Ditemukan 14211 data
TEDY ALIAS ASO
Tergugat:
CANDRAWAN
61 — 26
tertanggal 8 Mei 1984 yangmenyatakan: Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkandalam Pasal 261 Ayat (1) RBG tidak dibenarkan karenanya haruslah ditolakmengingat tujuan dari sita jaminan......... kepada orang lain kalau hal ini tidak terbuktimaka sita jaminan harus ditolak (Vide Buku Himpunan tanya jawab hukum perdataMARI, Cetakan ke 2 Tahun 1986 Hal.88);Bahwa doktrin hukum yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, SH, dalambukunya Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, penerbit pustaka
89 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
., bertempat tinggal diJalan Balai Pustaka No. 36 Rawamangun, Jakarta Timur,Turut Termohon Peninjauan Kembali Ill dahulu TurutTergugat /Turut Terbanding /Para Turut TermohonKasasi;4.
55 — 7
MenurutJan Remmelinkkonsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum.Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindakbertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 187), sedangkan berdasarkanPasal 8 ayat (1) dan (2)Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 bahwaNarkotika golongan (Satu)dilarang digunakan untuk kepentingan pelayananKesehatan dan dalam jumlahterbatas, Narkotika Golongan dapat digunakanuntuk
59 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawan, Para Advokat,berkantor di Jalan Balai Pustaka Timur, Blok D Nomor 11,Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 Juni 2017;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon KasasiPenggugat/Terbanding;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong Bogor;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut TermohonKasasi/Turut Tergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat
Cokorda Intan Merlany Dewie, SH
Terdakwa:
Aldo Mey Fernando
36 — 16
Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005.Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi.Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132) mengenai pengertian melawanhukum antara lain adalah daria.b.C.Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum denganpengertian
78 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
TataBahasa adalah (pengetahuan atau pelajaran) mengenai pembentukan kata danpenyusunan kata dalam kalimat (vide W.J.S Poerwadarminta, Kamus UmumBahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006: 386,405 dan 1217).
106 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembuktiandi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 September 2010,atau setidaktidaknya pada saat dibacakannya Putusan Perkara Nomor:317/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Nopember 2010, karena dalampembuktian tidak terdapat penjelasan tentang materi bukti atau dalampertimbangan putusan sama sekali tidak terdapat uraian tentang muatanbukti tersebut, sehingga pengetahuan yang dimaksud oleh Judex Factiadalah secara formiil saja;Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit PT.Gramedia Pustaka
RIKI SAPUTRA SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FAJAR SIDDIQ Bin THAMRIN
31 — 19
telahmenggunakan narkotika golongan tanpa hak dan melawan hukum (7);Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum mengandungpengertian tanoa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dariseseorang untuk menggunakan narkotika golongan I, sedangkan apayang dimaksud dengan perbuatan "menggunakan narkotika ternyatatidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh UndangUndang;Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yangdisusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitanBalai Pustaka
66 — 12
(W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : hlm.147);Menimbang, bahwa ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihatmaupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipumuslihnat maupun rangkaian kebohongan dan lainlain.
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1095/B/PK/PJK/20166.11.pengenaan Pajak Pertambahan WNilai tidak dapatdikreditkan.Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka,Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakanbahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yangdidepannya;Bahwa oleh karena itu, Kalimat : atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidakdapat dikreditkan, bukan merupakan kalimat utama,melainkan kalimat keterangan
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atauterhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang padahakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa "PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidakdapat dikreditkan";Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka
31 — 5
Seseorang yangbertindak di luar kKewenangan sudah tentu bertindak bertentangan(wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halwoneeee= Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah melawanhukum (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zondereigenrecht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatuperbuatan yang bertentangan dengan hukumin strijd met het recht(vide PA.F.
HERMOKO FEBRIYANTO, SH
Terdakwa:
INDRA DHARMA ALIAS ACONG ALIAS SUN GO KONG
187 — 133
Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, dan KBBI Luring Versi 5.1 produk Bahasa Indonesia; Bahwa kalimat Ngapain kalian ngepost foto si kontol ini, Kalau udamati ya mati aja, Nyemaknyemak in beranda ku aja pun foto di kontolini '!! #ulama pepek #ulama kontol jika disusun ke dalam strukturbahasa indonesia yang baik dan benar menjadi Mengapa kalianmengunggah foto si kontol itu? Kalau sudah mati, ya sudah mati saja.Foto si kontol itu hanya mengotori berandaku saja. Ulama pepek.Ulama kontol.
86 — 11
Atje Sasmita Hasan tidak memiliki latar belakangpendidikan Hukum, tetapi membacabaca dari buku "Kupas Tuntas MasalahGono Gini karya Dedi Susanto Hal.155 dalam Pasal 87 KHI Ayat 1 & 2(Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011)" jelas menyatakan bahwa harta masingmasing (Suami isteri) yang diperoleh dari hadiah atau warisan adalah di bawahpenguasaan masingmasing, sepanjang pihak suami/isteri tidak menentukandalam perjanjian perkawinan (Penggugat & Tergugat tidak ada perjanjian dalamhal ini);6.
64 — 28
Sus/2020/PN Pili Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139 Sisa Contoh/Sampel : HabisDengan kesimpulan bahwa contoh/sampel yang diuji mengandungMetamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkotika golongan padaLampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic kliptransparan dengan berat kotor 12,56 gram dan berat bersih 11,56 gram;4 (empat) lembar plastic
78 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikianlah keterangan MVT (memori penjelasan)(baca dan periksa, Jan Remmelink, Hukum Pidana komentar atas PasalPasal terpenting dari Kitab Undangundang Hukum Pidana Belanda danpadanannya dalam kitab undangundang hukum pidana Indonesia, PT.Gramedia Pustaka utama, Jakarta 2003 hal.187;Bahwa oleh karena itu manakala dalam putusan Majelis Hakim Kasasidipertimbangkan bahwa Terdakwa dinyatakan melakukan perbuatantidak menyenangkan karena saksi Mualimin (ditulis juga saksi Mualim),saksi Muslimin) memukuli
98 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, 1993, yangditerbitkan Pustaka Sinar Harapan halaman 3840 mengemukakan nilayang harus dilindungi oleh hukum tersebut ditentukan oleh faktor faktorsebagai berikut.;1) Kepentingan dalam kaitanya yang berhak menggugat.
MEILANY MAGDALENA M, SH
Terdakwa:
Muhammad Agus Dwi Surya als Ketu bin Tajudin Nur
45 — 6
;Menimbang bahwa berdasarkan UU Narkotika BAB KetentuanUmum Pasal 1 angka 18, PEMUFAKATAN JAHAT adalah perbuatan dua orangatau lebin yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasikejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat BahasaDepartemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka
33 — 17
Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakanke3, Tahun 1983, halaman 66) ; Sedangkan menurut Kamus Umum BahasaIndonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman340 dan 363 dikatakan bahwa: Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benaratas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (Karena sudah di tentukan olehsuatu aturan, undangundang,dsb.), Kewenangan. Sedangkan Hukum diartikansebagai segala Undangundang, peraturan, kaidah.
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selain itu, apabila dicermati, ketentuan yang diaturdalam Pasal 16B ayat (8) UU PPN disebutkan denganredaksional, sebagai berikut: Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan JasaKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka,Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakanbahwa bagian