Ditemukan 58755 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 01-01-2019
Putusan PA KAJEN Nomor 1607/Pdt.G/2018/PA.Kjn Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 7
13 — 7
setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai dan tidak dibantah oleh pihak lawan serta ada relevansinyadengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai,buktibukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakimakan
Register : 18-09-2011 — Putus : 28-12-2006 — Upload : 19-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 405/PID.B/2006/PN.SKA Tanggal 28 Desember 2006 — WINARNO alias SIWIN
36 — 5
36 — 5
tentang Psikotropikaatau. dalam dakwaan kedua didakwa melakukan perbuatan pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam pasal 62Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentangPsikotropika atau dalam dakwaan ketiga didakwa melakukanperbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanapenjara dalam pasal 65 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengandakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakimakan
Register : 12-03-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PA Kuala Kurun Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Kkn Tanggal 9 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
80 — 41
80 — 41
Terhadap bukti bukti tersebut, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa (P.1), (P.2) dan (P.3),merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, knusus dibuat sebagai alatbukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevandengan dalil permohonan para Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.
Register : 02-09-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PA KISARAN Nomor 1734/Pdt.G/2021/PA.Kis Tanggal 15 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 42
42 — 42
Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dankarenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini(persona standi in judicio);Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang. saksi,sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telahmemenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175R.Bg
Register : 02-12-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.MS Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 25
90 — 25
Termohon pindah ke Kelurahan XXX, Kecamatan XXX,Kabupaten Tanjung Jabung Timur;> Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;> Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena sejakempat bulan yang lalu Termohon tidak lagi tinggal bersama lagi denganPemohon karena Termohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Termohon sampai sekarang;> Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakimakan
Register : 07-06-2011 — Putus : 21-06-2011 — Upload : 26-11-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 240/Pdt.G/2011/PA Wsp Tanggal 21 Juni 2011 — penggugat
19 — 11
19 — 11
gugur haknya Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu,ketidakhadiran tergugat secara formal dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugatyang oleh karenanya penggugat seharusnya sudah tidak dibebani pembuktian, akan tetapikarena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindariterjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking ), maka kepada penggugattetap dibebani pembuktian.Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majlis hakimakan
Register : 17-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 0775/Pdt.G/2015/PA.Sidrap Tanggal 26 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 12
14 — 12
harusdinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksaserta diputus tanpa hadirnyaTergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo.Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugattelah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk berceraidengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasanPenggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebin dahulu Majelis Hakimakan
Register : 05-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Tgm Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
11 — 7
mawaddah danrahmah,Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuahperkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketikasebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanyaakan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antarasuami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimakan
Register : 03-03-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PA Martapura Sumsel Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Mpr Tanggal 17 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 7
12 — 7
Bahwa permohonan dispensasi nikah ini diajukan dengan alasankekhawatiran Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon dan calonsuaminya itu akan lebih terjerumus ke dalam hubungan yang dilarangdalam agama, sehingga harus segera dinikahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebutkaitannya dengan petitum dalam Permohonan Pemohon, maka Hakimakan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkapfakta usia anak Para Pemohon yang masih
Register : 23-02-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PA ARGAMAKMUR Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA AGM Tanggal 16 Maret 2015 — Penggugat Vs Tergugat
14 — 10
14 — 10
Terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakimakan menilainya sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti Ptersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik,sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memilikinilai Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena ituharus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telahterikat dalam
Register : 03-01-2017 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Sidrap Tanggal 24 Januari 2017 — Penggugat Melawan Tergugat
12 — 6
12 — 6
harusdinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksaserta diputus tanpa hadirnyaTergugat ( Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo.Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugattelah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk berceraidengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasanPenggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakimakan
Register : 15-12-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0955/Pdt.G/2016/PA.Tgm Tanggal 30 Januari 2017 — Penggugat dan Tergugat
14 — 5
14 — 5
mawaddah dan rahmah;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuahperkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketikasebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanyaakan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antarasuami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimakan
Putus : 29-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 315/Pid.B/2017/PN Jkt.Tim. Tanggal 29 Mei 2017 — ADE SETIAWAN S
48 — 3
48 — 3
terdakwa jadi panik dan larisekenjang kenjangnya, namun terdakwa dapat dikejar oleh saksi korbandan akhirnya dapat ditangkap..Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:2 (dua) unit handphone masing masing merk Lenovo dan Smarrend.dan barangbukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum danbarang bukti tersebuttelah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakanuntuk pembuktian perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakimakan
Register : 11-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 56/Pdt.G.S/2019/PN SNG Tanggal 20 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Pamanukan Unit Bojongkeding
Tergugat:
1.Warjono
2.IDA ROSDIANA
29 — 3
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Pamanukan Unit Bojongkeding
Tergugat:
1.Warjono
2.IDA ROSDIANA
29 — 3
laporankunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/Surat peringatan kepada Para Tergugat; Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebutmengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktivaHalaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.G.S/2019/PN Sngproduktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesarRp. 79.620.320, (tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu tigaratus dua puluh rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya hakimakan
Register : 24-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Gns Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ELIS MAYATI, SH.
Terdakwa:
SYAMSUDIN BIN MUSTOFA
31 — 43
ELIS MAYATI, SH.
Terdakwa:
SYAMSUDIN BIN MUSTOFA
31 — 43
Penyalah Guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1 Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidakmemberikan defenisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuanperundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalahSubjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan
tindakan hukum berupa rehabilitasi sebagai penggantipidana penjara bagi Terdakwa, lebih lanjut berdasarkan hasil asesmen yangdilakukan pada Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam kategori korbanpenyalahgunaan narkotika dalam taraf coba pakai, lebih lanjutmemperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 danSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang PenempatanPenyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakimakan
Register : 09-02-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN KLATEN Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Kln Tanggal 12 Oktober 2016 — Jafar Rodhi
Vs
1.Bank Tamara Cab. Solo, DKK
68 — 22
68 — 22
Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan kapanterjadinyapelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa dimaksud;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 bahwa gugatanPenggugat Kurang Pithak (plurium litis consortium), oleh karena tidakmemasukkan/menarik Kementerian Keuangan Republik Indonesia (in casuBPPN) sebagai Pihak Tergugat dalam gugatan a quo, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secaracermat dan seksama, Majelis Hakim berpendapat
Kin.buktibukti yang hanya dapat diperoleh setelah adanya suatu prosespembuktian, sehingga dapat diketahui secara pasti jawaban ataspertanyaanpertanyaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari dalilkeberatankeberatan tersebut, perlu pembuktian lebih lanjut dan sesuaidengan Pasal 136 HIR maka Eksepsi poin 1 tersebut adalah tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 dan 3, Majelis Hakimakan
Register : 20-02-2014 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 20-02-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor Nomor. 16 /Pid.Sus/2013/PN.TJG Tanggal 17 April 2013 —
39 — 10
39 — 10
memberikan keterangannya di persidangane Terdakwa sebelumnya adalah DPO dalam perkara INDRA MULIOSA alias ARNOLD;Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;31e = Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;e Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim akanmenetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakimakan
menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis Hakimakan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa;Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, UURI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan UndangUndang yang bersangkutan :MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ALIAS ADING BIN AMJAD telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana PERMUFAKATANJAHAT MENJUAL NARKOTIKA
Register : 12-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PA PARIGI Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Prgi Tanggal 4 April 2016 — Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi VS Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
14 — 12
14 — 12
Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubunganhukum sebagai suami istri; kKedua, adanya perselisihan dan pertengkaran;ketiga, perselisinan dan pertengkaran itu bersifat terusmenerus; keempat, tidakada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakimakan mempertimbangkan terlebih dahulu unsurunsur tersebut satu
permasalahan gugatan rekonvensi ini diselesaikan secarakekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka (1)mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan rekonvensiPenggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan oleh karena petitum tersebutsangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat Rekonvensi lainnya, makapertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitumPenggugat Rekonvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakimakan
Register : 25-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm. Tanggal 27 Nopember 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
23 — 8
23 — 8
sejumlah RpHal. 23 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.500.000, (lima ratus riburupiah);e Bahwa tergugat sanggupmemberikan nafkah iddahkepada penggugat untukselama 3 bulan sejumlah Rp750.000, (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);e Bahwa tergugat mampu untukmemberikan nafkah kepadaanak penggugat dan tergugatbernama ANAK KANDUNG PDAN T, minimal sejumlah Rp500.000, (lima ratus riburupiah) setiap bulan hinggaanak tersebut dewasa ataumandiri;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, majelis hakimakan
kepada bekas istrinya baikberupa uang atau benda, dan mutah itu wajib diberikan oleh bekas suamidengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula denganapa diisyaratkan dalam AlQur'an Surah AlBagarah 241 yang artinya danbagi wanitawanita yang ditalak oleh suami hendaklah diberikan mut'ahdengan cara yang baik, merupakan suatu kewajiban bagi orangorang yangbertaqwa", karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karenapermohonan cerai ini merupakan inisiatif dari pemohon maka majelis hakimakan
Register : 25-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 44-K/PM.III-19/AD/II/2021 Tanggal 18 Maret 2021 — Oditur:
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
Fatahudin Mayor
149 — 100
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
Fatahudin Mayor
149 — 100
Bahwa mengenai terbuktinya unsurunsur tindakpidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakimakan menguraikan dan membuktikan sendiri terhadapUnsurunsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan olehOditur Militer dalam putusan ini.2.
Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentangpenjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspeksecara obyektif maupun Subyektif yang meliputi perbuatanTindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta halhalyang meringankan dan halhal yang memberatkanpidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapibeberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukumdalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatsebagai