Lalangoasek Desa/Kel : Cepaka Kec : Kediri,Kabupaten Tabanan,Provinsi Bali dalam hal ini memberikankuasanya kepada NANANG NILSON, S.H, M.H, SIDIK PURNAMA,S.H,M.Kn, LUKMAN HADI WIJAYA, S.H, masingmasing sebagaiAdvokat, Pengacara, Penasihat Hukum,Advokat Magang PadaKantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia(Perseroan), disingkat LPKNI Badan Hukum Perseroanalamat/berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya WapogaNo.2 Perum Nguyjil Permai Il Bunulrejo Blimbing Telp.0341492174Kota Malang

Bahwa harta bersama penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensidiluar pembagian dihadapan notaris sesuai akta nomor 23 dan 24 tertanggal17 Oktober 2014 masih ada yang belum dibagi yaitu :a. 1.425 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.425.000.000,(satu miliyar empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tercantumdalam akta pendirian perseroan terbatas PT.Bintang Jaya Sinergitertanggal 23 Juni 2010 dengan akta 62.b.

Menyatakan harta dan hutang berupa :a. 1.425 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Ro1.425.000.000,(satu miliyar empar ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tercantumdalam akta pendirian perseroan terbatas PT.Bintang Jaya Sinergitertanggal 23 Juni 2010 dengan akta 62.b. Hutang pada Bank Nasional Indonesia sebesat Rp800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) dimana pengambilan kredit tersebutadalah tahun 2013 (pada saat penggugat dan tergugat rekonpensimasih sebagai suami istri).Ill.

Satu unit usaha bengkel perseroan komenditer CV Angkasa PutraMandiri terletak di Kota Balikpapan dan uang tunai Rp605.000.000. Putusan nomor 1428/Pdt.G/2015/LABpp tanggal 4 Agustus 2016 47yang merupakan piutang tahun 2013 dari perseroan komenditer CVAngkasa Putra Mandiri.8.

Bahwa berdasarkan bukti t14 berupa fotokopi akta notaris nomor 62 tanggal23 Juni 2010 tentang pendirian perseroan terbatas PT.Bintang JayaSinergy, Hery Susanto sebagai Direktur Utama, Hery Sukarno sebagaiDirektur, dan Toyib sebagai komisaris, bukti t14 tersebut diberi meteraicukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materilpembuktian, berdasarkan pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktianyang sempurna dan mengikat.

Satu unit usaha bengkel perseroan komenditer CV Angkasa Putra Mandiriterletak di Kota Balikpapan dan uang tunai Rp605.000.000, yangmerupakan piutang tahun 2013 dari perseroan komenditer CV AngkasaPutra Mandiri.8.

Libra Agrotaman Asri, diterbitkan oleh Pemerintah KabupatenDaerah Tingkat II Kepulauan Riau (Bukti P31) ;Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik IndonesiaNomor : C2. 7087.HT.01.61TH.96, tertanggal 06 Maret 1996 (Bukti P32);Foto copy Akta pendirian perseroan terbatas PT. Libra Agrotaman Asri,Nomor : 6, tertanggal 11 September 1995, dibuat oleh A. NugrohoHartadji, SH.

Foto copy Akta Perseroan PT. Libra Agrotaman Asri, Nomor : 6,tertanggal 11 September 1995 (Bukti TI.II68) ;64. Foto copy Legalisasi Surat Pernyataan Bersama Nomor : 10/L/X1/2012,tertanggal 14 Nopember 2012 (Bukti TI.II69) ;65. Foto copy Legalisasi Surat Pernyataan Nomor : 11/L/X1/2012, tertanggal14 Nopember 2012 (Bukti TI.II70) ;66. Foto copy Legalisasi Surat Pernyataan dan Kuasa Nomor : 12/L/X1/2012,tertanggal 14 Nopember 2012 (Bukti TI.II71) ;67.

Libra Agrotaman Asri No.6 tertanggal 11September 1995, dan bukti P1 berupa Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa.Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P2 berupa sertifikat HGBNo.10 tertanggal 11 Januari 1999 telah ternyata bahwa nama pemegang HakGuna Bangunan tersebut adalah Perseroan Terbatas Libra Agrotaman Asri.Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P33 dan P32 berupa AktaPendirian PT.

, melakukan penagihan pada orangorang atau badan hukumserta instansi yang mempunyai hutang pada perwakilan perseroan......dst ;Menimbang, bahwa dari kuasa yang diberikan oleh PT.Pulau BatuMulia kepada YALIPIN selaku Pimpinan Perwakilan tidak terdapat satukuasapun yang memberikan kuasa kepada YALIPIN selaku pimpinanperwakilan untuk mengalihkan/melepaskan asset PT.

Bahwa dalam rapat umumpemegang saham luar biasa tersebut YUFRITIS BANUA selaku undanganmembuka dan memimpin rapat ini sebagai ketua, bahwa dari rapat umumpemegang saham luar biasa ini telah diambil suatu keputusan yaitu merubahpemegang saham perseroan dan merubah susunan Direktur dan Komisaris,sehingga susunan Direksi dan komisaris perseroan adalah : Direktur NonaYUFRITIS BANUA (Penggugat) dan Komisaris Nona DESSY ETTINACHANCY.Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti bertanda P1yakni Rapat

Pajak dan atau perolehanJasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.bahwa dalam persidangan dijumpai fakta, data dan keterangan sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding didirikan pada Tahun 1993 yang dicatat dalam Akte NotarisGde Tirtayasa, SH, Nomor 117 Tanggal 26 Juli 1993 dengan jenis kegiatan PerkebunanKelapa Sawit terpadu dengan unit pengolahan yang menghasilkan minyak sawit danminyak inti sawit serta memasarkan hasil produksi perseroan

baik di dalam negerimaupun keluar negeri melalui ekspor;bahwa pendirian perseroan juga melalui persetujuan prinsip dari Menteri NegaraPenggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Tanggal 08 Juli 1993 perihal SuratPemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden Nomor: 117/I/PHA/1993 Noor Proyek:1110/8115085021;bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang mengelola unit Perkebunan yangmenghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, dan unit Pabrik Kelapa Sawityang menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel

AKSESINDO PRIMA LESTARI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurutUndangundang Republik Indonesia, berkedudukan diJakarta, beralamat di Intiland Tower, AnnexeBuilding 8" floor, dalam hal ini memberik Kuasakepada Willing Learned, S.H.

Indo Energi Alam Resources (IEAR atau Perseroan) adalah sebuah badanhukum yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yangberkedudukan di Jakarta, beralamat di Talavera Office Park It. 15 U5 Jl.

AHUAH.01.1010747 tanggal 13 Maret 2014.II KONDISI PERSEROANBahwa dengan memburuknya kondisi keuangan Perseroan, Perseroan tetap memilikiharapan positif untuk menyelesaikan tanggungjawabnya terhadap para Kreditor.Demi kelancaran pembayaran kewajiban Perseroan kepada para Kreditornya, makaPerseroan membutuhkan dukungan dari semua Kreditor agar Perseroan dapat kembalimelakukan kegiatan usahanya di bidang pertambangan khususnya di site Perseroan diKabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Penyelesaian kewajiban Perseroan kepada paraKreditornya masih sangat dimungkinkan apabila Perseroan diberikan kesempatanuntuk melakukan restrukturisasi.Dalam Rencana Perdamaian ini Debitor menyampaikan bahwa sumber pembayaranuntuk para kreditor adalah Debitor akan melaksanakan Perjanjian Kerjasama PT.Berau Usaha Mandiri dengan PT.

Dengan ditandatanganinya PKS BUMIEAR, BUM dan IEARsepakat untuk melakukan kerjasama penambangan untuk area seluas 100 Ha.Untuk penyelesaian kewajiban Perseroan kepada BUM dilakukan dengan pola yangsama dan hanya berlaku apabila BUM mengeluarkan Surat Keterangan Asal Barang(SKAB) secara normal dan tepat waktu sesuai permintaan Perseroan agar tidakmenghambat proses penjualan dan pengapalan.

MEGA LAKSANA BANGUN berdasarkanAkta Nomor : 54 Tanggal 18 Februari 2010 Hal RUPS MENGENAIPENINGKATAN MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR SERTAPERUBAHAN SELURUH ANGGARAN DASAR PERSEROAN PT. MEGALAKSANA BANGUN yang dibuat dihadapan Notaris RUDI, SH; dimana PT.MEGA LAKSANA BANGUN adalah sebuah perusahaan yang salah satubidang usahanya bergerak dibidang pengadaan barang / jasa;Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2015/PT PALPada tahun anggaran 2010, PT.

Banggai;42.43.Akta pendirian perseroan terbatas PT.MEGA LAKSANA BANGUN nomor:75 Tanggal 23 Mei 2006.(Foto copy yang telah disyahkan sesuai aslinyaoleh Notaris RUDISH).Akta notaris nomor 54 Tanggal 18 Februari 2010 tentang Rapat Umumpemegang saham (RUPS) mengenai perubahan susunan direksi dankomisaris perseroan terbatas yang dibuat oleh notaries RUDI,SH.

Banggai.46. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris RUDI,SHtertanggal 27 Mei 2010, mengenai Perubahan Susunan Direksi danKomisaris Perseroan Terbatas PT.MEGA LAKSANA BANGUN, Tanggal18 Februari 2010 Nomor 54. (asli)Dikembalikan kepada pemilknyaterdakwa HERMAN alias HERMAN BINLAPADI alias Hi. HERMAN.47. 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Simpedes Bank BRI cabang Buntaatas nama Muh.

Akta pendirian perseroan terbatas PT.MEGA LAKSANA BANGUN nomor:75 Tanggal 23 Mei 2006.(Foto copy yang telah disyahkan sesuai aslinyaoleh Notaris RUDISH).43. Akta notaris nomor 54 Tanggal 18 Februari 2010 tentang Rapat Umumpemegang saham (RUPS) mengenai perubahan susunan direksi dankomisaris perseroan terbatas yang dibuat oleh notaries RUDI,SH. (Fotocopy yang telah disyahkan sesuai aslinya oleh notaris RUDI,SH).Dikembalikan kepada pemilknya terdakwa HERMAN alias HERMAN BINLAPADI alias Hi.

Banggai.Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2015/PT PAL46. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris RUDI,SHtertanggal 27 Mei 2010, mengenai Perubahan Susunan Direksi danKomisaris Perseroan Terbatas PT.MEGA LAKSANA BANGUN, Tanggal 18Februari 2010 Nomor 54. (asli)Dikembalikan kepada pemilknya terdakwa HERMAN alias HERMAN BINLAPADI alias Hi. HERMAN.47. 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Simpedes Bank BRI cabang Buntaatas nama Muh.

Kdijabatan Tergugat adalah sebagai Direktur/Direksi yaitu HABDUL HALIQ S.Edan bukan kapasitas Tergugat sebagai PT.Kendari Ekspres; Bahwa berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat PT.Kendari Ekspressyang dibuat oleh Notaris dan PPAT Abdul Muin MArsidi, S.H tertanggal 08September 2014 telah menyatakan H.Abdul Halig, SE. sebagai Direktur utamaPT.Kendari Ekspress harian Rakyat Sultra; Bahwa berdasarkan Putusan MARI No.227.K/Sip/1961 tanggal 12 Februari1962 Dalam perkara sengketa Perseroan Terbatas

itu sendiri, adapun organ perseroan menurutPasal 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ialahsebagai berikut : Organ Perseroan adalah rapat unum pemegang saham,Direkturdan Deven komisaris:Menimbang, bahwa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung yaitu PutusanMahkamah agung No.047 K/Pdt/1999, tanggal 20 Januari 1993 yang dalam amarputusannya terdapat suatu kaidah hukum terhadap seorang Direktur PerseroanTerbatas tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk

danatas nama perseroan.

Yang dapat di gugat adalah perseroan yang bersangkutankarena perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan subyekhukum yang terlepas dari pengurusnya;Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.Sus. PHI/2018/PN.

KdiMenimbang, bahwa berdasarkan yang telah terurai diatas, gugatanPenggugat yang mendudukkan PT.Kendari Ekspress sebagai pihak Tergugat bukanmendudukkan H.ABDUL HALIQ, S.E selaku Direktur sebagai Tergugat dalamperkara aquo adalah sudah benar adanya karena H.ABDUL HALIQ S.E dalamJabatannya sebagai Direktur PT.Kendari Ekspress bukan merupakan subyek hukumnamun hanya merupakan organ hukum yang menjalankan Perseroan, karena dalamperkara aquo yang menjadi subyek hukum adalah Badan hukum PT.KendariEkspres

.;6) Bahwa TERGUGAT mewakili untuk dan atas namaTERGUGAT II dengan dasar surat kuasa lalu kemudian TERGUGAT sebagai penerima kuasa mengajukan permohonan Lelang Eksekusi,padahal TERGUGAT adalah karyawan TERGUGAT II dan bukan dariDireksi TERGUGAT II yang berwenang sehingga dalam halkewenangan yang berhak mewakili dalam sebuah Perseroan Terbatasharus jajaran Direksi hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 98 ayat (1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasmenyebutkan Direksi mewakili

Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan., sehingga dengan dasar tersebut kendatipunTERGUGAT menerima kuasa akan tetapi Surat Kuasa tersebutmengandung kecacatan hukum karena bertentangan denganPeraturan PerundangUndangan karena dalam hal pengalihankepemilikan tidak dapat dilakukan melalui surat kuasa;7) Bahwa Surat kuasa merupakan sebuah Perjanjian sehinggajuga tunduk pada SyaratSyarat Sah Perjanjian yang dimaksud padaPasal 1320 KUHPerdata sehingga apabila surat kuasa TERGUGAT IIkepada TERGUGAT

bertentangan Pasal 98 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas makamenyebabkan Surat Kuasa yang dimaksud menjadi cacat dan bataldemi hukum.;8) Bahwa perbuatan TERGUGAT membeli Agunan milik PARAPENGGUGAT sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya,dengan luas tanah 404m?

Bahwa berdasarkan Risalan Lelang tersebut disebutkan bahwaTERGUGAT bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT II padahal dalamhal Kewenangan yang berhak mewakili dalam sebuah Perseroan Terbatasharus jajaran Direksi hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 98 ayat (1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasmenyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan., namun pada pengakuannya TERGUGAT II telahmenguasakan kepada TERGUGAT padahal jika ditelaan Surat Kuasatersebut

hal.Put.No. 25 PK/Pdt.SusPHI/2013Kembali (semula Pemohon Kasasi/Penggugat) bertindak sebagaioperator untuk mendatangkan guru termaksud, akan tetapi secara riiluang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula TurutTermohon Kasasi/Turut Tergugat) dan juga milik Pemohon PeninjauanKembali (Semula Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat) ;Bahwa benar asli Surat Tanda Melapor (Resort Certificate) atas namaPara Turut Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Para TermohonKasasi/Para Tergugat), ada pada Perseroan

Terbatas PT.DARMAGUNA ABADI MAKMUR SENTOSA (Pemohon PeninjauanKembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat) yang diurus oleh AGUSSETIAWAN SALIM, S.Sos, selaku Direktur Perseroan yang dikeluarkanoleh Kepolisian Resort Kota Bandung Tengah ;Bahwa benar pembayaran kepada DPKK Depnaker atas nama ParaTurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula Para Termohon Kasasi /semula Para Tergugat), diurus dan dibayar oleh AGUS SETIAWANSALIM, S.Sos, selaku Direktur Perseroan Terbatas PT.

Termohon Kasasi /Turut Tergugat) ;Bahwa Para Turut Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula ParaTermohon Kasasi / Para Tergugat) tidak pernah mengajar di gedungsekolah milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi /Penggugat).11.Bahwa tidak benar dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonKasasi/Penggugat) didalam Memori Kasasinya yang pada pokoknyamengatakan bahwa AGUS SETIAWAN sebagai administrator dari SISBandung, padahal yang benar adalah AGUS SETIAWAN SALIM, S.Sos,sebagai Direktur Perseroan

tersebut oleh pengusaha A didalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menentukan Penghasilan kenapajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyakdan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungandengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, yang masih berlakupada saat berlakunya Undangundang ini, dikenakan pajakberdasarkan ketentuanketentuan Ordonansi Pajak Perseroan

bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalambidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya danKontrak Bagi Hasil, maka mulai 1 Januari 1984 ketentuan terkaitdengan UndangUndang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970tidak berlaku untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding);Bahwa Pasal 34 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan menentukan bahwa Denganberlakunya Undangundang ini, peraturan pelaksanaan di bidangpengenaan Pajak Perseroan

Putusan Nomor 983/B/PK/PJK/2014"Penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidangpenambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidangpenambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya danKontrak Bagi Hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunyaUndangundang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuanketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan UndangUndangPajak atas Bunga, Dividen dan Aoyalti 1970 beserta semuaperaturan pelaksanaannya; Penjelasan Pasal 33 ayat (3):"Ordonansi Pajak Perseroan

sebagaimana tercermin didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akte Jual Beli(AJB) antara Perseroan dengan konsumen, harga jual bangunantersebut di bawah batasan Harga Jual Bangunan yang tergolongBarang Mewah Rp 4.000.000,00/M?

Bahwa Pemohon Banding pun membukukan penjualan sebagaipendapatan Perseroan atas dasar dokumen PPUJB tersebut,sehingga pajak penghasilan final Pemohon Banding bayarkan atasdasar Harga Jual Bangunan Rp.3.950.000,00/M? dan selebihnyamencerminkan harga jual tanah ;Terlampir: Laporan Rugi Laba Perseroan Tahun 2009 (audited); Copy SSP PPh Final Pasal 4 (2); llustrasi Harga Jual dalam PPJB dan pembayaran angsurantermasuk copykuitansi dan rekening Koran;5.

Huruf B No. 1.2 di atas.Bahwa kenyataan yang sebenarnya dan tidak bisa terbantahkan adalahbahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telahmenjual bangunan tipe studio B seluas 26,5 M2 dengan harga per M2Rp3.950.000 atau total harga jual bangunan sebesar Rp. 104.675.000sebagaimana tertuang dalam PPJB yang dibuat dan ditandatangani olehpenjual dan pembeli, yang dikuatkan oleh Notaris/PPAT menjadi AJBserta sejumlah itu pula yang dibukukan menjadi pendapatan usaha dalamlaporan keuangan Perseroan

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari danmencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangandengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkarainl;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentangpokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebin dahulu apakah Pemohonmemiliki /egal standing dalam hal ini untuk mengajukan Gugatan Sederhana,maka Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat merupakan suatu badanhukum berbentuk Perseroan

Terbatas, yang mana di dalam Pasal 98 ayat (1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkanbahwa Direksi lah yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan, namun dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa No03/SKK/Pdt.GS/ISP/XI/2020 tertanggal 20 November 2020 bahwa Ahmad Rafidinselaku Branch Manager (Kepala Cabang) PT.

Muara Bungo kepada Indra Setiawan,S.H., dkk, Advokat/ Pengacara pada Kantor Advocates & Legal Consultant IndraSetiawan & Partners, berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat denganmerujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 779K/Pdt/1992, dimanaHalaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pat.G.S/2020/PN Mrbpimpinan cabang berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusattanpa memerlukan surat kuasa untuk itu, maka dengan demikian yangbersangkutan berhak untuk mewakili Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT.Puteri Mea No.76tanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapan IlmiaA/an Dekrit S, SH,MH Notaris di Jakarta telah dilakukan perubahan pemegang saham danpengurus perseroan, yaitu ;Edy Longgo 350 saham, kedudukan sebagai DirekturMetropole Bantuk Djanguk 100 saham .Halaman 14 Putusan Sela No.557/PDT.G/Plw/2014/PN.JKT.PST.Upin 50 sahamMengangkat Jonny sebagai Komisaris ;23.

Bahwa PELAWAN tidak mengetahui mengenai hubungan hukum antaraPara Pemegang Saham maupun Pengurus Perseroan dari PT. Putri Mea(TERLAWAN 1), dan tidak puia mencampuri mengenai siapakah yangberhak bertindak mewakili PT. Putri Mea, dalam hal ini apakah Sdr. EdyLonggo (Intervenient) atau Sdr. Ary Mans Setiawan.SH (Terintervensi I) atauSdr. Faisal Rani (Terintervensi Il).2.

Putusan.Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No; 312/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal16 Februari 2011 selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM Almengeluatkan Surat No; AHUAH.01.10 5 tanggal 4 Juli 2014 yang padaintinya menyatakan Membatalkan Perubahan Data Perseroan PT. PutriMea berdasarkan salinan Akta Notaris Nomor 76/ tangga! 27 September2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ilmiawan DekritSupatmo, SH., sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan NomorAHU.01.1040678 tanggal 2 Oktober 20139.

Bahwa selanjutnya telah pula dilaksanakan RUPS pada tanggal 22 Juli2014 untuk menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yaituTergugat Intervensi Il sebagai Direktur menggantikan Tergugat Intervensi sebagaimana tertuang dalam Akta No. 105 yang dibuat dihadapanNotaris H. Rizul Sudarmadi, SH dan telah mendapatkan persetujuandari Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat No: AHU2172.40.22.2014 tangal 23 Juli 2014.12.

Arja Sari Nomor 110 Batu Karut,Banjaran, Kabupaten Bandung, dengan PT Sentrad Naluri Kreasi, yangberalamat di Jalan Haruman Nomor 7 Bandung, yang mana keduanyaberbentuk badan hukum, namun demikian Penggugat dalam mengajukangugatan a quo telah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pribadi danbukan dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang berbadan hukum;Bahwa merujuk pada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, pada Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 yang menyatakanantara lain, ..Perseroan

Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan,adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikanberdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasaryang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam UndangUndang ini serta peraturan pelaksanaannya;Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewankomisaris...Bahwa sesuai dalil yuridis di atas maka sangat jelas terlihat bahwaHal 6 dari 18 hal.

Nomor 3182 K/PDT/2012Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang berbadan hukum,sedangkan direksi hanyalah pihak yang menjalankan atau mengurus ataumewakili perseroan terbatas dengan ketentuan, baik menurut UndangUndang maupun yurisprudensi, status hukum direktur utama dengan badanhukum adalah berbeda dan direksi bukan subjek hukum yang berbadanhukum;Bahwa hal terbukti sangat jelas di dalam gugatan Penggugat dimanaPenggugat yang bekerja sebagai direktur utama PT Sentrad Naluri Kreasiyang beralamat

., suatu Perseroan Terbatas yangdidirikan dan tunduk pada Undangundang Negara RepublikIndonesia., beralamat di Jalan Bukti Gading Raya, Blok A, No.28, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Handoyo Santososebagai Direktur Utama PT.

Pasal 6 ayat (3) huruf a.Ad.Ad.Ad.Ad.Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum berbentuk perseroanterbatas yang didirikan dan tunduk kepada Hukum Indonesia sebagaimanaterbukti dari Akta Pendirian Perseroan dan Akta ; Perubahan Data Perseroan, sehingga dalam hal ini Penggugat tidaktermasuk ke dalam kategori Pihak Terkait ; Pasal 6 ayat (3) huruf b.Bahwa Penggugat tidak pernah memiliki atau memegang saham padaBank Peserta (in casu Bank Sanho/Turut Tergugat ) ; Pasal 6 ayat (3) huruf c.Bahwa Penggugat

sebagai suatu perseroan terbatas tidak pernah menjadianggota dewan komisaris dan / atau tidak pernah menempatkanseseorang sebagai wakil dari Penggugat selaku anggota dewan komisarispada Turut Tergugat ; n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnPasal 6 ayat (3) huruf d.Bahwa Penggugat sebagai suatu perseroan terbatas tidak pernah menjadianggota direksi dan / atau tidak pernah menempatkan seseorang sebagaiwakil dari Penggugat selaku Anggota Direksi pada Turut Tergugat ; Pasal 6 ayat (3) huruf e.Bahwa

Penggugat sebagai sebuah perseroan terbatas tidak termasuk kedalam kategori pihak terkait berdasarkan pasal ini ; Ad.

Pasal 6 ayat (3) huruf i.Bahwa berdasarkan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Data Perseroan,Turut Tergugat tidak pernah menjadi pemilik saham pada Penggugat, dankarenanya Penggugat tidak berada dibawah pengaruh dari Turut TergugatIf sarees ese ereeteeseeeere eres neene aneeraes nent ene aR SnerNH ASR EERE MEHR REESE8.

MawarMerah Lestari ;Menimbang, bahwa pasal 98 Undang undang Nomor : 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenangmevakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan laindalam Anggaran Dasar ;(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimasud padaayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan

laindalam Undang undang ini, Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS ;(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bolehbertentangan dengan ketentuan Undang undang ini dan / atau AnggaranDasar Perseroan ;Menimbang, bahwa dalam PT.

Mawar Merah Lestari Direksinyaterdiri lebih dari 1 (satu) orang apakah semua Direksi tersebut dapat mewakiliPerseroan di Pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkansebagai berikut ;Halaman 35 dari 39 halaman putusan Nomor : 85/PDT/2016/PT.SMRMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Undang undang Nomor : 40 tahun 2007 tersebut, dalam hal Perseroan yang Direksinyalebih dari 1 (Satu) orang pada prinsipnya semua direksi berwenang mewakiliperseroan kecuali ditentukan lain

Berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah salah satu sekutukomanditer pada Tergugat Il, berdasar Akta Perseroan KomanditerTergugat Il (CV.Putra Melayu) yang dibuat oleh dan dihadapanHalimah,S.H. Notaris di Binjai pada tanggal 6 Februari 2012, sedangkanPenggugat II adalah istri dari Penggugat ;2.

Bahwa berdasar Akta Perseroan komanditer Tergugat II (CV.Putra Melayu)No.02 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapanHalimah,S.H., Notaris di Binjai pada Pasal 6 menyatakan : Para pesero tuanTengku Indra Bungsu,S.H. dan T.

Nasrullah Nabawi adalah para peseropengurus yang bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban perseroan,berturutturut dengan jabatan DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR, olehkarenanya mereka berhak baik sendiri maupun bersamasama mewakiliperseroan di dalam dan di luar pengadilan dan karenanya berhak untukmenandatangani atas nama perseroan semua suratsurat yang mengikatperseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan baik yangmengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan asal saja dalamrangka maksud

dan tujuan serta guna kepentingan perseroan tanpapembatasan apapun juga termasuk membuka rekening di bank, baikpemerintah maupun swasta sehingga perbuatan hukum yang dilakukan olehTergugat untuk mewakili Tergugat II dalam hal mengajukan permohonandan menerima fasilitas kredit kepada dan dari Tergugat Ill tidak perlubersamasama atau memohon ijin kepada Penggugat sebagai sekutukomenditer Tergugat II;4.

Putra Melayu, hal inisesuai dengan Akta No. 02 tertanggal 06 Februari 2012, yang dibuat olehHalimah, SH, Notaris di Binjai, tentang perseroan komanditer CV. PutraMelayu.e Bahwa Penggugat sebagai pesero pada CV. Putra Melayu seharusnyaikut bertanggung jawab terhadap hutang yang ditimbulkan oleh CV.

Klengkeng No. 17 Dusun KlagenDesa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, bertindakmewakili kepentingan hukum Perseroan Terbatas HalimHasanah Medika berdasarkan Akta Pendirian PT HalimHasanah Medika nomor 07 tertanggal 19 Oktober 2018, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Eko Apriana, SH. , dan DjokoPurwanto, SH., advokat dan konsultasi hukum pada kantor EkoApriana, SH., dan Partners yang berkedudukan di Jl. DanauMahalona C 3i No. 10 Kel. Lesanpuro Kec.

sebagai Para Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKepanjen pada tanggal 4 Februari 2021 dalam Register Nomor26/Pdt.G/2021/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: BahwaPenggugat merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perseroan

Bahwa Para Tergugat masih belum genap bekerja selama 1 (Satu)sehingga hanya mengetahui jika Penggugat merupakan Badan Hukum yangberbentuk Perseroan Terbatas (PT) HALIM HASANAH MEDIKA yangberkedudukan di kota Malang beralamat kantor pusat di Perum GadangCahaya Raya M5 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang,namun tidak secara spesifik dan mengerti tentang dokumen pendirian(berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07 tertanggal 19Oktober 2018 yang di buat di hadapan Notaris IKA DYAH WARSITO

Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT HALIM HASANAHMEDIKA" No.07 tanggal 19 Oktober 2018, diberi tanda P1;2. Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Halim HasanahMedika Nomor AHU0051532.AH.01.01 .TAHUN 2018 tanggal 30 Oktober2018, diberi tanda P2;3. Fotokopi Ijin Operasional Klinik Klagen Medis milik Penggugat (PT. HalimHasanah Medika) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang tertanggal 16 Juli2020,diberi tanda P3;4.

Bahwa benar Perseroan Terbatas (PT) HALIM HASANAH MEDIKAadalah Badan Hukum yang berkedudukan di kota Malang beralamat kantorpusat di Perum Gadang Cahaya Raya M5 Kelurahan Gadang KecamatanSukun Kota Malang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07tertanggal 19 Oktober 2018 yang di buat di hadapan Notaris IKA DYAHWARSITO, SH. MHum. MKn dengan nomor AHU0051532.AH.01.01 Tahun2018 yang bergerak di bidang Kesehatan ;2. Bahwa benar Cabang usaha PT.

Namun faktanya dalam gugatannya Penggugat tidakmengikutsertakan Para Pemegang Saham Perseroan dan termasuk MenteriHukum dan HAM RI;Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan Parapemegang Saham PT. Komponen Futaba Nusapersada dan termasuk MenteriHukum dan HAM RI sebagai pihak dalam gugatannya, maka dengan demikiangugatan Penggugat menjadi kurang pihak (p/urium litis consortium).

Komponen Futaba Nusapersada tanggal 22 Desember2004 adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3)ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan sebagai peraturan dasarnyadan oleh karenanya alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebuttidak ada dasar sama sekali;Judex Facti Keliru Dalam Menilai Surat Kuasa Untuk Menghadiri RUPSDari Termohon Banding/Pembanding/Penggugat Kepada Sdri.

Komponen Futaba3031Nusapersada tanggal 22 Desember 2004 dan Bukti T11 tersebut adalahtelah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4)dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan sebagai peraturan dasarnya;Bahwa saham sebanyak 682 (enam ratus delapan puluh dua) saham atausebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) yangterdapat pada PT.

Sejak tanggal 22 Desember 2004Penggugat tidak berhak menerima lagi atas deviden dan atau bentuk lainnyadari Perseroan, hak dan kewajiban Penggugat telah beralih dari TermohonKasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding 1/Tergugat I;Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dan sehubungandengan Pengalihnan Hak Atas Saham Penggugat kepada Tergugat yangterdapat di dalam PT.

Komponen Futaba Nusapersada adalah telah sesuaidengan Anggaran Dasar Perseroan sebagai peraturan dasarnya, maka daliPenggugat yang telah mengalami kerugian sejak tahun 2004 sampai dengantahun 2010 dengan total selurunnya adalah sebesar Rp1.545.000.000,00(satu milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah sangat tidakmendasar.

TERGUGAT 1)berdasarkan Akad Pembiayaan / atau Catatan Pembukuan Bank,termasuk namun tidak terbatas berupa Utang Pokok Pembiayaan danMargin dan/atau Nisbah Bagi Hasil....PASAL 3TINDAKAN LANGSUNGPENJAMIN setuju bahwa BANK dapat segera melakukan tindakanterhadap Penjamin apabila terjadi kejadian Pelanggaran, sebagaimanayang dimaksud Akad Pembiayaan tanpa keharusan mengambil tindakanlebih dahulu terhadap Perseroan yang bersangkutanPASAL 9Hlm. 9 dari 61 hlm.

Putusan Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby.TIDAK MENGHALANGI HAK BANK(1) Jaminan yang diberikan Penjamin berdasarkan Jaminan Pribadi tidak20.(1)(2)21.akan menghalangi atau dipengaruhi oleh Jaminan atau Hak Lain apapunyang sekarang atau dikemudian hari dimiliki atau dilaksanakan olehBank kepada Perseroan berdasarkan Akad Pembiayaan...PASAL 11JAMINAN TERUS MENERUSJaminan yang diberikan oleh PENJAMIN berdasarkan Jaminan Pribadiadalah Jaminan yang terus menerus dan akan tetap berlaku selamasetiap jumlah yang

Putusan Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby.PENJAMIN (Incasu TERGUGAT II dan TERGUGAT III) dengan ini,tanpa syarat dan secara tidak dapat ditarik kembali, menjamin kepadaBANK (Incasu PENGGUGAT) untuk membayar setiap jumlah yangterutang dan wajib dibayar Perseroan (Incasu TERGUGAT 1!)

bahwa BANK dapat segera melakukan tindakanterhadap Penjamin apabila tenadi kejadian Pelanggaran,sebagaimana yang dimaksud Akad Pembiayaan tanpa keharusanmengambil tindakan lebih dahulu terhadap Perseroan yangbersangkutanPASAL 9TIDAK MENGHALANGI HAK BANK(2) Jaminan yang diberikan Penjamin berdasarkan Jaminan Pribaditidak akan menghalangi atau dipengaruhi oleh Jaminan atau HakLain apapun yang sekarang atau dikemudian hari dimiliki ataudilaksanakan oleh Bank kepada Perseroan berdasarkan AkadPembiayaan

Putusan Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby.18.Bahwa selain hal tersebut diatas TERGUGAT II dan TERGUGAT Illmelepaskan hakhak nya sebagaimana berikut dibawah ini :PASAL 5PELEPASAN HAK JAMINAN(3) PENJAMIN dengan ini melepaskan, untuk kepentingan BANK,setiap dan semua hak yang dimilikinya berdasarkan Hukum,termasuk Hak Istimewanya terhadap BANK atau Perseroan, gunadapat diberlakukannya ketentuanketentuan Jaminan Pribadi danPENJAMIN secara khusus mengesampingkanketentuanketentuan pasalpasal 1430, 1831, 1837