• Menyatakan Terdakwa SUHARNO, ST Bin HARJO PAWIRO (alm) tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa SUHARNO, ST Bin HARJO PAWIRO (alm) dari dakwaan Primair tersebut;3.

  Menyatakan Terdakwa SUHARNO, ST Bin HARJO PAWIRO (alm) tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair;4.

  Menyatakan Terdakwa SUHARNO, ST Bin HARJO PAWIRO (alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersama sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umummelanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

  Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);Telah mendengar pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yangdibacakan di persidangan pada tanggal 27 Oktober 2014, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganTerdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebutdalam surat dakwaan Primair dan Subsidair.

  Oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka sesuai denganketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana tambahan berupa pembayaranuang pengganti.

• Bin Bastumi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

• Membebaskan Terdakwa Muhamad Yanoh, SE. Bin Bastumi oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
• Menyatakan Terdakwa Muhamad Yanoh, SE. Bin Bastumi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Yanoh, SE.

• tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama dengan Sdr.Mat Sanih ali Mursidi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdalam dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut : dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun 6

  tindak pidana korupsi dan terhadapTerdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatan tindak pidana yangdilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya(error in persona); Sedangkan apa yang diperbuat Terdakwa TRI RUDY PURWANA apakahmerupakan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, hal ini harus terlebih dahulu dibuktikan unsurdelik berikutnya, oleh karenanya majelis akan menunda dahulu mempertimbangkan unsur di maksud,dan baru akan dipertimbangkan

  Yangmenerangkan : *tujuan diperluasnya perbuatan melawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil,namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiandipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukumsecara materiil atau tercela perbuatannya dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi,meskipun perbuatan itu tidak melawan hukum formil (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan HukumPidana, Edisi Pertama, hlm 14 ) ;Hal

  tindak pidana korupsi baik dalam dakwaan primair maupunsubsidair, karena Terdakwa hanya mengetahui tentang perbuatan pemalsuan zak namun tidak terlibatdalam penebusan DO Pupuk bersubsidi, hal ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum, menurutMajelis Hakim pembelaan tersebut tidak berdasar sehingga harus di tolak, dengan alasan bahwa dalampengadaan pupuk urea prill non subsidi tersebut terdakwa TRI RUDY PURWANA melakukanpemalsuan karung yang tidak sesuai dengan isi pupuk yang berada didalamnya

  tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan primait; 2 Menghukum terdakwa TRI RUDY PURWANA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjaraselama : 4 (empat) tahun dan hukuman denda sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluhjuta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar hukuman denda tersebutsehingga diganti dengan hukuman kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;4 Memerintahkan

• Menyatakan Terdakwa Krisman Napitupulu tidak terbuktilbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair.2.

  tindak pidana korupsi menurut dakwaan PenuntutUmum telah melihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakandalam dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat (1), atau dakwaan subsiderPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalamperkara ini adalah Terdakwa Krisman Napitupulu, terdakwa Jalu TeguhPrihadi serta terdakwa IR Yurizal (perkara terpisah) sebagai subyekhukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut

  tindak pidana korupsi yang secara langsung atau tidaklangsung berkaitan dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagaipenyedia barang dan jasa bersamasama dengan Jalu Teguh P, serta IR.H Yurizal.

  H Yurizal mampumelakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakankepadanya yakni melakukan tindak pidana korupsi, yang dengandemikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi.Ad. 2.

  tindak pidana korupsi, kemudianapakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksidan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwatidak terdapat halhal atau alasanalasan yang dapat menghapuskansifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa atau adanya buktisebagai alasan pemaaf (Straaf Uitsluiting Gronden) yang diatur didalampasal 44 s/d pasal 51

• Novi Valentino, ST tidakterbukti secara bersamasama melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a danb, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;Membebaskan terdakwa 1. Romli Effendi H. S.Sos Bin Abd.

  Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan caramenyalahgunakanKewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan ataukedudukan.2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atauPerseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan caramenyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukansaja.Bahwa yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi H. EdySuprianto,ST.,MT, SYATIANSYAH,ST.

  tindak pidana Korupsi SecaraBersamasama sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.T PK/2016/PN.Bg Halaman 106Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas, untukmemberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diriterdakwa, Pengadilan berpendapat adalah perlu mempertimbangkan aspekaspekyang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agarsebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai

  dan akan tetapi di dalam TuntutanPidananya Penuntut Umum tidak memberikan alasan serta tidak menuntut agarterhadap diri terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupba membayar uang pengganti,untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanyadapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan

  tindak pidana korupsi danmemperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,Pengadilan memperoleh fakta bahwa terdakwa sama sekali tidak memperoleh hartabenda yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, oleh karena itukepada terdakwa tidak akan dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uangpengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor31 tahun 1999 jo Undang

• Menyatakan Terdakwa Tamimi Lani, ST bin (Alm) Abdul Lani tidak terbukti secarasah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadidakwakan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan KesatuSubsidair maupun Dakwaan Kedua Primair serta Dakwaan Kedua Subsidair;Halaman 10 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl2.

  Makadapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua initidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapatperhatian adalah yang dimaksud dengan kedudukan yang di samping dapat dipangkuoleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku olehpelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseoranganswasta.

  Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnyamenyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan,karena kedudukannya masingmasng sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telahdinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 Ayat (1) huruf b UndangUndang No.3 Tahun 1971.

  Dengan demikian, dapatditegaskan:a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karenajabatan atau kedudukanadalah pegawai negeri;b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atauperseoranganswasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengancara menyalahgunakankesempatan atau sarana yang ada pada kedudukansaja.

• Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 42/PID.SUS-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 07 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa Bapa Utan, S.Pd dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Bapa Utan, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd sebesar Rp.43.225.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus

Menyatakan Terdakwa ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo.

Menyatakan Terdakwa Bapa Utan, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi;4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd selama3 (tiga) tahundan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;5.

bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding telahdiajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu dan menuruttata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, sehinggapermintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya padapokoknya mengemukakan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan

tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum; Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umumberpendapat bahwa telah jelas terjadi kelalaiandalam penerapan hukum acaraatau kekeliruan saat pembacaan putusan Nomor: 42/PID.SUSTPK/2020/PN.Kpg tanggal 7 April 2021, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umumdan Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut : Bahwa berdasar atas segala sesuatu yang

Membebaskan Terdakwa Bapa Utan, S.Pd dari dakwaan primair tersebut;Halaman 105 dari 114 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2021/PT KPGMenyatakan Terdakwa Bapa Utan, S.Pd terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pdselama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan

• ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si. secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

  ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si. telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (ima puluhjuta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus digantidengan hukuman kurungan selama (satu) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan

  Ermawan Arief Budiman,S.Si. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 Tahun2001 jo.

  ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si. terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Korupsi yang dilakukansecara bersamasama;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.

• PITHER MANGUMA, Terdakwa IV :SEMUEL SAMPE, BA bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3. jo Pasal 18 jo UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah denganUndangundang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalamDakwaan SUBSIDAIR ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : ADOLF CHRISTIAN PAKKE,Terdakwa II : JHON

  PITHER MANGUMA,Terdakwa IV : SEMUEL SAMPE, BA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;584 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masingmasingdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (satu)bulan;5 Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III untuk membayarUang Pengganti kepada

• Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharuidengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tobelo tanggal 11 Februari 2015 sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. telah terbukti secara sahdan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan

  berbatasan dengan rawarawa/hutan bakau;Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilelang apabila terpidana tidakmembayar uang pengganti yang ditetapkan;Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ternate Nomor: 30/Pid.SusTPK/2014/PN.Tte. tanggal 16 Maret 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan

  tindak pidana Korupsi yang dilakukansecara bersamasama;.

• Menyatakan Terdakwa DAVID NUSA WWAYA alias NG TJUEN WIEbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal1 ayat (1) sub jo Pasal 28 jo Pasal 34 c UndangUndang No.3 Tahun 1971 joPasai 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) KUHP joUndangUndang No.31 Tahun 1999 ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID NUSA WIWAYA alias NGTJUEN WIE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangiselama Terdakwa ditahan ;Hal. 16 dari 58 hal. Put.

  NG TJUEN WIE tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Agustus2002 No.67/Pid/2002/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barattanggal 11 Maret 2002 No.504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar1.MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa DAVID NUSA WWJAYA alias NG TJUEN WIE telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Korupsi dilakukan secara bersamasama";2.

• Dini melakukan Tindak Pidana Korupsi tidak dalam keadaanbencana atau krisis ekonomi termasuk dalam Aspek Kesalahan Rendah,perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skalakabupaten yang tergolong ke dalam aspek dampak rendah, dan dari AspekKeuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa besarnya lebih dari 50 % darikerugian Negara sebesar Rp 461.202.999 (Empat Ratus Enam Puluh Satu JutaDua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)termasuk dalam Aspek Keuntungan Tinggi;

  PengadilanNegeri Padang Kelas IA Nomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN Pdg tanggal 14Agustus 2020, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta dokumendokumen lain yang berkaitan dengan perkara ini dengan seksama, makaMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan hukum dan alasanalasan yang dikemukakan oleh Majelis HakimTindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakanbahwa Terdakwa Nasdini Indriani pgl Dini telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan

  Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukumMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alihserta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding, sehingga dengandemikian, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 15/Pid.SusTPK/2020/PN Pdgtanggal 14 Agustus 2020 yang dimohonkan banding

• Menyatakan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimanadakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1), (2), (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo.

  Menyatakan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimanadakwaan SUBSIDAIR Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP Jo.