak dicatat, tetapi agar pembagianasset bersama ini selesai secara tuntas, penggugat memperhitungkan "lo(setengah) dari hasil sewa tanah sawah tersebut adalah bagian Tergugat sebesar Rp. 2.325.000, (dua juta tiga ratus dua puluh lima rupiah) yangmasih ada pada Penggugat.Bahwa sekita tahun 1991 pihak Tergugat bermaksud melakukan pembagianasset
228 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat GugatanPenggugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara inisangat jelas adalah karena adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat 1 sehubungan dengan lahirnya sertifikatsehingga apa yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak relevan danberalasan hukum oleh karena itu eksepsi ini pun ditolak;Bahwa Majelis tidak menerapkan hukum karena tidak melakukanpertimbangan menyeluruh dan tuntas
152 — 35
Badan Pertanahan Nasional yang memiliki unit kerja berupa KantorPertanahan (Pasal 1 angka 22 dan angka 23 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).10.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka seharusnyaPENGGUGAT mengikutsertakan pihak Badan Pertanahan Nasional/KantorPertanahan terkait yang mengetahui batas tata letak sebidang tanah padaKabupaten Kotawaringin Barat sehingga sengketa yang dipersoalkan olehPENGGUGAT dapat diselesaikan secara tuntas
242 — 70
Memberikan keterangan palsu diatas akta otentiksebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan 266 ayat (1) KUHPidana,saksisaksi, locus delictie, serta tempus delictie berada diwilayah hukumpengadilan negeri Muara Enim, maka mengingat Pasal 3 hurufg Peraturan kapolriNomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen penyidikan tindak pidana yaitupenyidikan tindak pidana dengan efektif dan efisien yaitu penyidikan dilakukansecara cepat, tepat, murah dan tuntas yang mana hal tersebut sejalan denganazas KUHAP
SAMSANI
Tergugat:
ABDUL HAKIM G
Turut Tergugat:
ARDIANSYAH
121 — 44
jual beli, tukarmenukar atau pengggadaian;Menimbang, bahwa oleh karena baik pada faktafakta yang terungkapdipersidangan serta buktibukti surat yang diajukan baik dari Penggugat maupunTergugat terungkap hubungan hukum yang erat antara Penggugat dengan TurutTergugat oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa tidak ada hubungan secarahukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka MajelisHakim berpendapat bahwa memang akan lebih tepat, tuntas
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehinggamengakibatkan rumusan masalah (pokok persoalan) yang dibuatnya,terbahas tidak tuntas, sepotongsepotong atau parsial, yangmengakibatkan putusan perkara ini menjadi tidak benar;Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pemetaan masalah yangtelah dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaiberikut:.
Terbanding/Penggugat : YUNNI RATNASARI
Turut Terbanding/Tergugat II : ATI RAYANTI
Turut Terbanding/Tergugat III : WAHYUDIN alias WAHYU
Turut Terbanding/Tergugat IV : ASEP SAEFUL HIDAYAT alias AYAT alias YAYAT
Turut Terbanding/Tergugat V : AGUS MUHAMMAD WAHYUDIN alias AGUS
Turut Terbanding/Tergugat VI : YUDI WIBAWAKMUKTI
Turut Terbanding/Tergugat VII : ENDAH JUANTIKA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ADITYA RAMADHAN
Turut Terbanding/Tergugat IX : ANDIKA RAHARDIAN
68 — 27
kepastian hukum terhadap perkara perdata yang diperiksa dandiadili oleh Pengadilan Negeri, maka Judex facti diperbolehkan memberiputusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat, sepanjang dictum yang satuberkaitan dan berhubungan erat dengan dictum lainnya sebagai suatukesatuan : sehingga Pasal 178 (3) HIR tidak berlaku mutlak, karena hakimdalam menjalankan tugas peradilannya harus aktif dan selalu harus berusahaagar ia dapat memberikan putusan yang benarbenar menyelesaikan perkaratersebut secara tuntas
PT. ANRA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMUT Cq BUPATI TAPTENG selaku Penanggungjawab Anggaran
3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pengguna Anggran
4.LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAPANULI TENGAHh
5.APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
6.UNIT LAYANAN PENGADAAN Kab. Tapanuli Tengah
7.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Sumatera Utara cq. Bupati Tapanuli Tengah
8.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
9.Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tapanuli Tengah
10.Aparat Pengawas Intern Pemerintah
11.Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tapanuli Tengah
Turut Tergugat:
1.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah Sumatera Utara
2.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4.PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR . PERSERO
5.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
6.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Sumatera Utara
7.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah
8.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
287 — 102
Duta Sumatera Perkasa sebagaipemenang tender/lelang yang menurut Penggugat telah didasarkankepada persekongkolan dengan pihak lain (tetapi tidak turut digugatsehingga para pihak menjadi tidak lengkap yang berakibatpenyelesaian perkara menjadi tidak tuntas), dan tindakan manadisebutkan bukan merupakan kelalaian Penggugat melainkan karenakelalaian Tergugat IV dan disebutkan bertentangan dengan PutusanPresiden Nomor 192 Tahun 2014 dan kesemuanya dipahamiPenggugat sebagai mempunyai dugaan yang kuat ada