Nomor :400/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 14 Agustus 2019 yang amarnyasebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HARIJONO NGASIMUN Alias HARI BinSUJONO NGASIMUN tersebut diatas terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah gunanarkotika golongan bagi diri sendiri;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIJONO NGASIMUNAlias HARI Bin SUJONO NGASIMUN dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatanmelalui rehabilitasi

Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk = segeramengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan negara terlebih dahuluuntuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial;6. Menetapkan barang bukti berupa:a. Satu dompet besar yang didalamnya terdapat : empat buah kaca alat hisap shabu; empat buah cangklong alat hisap shabu; tiga buah pipet kaca untuk menghisap Shabu; satu buah selang plastik alat bantu hisap shabu; satu korek api gas;b.

Tingkat Pertamadalam putusannya yang Menyatakan Terdakwa HARIJONO NGASIMUNAlias HARI Bin SUJONO NGASIMUN tersebut diatas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah gunanarkotika golongan bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan keduademikian pula menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIJONONGASIMUN Alias HARI Bin SUJONO NGASIMUN dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta memerintahkan Terdakwamenjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi

Bahwa, dari uraian diatas, terbukti menurut Saya perbuatan Saya adalahpenyalahguna Narkotika sehingga lebih tepatnya perbuatan Saya disebutsebagai Pecandu Narkotika dan korban/penyalahgunaan Narkotikasehingga seharusnya Saya diwajibkan menjalani rehabilitasi (berdasarkanPasal 54 dan 55 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);6.

Bahwa terbukti putusan Pengadilan Negeri Bangil tidak cukuppertimbangannya karena tidak didasarkan pada fakta fakta yang ada.Oleh karena itu sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebutdinyatakan batal demi hukum dan selayaknya Saya dibebaskan dari pidanapenjara, atau selayaknya mendapatkan pengobatan atau perawatanrehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.485/Pid.Sus/2015/PT.Sby.Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum diatas, maka Pembanding mohon,Pengadilan

Membebaskan Saya MAHFUD ASYRORI Bin SUBANDI dari dalamtahanan penjara di LP Bangil, karena Saya masih ingin melanjutkanSekolah dan masih berstatus sebagai pelajar SLTA di SMA DARUTTAQWA SENGON AGUNG Purwosari Pasuruan;a: Atau setidaktidaknya menghukum Saya MAHFUD ASYRORI BinSUBANDI dengan cara di rehabilitasi;4.

Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial kesatuan peduli masyarakat (Kalima) beralamat di Jalan Jagus I Nomor 25, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur.7. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan rutan.8.

KARIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan,dengan perintah agar Terdakwa menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN di Baddoka selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai bagian dari masa menjalani hukuman;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. <

>penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Jkt.Brt tanggal 26 Oktober 2021 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ROBBY SUGARA Bin BAMBANG SUHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan alternative Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi

Medis Rawat Inap di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Surat Keterangan (Asesmen Medis) Nomor : B/19/VIII/HK.04.01/2021/BNNP Tanggal 10 Agustus 2021 dari BNNP DKI Jakarta;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan masa Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

bertanggungjawabmaka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutusperkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UUNarkotika;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotikatersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika wajid menjalanirehabilitasi medis dan rehabilitasi

Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatandan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbuktibersalah melakukan tindak pidana narkotika. Atau;b.

Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatandan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas makaterhadap pecandu narkotika yang melakukan tindak pidana narkotika tidak wajibuntuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena ketentuan tersebut bukanmerupakan ketentuan yang bersifat imperatif akan tetapi bersifat alternatif ataupilinan;Menimbang

Namun, selama persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwaTerdakwa merupakan pencandu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwatidak mengalami ketergantungan terhadap sabusabu dan bukan sebagai pecandusehingga terdahap Terdakwa tidak perlu) untuk diperintahkan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaanpenjara masih merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepadaTerdakwa, berdasarkan fakta hukum yang

Hakim harusnya memahami perbedaantersebut, Apakah ada motif ekonomis dari pembanding Narkotika tersebut, jikaHalaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1954/Pid.Sus/2021/PT MDNPike22.23.24.25.tidak ada motif ekonomis maka sudah seharusnya vonis yang dijatuhkanadalah vonis rehabilitasi di dalam UndangUndang RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika secara jelas disebutkan ada jaminan rehabilitasi bagikorban/Pecandu narkotika;Bahwa dari dakwaan pertama dan kedua diatas jelas Penuntut Umummengetahui dan menerangkan

Atau) = menetapkan = agarPEMBANDING/TERDAKWA direhabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi;3.

dengan hukumanyang sama seperti hukuman pengedar narkotika, Dalam memori bandingterdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa tidak adanya pedomanpemidanaan dalam uu narkotika mau tidak mau selalu memposisikanpengguna sama dengan penjual atau bandar, pembanding mengkonsumsiuntuk mengobat sakitnya sedangkan penjual atau pengedar tentu ada motifekonomis,hakim seharusnya memhami perbedaan tersebut apakah ada motifekonomis dari pembanding, jika tidak ada maka sudah seharusnya hukumanyang dijatuhkan adalah rehabilitasi

Terperiksa direkomendasikan untuk dilaksanakan proses hukum padatingkat penyidikan , penuntutan dan putusan.Apabila di dalam hasil pemeriksaan Tim TAT pada tingkat penyidikanberdasarkan hasil pemeriksaan tim medis maupun tim hukum ditemukan faktabahwa pemohon banding harus direhabilitasi; maka hasil Tim TAT akanmengeluarkan surat rekomendasi agar pemohon banding dilaksanakanrehabilitasi, akan tetapi faktanya berdasarkan surat keterangan di atas dapatdisimpulkan bahwa pemohon banding tidak dapat diajukan rehabilitasi

127 ayat (1)huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajibmemperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaansebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korbanpenyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasi

sosial;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasalpasal dimaksud belumdiatur dengan peraturan pelaksananya, maka Majelis Hakim berpedomandengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhipersyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun2010 tersebut di atas dan tidak adanya

Tim Assessment dalamperkara a quo,maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medismaupun rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .

Bahwa saksi menerangkan bahwa di Rumah Sakit Umum DaerahBanyumas Instalasi Kesehatan Jiwa Terpadu saksi sebagai Kepala Instalasi, diPutusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN.Pbg halaman 12 dari 24 halaman.Apotik Pramuka bertugas melakukan pemeriksaan seseorang yang mengalamigangguan jiwa, RSIA HERMINA Purwokerto sebagai dokter praktek.e Bahwa saksi menerangkan terdakwaYAZHDI BIN ZIAD, sedangmenjalani rehabilitasi ketergantungan obat di Apotik Pramuka.e Bahwa saksi menerangkan yang menangani terdakwaYAZHDI

Bahwa saksi menerangkan saksi menangani terdakwaYAZHDI BINZIAD di Apotik Pramuka sejak tanggal 08 Desember 2015.e Bahwa saksi menerangkan terdakwaYAZHDI BIN ZIAD mengalamigangguan kepribadian dan rehabilitasi napza.e Bahwa saksi menerangkan terdakwaYAZHDI BIN ZIAD menjalanirehabilitasi di Apotik Pramuka Sejak tanggal 08 Desember 2015 denganjangka kontrol 30 hari sekali dan pengambilan obat 10 hari sekali.

Bahwa saksi menerangkan terakhir kali terdakwaYAZHDI BIN ZIADberobat kepada saksi Senin tanggal 29 April 2019 dan tanggal 30 April 2019sekitar pukul 18.30 Wib.e Bahwa saksi menerangkan jika ada Pasien baru, prosedurnya adalahpertama kali datang kepada saksi mengisi formulir dan surat perjanjianmenjadi pasien Rehabilitasi Napza.

Bahwa benar saksi menerangkan Konsekuensi apabilaterdakwaYAZHDI BIN ZIAD mengkonsumsi atau obat selain dari saudari danatau menjual obat tersebut kepada orang lain adalah terdakwaYAZHDI BINZIAD dikeluarkan dari program Rehabilitasi Napza.e Bahwa saksi menerangkan menurut saksi tindakan terdakwaYAZHDIBIN ZIAD tersebut yaitu menjual Psikotropika jenis Alprazolam kepada oranglain tidak dibenarkan.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatandan membenarkannya ;Saksi Vil.

Banyumas adalahmengelola dan memberikan pelayanan kefarmasian.e Bahwa saksi menerangkan terdakwa YAZDHI Bin ZIAD sedangmenjalani rehabilitasi ketergantungan obat di Dr. HILMA PARAMITA, SpKJPraktek Di Apotek Pramuka dan mendapatkan Obat Jenis Alprazolam tersebut. Bahwa saksi menerangkan yang menangani terdakwa YAZDHI BinZIAD di Apotek Pramuka jl. Pramuka No.191, Kel. Purwokerto kulon, kec.Purwokerto selatan Kab. Banyumas adalah Dr.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Memohon kepada Majelis hakim yang mulia agar anak untuk menjalanirehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan, dikurangimasa tahanan yang telah dijalani.6. Menyatakan barang bukti 1(satu) unit sepeda motor Yamaha VXionwarna putin nopol B 3437 BMJ dikembalikan kepada Pemiliknya ;7. Menyatakan Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Anaktidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan PenuntutUmum yaitu berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan fakta di persidangan Anakmemperoleh narkotika jenis shabushabu hanya untuk dipakai dan dikonsumsioleh Anak dan temantemannya sehingga Anak hanyalah sebagai penggunanarkotika bagi diri sendiri dan memohon kepada Hakim untuk menjalanirehabilitasi medis dan rehabilitasi

saksi Ridho narkotika jenis shabushabu tersebut untuk dikonsumsi bersama namun dalam hal ini Anak tidakmengajukan alat bukti yang dapat mendukung pembelaannya sehingga tidakdapat dipastikan apakah memang benar narkotika jenis shabushabu tersebuthanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bersama;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 54 UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa PecanduNarkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasi

sosial;Menimbang, bahwa selama persidangan tidak didapatkan fakta adanyaAnak sebagai Pecandu narkotika ataupun korban penyalagunaan narkotikasehingga tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk menetapkan Anak menjalanirehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2022/PN RhlMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum tersebut haruslahdikesampingkan;Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak

Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu, dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Pekanbaru Provinsi Riau dan pidana pelatinan kerja selama 3 (tiga)Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2022/PN Rhlbulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perhatian Khusus(BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru;3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telahdijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telahdijatunkan;4.

Gubernur Akademi KepolisianNomor; Kep/41/VI/2011 tanggal 25 Juni 2011 tentang pemberhentiandengan hormat Taruni Akademi Kepolisian atas nama Para Penggugatbertentangan dengan Pasal 53 ayat 1 (satu) UU No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Seseorang atau badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tatausaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis tata Negara yangdisengketakan batal/tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/rehabilitasi

Bahwa Penggugatdalam Petitumnya dalam pokok perkara butir 5 mewajibkan Tergugatuntuk membayar ganti rugi serta rehabilitasi. Bahwa tuntutan ganti rugiyang dimohonkan Penggugat juga sangat kabur dan tidak jelas karenatidak ada nilai nominalnya, apakah Rp. 1, atau Rp. 1.000,, apakahHalaman 9 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014Bahwa tuntutan ini selain tidak didasari posita yang jelas, jugamerupakan tuntutan yang tidak beralasan, sebab gugatan ini berdasarpasal 1 angka 3 dan bukan berdasar pasal 3, seandainyapun gugatanberdasar pasal 3, maka tuntutan bukan bersifat tindakan materiilseperti hal tersebut, tetapi harus bersifat administratif;(5) = Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi serta rehabilitasi;Bahwa tuntutan ini dinilai kabur/tidak jelas juga, tidak didasarkan alasandalam positanya

Usaha Negara, alinea terakhir menegaskan bahwa:Berbeda dengan gugatan dimuka pengadilan perdata, maka apa yang dapatdituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu)tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidaksah.Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan gantirugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanyatuntutantambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi

Memerintahkan Tergugat untuk segera mengaktifkan kembali ParaPenggugat menjadi Taruna Akademi Kepolisian;Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi serta rehabilitasi;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014b.

Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebutadalah untuk dikonsumsi sendiri dimana sebelum penangkapan Terdakwa telahmenggunakannya pada malam hari sekitar jam 00.00 WIB (jam dua belasmalam);Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saatpenangkapan Terdakwa memiliki dengan berat bersin 0,02001 gram olehkarenanya jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, danPecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Medis dan Rehabilitasi Sosial,maka jumlah tersebut termasuk dalam pemakaian untuk 1 (Satu) hari;Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwasampai pada saat ini tidak ada orang lain yang ditangkap terkait perkara narkotikaatau jaringan peredaran narkotika yang menjerat Terdakwa, dan tidak ada yangmembuktikan bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika tersebut bukan hanyauntuk dirinya sendiri;Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN TmgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika karenadalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakannarkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untukmenggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri, makadengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undangundang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotikake dalam Lembaga Rehabilitasi

Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak ada dasarMajelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetaokan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan,;Menimbang, bahwa

ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohonMajelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau setidaktidaknyamelepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok dari Nota Pembelaan dariPenasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merujuk pada ketentuanpada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan PecanduNarkotika Ke Dalam Lembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi

Sosial;Menimbang, bahwa berdasarkan angka 1 Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang PenempatanPenyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke DalamLembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Hakim hanya dapatmenerapkan Pasal 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:a.

Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredarangelap Narkotika;Menimbang, bahwa beberapa poin syarat yang ada pada ketentuan angka1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan PecanduNarkotika Ke Dalam Lembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosialtersebut bersifat kumulatif sehingga mensyaratkan adanya pemenuhan seluruhsyarat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UndangUndangNomor

Jumlah tersebut lebih kecil dari batas maksimal berat KelompokHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Bglmetamphetamine (shabu) yang ditetapkan dalam Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang PenempatanPenyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke DalamLembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu seberat 1 (Satu) gram.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JUNAIDI dan SaksiIOQTIAR NOVIANSYAH di persidangan, terhadap Terdakwa

danmeyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa oleh karena jumlah barang bukti berupa 1 (Satu) paketsabu hanya seberat 0,02 gram yang mana berat tersebut masih jauh dari batasmaksimal berat Kelompok metamphetamine (shabu) yang ditetapkan dalamSurat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan PecanduNarkotika Ke Dalam Lembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi

menggunakan alat bantu hisap (bong) lebih darisatu kali dimana setelah menggunakannya sebanyak satu kali, Terdakwa akanmembuang bong tersebut dan membuat yang baru ketika akan menggunakanlagi;Menimbang, bahwa jumlah narkotika golongan jenis sabu yang dimilikioleh Terdakwa, yakni seberat 0,16 gram netto, termasuk dalam jumlah yangrelatif kecil berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaandan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Hakim;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaannarkotika untuk menjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, KorbanPenyalahngunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga RehabilitasiMedis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalammenjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:1.

berat bersih kurang lebih 0,489 (nol komaempat delapan sembilan) gram, 1 buah HP merek Realme yangdigunakan komunikasi membeli dan menjual sabu, juga 1 lembar kertasbekas rokok, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan berupa Sabusabu sebagaimanatersebut diatas, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yangberwenang terdakwa juga bukanlah seorang dokter maupun apotekerdan tidak sedang menjalani rehabilitasi

sembilan) gran yang diketemukan petugas sebagaimanatersebut diatas adalah miliknya terdakwa sendiri diperoleh dengan caramembeli pada seseorang yang bernama AGUNG (DPO) sehargaRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), dalam memiliki, menyimpan,menguasal, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamanberupa Sabusabu sebanyak 3 pocket sebagaimana tersebut diatas,terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenangterdakwa juga bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidaksedang menjalani rehabilitasi

Tergugat saat ini dirawat di pusat' rehabilitasi mentalkarena menderita gangguankejiwaan; Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun2009, antara Penggugat dan Tergugat' terjadi pertengkaran,kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat danpulang kerumah orangtua Penggugat sendiri sebagaimana alamattersebut diatas.

Tergugat saat ini dirawat di pusat rehabilitasi mentalkarena menderita gangguankejiwaan; Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutperlu) diketengahkan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatanlahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita denganHal. 9 dari 9 hal Put. No. 1811/Pdt.G/201 1/PA.

Pasal 54 khususnya menyebutkan : PecanduNarkotika dan korban penyalah gunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial.

Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika; ataub. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika PecanduNarkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika.(2)

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi PecanduNarkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkansebagai masa menjalani hukuman.Dalam hal Penyalan Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1)Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atauterbukti sebagai korban penyalah gunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebutwajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah terdakwamerupakan

terbukti perbuatan tersebut telah disepakati,direncanakan dan dilakukan bersama oleh terdakwa, dengan demikianperbuatan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan tersebut adalahmerupakan kesengajaan;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukandengan sengaja, maka terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korbanpenyalah gunaan Narkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan jugabukan pula korban penyalah gunaan Narkotika, maka terdakwa tidak wajibmenjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohonhukuman yang seringanringannya, dengan alasan terdakwa sangat menyesaliatas perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyaianak dan isteri;Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti,dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajibmemperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa

Menyatakan perbuatan Tergugat II (Azizah Binti Abdullah) membuat Surat Pengakuan Hak atas objek perkara tanggal 16 Maret 2007 atas nama Azizah Binti Abdullah, surat Pernyataan atas objek perkara tanggal 15 Januari 2007 guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ M?

Menyatakan Perbuatan Tergugat III (Mustafa Bin Suardi) membuat Surat Pengakuan Hak atas objek tanggal 16 Maret 2017 atas nama Mustafa Bin Suardi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan Jalan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah/ M?

Menyatakan perbuatan Tergugat IV Rohana Binti Ilyas membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias serta Surat Pernyataan Hak Milik Adat tanggal 15 Januari 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ M?

Amin membuat Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017 atas nama (Tergugat V), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek perkara guna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, Surat Pernyataan Hak Milik Adat tanggal 15 Januari 2007 serta Surat Pernyataan tanggal 18 Oktober 2006 tentang persetujuan harga tanah (objek perkara) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ M?

Surat Pengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017 atas nama Azizah BintiAbdullah ( Tergugat Il ) yang saksi ditandatangani oleh Rohana Binti Ilyas(Tergugat IV) dan Mustafa Bin suardi (Tergugat III) ; Dalam surat pengakuan hak tersebut dinyatakan bahwa Azizah BintiAbdullah (Tergugat II) memiliki tanah seluas 306 M2 dan telah digantirugi oleh Badan Rekonstruksi Rehabilitasi (BRR) NADNIAS seluas 54M2; Dalam Surat pernyataan lain yaitu Surat Pernyataan atas tanggal 15Januari 2007 guna dibayar ganti rugi untuk

Amin (Tergugat V); Dalam Surat Pengakukan Hak tersebut dinyatakan bahwa MustafaBIN Suardi (Tergugat III) memiliki tanah seluas 306 M2 dan telahdiganti rugi oleh Badan Rekonstruksi Rehabilitasi (BRR) NADNIASseluas 66 M2; Dalam Surat pernyataan lain yaitu Surat pernyataan Penguasaan Fisikbidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek terperkara gunaHalaman 11 dari halaman 61 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT BNA.dibayar ganti rugi untuk perluasan Jalan oleh Rehabilitasi danRekonstruksi NADNIAS serta Surat

Amin (Tergugat V) ;Dalam Surat Pengakuan Hak tersebut dinyatakan bahwa Rohana BintiIlyas (Tergugat IV) memiliki tanah seluas 306 M2 dan telah diganti rugioleh Badan Rekonstruksi Rehabilitasi (BRR) NADNIAS seluas 96 M2;Dalam Surat pernyataan lain yaitu Surat Pernyataan PenguasaanFisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek terperkaraguna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi danRekonstruksi NADNIAS serta Surat Pernyataan Hak Milik Adattanggal 15 Januari 2007 dan serta

Amin (Tergugat V) memiliki tanah seluas 306 M2 dan telah digantirugi oleh Badan Rekonstruksi Rehabilitasi (BRR) NADNIAS seluas 78M2;Dalam Surat pernyataan lain yaitu Surat Pernyataan PenguasaanFisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek terperkaraguna dibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi danRekonstruksi NADNIAS dan serta Surat Pernyataan Hak Milik AdatHalaman 12 dari halaman 61 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT BNA.37.38.39.tanggal 15 Januari 2007 serta Surat Surat Pernyataan

dan Rekonstruksi NADNIAS sertaSurat tentang persetujuan harga tanah (objek terperkara) sebesarRp.300.000,00 (tiga ratus ribu/ M2) adalah tidak sah dan merupakanperbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat IV Rohana Binti Ilyas membuat SuratPengakuan Hak tanggal 16 Maret 2017 Surat Pernyataan PenguasaanFisik Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2007 atas objek terperkara gunadibayar ganti rugi untuk perluasan jalan oleh Rehabilitasi dan RekonstruksiNADNIAS serta Surat Pernyataan Hak Milik Adat