Ditemukan 119491 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
7432
  • Oxalis Subur.78) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota No. 521.3635/PLA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Undangan Rapat Bidang PLA Tahun 2012.79) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Daftar Rencana Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Angggaran 2013 pada Dinas Pertanian Tanaman
    Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal).99) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal).
    Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Cetak Sawah Tahun 2013 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu, 2013 (tanpa tanggal).100) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (sumber dana APBN) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu, Februari 2013 (tanpa tanggal).101) Fotokopi dokumen yang
    25 April 2013 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2013.103) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Pengeluaran APBN Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013, tanggal 6 Mei 2013 dari Sdr.
    Sarwan.104) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Nomor : 521.1484/PLA/ 2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Usulan Revisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN TP dari Sdr. R. Ir. R.
    Inhu antara Pejabat PembuatKomitmen (PPK) kegiatan bidang prasarana dan sarana pertanian pada DinasPertanian TPH Kab. Inhu dengan Kelompok Tani Tuas Harapan Desa AlimKec.
    Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain darimaksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan
Register : 02-07-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT BJM
Tanggal 2 Agustus 2018 — DIA UDINI, S.Pd., MM. Bin MANSYUR
290145
  • MM;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421/104Sekr.1/DIK/2017 tanggal8 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Sarana Prasarana yang berada padaSMK Swasta AlHidayah yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST selakuSekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh H.AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM selaku Plt. Sekretaris Daerah;1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Dinas PendidikanKab.
    AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd selaku Kepala Dinas PendidikanKabupaten Hulu Sungai Tengah menyanggupi untuk menganggarkan di DinasPendidikan, dilakukan dengan proses penganggaran sebagai berikut :Pada sekitar bulan Juli 2012, Saksi CHAIRIAH, ST selaku Kabid Sarana PraSarana Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperintah oleh H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) untuk membuat perhitunganpembangunan gedung sekolah lalu Saksi CHAIRIAH, ST memerintahkan staffbidang sarana prasarana pada Dinas Pendidikan
    , ST memerintahkan staffbidang sarana prasarana pada Dinas Pendidikan yaitu Saksi ZAINAL ARIFIN, STuntuk menghitung bangunan berdasarkan Harga Satuan Bangunan GedungNegara (HSBGN)Tahun 2012 dengan asumsi ruangan tersebut adalah untukjenjang pendidikan sekolah dasar sebanyak 8 (delapan) ruang kelas bertingkatdengan luasan per ruang kelas (7 m x 8 m) X 8 ruangan maka diperolehperhitungan sebagai berikut :1.
    sebagaimana lembar disposisi perihal PermohonanBantuan Pembangunan Gedung Sekolah tanggal 3 Desember 2012;Bahwa kemudian proposal tersebut ditujukan kepada Kabid Sarana Prasarana danPerlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang saathalaman 76 dari 94 halamanPutusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.itu dijabat Saksi CHAIRIAH, ST, lalu oleh Saksi CHAIRIAH, ST dibentuklah TimTeknis yang terdiri dari Saksi CHAIRIAH, ST bersama sama 2 (dua) orang stafteknis Bidang Sarana Prasarana
Register : 17-07-2012 — Putus : 10-09-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 04/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR
Tanggal 10 September 2012 — ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA
6522
  • Sarana KaryaMandiri memiliki dasar hukumyaitu berdasarkan akta NotarisAgustri Paruna, SH Nomor ke 5tanggal 10 Pebruari 2009.Dimana dalam akta tersebuttercantum Direktur atas namaterdakwa ETHER MEILAHING Bin DITER M.SEA.Bahwa terdakwa ETHER MEILAHING Bin DITER M. SEAselaku Direktur CV. SaranaKarya Mandiri mempunyaitugas dan tanggung jawab yaitu2626menjalankan aktifitasperusahaan CV. Sarana KaryaMandiri dan bertanggungjawabsepenuhnya terhadap semuakegiatan yang dikerjakan danditimbulkan oleh CV.
    Sarana KaryaMandiri untuk pekerjaan pengadaanmeubelair 6 ruang kelas SMKNegeri 2 Muara Teweh TA. 2009;2 (dua) buku Dokumen PenawaranCV. Sarana Karya Mandiri untukpekerjaan pengadaan meubelair 6ruang kelas SMK Negeri 2 MuaralTeweh TA. 2009;1 (satu) buku DokumenPascakualifikasi CV. Tiga Theonauntuk pekerjaan pengadaanmeubelair 6 ruang kelas SMKNegeri 1 Muara Teweh TA. 2009;2 (dua) buku Dokumen PenawaranCV.
    Sarana KaryaMandiri untuk pekerjaan pengadaanmeubelair 6 ruang kelas SMKNegeri 2 Muara Teweh TA. 2009;2 (dua) buku Dokumen Penawaran 18192021CV. Sarana Karya Mandiri untukpekerjaan pengadaan meubelair 6ruang kelas SMK Negeri 2 MuaralTeweh TA. 2009;1 (satu) buku DokumenPascakualifikasi CV. Tiga Theonauntuk pekerjaan pengadaanmeubelair 6 ruang kelas SMKNegeri 1 Muara Teweh TA. 2009;2 (dua) buku Dokumen PenawaranCV.
    Sarana KaryaMandiri Satthk pokes ent poneeeeonmeteone a ange kelhS HERNeder P Rag Kurun TASSBU3Y?37 2 dug Siku Dokuined PenawieanVI/2009, uli 200CV.
    SARANA KARYAMANDIRI dan Nilai' Kontrak Rp.74.865.000,.1 (satu) buah foto copy dokumen SuratPerjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :421.2/1.077.M/Dikmen/VII/2009, tanggal03 Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubelerruang kelas SMK Negeri Buntok denganrekanan CV.
Putus : 14-07-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 81/PID.B/2011/PN.GS
Tanggal 14 Juli 2011 — DESMAN HULU
9623
  • ciriciri (kenmerk) yang spesifik dari melawan hukumtersebut; Menimbang, bahwa menurut unsur ketiga ini, seseorang melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dimaksud disyaratkan adanyajabatan atau kedudukan dari subyek delik, artinya subyek delik tersebut harus memenuhikualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan; Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertianyang
    sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan, dialternatifkandengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan ataukedudukannya; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan laindari maksud diberikannya
    Yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerjaatau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antarakeberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan.
    Olehkarena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan,kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut.
    Jika jabatanatau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengandemikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas dapatdisimpulkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah pegawainegeri, sedangkan pelaku tindak
Putus : 19-03-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 29/PID.Sus/2015/PN.Smg
Tanggal 19 Maret 2015 — RONNY bin (alm) PEH YU CHUAN
333
  • pidana itu dilakukantelah sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu yang dilakukan terdakwa dengan cara : Bahwa berawal PPNS Balai Besar POM Semarang melakukan operasi penertiban Obat TIE(Tanpa ijin edar), Obat tradisional TIE (Tanpa ijin edar) dan/atau tidak memenuhiketentuan persyaratan dan Obat keras pada hari senin tanggal 2 Juni 2014 sekira jam 10.00WIB di tempat/sarana
    MagelangHal 9 dari 86 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Smg Bahwa ada saat melakukan pemeriksaan terhadap tempat/sarana/gudang /rumah yangberalamat Dusun Kuwangsan RTO1/RWO1 Desa. Donorejo Kec.Secang Kab. Magelang,petugas menemukan Obat TIE (Tanpa ijin edar), Obat tradisional TIE (Tanpa ijin edar) dan/atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan Obat keras.1. Rincian barang bukti yang ditemukan petugas PPNS Balai Besar POM Semarangmeliputi :1.
    daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukandengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) .yang dilakukanterdakwa dengan cara: Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB PPNS BalaiBesar POM Semarang melakukan operasi penertiban Obat TIE (Tanpa ijin edar), Obattradisional TIE (Tanpa ijin edar) dan/atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan Obatkeras di tempat/sarana
    Magelang Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tempat/sarana/gudang /rumah yangberalamat Dusun Kuwangsan RTO1/RWO1 Desa. Donorejo Kec.Secang Kab. Magelang,Hal 17 dari 86 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Smgpetugas menemukan Obat TIE (Tanpa ijin edar), Obat tradisional TIE (Tanpa ijin edar) dan/atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan Obat keras.2. Rincian barang bukti yang ditemukan petugas PPNS Balai Besar POM Semarangmeliputi :1.
Register : 20-01-2015 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 2/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 3 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : BOBY HARYANTO
Terbanding/Terdakwa : Ir. G.T.YUDI RAHMAN
6243
  • Pembuatan Sarana Pendukung BlokLandfill. 1,064,a. Box Gas Venting Bh 6.00 057.37: i 728,2b. Box Pertemuan Pipa HDPE 6 Bh 10.00 04.05Sub Total Pekerjaan Sarana Pendukung Blok Landfill 13,61TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL 3,733,2Cc PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN, LINDI (IPL)I. Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam AnAerobikMembersihkan Lapangan dan m? 5,300.00Peralatan 123.05b.
    Pembuatan Sarana Penunjang IPL332,6a. Bak Kontrol Unit 2 14.631,201,b. Bak Pengumpul Unit 2 794.23Cc. Bangunan Air dan Pintu Air Single 1 9,192,429.54Draad, b= 30cm;h=50cm Unitd. Pengadaan dan Pemasangan UDitch 28 519,872.6060 x 60 Beton Precast Outlet Lindi m'Sub Total Pekerjaan Sarana Penunjang IPL 26,8.TOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI 2641(IPL) Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2015/PTBdg.
    36,536.40 2,500.00 91,341=1,1 mmSub Total Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Geotextile Dinding 456,705Penahan LandfillIV Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfilla. Box Gas VentIng bh 6.00 849,030.00 5,094b. Blok Pertemuan Pipa HDPE 6 bh 10.00 477,000.00 4,770Sub Total Pekerjaan Sarana Pendukung Blok Landfill 9,864 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2015/PTBdg. Halaman 10 dari 97 TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL 2,659,C PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL) Pembuatan 1 (satu) unit kolam AnAerobika.
    Pembuatan Sarana Pendukung Blok Landfill. 1,064,a. Box Gas Venting Bh 6.00 057.37b. Box Pertemuan Pipa HDPE 6" Bh 10.00 728,204.05 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2015/PTBdg. Halaman 35 dari 97 Sub Total Pekerjaan Sarana Pendukung Blok Landfill TOTAL PEKERJAAN BLOK LANDFILL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI(IPL) Pembuatan 1 (satu) Unit Kolam AnAerobik Membersihkan Lapangan dan Peralatan m?* 5,300.00123.05Pemasangan Bouwplank 37,7m' 40.71 00.00C. m?
    Pembuatan Sarana Penunjang IPL332,6a. Bak Kontrol Unit 2 14.631,201,b. Bak Pengumpul Unit 2 794.23c. Bangunan Air dan Pintu Air Single Draad, b = 1 9,192,429.5430cm;h=50cm Unitd. Pengadaan dan Pemasangan UDitch 60 x 60 28 519,872.60Beton Precast Outlet Lindi m'Sub Total Pekerjaan Sarana Penunjang IPLTOTAL PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LINDI (IPL)D PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL DAN" SALURAN DRAINASE PELINDUNGI. Pembuatan Jalan Operasional Lebar = 6 m,Panjang = 316 mb. m?
Register : 19-01-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
RICKY MAKADO, SH
Terdakwa:
MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD
13057
  • Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian NegaraUang PenggantiAd.1. unsur SETIAP ORANGMenimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini telahdipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dinyatakan telah terbukti,mengingat terdakwanya tidak berubah, maka Majelis Hakim mengambil alihpertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam uraian unsur Setiap orangpada bagian ini.
    Sedangkan kata kesempatandapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dankata sarana dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media;Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifatalternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu diantara:Hal 84 dari 106 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PN Smg. menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan
    yang dimaksud dengan pengertianmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan adalah menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannyakewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untukmengambil tindakan yang
    Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawainegeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsidengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karenakedudukan saja.
    Dimanaterdakwa telah melakukan perbuatan penyalagunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannyasebagaiamana telah diuraikan secara lengkap diatas pada unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi.Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi dan terbukti.Hal 88 dari 106 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Ad. 4.
Register : 17-11-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
19724
  • Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana danprasarana pendidikan dan kebudayaan Rp 4.800.000,v. Kegiatan pemesean pinggir jalan banjar dinas bajangan Rp13.946.000,w. Kegiatan pemesean pinggir jalan banjar dinas lebah Rp24.445.000,x. Pembangunan pemeliharaan sarana dan prasaran kesehatan Rp4.600.000,y. Pelestarian lingkungan hidup Rp 7.200.000,Kegiatan pembinaan lembaga adat Rp 25.500.000,aa.
    Pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan desa sebesarRp 9.935.000, sebagai berikut :Pengadaan termos pencet Rp 250.000,Pengadaan bak sampah plastik Rp 35.000,Pengadaan kipas angin Rp 500.000,Pengadaan talang aluminium Rp 60.000,Pengadaan keset Rp 40.000,Pengadaan tempat kue Rp 50.000,Pengadaan 1 unit Laptop Rp 6.500.000,Service Kanopi kantor desa Rp 2.500.000,Kegiatan pembangunan taman desa sebesar Rp 94.379.000,Kegiatan fasilitasi dan pengadaan sarana prasarana upacarakeagamaan Rp 2.400.000,
    Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana olah raga Rp. 900.000,Hal. 87 dari 257 halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PN. Dps. Kegiatan pembinaan lembaga adat Rp.3.900.000,. Perayaan hari hari besar Nasional Rp. 6.200.000,. Penyelenggaraan Perencanaan desa Rp. 6.500.000,oO oo BR Ww. Pengadaan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desaRp. 14.550.000,7.
    Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaranapendidikan dan kebudayaan Rp 4.800.000,Kegiatan pemesean pinggir jalan banjar dinas bajangan Rp13.946.000,Kegiatan pemesean pinggir jalan banjar dinas lebah Rp 24.445.000,Pembangunan pemeliharaan sarana dan prasaran kesehatan Rp4.600.000,Pelestarian lingkungan hidup Rp 7.200.000,Kegiatan pembinaan lembaga adat Rp 25.500.000,aa.
Putus : 18-12-2014 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 51 /Pid. Sus. TPK /2014/PN.Tjk
Tanggal 18 Desember 2014 — Ir. AGUS SALIM, MM B i n SUTAN MIRIN
10010
  • Menyatakan Terdakwa Ir Agus Salim Bin Sutan Mirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..Korupsi Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan. Secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;4.
    kedudukan, memiliki sarana atau alat yangdigunakannya untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaikbaiknya.
    Sarana yang adapada dirinya karena jabatan atau kedudukan itu sematamata digunakan untukmelaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya dan tidak untukdigunakan bagi perbuatan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan jabatan ataukedudukannya.
    Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan ataukedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karenajabatan atau kedudukan untuk tujuantujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengantugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ada padanya karena jabatan ataukedudukan tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan ataukedudukan yang dipangku seseorang.
    Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaankewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Sebab memangkujabatanatau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan saranayang timbul dari jabatan atau kedudukannya tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itulepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang.
    Maka tidaklah mungkinada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan ataukedudukan sudah tidak dimilikinya.Menimbang bahwa oleh karenanya unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimanatercantum dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangundangNomor 20 Tahun 2001 dapat ditafsirkan sebagai : menggunakan kewenangan ataukekuasaan yang melekat pada diri seseorang karena jabatannya secara tidak benar atausecara
Register : 23-06-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 264/PID.B/2011/PN.AB
Tanggal 15 Maret 2012 — DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN;
5013
  • Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karenaJabatan atau Kedudukan,4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagai5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan maupun Turut Serta Melakukan,6.
    Dengan demikian menurut Majelis, unsur barangsiapa ini dalam hal ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah *menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ;Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan,Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khususatau sempit yang bersifat
    Menyalahgunakan kewenangan karena jabatanMenyalahgunakan kewenangan karena kedudukanMenyalahgunakan kesempatan karena jabatanMenyalahgunakan kesempatan karena kedudukanMenyalahgunakan sarana karena jabatan, atauan FF wnMenyalahgunakan sarana karena kedudukan.Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun MahkamahAgung dengan putusannya tertanggal 17021992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertianUnsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian
    ,sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud denganmenyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan menurut R.
    Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukioleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatanatau sarana tersebut ; ( Vide: R.
Putus : 08-10-2012 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 47/Pid.Sus/2012/PN.Makassar
Tanggal 8 Oktober 2012 — AGUS SALIM, S.Pdi Bin PATURUSI VS. PU.
598
  • Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;3. Yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Ad. 1.
    Danyang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media yaitu carakerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan daripelaku.Menimbang, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan padaprinsipnya menyerupai unsur dalam Pasal 52 KUHP, akan tetapi terminologi"menyalahgunakan" dalam unsur ini lebih luas jika dibandingkan denganPasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata "...oleh karena melakukantindak pidana, ataupada
    Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.Menimbang, yang dimaksud dengan menyalahgunakanfenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatankedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau saranamelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki olehu tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyakewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.
    Apakah terdakwa selaku Pendamping Kegiatan PemberdayaanFakir Miskin Kelurahan Tamanroya Kecamatan TamalateaKabupaten Jeneponto Tahun 2010 telah diberikan sarana?
    ;Menimbang, setelah terpenuhinya unsur tentang adanyakewenangan, kesempatan atau sarana, kedudukan pada diri terdakwa selakuPendamping Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Kelurahan Tamanroya37Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2010, selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan, "apakah terdakwa, dalam selakuPendamping Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Kelurahan TamanroyaKecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 telahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
Register : 23-06-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan PN AMBON Nomor 262/Pid.B/2011/PN.AB.
Tanggal 15 Maret 2012 — PETRUS REJAAN, S.Sos;;
6330
  • Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karenaJabatan atau Kedudukan,4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagai5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan maupun Turut Serta Melakukan,6.
    Dengan demikian menurut Majelis, unsur barangsiapa ini dalam hal ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah *menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ;*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan, Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khususatau sempit yang
    Menyalahgunakan kewenangan karena jabatanMenyalahgunakan kewenangan karena kedudukanMenyalahgunakan kesempatan karena jabatanMenyalahgunakan kesempatan karena kedudukanMenyalahgunakan sarana karena jabatan, ataua fF PMMenyalahgunakan sarana karena kedudukan.Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun MahkamahAgung dengan putusannya tertanggal 17021992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertianUnsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertianmenyalahgunakan
    ,sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud denganmenyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanseatau kedudukan menurut R.
    Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukioleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatanatau sarana tersebut ; ( Vide: R.
Register : 02-10-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 5 April 2016 — M. Iryad Hanafi
4834
  • NTT nomor : 68/KPTS/SATKERPRNTT/IX/2012, tanggal 28 September 2012 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan PembangunanPrasarana dan Sarana Utylitas (PSU) Antara Kawasan Galan danDrainase) untuk Kota Kupang, Kabupaten Kapang, KabupatenTimur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara,Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur,Kabupaten Ngada.Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Kegiatan PembangunanPrsaran dan Sarana Air Bersih, Jaringan Listrik.
    NTT nomor 69/KPT/SatkerPRNTT/IX/2012 tanggal 28 September 2012 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Kegiatan Pembangunan Prsarandan Sarana Air Bersih, Jaringan Listrik. Untuk Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, KabupatenTimur Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor,Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada.Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Kegiatan PembangunanPrasaran dan Sarana Utilitas Kawasan dan Pembangunan RumahKhusus.
    NTT nomor 69/KPT/SatkerPRNTT/IX/2012 tanggal 28September 2012 tentang Pembentukan Panitia PengadaanKegiatan Pembangunan Prsaran dan Sarana Utilitas Kawasan danPembangunan Rumah Khusus.
    Kabupaten Kupang,PSU Antar Kawasan3 Prasarana dan Sarana Air Bersih, JaringanListrik untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan, PSU AntarKawasan4 Prasarana dan Sarana Air Bersih, Jaringan Listrikuntuk Kabupaten Timur Tengah Utara, PSU Antar Kawasan5Prasarana dan Sarana Air Bersih, Jaringan Listrik untukKabupaten Belu, PSU Antar Kawasan6 Prasarana dan Sarana AirBersih, Jaringan Listrik untuk Kabupoaten Alor, PSU AntarKawasan7 Prasarana dan Sarana Air Bersih, Jaringan Listrikuntuk Kab.
    untukKabupaten Timur Tengah Selatan, PSU Antar Kawasan4Prasarana dan Sarana Air Bersih, Jaringan Listrik untukKabupaten Timur Tengah Utara, PSU Antar Kawasan5 Prasaranadan Sarana Air Bersih, Jaringan Listrik untuk Kabupaten Belu,PSU Antar Kawasan6 Prasarana dan Sarana Air Bersih, JaringanListrik untuk Kabupoaten Alor, PSU Antar Kawasan7 Prasaranadan Sarana Air Bersih, Jaringan Listrik untuk Kab.
Putus : 11-06-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Juni 2014 — SUPANGI Bin (Almarhum) SAMIJO
4428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 430 /SPK / PLParsenibudpora / TV / 2011 /Ol tanggal 06 April 2011 Pekerjaan Belanja Sewa Gedung Sarana MobilitasDarat dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara yang dilegalisir ;14. Foto Copy Surat Perjanjian No : 430 / SPK / PLParsenibudpora / TV / 2011 / 03,tanggal 06 April 2011 Pekerjaan Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat danBelanja Makanan dan Minuman Kegiatan yang dilegalisir ;15.
    Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 430 /SPK / PLParsenibudpora / TV / 2011 /Ol tanggal 06 April 2011 Pekerjaan Belanja Sewa Gedung Sarana MobilitasDarat dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara yang dilegalisir;14. Foto Copy Surat Perjanjian No : 430/ SPK / PLParsenibudpora / TV / 2011 / 03,tanggal 06 April 2011 Pekerjaan Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat danBelanja Makanan dan Minuman Kegiatan yang dilegalisir ;15.
    Bukti pembayaran belanja jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga dari bulanMaret sampai dengan Desember 2011 pada kegiatan pembibitan dan pembinaanOlah Raga Atletik;Bukti pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat (belanja sewa mobilperasional) untuk bulan Maret sampai dengan Desember 2011 pada kegiatanpembibitan dan pembinaan Olah Raga Atletik berikut buku rekapitulasipengeluaran per rincian objek;.
    Fotcopy SP2D belanja sewa gedung/Kantor/tempat, belanja sewa sarana mobilitasdarat dan udara, belanja sewa sarana mobilitas darat dan udara, belanja makandan minum kegiatan (try out tanjung pinang) (leges);82. Foto copy SP2D honor Tim pengadaan barang dan jasa honororium panitia hasilpekerjaan (leges);83. SK tim pengadaan barang dan jasa;84.
    Bukti pembayaran belanja jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga dari bulanMaret sampai dengan Desember 2011 pada kegiatan pembibitan dan pembinaanOlah Raga Atletik ;Bukti pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat (belanja sewa mobilperasional) untuk bulan Maret sampai dengan Desember 2011 pada kegiatanpembibitan dan pembinaan Olah Raga Atletik berikut buku rekapitulasipengeluaran per rincian objek;.
Register : 19-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 11 /Pid. Sus-Tipikor/2014/PN Dps
Tanggal 2 Oktober 2014 — DRS. I NYOMAN SUECA
185582
  • Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pengadaan Sarana Pendidikan,Nomor :lhn.01/1/KU.00.2/1679.b/2011, tanggal 01 Nopember 201 1;7. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Renovasi Penambahan NilaiGedung dan Bangunan IHDN Denpasar, Nomor : lhn.01/1/KU.00.2/1697.b/2011, tanggal 8 Nopember 2011 5 8. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Penataan Halaman Kampus IHDN,Nomor :lhn.01/1/KU.00.2/1673.a/2011, tanggal 3 Nopember 2011;9.
    Karya Melati terdakwa jadikan sebagai cadanganpemenang /pendamping ; n none nn nnn nnn nn nn ne nc nn nenUntuk pekerjaan pengadaan Sarana Pendidikan terdakwa menerimadokumen penawaran dari Wayan Richo Sentana Yuda atau WayanSetyawan sebanyak 5 rekanan dan yang nilai penawarannya terendahadalah CV.
    Sarana Ilmuterdakwajadikan sebagai cadangan pemenang /pendamping ; 7. Untuk pekerjaan ICT (Sistem Informasi dan Komunikasi) terdakwamenerima dokumen penawaran dari seseorang yang terdakwa tidaktahu namanya sebanyak 3 rekanan dan yang nilai penawarannyaterendah adalah CV.
    Mercu Sarana, CV.Surya Gemilang terdakwa jadikansebagai cadangan pemenang /pendamping ; Sedangkan untuk 2 (dua) kontrak lainnya dikerjakan oleh Ir. WayanSudiasa, yaitu :1.
    Pekerjaan Pengadaan Sarana Pendidikan, menggunakan perusahaanCV. Sunari Indah Permai, dengan nilai kontrak Rp. 4.855.427.000,(empat milyard delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluhELIWUIFL STIG (EUPIA) nn rn. Pekerjaan Pengadaan Alat Kesenian, menggunakan perusahaan CV.Angga Karya Utama dengan nilai kontrak Rp. 1.573.184.000, (satumilyard lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu.
Register : 01-02-2021 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT PADANG Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT PDG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MELLOVA,ST Pgl MEL Diwakili Oleh : NEDI RINALDI,SH,MH,DKK
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SATRIA LERINO,SH
18858
  • Gedung SD Lunit 186.417.000,00 186.417.000, 4,92%Ill Pembangunan Sarana Air Bersiha. Sarana Air Bersih (utk 25 unit 4.132.000,00 103.300.000, 2,73%Transmigrasi)b. Sarana Air Bersih (utk Fasum) Aunit 4.132.000,00 16.528.000, 0,44%IV Pembangunan Jalan dan Jembatana. JI. Poros/penghubung 2,80 137.395.714,29 384.708.000, 10,16% Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDG KMb. Perkerasan JI poros/penghubung 4Km 51.590.000,00 206.360.000, 5,45%c.
    Pembangunan sarana air bersih untuk transmigrasi sebanyak 25 Unitdengan nilai kontrak sebesar Rp.103.300.000, (Seratus tiga juta tiga ratusribu rupiah);g. Pembangunan sarana air bersih untuk fasum sebanyak 4 Unit dengannilai kontrak sebesar Rp.16.528.000, (enam belas juta lima ratus duapuluh delapan ribu rupiah);Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDGh.
    Gedung SD 1 unit 186.417.000,0 186.417.000, 4,92%0Ill Pembangunan Sarana Air Bersiha. Sarana Air Bersih (utk 25 unit 4.132.000,00 103.300.000, 2,73%Transmigrasi)b. Sarana Air Bersih (utk Fasum) A unit 4.132.000,00 16.528.000, 0,44%IV Pembangunan Jalan dan Jembatana. Jl. Poros/penghubung 2,80 137.395.714,2 384.708.000, 10,16Km 9 %b. Perkerasan JI poros/penghubung 4 Km 51.590.000,00 206.360.000, 5,45%c. Jmbatan semi permanen plat 3 unit 137.351.000,0 412.053.000, 10,88deuker type A 0 %d.
    Pekerjaan gorong gorong diameter 60 Cm Volume 30 M dengan nilaikontrak sebesar Rp.29.523.000, (dua puluh sembilan juta lima ratus duapuluh tiga ribu rupiah);f.Pembangunan sarana air bersin untuk transmigrasi sebanyak 25 Unitdengan nilai kontrak sebesar Rp.103.300.000, (seratus tiga juta tigaratus ribu rupiah);g. Pembangunan sarana air bersih untuk fasum sebanyak 4 Unit dengannilai kontrak sebesar Rp.16.528.000, (enam belas juta lima ratus duapuluh delapan ribu rupiah);h.
    Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2013 Nomor : 39/PPKDinsosnakertrans/ P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;k.1 (Satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan PembangunanFasilitas Umum dan Sarana Air Bersih untuk Fasum Nomor : 010/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, besertaLaporan Kemajuan Pekerjaan;. 1 (Satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan PembangunanRumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersihuntuk Transmigrasi Nomor
Register : 03-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1039/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
TEMMY WALYO
Terdakwa:
ANANG DWI PRASETYO
3016
  • SELLHA yang sedang berdiri disisi kanan namun olehkarena terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dengan tidakmembunyikan klakson sepeda motor tibatiba terdakwa menabrak seorangpejalan kaki Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)bernama Sdri. SELLHA yang berdiri disisi kanan jalan.
    SELLHA yang sedang berdiri disisi kanan namun olehkarena terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dengan tidakmembunyikan klakson sepeda motor tibatiba terdakwa menabrak seorangpejalan kaki Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)bernama Sdri.
    SELLHA yang sedangberdiri disisi Kanan namun oleh karena terdakwa tidak dapat mengendalikansepeda motornya dengan tidak membunyikan klakson sepeda motor tibatibaterdakwa menabrak seorang pejalan kaki Pekerja Penanganan Prasaranadan Sarana Umum (PPSU) bernama Sdri. SELLHA yang berdiri disisi kananjalan.
    SELLHA yang sedang berdiri disisi kanannamun oleh karena terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornyadengan tidak membunyikan klakson sepeda motor tibatiba terdakwa menabrakseorang pejalan kaki Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum(PPSU) bernama Sdri. SELLHA yang berdiri disisi kanan jalan.
Register : 06-01-2015 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Mrh
Tanggal 9 Februari 2015 — HARTANI Bin (Alm) ARBAIN
229
  • hitam sedangkan obat keras atau disebut juga obat keras daftar Gadalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yangmasuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bisa diberikan Apotekertanpa resep dokter ditandai dengan lingkar merah bergaris tepi hitam danterdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dansarana pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);Bahwa obat bebas terbatas dapat dijual tanpa resep dokter di pedagangeceran obat/ took obat, apotek, dan sarana
    pelayanan kesehatan (rumahsakit, puskesmas, dan balai pengobatan) sedangkan obat keras daftar Ghanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasanapoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakitdan Puskesmas yang memiliki pbenanggung jawab seorang Apoteker;Bahwa Carnophen produksi Zenith Parmaceutical di batalkan ijin edarnyadan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.
    ZenithPharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan IjinEdar Obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikanobat tersebut dari peredaran keseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit,Poliklinik/ Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukanpemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahanpengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang masihterdapat dalam persediaan;Bahwa obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudianijin edar
    obat tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuksegera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran di seluruh oultlitPBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/ klinik dan sarana lainnya untukkemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;Bahwa orang yang berlatarbelakang pendidikan SMP (Tamat) tidak masukdalam golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan
Putus : 05-03-2012 — Upload : 23-10-2012
Putusan PN DENPASAR Nomor 138/Pid.B/2012/PN.DPS.
Tanggal 5 Maret 2012 — I WAYAN DARMAYASA
165
  • Tibubeneng kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung atausetidaktidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengajamenawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagaipencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untukitu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa menyelenggarakan permainanjudi Togel TSSM dimana pada waktu itu terdakwa bertindak sebagai penjual(pengecer)menyiapkan sarana
    untuk permainan judi togel berupa buku tafsir mimpi, rekapan,bolpoint dan 1 (satu) buah handphone untuk menerima pesanan nomor togel TSSM dari pembeli melalui SMS ;Dengan menggunakan sarana tersebut terdakwa sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu menjualnomor togel jenis TSSM kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwadi banjar Aseman Kawan Desa Tibubeneng kecamatan Utara Kabupaten Badungdengan harga Rp.1.000, per kupon baik untuk 2 angka, tiga angka, maupun 4 angka;Bahwa terdakwa menjual
    Tibubeneng kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung atausetidaktidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengajamenawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagaipencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa menyelenggarakan permainanjudi Togel TSSM dimana pada waktu itu terdakwa bertindak sebagai penjual(pengecer)menyiapkan sarana
    untuk permainan judi togel berupa buku tafsir mimpi, rekapan,bolpoint dan 1 (satu) buah handphone untuk menerima pesanan nomor togel TSSM daripembeli melalui SMS ; Dengan menggunakan sarana tersebut terdakwa sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu menjualnomor togel jenis TSSM kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwadi banjar Aseman Kawan Desa Tibubeneng kecamatan Utara Kabupaten Badungdengan harga Rp.1.000, per kupon baik untuk 2 angka, tiga angka, maupun 4 angka;e Bahwa terdakwa menjual
Register : 22-04-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN MAGETAN Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Mgt
Tanggal 3 Juni 2015 — Terdakwa DJAMI binti (alm) JOYO SELAN
168
  • togelnya adalah dengan caraterdakwa menawarkan kepada orangorang untuk memasang nomor togelkepadanya sewaktu terdakwa berjualan sayuran keliling ke rumahrumahkarena pekerjaan asli terdakwa adalah penjual sayuran keliing ;bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa telah pula diamankansejumlah barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) bendel rekapan, (satu) buahbollpoint, 4 (empat) lembar ramalan, uang tunai sebesar Rp. 53.000,00 (limae bahwa menurut terdakwa barang bukti yang diamankan tersebut adalah alat/sarana
    menawarkan kepada orangorang untuk memasang nomortogel kepadanya sewaktu terdakwa berjualan sayuran keliling ke rumahrumah karena pekerjaan asli terdakwa adalah penjual sayuran keliling ;e bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa telah pula diamankansejumlah barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) bendel rekapan, 1 (satu)buah bollpoint, 4 (empat) lembar ramalan, uang tunai sebesar Rp.53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) ;e bahwa menurut terdakwa barang bukti yang diamankan tersebut adalahalat/sarana
    togel adalah dengan caraterdakwa menawarkan kepada orangorang untuk memasang nomor togelkepadanya sewaktu terdakwa berjualan sayuran dari rumah ke rumah karenapekerjaan utamanya adalah sebagai penjual sayuran ; e bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa telah pula diamankansejumlah barang bukti yaitu berupa : (satu) bendel rekapan, 1 (satu)buah bollpoint, 4 (empat) lembar ramalan, uang tunai sebesar Rp.53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) ;bahwa barang bukti yang diamankan tersebut adalah alat/sarana
    dengancara terdakwa menawarkan kepada orangorang untuk memasang nomor togelkepadanya sewaktu terdakwa berjualan sayuran dari rumah ke rumah karenapekerjaan utamanya adalah sebagai penjual sayuran ; e bahwa benar dalam penangkapan terhadap terdakwa telah puladiamankan sejumlah barang bukti yaitu berupa : (satu) bendel rekapan,1 (satu) buah bollpoint, 4 (empat) lembar ramalan, uang tunai sebesarRp. 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) ;bahwa benar barang bukti yang diamankan tersebut adalah alat/sarana