Ditemukan 11629 data
12 — 8
Namun jika anak tersebut berada dalam pengasuhan danperawatan Pemohon, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nafkah lampau anak yangtidak dibayar tidak mutlak bersifat /i/ intifa (untuk memperoleh atau mengambilmanfaat) sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005.
17 — 2
2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi dalamjawabannya tidak membantahnya dan menyanggupi memberi sebesar Rp.500.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan denganmemperhatikan kebutruhan anak dan penghasilan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, serta berdasarkankepatuhan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No.608
25 — 9
juta rupiah) dan hanyabersedia membayar nafkah mutah dan nafkah iddah dan nafkah anak makasecara hukum dapat dipandang bahwa Penggugat bukan sebagai istri yangnusyuz, oleh karenanya Penggugat pada dasarnya secara hukum berhak atasNafkah Madliyah/lampau yang belum dibayar, Nafkah Iddah dan Mutah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang besarnya kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugattersebut;Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungNomor 608
92 — 24
Pembanding juga turut membayar biaya pendidikanwalaupun tidak setiap bulannya mengingat Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pembanding bekerja sebagai wartawan yang mempunyaipenghasilan tidak tetap;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan TinggiAgama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkatpertama yang menyatakan bahwa biaya nafkah lampau anak itu adalah /i/intifa untuk kemanfaatan bukan untuk /itamlik untuk memiliki karena menurutyurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608
25 — 5
Mut'ah/pemutus kasih sayang sebesar = Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah).Halaman 14 dari44 HalamanPutusan No. 1846/Pdt.G/2015/PA.Ba.Sehingga jumlah totalnya = Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh limajuta rupiah).Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 608 K.
24 — 19
TALUsebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidakterbukti nusyuz;Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan,Penggugat tidak terbukti nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atasnafkah iddah dari Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenaljumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapatkaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: Jumlah nilai mutah,
11 — 1
bulannya, Tergugat Rekonvensi dalamHalaman 33 dari 37 Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2018/PA.Grtjawabannya tidak membantahnya dan menyanggupi memberi sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan denganmemperhatikan kebutruhan anak dan penghasilan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, serta berdasarkankepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No.608
Ny. Hanna Engge Magrith Mayor
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resort Sorong
59 — 15
ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurutPasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalatau dapat dibatalkanPutusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 15 dari 608
Berpindah tempat kerja, akan tetapi apabila PEMOHONmasih terus menganggap dirinya sebagai mantan Bendahara Dinas PendidikanT.A 2017 Kabupaten Tambrauw, menurut versi PEMOHON, maka silakanPEMOHON berurusan dengan Pemkab Tambrauw dan bukan dipermasalahkandalam materi permohonan praperadilan a quo karena tidak ada relevansihukum dengan substansi ruang lingkup Praperadilan antara jabatan PEMOHONdengan permasalahan hukum tindakan penyidikan TERMOHON;Putusan Nomor: 3 /Pra.Pid/2018 /PN.Son Hal. 30 dari 608
Terbanding/Terdakwa : SUPRIATMAN, S.Pd
516 — 778
Rahmat Hidayat, dkk (166 orang) ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013, dibuat Akte Jual BeliNomor: 608/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013, dihadapan SaksiDrs. SU HERWANTO (Camat Cibadak) selaku PPAT Sementara ;Akta Jual Beli tersebut dibuat dengan maksud untuk menjual Hak GunaBangunan/HGB dari masingmasing pemegang SHGB (sebanyak 166 orangan. Rahmat Hidayat, dkk) kepada RUDOLF IMAM SANTOSO selaku KuasaDireksi PT.
Rahmat Hidayat, dkk (166 orang) ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013, dibuat Akte Jual BeliNomor: 608/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013, dihadapan SaksiDrs. SUXHERWANTO (Camat Cibadak) selaku PPAT Sementara ;Akta Jual Beli tersebut dibuat dengan maksud untuk menjual Hak GunaBangunan/HGB dari masingmasing pemegang SHGB (sebanyak 166 orangan. Rahmat Hidayat, dkk) kepada RUDOLF IMAM SANTOSO selaku KuasaDireksi PT.
Rahmat Hidayat, dkk (166 orang) ; Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013, dibuat Akte Jual BeliNomor: 608/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013, dihadapan SaksiDrs. SUXHERWANTO (Camat Cibadak) selaku PPAT Sementara ;Akta Jual Beli tersebut dibuat dengan maksud untuk menjual Hak GunaBangunan/HGB dari masingmasing pemegang SHGB (sebanyak 166 orangan. Rahmat Hidayat, dkk) kepada RUDOLF IMAM SANTOSO selaku KuasaDireksi PT.
Rahmat Hidayat, dkk (166 orang) ;Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, dibuat Akte Jual BeliNomor: 608/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013, dihadapan Saksi Drs.SUHERWANTO (Camat Cibadak) selaku PPAT Sementara , Akta Jual Belltersebut dibuat dengan maksud untuk menjual Hak Guna Bangunan/HGB darimasingmasing pemegang SHGB (sebanyak 166 orang an. Rahmat Hidayat, dkk)kepada RUDOLF IMAM SANTOSO selaku Kuasa Direksi PT.
118 — 25
Ganalo 92 92JUMLAH 608 608JUMLAH TOTAL 1.000 1.000Tahun 2016:NO KECAMATAN KELURAHAN/DES TARGET REALISA Hal 13 dari149 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnd A (BIDANG Sl) (BIDANG)ESSANG . Kuma 40 40SELATAN . Kuma Selatan 27 27. Ambia 40 40. Ambia Utara 17 17. Batumbalango 49 49. Ensem 27 27. Ensem Timur 28 28. Sambuara 12 12. Sambuara Satu 14 14JUMLAH 254 254GEMEH . Taruan 55 55. Arangkaa 33 33. Bannada 38 38. Malat 35 35. Malat Utara 17 17. Lahu 77 77. Apan 33 33 Hal 14 dari149 Hal.
Ganalo 92 92JUMLAH 608 608 Hal 28 dari149 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnd JUMLAH TOTAL 1.000 1.000Tahun 2016:TARGE REALISANO T SlKECAMATAN KELURAHAN/DESA BIDAN (BIDANGG) )1. ESSANG 1. Kuma 40SELATAN 402. Kuma Selatan 27273. Ambia 40404. Ambia Utara 17175. Batumbalango 49496. Ensem 27277. Ensem Timur 28288. Sambuara 12129. Sambuara Satu 1414JUMLAH 254 254 Hal 29 dari149 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnd 2. GEMEH 1. Taruan 55552. Arangkaa 33333. Bannada 38384.
75 — 18
e) Copy sesuai asli satu lembar daftar permintaan uang UUDP dari Dinas PERHUB Kota Pagar Alam pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL; f) Copy sesuai asli satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik nomor : 551 / 596 / Perhub / 2007, tanggal 17 November 2007; g) Copy sesuai asli satu lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) nomor : 551 / 606 / Perhub / 2007, tanggal 17 Nopember 2007;h) Copy sesuai asli satu lembar Berita Acara Pembayaran Anggsuran ke Tiga Nomor : 551 / 608
perihal pencairan Dana Triwulan;Copy sesuai asli satu lembar daftar permintaan uang UUDP dari DinasPERHUB Kota Pagar Alam pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL;Copy sesuai asli satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisiknomor : 551 /596/ Perhub / 2007, tanggal 17 November 2007;Copy sesuai asli satu lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama(PHO) nomor : 551/606 / Perhub / 2007, tanggal 17 Nopember 2007;Copy sesuai asli satu lembar Berita Acara Pembayaran Anggsuran ke TigaNomor : 551 / 608
Triwulan;Copy sesuai asli satu lembar daftar permintaan uang UUDP dari DinasPERHUB Kota Pagar Alam pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL;Copy sesuai asli satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik nomor :551/596 / Perhub / 2007, tanggal 17 November 2007;g)h)b)g)h)i))k))m)Copy sesuai asli satu lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama(PHO) nomor : 551 / 606 / Perhub / 2007, tanggal 17 Nopember 2007;Copy sesuai asli satu lembar Berita Acara Pembayaran Anggsuran ke TigaNomor : 551 / 608
perihal pencairan Dana Triwulan;Copy sesuai asli satu lembar daftar permintaan uang UUDP dari DinasPERHUB Kota Pagar Alam pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL;Copy sesuai asli satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisiknomor : 551 /596/ Perhub / 2007, tanggal 17 November 2007;Copy sesuai asli satu lembar Berita Acara Serah Terima PekerjaanPertama (PHO) nomor : 551 /606 /Perhub / 2007, tanggal 17 Nopember2007;Copy sesuai asli satu lembar Berita Acara Pembayaran Anggsuran keTiga Nomor : 551 / 608
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
.:432/608/404.101.12.A01/2010 tentang Pembagian TugasTugas Tambahan BagiGuru serta Karyawan pada Tahun Pelajaran 2010/2011 di LingkunganSMA Negeri 1 Ngawi ;Foto copy Materi Pembinaan hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 oleh KepalaSMA Negeri 1 Ngawi tentang Tugas Guru, Wali Kelas dan Wakil KepalaSekolah ;Dikembalikan kepada saksi HARI MAIADI, S.Pd.1.2.1 lembar tentang Dana BKSM Tahun 20082009 SMA Negeri 1 Ngawi ;Foto copy Bukti Penerimaan BKMM Provinsi Jawa Timur pada SMANegeri 1 Ngawi periode JanuariJuni
;1 bendel foto copy Pengeluaran Non Fisik Tahun 20092010;1 bendel foto copy Rincian Pengeluaran Biaya Pembangunan RKB SMANegeri 1 Ngawi Tahun 20092010;Dikembalikan kepada saksi SRI SULANDARI, AM.4d. ;1.1 lembar foto copy No.821/3859/404.101/2009 tanggal 22 Juli 2009kepada Hari Maiadi, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Saranadan Prasarana SMA Negeri 1 Ngawi:;1 lembar foto copy Dana Bantuan Block Grand 20082009 SMA Negeri1 Ngawi;1 bendel foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi No.432/608
12 — 4
Putusan No. 2132/Pdt.G/2016/PA.Slw.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya hadlonah untuk anak yangterhutang meskipun tergugat Rekonpensi tidak mengajukan jawabannya,Majleis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RInomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwakwajibahn seorang ayah untuk mamberikan nafkah kepada anaknya adalah lilintifa bukan litamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikannafkah kepada
11 — 4
pendapat MajelisHakim, menyatakan bahwa pada dasarnya adalah nafkah yaumiyah (harian)yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya berupa sesuatu yangdapat memenuhi keperluan isteri dalam hal makanan, tempat tinggal,pembantu, dan obatobatan, sekalipun isteri termasuk orang yang kaya.Begitupun menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluanhidup rumah tangga seharihari, sekurangkurangnya terpenuhi kebutuhanpaling primer, yaitu makan dan minum (vide: Putusan Mahkamah Agung RINomor : 608
11 — 3
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalampenyebutan Pemohon dan Termohon dalam perkara Rekonvensi ini, makauntuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Pemohon dalamKonvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, dan semula Termohon dalamKonvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, penyebutan yang demikiansesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608
Muh. Haekal Atikurahman bin Atikurahman
Termohon:
Siva Mariyani binti Ismail Nompo
26 — 20
permohonanPemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk menalak TermohonKonvensi/Pemohon Rekonvensi, maka permohonan Pemohon Rekonvensi agarperkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, demikian pulapermohonan Pemohon Rekonvensi mengenai pengiriman salinan putusankepada KUA PPN terkait, adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, danoleh karena itu patut dikesampingkan.Menimbang, bahwa mengenai tuntutan berupa nafkah lampau ketigaanak tersebut, dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI,Nomor 608
19 — 12
Nomor:608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat danTergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untukdicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu tersebut di atas.Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,sesuai ketentuan Pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7
26 — 3
Lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dengan kaidah bahwapenentuan jumlah anak nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidupminimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untukmenentukan jumlah nafkanh anak dalam kasus ini, Majelis Hakimmempertimbangkan kebutuhan riil anak, kKemampuan Tergugat Rekonvensisebagai ayah si anak dan angka kelayakan hidup minimum si anak yangtinggal di kabupaten Purworejo
43 — 18
Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensiselama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;Menimbang, bahwa bersama jawaban tertulisnya Penggugat jugamengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:Oleh karena Termohon dalam perkara ini merasa sangat dirugikan, danTermohon ingin mengajukan tuntutan kepada Pemohon karena Termohon merasahaknya sebagai istri selama pernikahannya bersama Pemohon tidak pernahdiberikan
11 — 8
Nomor :608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telahmengajukan gugatan Rekonpensi secara tertulis yang diajukan bersamaandengan jawabannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa sesuai ketentuanPasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan tersebut harus diajukan bersama denganjawaban pertamanya, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dapat untukdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa karena gugatan rekonpensi ini erat hubungannyadengan perkara konpensi