Volume bangunan akan ditambahkan diareal taman parkir III (belakang) ;Pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2015, jam 09.00Wib, Penggugat dapat surat dari staf Pariwisata surat No.556/855/2015 tanggal 4 Nopember 2015 Perihal PemberitahuanPembongkaran bangunan/kios sampai dengan tanggal 4Nopember 2015 jam 12.00 an. Ashadi;Hari itu juga warung didatangi beberapa orang Satpol PPdari Jam 12.00 s.d 15.00 memerintahkan warung supayaHalaman 21 dari 83 hal Putusan No. 073/G/2015/PTUN.Smg.dibongkar.

Bahwa Saksi menganialisa dengan metode FIRE ASSAY, dengan prosessebagai berikut : mulai dari menerima sample batuan kemudian dikeringkanmenggunakan oven dengan suhu 200 derajat celsius, lalu digiling sampalhalus dengan ukuran kehalusan 200 mesh, kemudian sample tersebutdiambil sekitar 50 gram lalu ditambahkan FLUK 150 gram kemudian diadukdan dibungkus dengan kertas selanjutnya dimasukan kedalam ovenpeleburan setelan mencair ditungkan kedalam cetakan besi selajutnya diambil BUTTON untuk di CUPEEL

1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalampasal 30 ayat(1) di pidana pejara paling lama 6(enam) tahun dan /ataudidenda paling banyak Rp 600.000.000(enam ratus juta rupiah)2) Bahwa setiap petugas perlidungan anak yang melanggar undangundang dan pasal tersebut maka ganjaran hukumannya ditambahkan sepertiga dari hukuman yang sudah ditetapkan olehnegara.Bahwa bukti TERGUGAT I/ kadis pemberdayaan perempuan danperlindungan anakHalaman 12 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN(PEMERINTAH

PDK/TDR tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas hubunganhukum antara Penggugat dengan obyek yang disengketakan, serta hubungan hukumantara faktafakta yang berkaitan dengan dasar hukum (bisa ditambahkan asal usulatas tanah yang disengketakan itu sampai dengan penggugat mendapatkan hakatasnya). Contoh : Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984.

dipersidangan, baik itu berdasarkan buktibuktisurat yang diajukan para pihak di depan persidangan, keterangan saksisaksidan pemeriksaan setempat di dalam amar putusannya , baik di dalamkonpensi maupun di dalam rekonpensi, oleh karenanya pertimbangan manadiambil alin serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiridalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun supaya lebih tepatdan benar dengan terperinci maksud dan tujuan putusan tersebut, karenanyaterhadap Gugatan Rekonpensi perlu. ditambahkan

Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakimsecara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep dan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kota Mamuju, Propinsi SulawesiBarat, untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya, selanjutnya akan ditambahkan

untuk memperbaiki diri sehinggadapat kembali ke kehidupan masyarakat serta tidak lagi membahayakanlingkungan masyarakat dikemudian hari, maka dalam hal ini Hakim berpendapatpidana yang tepat dijatunkan terhadap para Anak berupa penjatuhan pidanabersyarat;Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik bagipara Anak, maka kepada para Anak perlu diterapkan pidana percobaansebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab UndangUndang HukumPidana dengan ditambahkan

YUDI Bin HAZAIRIN untuk ditambahkan uanggadai mobil tersebut sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) sehingga menjadi genap Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah),kemudian saksi korban YUDI KSATRIA Als. YUDI Bin HAZAIRIN punmenyanggupinya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sertajuga kembali ada dibuatkan kwitansi tanda terima gadai mobil tersebuttertanggal 21 Juli 2014 dengan disaksikan oleh saksi ALIYANTO, saksikorban YUDI KSATRIA Als.

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut amar di atas putusan PHI a quoharus ditambahkan dengan menghukum Tergugat membayar upah proseskepada kedua Tergugat masingmasing dengan perhitungan 6 xRp1.257.000,00 = Rp7.542.000,00;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 36/G/2013/PHI.Sby., tanggal 2 September 2013 dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan

harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yangdidakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Komulatif, makaselain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidanadenda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini,dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhnkanatas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakankepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Komulatif, maka selaindikenakan pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga dikenakan pidana dendayang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, danuntuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatunkan atasdiri Para Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika bagi Para Terdakwa dapat ditambahkan

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yangdidakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Komulatif, makaselain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidanadenda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini,dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkanatas diri Para Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yangdidakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Komulatif,maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga dikenakanpidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam AmarPutusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana dendayang dijatuhnkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan

Desember 2019 terdaftar atas namaTergugat nomor rekening 7 periode pinjaman 12/12/2019sampai dengan 12/12/2023 nilai pokok pinjaman sebesar Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah) dengan bunga/tahun sebesar 7% adapun tagihan yangsudah berjalan 14 bulan lamanya dengan sisa pokok sebesar Rp.72.916.658 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu enamratus lima puluh delapan rupiah) dan angsuran pokok perbulan sebesarRp2.083.334,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empatrupiah) ditambahkan

kredit No.tanggal 12 Desember 2019 terdaftar atas nama Tergugat nomor rekeningwon nne nena nnn nnn nne == periode pinjaman 12/12/2019 sampai dengan 12/12/2023nilai pokok pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dengan bunga/tahun sebesar 7% sisa pokok sebesar Rp72.916.658,00(tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus limapuluh delapan rupiah) dan atau angsuran pokok perbulan sebesarRp2.083.334,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluhempat rupiah) ditambahkan

Desember 2019 terdaftar atas nama Tergugatnomor rekening periode pinjaman 12/12/2019 sampai dengan12/12/2023 nilai pokok pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)dengan bunga/tahun sebesar 7% adapun tagihan yang sudah berjalan 14 bulanlamanya dengan sisa pokok sebesar Rp. 72.916.658 (tujuh puluh dua jutasembilan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) danangsuran pokok perbulan sebesar Rp2.083.334,00 (dua juta delapan puluh tigaribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) ditambahkan

, standardpelayanan minimal, karena dalam RKA Perubahan SKPD Sekretariat DPRD tahun2011 yang diajukan terdapat juga penambahan anggaran terhadap HonoriumPimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Jayapura pada kegiatan pembahasanRancangan Peraturan Daerah, kegiatan hering/dialog dan kordinasi denganpejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat,kegiatan rapatrapat Alatkelengkapan Dewan dan kegiatan rapatrapat paripurna sebesar Rp.1.626.000.000,yang semestinya tidak diperbolehkan untuk dianggarkan atau ditambahkan

Hearing / dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokohmasyarakat, kegiatan rapatrapat alat kelengkapan Dewan dan kegiatan RapatrapatParipurna yang dilakukan oleh terdakwa Ted Yones Mokay selaku Sekretarias DPRDKabupaten Jayapura diketahui bahwa pencairan yang dilakukan oleh terdakwa TedYones Mokay telah melebihi pagu anggaran honorium Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Jayapura, baik dari sisa anggaran pada DPA Induk Sekretariat DPRD tahun2011 sebesar Rp.986.000.000. maupun yang ditambahkan

, standard pelayanan minimal, karena dalam RKAPerubahan SKPD Sekretariat DPRD tahun 2011 yang diajukan terdapat jugapenambahan anggaran terhadap Honorium Pimpinan dan Anggota DPRD kabupatenJayapura pada kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatanhering/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan TokohMasyarakat,kegiatan rapatrapat Alat kelengkapan Dewan dan kegiatan rapatrapatparipurna sebesar Rp.1.626.000.000, yang semestinya tidak diperbolehkan untukdianggarkan atau ditambahkan

Kemudian untuk nasabah yang rumahnya jauh seperti halnyanasabah yang ditangani Sdr RUDY PURBIYANTO (Wilayah Magetan)untuk pelayanan kepada nasabah maka pihak managemen PT BPRSAPADHANA Kantor Pusat Madiun mempunyai kebijakan bahwasetelah Direksi menyetujui pencairan kredit maka untuk semuaadministrasi (dokumen perjanjian kredit, kwitansi) termasuk uangpencairan akan dibawa Account Officer (AO) ke rumah nasabahsehingga semua tandatangan termasuk perjanjian kredit dilakukandirumah nasabah.Dapat ditambahkan

halnyanasabah yang ditangani Sdr RUDY PURBIYANTO (WilayahMagetan) untuk pelayanan kepada nasabah maka pihakmanagemen PT BPR SAPADHANA Kantor Pusat Madiunmempunyai kebijakan bahwa setelah Direksi menyetujui pencairankredit maka untuk semua administrasi (dokumen perjanjian kredit,kwitansi) termasuk uang pencairan akan dibawa Account Officer(AO) ke rumah nasabah sehingga semua tandatangan termasukperjanjian kredit dilakukan dirumah nasabah.Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN MijyDapat ditambahkan

Kemudian untuk nasabah yang rumahnya jauh seperti halnya nasabahyang ditangani Sdr RUDY PURBIYANTO (Wilayah Magetan) untukpelayanan kepada nasabah maka pihak managemen PT BPRSAPADHANA Kantor Pusat Madiun mempunyai kebijakan bahwasetelah Direksi menyetujul pencairan kredit maka untuk semuaadministrasi (dokumen perjanjian kredit, kwitansi) termasuk uangpencairan akan dibawa Account Officer (AO) ke rumah nasabahsehingga semua tandatangan termasuk perjanjian kredit dilakukandirumah nasabah.Dapat ditambahkan

menambahkan pulajumlah nominal usulan dalam proposal tersebut dengan cara terdakwamenerima proposal 6 (enam) kelompok tersebut dari masingmasing ketuakelompok kemudian terdakwa menyisipkan/menambahkan namanamaorang yang tidak mengajukan permohonan SPP perguliran dan bukanmerupakan anggota kelompok dalam daftar kelompok, kemudian untukmelengkapi formulirformulir permohonan terdakwa telah membubuhkantanda tangan yang seolaholah tanda tangan tersebut adalah tanda tangandari namanama yang disisipkan/ ditambahkan

danmenambahkan pula jumlah nominal usulan dalam proposal tersebutdengan cara terdakwa menerima proposal 6 (enam) kelompok tersebutdari masingmasing ketua kelompok kemudian terdakwa menyisipkan/menambahkan namanama orang yang tidak mengajukan permohonanSPP perguliran dan bukan merupakan anggota kelompok dalam daftarkelompok, kemudian untuk melengkapi formulirformulir permohonanterdakwa telah membubuhkan tanda tangan yang seolaholah tandatangan tersebut adalah tanda tangan dari namanama yang disisipkan/ditambahkan

Susi) yang datang kerumah saksimelakukan pengecekan/verifikasi tentang kebenaran kelompok nya dansaat anggota kelompok saksi sebanyak 14 (Empat belas) orang datangdan dilakukan verifikasi, sedangkan yang namanya di tambahkansepengetahuan saksi tersebut tidak hadir dan saksi juga mengatakankepada saksi Susi bahwa namanama yang ditambahkan dalam proposalbukan anggota kelompok nya dan tanggungan saksi ERNAWATI,mendengar keterangan saya tim Verifikasi (saksi SUSY) diam saja.Bahwa yang tidak merupakan

Realisasi pencairan 7 kelompok pinjaman SPP yang tidak dibuatoleh kelompok adalah sebesar Rp 476.500.000,00 terdiri dariKelompok : Tahlil (Rp 80.000.000,00), Yasinan Il (Rp60.000.000,00), Kenanga (Rp 60.000.000,00), Anyelir & Il (Rp85.000.000,00), Dahlia II (Rp 55.000.000,00), Muslimat & Il (Rp61.500.000,00) dan Arisan RT % & Anggrek % (Rp 75.000.000,00).2) Terdapat 6 (enam) Kelompok SPP yang proposalpinjamannya dibuat oleh Ketua Kelompok namunjumlah anggotanya ditambahkan oleh Sekretaris UPKdan

Proposal pinjaman SPP dibuat oleh Ketua Kelompok, namundalam proses selanjutnya ditambahkan sejumlah namaanggota kelompok oleh Sekretaris UPK (terdakwa) dan sdr.112Rukati (pengelola kelompok) sehingga nilai proposal menjadilebih besar dari yang diajukan awal oleh kelompok.b. Nama 6 kelompok tersebutadalah : Kenanga , Kenanga Il,Yasinan 3/4, Arisan RT 3/3, Arisan Il RT 3/3 dan Katering.c. Setelah dana pinjaman cair, kelebihan uang pinjaman tersebutdipakai oleh Sdr. Heny Nur Cahyanti dan Sdr.

yang adil, sehingga terdakwa dinyatakan bersalahmelakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi secara bersamasama yangdiukur oleh Majelis hakim Tipikor pada tingkat pertama sesuai dengan kadarperbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dan fakta persidangan sertabuktibukti hukum yang Nampak dan nyata dalam persidangan sehinggahal 26 dari hal 47Pts.No.04/Pid.SusTPK/2014/PTTTEkebenaran materiil benarbenar ada, yang pada akhirnya Majelis Hakimmenghukum terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan ditambahkan

Akantetapi apabila terjadi multi penafsiran terkait dengan fakta persidangan yangsedemikian drastisnya dari Jaksa Penuntut Umum dengan putusan 2 tahun 6bulan penjara ditambahkan subsidair 6 bulan penjara yang telah diputuskan olehMajelis Hakim, terlebih dalam hal ini putusan tersebut sudah sangat memiliki rasakeadilan masyarakat hal ini di karenakan fakta yang sebenarnya adalah terdakwatelah menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabuntuk dikerjakan dan diselesaikan yang walaupun

Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1/Klapanunggal.DIPERBAIKI DAN DITAMBAHKAN SERTA DIBACA SEBAGAI BERIKUTBahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugattersebut, Penggugat khawatir Tergugat memindahkan tangankan/memperual belikan kepada pihjak lain dan atau menjadikan jaminankepada pihak lain, dengan ini Penggugat mohon kepada PengadilanNegeri Cibinong untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap benda tidakbergerak milik Tergugat yakni :1.

sita jaminan terhadap asetaset sebagaimanadalam gugatan yang semula tertulis dan berbunyi sebagaimana berikut : Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta benda tidakbergerak milik Tergugat tersebut,Penggugat khawatir Tergugatmemindah kan tangankan/memperual belikan kepada pihak lain danatau menjadikan jaminan kepada pihak lain, dengan ini Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk meletakkan SitaJaminan terhadap benda tidak bergerak milik Tergugat yakni :DIPERBAIKI DAN DITAMBAHKAN

Bahwa uraian sita jaminan dalam posita angka38 bertentangan atau tidak sejalan denganpetitum dalam pokok perkara angka 2, dimanadalam petitum pokok perkara ditambahkan sitajaminan yang tidak terdapat dalam uraian posita.Padahal posita dan petitum harus salingmendukung.Uraian tersebut cukup membuktikan bahwa gugatanPENGGUGAT adalah gugatan kabur (obscuur libel)sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklard).2.

Bahwa dalil PENGGUGAT mengenai Sita Jaminan padaangka 38 haruslah ditolak, atas dasar sebagai berikut: Bahwa Objek sita jaminan berupa SHM No. 338, SHM No.38, SHM No. 112, SHM No. 113, SHM No. 129, SHMNo. 4006, SHM No. 1630, SHM No. 1631, SHM No.1632, seluruhnya tercatat atas nama KANIA RIZKIbukan atas nama Oenny Jauwhannes dan atau OennyJauwhannes d/d Jauw To Oen.Bahwa uraian sita jaminan dalam posita angka 38bertentangan atau tidak sejalan dengan petitum angka 2,dimana dalam petitum pokok perkara ditambahkan