Ditemukan 23750 data
15 — 2
Artinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
20 — 3
:arbacdl bogie ac Jl de ployl 9 aiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbagan di atas, makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 tahun
9 — 1
Dan Kaidah Fighiyyah:Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,telah terbukti Pemohon dan Pemohon II telah terikat hubungan hukum sebagaisuami isteri yang sah, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon danPemohon Il menetapkan sah perkawinan Pemohon (Pemohon 1) denganPemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 1963 telahberalasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang
8 — 1
le dye I) Le gis daluodllsArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikahtelah memenuhi pasal 34 Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007,karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohondikabulkan, maka harus dinyatakan nama Pemohon
19 — 10
cle ole p nde aw ladle, >Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka permohonan Pemohon demi kemaslahatan telan sesuai dengan Pasal 7 ayat(2 dan 3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut :Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (
10 — 0
menimbulkan madharat yang lebih besar yakni membiarkanmereka berbuat zina yang lebih lama, sehingga menikahkan mereka adalah pilihanyang tepat sebagaimana dimaksud dalam sebuah kaidah fiqhiyah berbunyi : Wlaludl> ale prtorwlals 5Artinya: Menolak yang madharat' itu didahulukan daripada menarikkemaslahatan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat penetapan ini perlujuga mengetengahkan pendapat ahli Fiqiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzairhal 128 yang berbunyi :Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
10 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
17 — 1
ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon untuk menikahkanPemohon dengan calon suaminya yang bernama Andy Widyhastanto binSuparno; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo.Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2Tahun 1987 serta dengan menggunakan qoidah fighiyyah sebagaimana tercantumdalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83, yang berbunyi :Atolls be pie dae yl cle ale GG yunArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
12 — 0
G yaArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya haruslah sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namatersebut telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untukmendaftarkan perbaikan atau perubahan nama tersebut pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
10 — 3
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :tolecl b ge li le ply 6 peArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk
14 — 1
Halaman 7 dari 10 halamanPemohon mengalami kesulitan mengurus persyaratan pensiunan janda, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat kesulitan bagi Pemohon tersebut harusdihilangkan;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :i peat LY) cle dye I) b gis dalaArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan
8 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :dowahl baz Le ol ' os ale 2 naiArtinya: Pemenntah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya,Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
20 — 8
Hal ini sejalan dengan qgoidah yang tertuang dalam Kitab Al AsybahWan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :arLoodb logic ac,JI de eL Yl 9 poiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ;Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersamabelum pernah bercerai dan tidak ada ganguan dari masyarakat yangmempersoalkan pernikahannya maka hakim telah sejalan pula dengan mengutippendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fighi halaman 93 yangberbunyi:we Joo
10 — 0
Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 6UndangUndang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan AtauPenambahan Nama Keluarga, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriPenetapan Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Clp.Halaman 9 dari 11 halamanNomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatan yang lebihdiutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut : Cb patti ala) ple Asc I) de gis dadinallsArtinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
35 — 4
biodata mengenai tempat dantanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/44/1988, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol KabupatenPasuruan tanggal 27 Juli 1988, patut untuk dikabulkan, dan kepada Pemohondiperintahkan untuk segera mencatatkan perubahan biodata tersebut padaKantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan kaidah hukumyang berbunyi:arbaoodh bois ac JI de eLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
23 — 6
Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyahsebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa anNazair, Jilid , hal. 121yang diambil alin menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagaiberikut:drbaodl beic ac JI ole ploYl 8 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukupalasan dan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku serta tidakternyata bahwa Permohonan Pemohon
13 — 3
Pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, danSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, sertasesuai pula dengan Dalil Syari dalam Kitab A/ Asybah wan Nadhaair halaman83 diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2019/PA.Kbm,Halaman 7 dari 10 halaman.doch baie Le dl de ply) GyeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;maka perubahan identitas nama
15 — 7
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arbooIb logis ac $I ale elo 9 froArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7Tahun 1989 , yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006lalu diubah
49 — 6
Azaena Mizam Zami Putri masih berumur 9 tahun 6 bulan, dengandemikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa Pemohon adalah ibukandung dari kedua anak tersebut, dengan demikian unsur kedua telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah Usul Fiqihdalam Kitab Al Asyabah Wannadhoir, halaman 128 yang kemudian diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :dolably bois dss St le ale GhaiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
14 — 4
kedua calon mempelai tidak ada halangan untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukumdan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksudpasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqhdalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :Wovolrd oigte ILjcsa S14 ole iio yW9Artinya:" Pemerintah mengurus rakyatnya