Ditemukan 15013 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : advokasi alkadi alwasi alomasi aplikasi abukasi al'kafi
Penelusuran terkait : Alokasi gas bumi Pengelolaan keuangan negara Penyimpangan alokasi dana Dana operasional dan pembangunan desa Perbedaan pasal 2 ayat (1 ) dan pasal 3 uu tipikor Pengadaan tanah Dana alokasi umum
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
1396 — 167
  • Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  • sebagaiberikut:(1)(2)Pasal 125Untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantaumendaftarkan kepada KPU Provinsi untuk PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPUKabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan WakilBupati serta Walikota dan Wakil Walikota.Pendaftaran sebagai pemantau Pemilihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisiformulir pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapanadministrasi yang meliputi:a. profil organisasi lembaga pemantau;b. nama dan jumlah anggota pemantau;c. alokasi
    anggota pemantau Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur masingmasing di provinsi,kabupaten/kota, dan kecamatan;d. alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati danWakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikotamasingmasing di kabupaten/kota dan kecamatan;e.rencana...(3)(4)(S) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 66 e. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan sertadaerah yang ingin dipantau;f. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembagapemantau;g. pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau; danh. sumber dana.KPU Provinsi
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama Perceraian
Register : 11-07-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 07-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2833/Pdt.G/2018/PA.JT
Tanggal 14 Januari 2019 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
18 — 4
  • keterangan Tergugat Rekonvensi di dalampersidangan ketika pemeriksaan identitas, Tergugat Rekonvensimenerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai manager diperusahaan PT Adaro Energy dengan penghasilan setiap bulan sekitarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); bahwa berdarkan keterangan saksi dan bukti P5 berupa suratpengunduran diri ternyata Tergugat Rekonvensi bekerja di PI AdaroEnergy dengan jabatan Swnior Legal Counsel;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan jugakemampuan alokasi
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus
Register : 28-02-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN RANTAU Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Rtu
Tanggal 26 Maret 2013 — *Pidana : -NORHARDIANSYAH bin M. SALEH
88 — 30
  • yang dalam kondisitekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari prosespenambangan Minyak dan Gas Bumi (vide : pasal angka ke3);Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dariMinyak Bumi (Vide : pasal angka ke4);Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperolehkeuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikankepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatanpengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PANASONIC LIGHTING INDONESIA
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam menentukan kembalijumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapapendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atauperan serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa danindikasi serta data lainnya;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dinyatakan:Pasal 2Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkanBarang Kena
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 25-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Pdg
Tanggal 27 April 2016 — H. SUARDI, SR
211 — 29
  • Bahwa Peranan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi SumateraBarat adalah mengawal penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkanalokasi pupuk bersubsidi sesuai peruntukannya di Sumatera Baratdengan melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidiyang mana alokasi pupuk bersubsidi perkabupaten dan kota yangditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 90 Tahun2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk BersubsidiSektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Khusus
Register : 06-04-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Mrh
Tanggal 5 Mei 2015 — SAIDAH BINTI AKHMAD (Alm)
26 — 10
  • telahterpenuhi ; Unsur Kedua : Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang di Subsidi Pemerintah; Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan pasal 55 UndangUndang RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud denganmenyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntunganperseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakatbanyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak,Penyimpangan alokasi
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-04-2021 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Jap
Tanggal 18 Juni 2020 — Pidana -LEONARD PATAY
270 — 108
  • Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan adalahsemua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi,analisis, perencanaan, konsultasi, pbembuatan keputusan, alokasi Sumber dayaikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan untuk mencapai kelangsunganproduktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;Menimbang, bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2019 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INTERNATIONAL MATARI ADVERTISING;
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk menindaklanjuti ada/tidaknya perpanjangankontrak USAID Grant Agreement Nomor 497019, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) sudah memintakonfirmasi kepada Kepala Biro Perencanaan dan KerjasamaLuar Negeri Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaandengan surat nomor : S7685/PJ.07/2014 tanggal 18 Desember2014 dan diperoleh jawaban bahwa tidak terdapat perpanjanganperiode kerjasama USAID Grant Agreement Nomor 497019hanya ditemukan amandemen terkait kenaikan alokasi hibah;3.6.2.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 15-01-2024 — Putus : 06-06-2024 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN PALU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal
Tanggal 6 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.RAFI AHMAD SUBAGDJA, S.H.
2.JUNAIDY, S.H., M.H.
Terdakwa:
SAMRUN
54 — 52
  • 5 (lima) meter kain baju corak batik warna hijau putih;
  • 1,5 (satu koma lima) meter kain rok warna hijau;
  • 5 (lima) pasang Baju PKK Motif baik warna hijau putih;
  • 5 (lima) pasang Rok berwarna hijau;
  • 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Bupati Sigi nomor 34 Tahun 2017 beserta lampiran tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2018.
  • 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Bupati Sigi Nomor 29 Tahun 2018 beserta lampiran tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2019.

    • Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Alias Achmad M. Taha, A.Ma.

    38. 1 (satu) buah buku agenda warna hitam merek agenda erica 707.

Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 26-09-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 07-02-2018
Putusan PN MANADO Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd
Tanggal 18 Januari 2018 — -Terdakwa HEROLD JEMS WOWOR
141 — 31
  • .110.601.600,00 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD DPPKAD untuk pembayaran Dana Desa 40% tahap I APBD tahun 2015 kepada Desa Sang Tombolang;2. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Sulut dengan nomor rekening 01.14.000136.1 atas nama Desa Sang Tombolang senilai Rp.28.200.000,00 tujuan unuk Pembayaran Dana Desa 40% Tahap I pada tanggal 08 September 2015 dan kwitansi nomor 89 tanggal 10 September 2015 senilai Rp.28.200.000,00 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD DPPKAD untuk pembayaran Alokasi
    Dikembalikan kepada Saudara Aang Wardiman, AK.CA 8.1 (satu) buah buku notulen rapat Kantor Kecamatan Sangkub;9. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Kecamatan Sangkub nomor : 54/C.01/SKB/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Sosialisasi Perbup ADD Alokasi Dana Desa (ADD);10. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 670/178/SETDAKAB/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Sosialisasi Perbup ADD;11. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 105/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
SRI KURNIAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 21
  • Bahwa Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirimdata hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori II Ke Kementerian PAN danRB melalui surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD/2013 tanggal 24Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II(T5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer KategoriIl yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T6).
    T6 : Surat Bupati Dompu Nomor: 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah TenagaHonorer Kategori Il. (sesuai dengan fotokopinya);7. T7 : Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori Il atas nama SriKurniawati. (Sesuai dengan fotokopinya);8. T8 : Pengumuman Nomor: 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober Putusan Nomor 105/G/2017/PTUN.MTR Halaman 349. T910 T1011 71112 T1213 =T1314 71415 7152013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer KategoriIl Pemerintah Kabupaten Dompu.
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 23-06-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 264/PID.B/2011/PN.AB
Tanggal 15 Maret 2012 — DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN;
53 — 18
  • karema polis yang pertama telahdisita oleh penyidik kejaksaan tinggi Maluku sehingga tidak diteruskan pembayaranpolis tersebut; Bahwa Terdakwa menanda tangani tanda terima dalam bentuk koektif ketika menerimadana asuransi dari bagian keuangan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara; Bahwa Terdakwa membayar polis asuransi hanya satu kali sejumlah Rp. 6.500.000,(enam juta lima ratus ribu rupiah) ; bahwa Terdakwa menjabat sejak tahum 1999 dan terdakwa bukan anggota pergantianwaktu ; bahwa Pada tahun 2002 ada alokasi
    JULIANA SAVSAVSUBUN ;Bahwa Terdakwa di ruangan bendahara kesekertariatan DPRD menerima dana asuransisecara sekaligus dan setelah menerima terdakwa menanda tangani daftar tanda terimadalam bentuk kolektif ; Bahwa pada saat penerimaan dana tersebut tidak dijelaskan bagaimana penggunaan danatersebut ; e Bahwa Terdakwa pakai untuk pemeriksaan kesehatan terdakwa dan tidak digunakan untuk halhal yang lain ;e Bahwa ada alokasi dana asuransi pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 4.370.000.000, (empat milyard
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-11-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1867 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — TATANG RIZANI, S.E. Bin IZATI;
147 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pengadaan Keramba Jaring Apung(KJA) pada kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan DinasKelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di PulauSibungkuk Kabupaten Belitung, dengan alokasi dana sebesarRp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi
    Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang / jasa;Pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pengadaan Keramba Jaring Apung(KJA) pada kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan DinasKelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di PulauSibungkuk Kabupaten Belitung, dengan alokasi dana sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 111/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
RUSMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 22
  • Bahwa sSelanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirimdata hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori Il Ke Kementerian PAN danRB melalui surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD/2013 tanggal 24Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II(T5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer KategoriIl yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T6).
    (Sesuai denganfotokopinya);Surat Bupati Dompu Nomor: 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah TenagaHonorer Kategori Il. (sesuai dengan fotokopinya);Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori Il atas namaRusmiati. (Sesuai dengan fotokopinya);Pengumuman Nomor: 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober2013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer KategoriIl Pemerintah Kabupaten Dompu.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 24/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : AKBAR, S.Tp, Bin M. SAID SALEH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AKBAR, S.Tp, Bin M. SAID SALEH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI PRAWIRO SETIONO, SH
Terbanding/Penuntut Umum : ANDI PRAWIRO SETIONO, SH
107 — 51
  • Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 23122015 yangdilampiri, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 29122015 yangdilampiri Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form PembayaranOperasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIBTa.20151 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Alokasi
    Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 23122015 yangdilampiri, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 29122015 yangdilampiri Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form PembayaranOperasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis KegiatanGBIB Ta.20151 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Alokasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-08-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1654 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 Agustus 2016 — Syafrudin Maita,S.H,M.H(T1),DK,Bayu Pawarto,S.T(T2)
78 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi penggunaan alattumbuk tersebut tidak dituangkan dalam Engineer's Estimate (EE) PT.Gratis Internusa perihal alokasi pembiayaannya (Bukti T.1), sehingga tidakmemperoleh porsi pembiayaan di dalam pelaksanaannya ;Bahwa oleh karena tidak dicantumkan besar anggaran dalam EE olehKonsultan Perencana, maka Pemohon Kasasi, semula Terdakwa II BayuPawarto, S.T. telah menghubungi Moh. Zein selaku Pengawas Lapangan,dan saksi Moh.
    Tetapi penggunaan alattumbuk tersebut tidak dituangkan dalam Engineer's Estimate (EE) PT.Grafis Internusa perihal alokasi pembiayaannya (Bukti T.1), sehingga tidakmemperoleh porsi pembiayaan di dalam pelaksanaannya ;Bahwa oleh karena tidak dicantumkan besar anggaran dalam EE olehKonsultan Perencana, maka Pemohon Kasasi, semula Terdakwa/Pembanding Bayu Pawarto, S.T. telah menghubungi Moh. Zein selakuPengawas Lapangan, dan saksi Moh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-09-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 819/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA
113 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentangPajak Penghasilan yaitu terkait biaya untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan yang secara langsung atau tidak langsungberkaitan dengan kegiatan usahanya di antaranya adalah biaya transportasi(charter kapal pengangkut) batu;bahwa berdasarkan penelitian pada Laporan Keuangan sebagai lampiranSPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 sebagai bagian yang tidakterpisahkan dengan SPT tahunan tersebut, alokasi
    Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008tentang Pajak Penghasilan yaitu terkait biaya untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yangsecara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatanusahanya di antaranya adalah biaya transportasi (charter kapalpengangkut) batu;bahwa berdasarkan penelitian, pada Laporan Keuangansebagai lampiran SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 sebagaibagian yang tidak terpisahkan dengan SPT Tahunan tersebut,alokasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 10-12-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1368/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.BARKAH DWI H., SH., MH.
2.SIGIT SUHARYANTO, SH.
3.Moh. Januar Ferdian, SH
Terdakwa:
BARMA HUDAYA
43 — 10
  • Ciater SubangJawa Barat, atau ditukar dengan tanah miliknya yang berlokasi di Ciatertersebut, tapi saksi tidak mau karena para ahli waris maunya dibayarkansaja, akhirnya pada tahun 2016 saksi melakukan pertemuan kembalidengah terdakwa di Kantor Pemasaran Telaga Bestari yang disaksikanoleh saksi Febrian Narizky selaku pihak PT Sinar Puspapersada, padawaktu itu terdakwa mengakui kesalahannya bahwa dirinya sudah pernahmendapatkan dana dari PT Sinar Puspapersada untuk pembayarantanah milik saksi, namun alokasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TECHNOPIA JAKARTA;
54 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam menentukan kembali jumlahpenghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapapendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasarfungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyaihubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;Bahwa aturan terkait yang menjadi rujukan Pemohon Peninjauankembali (semula Terbanding) adalah Keputusan Direktur JenderalPajak nomor Kep01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentangPedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yangmempunyai Hubungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-11-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1064 B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PANASONIC LIGHTING INDONESIA;
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam menentukan kembalijumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapapendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atauperan serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa danindikasi serta data lainnya;.