Ditemukan 43475 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-01-2017 — Upload : 10-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3543 K/Pdt/2016 Tanggal 17 Januari 2017 — PT ANGKASA PURA I (PERSERO), berkedudukan di
Kantor Pusat Grha Angkasa Pura I, Kota Baru Bandar
Kemayoran, Blok B.12, Kav.2, Jakarta Pusat cq. PROYEK
MANAGER PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA
BARU INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dk vs JOWIKARTO
46 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan bagiwarga petani tambak yang keberatan terhadap penilaian ganti rugi tersebut,oleh Team Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, diminta mengajukangugatan keberatan ke Pengadilan, paling lambat 14 hari kerja, terhitungsejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;.Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan yang tidak memberikanpenilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidakwajar dan tidak profesional, serta bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengatur tentang
Sehingga seluruh Kerugian yang dialami Pemohon, baik secara fisik / langsung dan non fisik/tidak langsung adalah sebagai berikut: (Rp) Pembuatan tambak 46.720.000 Keuntungan yang diperoleh 205.485.000 Kehilangan mata pencaharian 205.485.000 Total kKerugian pemohon 457.690.000 (Empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh riburupiah). 10.Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara baru yangberkaitan dengan Kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yang tidakmemberikan
kelanjutanpembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kulon Progo akibatbesarnya belanja anggaran yang tersedot pada tahap pembayaran gantikerugian tanah dalam proyek ini, hal ini juga akan berdampak buruk dannegatif bagi sejumlah ratusan proyek strategis nasional lainnya yangsedang berjalan dan turut menjadi beban anggaran Negara dalam APBNTahun Anggaran 2016 ini (yang dalam keadaan/ kondisi defisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhisemangat perjuangan pihakpihak pemangku kebijakan
Putus : 01-11-2010 — Upload : 11-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung 117 PK/TUN/2010 Tahun 2010 Tanggal 1 Nopember 2010 — BUPATI HALMAHERA TENGAH, ; PT. MINERINA BHAKTI,
72 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara dalam perkaraa quo adalah Memo/Nota Dinas Pemohon tertanggal 07 Mei 2007,dikarenakan secara fakta yang ada dengan berdasar Memo/NotaDinas Pemohon tertanggal 07 Mei 2007, terHadap Asli dariSurat Keputusan Nomor : 540/KEP/147/2007 dan Nomor :540/KEP/148/ 2007 tidak diberikan kepada Termohon ;Bahwa Pemohon tidak memberikan asli dari Surat Keputusan Nomor :540/KEP/147/2007 dan Nomor : 540/KEP/148/2007 kepadaTermohon, hal mana sepenuhnya merupakan kewenangan dariPemohon yang menyangkut masalah kebijakan
;Bahwa adapun kebijakan Pemohon tidak memberikan SuratKeputusan tersebut kepada Termohon, dikarenakan secara faktaHal. 28 dari 35 Hal.
No. 117 PK/TUN/2010yang ada disinyalir Termohon berkehendak untuk memperjualbelikanKuasa Pertambangan kepada pihak lain ;Bahwa karenanya kebijakan Pemohon yang tidak memberikan aslidari Surat Keputusan Nomor : 540/KEP/147/2007 dan Nomor :540/KEP/148/2007 kepada Termohon berkesesuaian denganketentuan Pasal 93 ayat (1) UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2009,yang telah mengatur secara tegas sebagai berikut :(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP danIUPKnya kepada pihak lain ;Bahwa dengan demikian
Register : 23-03-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 158/PDT/2021/PT BDG Tanggal 29 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
113 — 56
113 — 56
PPJB diatur secara jelas bahwa apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) antara lain huruhara, perang, pemogokan buruh, kebakaran, kelangkaan bahanbaku, banjir, bencana alam dan kejadian lainnya yang tidak diatasimanusia dan peraturanperaturan/kebijakan pemerintah, yangdapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan tanah danbangunan oleh pihak pertama kepada pihak kedua maka pihakkedua tidak dapat menuntut pembayaran denda atau ganti rugiatau biaya kepada pihak lainSebagaiamana juga diatur dalam
terkait denganPenyerahan tanah dan bangunan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6PPJB sebagaimana dikutip:Pasal 6Penyerahan Tanah dan Bangunan6.1. tanah dan bangunan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada PihakKedua sesuai dengan waktu yang ditentukan pada bagian II PPJB6.2. apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) antara lain huru hara,perang, pemogokan buruh, kebakaran, kelangkaan bahan baku, banjir,bencana alam dan kejadian lainnya yang tidak diatasi manusia danperaturanperaturan/kebijakan
Pada Pasal 6 butir 6. 2 PPJB yang disepakati oleh Pembanding dan16.2.Terbanding yang berdasarkan pada Pertimbangan hukum Judex Factieyang menyatakan bahwa Perjanjian adalah UndangUndang bagiPembanding dan Terbanding telah di sepakati bahwa:apabila teryjadi keadaan memaksa (force majeure) antara lain huruhara, perang, pemogokan buruh, kebakaran, kelangkaan bahan baku,banjir, bencana alam dan kejadian lainnya yang tidak diatasi manusiadan peraturanperaturan/kebijakan pemerintah, yang dapatmengakibatkan
Register : 11-05-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 350/PDT/2021/PT SBY Tanggal 26 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : JOHAN Diwakili Oleh : JOHAN
Terbanding/Tergugat : Pimpinan PT. Clipan Finance Indonesia Jasa Keuangan Dalam Sidoarjo
40 — 27
Terbanding/Tergugat : Pimpinan PT. Clipan Finance Indonesia Jasa Keuangan Dalam Sidoarjo
40 — 27
Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatannyakhususnya dalam Point 3 (tiga) dan 4 (empat) karena berdasarkan fakta yang adaTERGUGAT telah memberikan kebijakan berupa mereschedule pembayarankewajiban PENGGUGAT ~ sebanyak 5 (lima) kali, tetapi meskipun kewajibanPENGGUGAT telah berulang kali diberikan kebijakan reschedule pembayaran,PENGGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telahdisepakati dalam Perjanjian A quo dan karena PENGGUGAT tidak melasakanakankewajibannya
Memberikan kebijakan berupa penjadwalan ulang pembayaran kewajibanPENGGUGAT kepada TERGUGAT;f. Memberikan Somasi Pertama Nomor : 231/CFILIT/Som/Sby/II/2020tertanggal 7 Februari 2020;g. Somasi Kedua (Terakhir) Nomor : 359/CFILIT/Som/Sby/II/2020 tertanggal 21Februari 2020;6.
Register : 27-09-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 539/PDT/2021/PT DKI Tanggal 11 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : DODDY PERMADI SYARIEF
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk Diwakili Oleh : SINTA ROMAIDA, S.H., M.H.
151 — 65
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk Diwakili Oleh : SINTA ROMAIDA, S.H., M.H.
151 — 65
Adapun jumlah hutang cuti yang telahdiambil oleh Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) hari kerja, dimanaperhitungan hutang cuti yang diambil Penggugat tersebut di atas setelahdikurangi dengan jumlah hak cuti yang diterima oleh Penggugat;Bahwa hutang cuti yang diambil oleh Penggugat yang tidakdiperhitungkan pada tahun berikutnya adalah bentuk kebijakan DewanKomisaris Tergugat.
Dengan kata lain, Dewan Komisaris Tergugat tidakmelarang Penggugat ketika Penggugat mengajukan permohonan cutiwalaupun di tahun tersebut Penggugat mengetahui bahwa hak cutiPenggugat telah habis dan Penggugat masih memiliki hutang cuti,mengingat sistem di perusahaan Tergugat selalu menginformasikansetiap pekerja atau karyawannya mengenai sisa cuti atau hutang cuti;Bahwa kebijakan Dewan Komisaris Tergugat tersebut tidak berartimenghilangkan fakta bahwa Penggugat telah mengambil cuti lebih darijatan
Maka, tidakbenar apabila Penggugat mengalami kerugian, justru sebaliknyaTergugatlan yang dirugikan dengan kebijakan yang dilakukan olehPenggugat terhadap perusahaan dalam pemutusan Fasilitas Kredityang menimbulkan kerugian terhadap Tergugat sebesarRp.117.015.000.000, (Seratus tujuh belas miliar lima belas juta Rupiah);Bahwa dalildalil tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat di atas,tidak terperinci dan tidak didukung oleh buktibukti yang sah, melainkanhanya mengadaada dan tidak berdasar hukum,
Register : 29-04-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 7 Nopember 2013 — 1.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL (DPD SPN) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (.DKI.) JAKARTA, diwakili oleh RAMIDI dan DARLINA SIHOMBING LUMBAN T, 2. DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA NASIONAL (DPC SPN ) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, diwakili oleh MOCH. HALILI dan SOPYAN HADI;GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA
102 — 64
102 — 64
Nasional Provinsi Daerah Khusus loukotaJakarta Antar Waktu Untuk Masa Bakti Periode Tahun 20092014,Ramidi merupakan Ketua DPD SPN dan Darlina SihombingLumban T. merupakan Sekretaris DPD SPN ; 2.5 Bahwa mengenai Wewenang dan Tugas Ketua dan SekretarisDPD SPN Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang tertera dalamPasal 30 Anggaran Dasar dan Pasal 86 Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa :Pasal 30, Anggaran Dasar : Dewan Pimpinan Daerah adalah badan pelaksana Serikat PekerjaNasional yang berwenang mengatur kebijakan
Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan NomorBukti Pencatatan : 158/ Ill/ K/ IV/2001, tanggal 08 Agustus 2001 ; Bahwa mengenai tugas dan wewenang Dewan Pimpinan CabangSerikat Pekerja Nasional (DPC SPN) tertera dalam Pasal 31Halaman 10 dari 180 halaman, Putusan Nomor : 62/G/2013/PTUNJKT.Anggaran Dasar dan Pasal 87 Anggaran Rumah Tangga, disebutkan sebagai berikut : Pasal 31 ayat (1), Anggaran Dasar :Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah badan pelaksana SPNyang berwenang mengatur kebijakan
Oleh karena itu, Penggugat (DPD SPN) dan Penggugat Il (DPC SPN) bertugas untuk melakukanpembelaan dan advokasi dalam berbagai bentuk termasuk mengajukangugatan untuk pembatalan kebijakan penangguhan upah yangdikeluarkan Tergugat.
Register : 10-04-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 27-08-2014
Putusan PTUN KENDARI Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.KDI Tanggal 30 Juli 2012 — HUSMA, S.Pd.Dkk.(Para P) Vs BUPATI WAKATOBI (T)
117 — 65
117 — 65
Komite Sekolahmempunyai peran dan fungsi sebagai berikut : Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan danpelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan ; Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial,pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan ; 20 0n2 see nne nnn Pengontrol (controlling agency) dalam rangka tranparansi danakuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran di satuan pendidikan Mediator antara Pemerintah (eksekutif) dengan
masyarakat diSatuan PSENGIGIKAN ~~ nn nvm nnn mse37 Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan,program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuanpendidikan ; === oe nena nanan nnn Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepadasatuan pendidikan mengenai :1) Kebijakan dan program pendidikan ; 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)3) Kriteria kinerja satuan kependidikan ; 4) Kriteria tenaga pendidikan ; 5) Kriteria fasilitas pendidikan dan ; 6) Halhal
Register : 11-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 239/Pdt.P/2019/PA.Pwd Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 2
8 — 2
membina rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memeliharakehormatan (hifzh al Hurmah) dan memelihara kelangsungan kehidupanmanusia atau keturunan (hifzh al Nas/) daripada tidak memberikan dispensasinikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinyahubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128arboodb logic ac ,JI Je pL Yl 9 poiArtinya : Kebijakan
Register : 14-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 724/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 6
12 — 6
sangatmendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 13-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 722/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 3
13 — 3
sangatmendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 30-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 669/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 20-09-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0319/Pdt.P/2018/PA.Tgt Tanggal 4 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
23 — 14
23 — 14
Dalam hal perkembangane fegulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumenformil, maka anakanak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaanakta atau fasidnya perkawinan orangtuanya akan semakin tersingkirkan dari aksesjaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak anakanaktersebut.Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedurpenyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anakanak tanpa adanya akta kelahiran.
Register : 23-04-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PA MUARA TEBO Nomor 0169/Pdt.G/2020/PA.Mto Tanggal 4 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 6
9 — 6
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon semulaberjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 orang tua Termohonmulai ikut campur dalam rumah tangga Pemohon bersama Termohon danorang tua Termohon tidak menyukai Pemohon, sejak saat itu Termohonmengambil kebijakan dengan Pemohon untuk berpisah dan sampai saat initidak pernah bersama lagi. Sejak saat itu antara Pemohon denganTermohon tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimanalayaknya suami isteri;7.
Register : 06-09-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA CURUP Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA.Crp Tanggal 28 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
14 — 7
14 — 7
Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:wls ole prne rawleoll S59 adhasllArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;logis art JI le pL VI 19 jaiasaLooJLArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a
Register : 21-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PA PURWODADI Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.Pwd Tanggal 4 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
7 — 2
7 — 2
mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Putus : 12-11-2012 — Upload : 28-10-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 15/PDT/2012/PT. MALUT Tanggal 12 Nopember 2012 — HERKANUS TAHE, DKK, VS Ir. H. MOCHTAR BALAKUM, DKK
60 — 12
60 — 12
majelis Hakim dalam perkara aguo sudah tepat dalampertimbangan hukumnya pada halaman 20 sampai dengan 21putusan, sebab dalam dalil eksepsi Terbanding semula Tergugat Illdan VII secara nyata jelas dan tegas tidak pernah mewakilikepentingan hukum Tergugat II / Terbanding , tetapi Tergugat Illdan VII / Terbanding mendalilkan bahwa masalah pembentukandaerah otonomi baru adalah merupakan kewenanganadministratif Terbanding semula Tergugat Il, Ill, IV,V,VI,VII dan VIIIdi bidang pemerintahan yang bersifat kebijakan
Register : 08-08-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 97/Pdt.P/2017/PA.LLG Tanggal 11 September 2017 — PEMOHON I VS PEMOHON
16 — 3
16 — 3
Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan padakegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan DinasKependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Mura Tahun Anggaran 2017;Berdasarkan hal hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan pemohon dan pemohon Il;2.
Putus : 20-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2805 K/Pdt/2012 Tanggal 20 Oktober 2014 — SITI NUR AINI BINTI AHMAD TOHA vs. RUDI ARYANTO BIN SAMSUDIN
19 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor Sertifikat 436,Tanggal 5 November 1999;5 Bahwa Tergugat I datang ke rumah Penggugat dan minta tolong bahwa rumah atautanah tersebut meskipun telah dijual sebelum Tergugat mendapat tempat tinggaldalam tempo dua bulan ini anak dan istri Tergugat jangan diusir dulu dari rumah/tanah yang dijual tersebut;6 Bahwa permintaan pihak Tergugat tersebut tanpa surat perjanjian/surat pernyataandan hanya merupakan kebijakan
Register : 28-11-2013 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 677/PDT.G/2013/PN.MDN Tanggal 26 Juni 2014 — JHONY SIBUEA, SH, Pekerjaan Advokat, berkedudukan di Jln. Elang No. 2E Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai PENGGUGAT ;
M e l a w a n
MARULAK SIRINGO-RINGO, Pekerjaan Asisten Teknik Perkebunan Tanah Putih PTPN V Bagan Batu, Desa Bandar Sinembah, alamat di Komplek Permahan Asisten Teknik PTPN V Bandar Sinembah Kebun tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Riau, sebagai TERGUGAT ;
127 — 46
127 — 46
Seyogyanya masalah tersebut akan diangkat kepermukaan dan jika perlusampai ketingkat Polda Riau atau tingkat Mabes Polri untuk mendapatkanbantuan perlindungan Hukum akan tetapi karena secara yuridis Formilmaupun Materil unsure delik pengaduan tersebut yang diajukan olehTergugat kurang memenuhi unsure maka sebagai Advokat dapatmemahami kebijakan yang diambil oleh pihak Kepolisian.Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pemberian penanganan perkaradimaksud Tergugat juga menjanjikan akan memberikan biaya
Register : 12-02-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA MEDAN Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Mdn Tanggal 18 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 0
8 — 0
Hal tersebut sejalan dengankaidah Fiqh yang mengatakanarbaodl bei acl Jl le ploYl 8 paiArtinya: Kebijakan Penguasa (Hakim) terhadap rakyatnya mengacu untukkemaslahatan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian perkarapermohonan Kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg.Halaman 10 dari 13 halamanPenetapan Nomor : 27/Pdt.P/2019/PA.Mdnsemua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohonsecara bersamasama membayarnya;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan