Oleh karena itu Pengadilan Agama Pasarwajomempunyai kewenangan relative untuk memeriksa perkara ini;Menimbang, bahwa mengenai tanggapan dan penilaian PengadilanAgama Pasarwajo dalam pertimbangannya bahwa perkara a quo secaranormative yuridis termasuk kewenangan Pengadilan Agama Baubau, hal itusependapat Mjelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari, akan tetapipendapat Pengadilan Agama Pasarwajo mengenai berwenangnyamemeriksa dan mengadili perkara a quo karena tergugat tidak mengajukanHalaman 4 dari

Agama untuk dijadikan alashukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anakanaknya, maka dari itu kata Putusandalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, tentangPencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi Perubahan yang menyangkutbiodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilanpada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca Penetapan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonanPemohon tersebut adalah menjadi kewenangan

Pengadilan Agama Kabupaten Malangdan dapat diajukan secara voluntair;Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun2006, tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikanperlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwakependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yangmenyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas,demikian dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka

nnnennsnnnnnnnnannnenannsnnnnannTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAMKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah seperti tersebut Gi atas; =ssse2reecnseemeseenecseemeeeneecemeeenMenimbang, bahwa setelah memeriksa kompentensi absolut sesuaidengan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah dirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, dankompetensi relatif atas dasar keterangan Pemohon mengenai tempattinggal Termohon yang tidak ada sanggahan dari pihak Termohon, makaperkara ini menjadi Kewenangan

Pengadilan Agama Pemalang; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, (KutipanAkta Nikah), maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telahterikat dalam perkawinan yang sah.

Pemohon dengan Termohon telah terikatperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan pengakuanPemohon di hadapan sidang, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohondengan Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan AgamaJombang, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009perkara ini menjadi kewenangan

Pengadilan Agama Jombang;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perludiketengahkan bahwa perkawinan disyariatkan didalam Islam mempunyaitujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untukselamanya.

terpisahkan dariputusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti teruraidi atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa foto copy KTP, maka harusdinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan AgamaPurwokerto, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanyaperkara ini merupakan kewenangan

Pengadilan Agama Purwokerto ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta sebagaimana bukti(P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut cerai kepadaTergugat dengan alasan karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa alasanyang jelas sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan sekarang dengan tanpa memberinafkah lahir dan bathin ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya

pihak.Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugatmenyatakan kebenarannya.Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang padapokoknya dia tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan.Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini,ditunjuklah halhal yang tercatat dalam berita acara perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanadiuraikan di atas.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan

Pengadilan Agama Bangil,dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, makasecara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1585/Pdt.G/2009/PA.Bgl.

berita acara tersebutsebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan UndangUndangNomor 50 TAhun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, makaperkara a quo merupakan kewenangan

Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Ayat (1) dan (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 serta KMA nomor 01 tahun 2008, MajelisHakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar hidup rukun kembali membinarumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 130 HIR jo.

BeritaAcara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II bermaksud merubahbiodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan namaPemohon yang tercantum di KTP dan di Surat Kelahiran ;Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Pemohon Il bertempattinggal di Kabupaten Tegal (vide bukti P.1 dan P.2) maka permohonan paraPemohon menjadi kewenangan

Pengadilan Agama Slawi ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon danPemohon Il untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri makapermohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukanputusan;Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undangundang No. 23tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undangundang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan statuspribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami olehwarga negara Indonesia

terpisahkan dariputusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti teruraidi atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa foto copy KTP, maka harusdinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan AgamaPurwokerto, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanyaperkara ini merupakan kewenangan

Pengadilan Agama Purwokerto ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta sebagaimana bukti(P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut cerai kepadaTergugat dengan alasan karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa alasanyang jelas sejak bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang dengan tanpa memberi nafkahlahir dan bathin ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya

Karena itu dikaitkandengan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana dimaksudoleh pasal 63 ayat 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1952 jo pasal 49 ayat 1Undangundang Nomor 7 tahun 1989 kemudian diubah dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975, maka pemeriksaan permohonan ini menjadi wewenang PengadilanAgama Surabaya .Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknyaadalah tentang perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalamKutipan

telah dilakukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidakberhasil; 22+ 220 noe one non non non nen nnn nee one non nen ence en nneMenimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untukmenghadap dipersidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidakhadir dan pemeriksaan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat ;Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mengemukakan dalildalil yang berkaitandengan kewenangan

Pengadilan Agama baik yang bersifatkewenangan relatif maupun kKewenangan absolut sebagai berikut;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkanoleh kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil selaku pejabat yangberwenang untuk itu dan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksidibawah sumpah, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggaldiwilayah hukum Pengadilan Agama Blora, maka sesuai dengan pasal73 Undangundang Nomor 7 tahun 1989

untuk mempersingkat uraian putusan ini,segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuatdalan berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, perkara a quotermasuk dalam kewenangan

Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untukmenasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar hidup rukunkembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakandalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon hadir ke persidangan,sedangkan Pemohon prinsipal dan Termohon tidak pernah hadir dalampersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sertaketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang

Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisahtempat tinggal sampai sekarang;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalil GugatanPenggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian .Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatberupa sehelai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomorXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juni 2012, terbukti Penggugat adalah penduduk diwilayah Kabupaten Jombang, maka perkara Cerai Gugat yang diajukan olehPenggugat termasuk kewenangan

Pengadilan Agama Jombang.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugatberupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ,Kabupaten Jombang, telah diberi meterai cukup dan dilegalisir, setelahdicocokan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwapenggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa selain bukti P1 dan P.2 tersebut, Penggugat jugatelah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidanganmasingmasing

Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;Berdasarkan halhal terscbut diatas, mohon kiranya Ketua PengadilanAgama Gorontalo, menrerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapansebagai berikut :Primair :1.

serta mohonputusan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk padahalhal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yangtak terpisahkan dari penetapan ini;HIm 7 Penetapan Nomor 0721/Padt.P/2017/PA.SelPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon danPemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikahyang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalamUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2(kartu tanda penduduk) serta saksisaksi.

dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk padahalhal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yangHlm 20 Penetapan Nomor 0721/Pdt.P/2017/PA.Seltak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon danPemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikahyang menjadi kewenangan

Tubagus Masrur, SH, namun upaya mediasi tersebut gagal;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakimmemeriksa perkara a quo, namun demikian perlu mempertimbangkan adanyaeksepsi Tergugat ;Hal. 9 dari 19 Hal.Putusan No. 559/Pdt.G/2019/PA.PtDalam Eksepsi ;Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok gugatan, Majelis Hakimterlebih dahulu perlu. menimbang perihal Kewenangan Pengadilan Agama Patidalam memeriksa dan memutus

eksepsi Tergugat tersebut ditolak ;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidangperkawinan antara lain gugatan perceraian, sehingga gugatan a quo beradadalam lingkup kewenangan

Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 1 mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, dandalil tersebut didukung dengan bukti akta nikah P2 ) ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti otentik berupaKutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Pati Nomor275/29/1X/1996 tanggal 23 September 1996 ( P.2 ), oleh sebab itu terbuktibahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannyadilaksanakan pada tanggal

terpisahkan dariputusan inl;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9))UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat danTergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolutperkara ini menjadi kewenangan

Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukanoleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengajameninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.

Oleh karenaPenggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatanyang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secararelatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan makamediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) danayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan

pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ikhwalyang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagaibagian yang tak terpisahkan dari penetapan perkara aquo;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempetimbangkan pokok permohonanPara Pemohon, Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan,kewenangan

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonanPengangkatan Anak (Adopsi);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,kewarisan, wasiat

dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakafdan shadaqah;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 20 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 menjelaskanbahwa bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diantaranya adalah penetapan asal usul seorang anak dan penetapanpengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;Menimbang

SEMA Nomor 5 Tahun1984;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatanPenggugat, meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut,Majelis berpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan

melalui perdamaian dengan bantuanMediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara a quo wajib menempuhmediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadirtanpa hadirnya Tergugat , maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapatdilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebin dahuluakan dipertimbangkan tentang kewenangan

Pengadilan Agama in casuPengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara a quodan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalamperkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dangugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugatsebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat .

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islamdan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara inisecara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jikaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurutHukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan BalaiRiam Kabupaten