Desa, serta ketentuan Pasal 6 angka (1) huruf cPeraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 tahun 2006 TentangOrganisasi Pemerintahan Desa, yaitu masuk dalam kategori diberhentikan ; Menimbang, bahwa berdasarkan~ alasanalasan diberhentikannyaPenggugat sebagai Kepala Desa oleh Tergugat tersebut, menurut Hemat MajelisHakim adalah karena Penggugat sebagai Kepala Desa melakukan pelanggarandalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban dan larangan sebagai KepalaDesa, maka proses pemberhentian tersebut haruslan

Bahwa demikian pula tentang tuntutan membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp. 1.000.000, untuk setiap harinya haruslan dikesampingkan karenatidak berdasar.13. Bahwa dalil Penggugat yang meminta agar putusan dapat dijalankan terlebihdahulu haruslah dikesampingkan karena tidak memenuhi persyaratan yangditentukan menurut UndangUndang serta tidak didukung dengan alatalat bukti.14.

Doktermaka hal tersebut dapat menimbulkan bahaya bagimanusia, masyarakat termasuk di dalamnya PrajuritTNI sehingga pemerintah RI tidak hentihentinyabersamasama masyarakat menyatakan perangterhadap kejahatan penyalahgunaan Narkoba.Bahwa faktafakta hukum dipersidangan terungkapTerdakwa menggunakan Narkotika gol , padahalUndangundang mengatur Narkotika Gol dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan, karena Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuandan teknologi, itupun haruslan

Midi, Kaiman Bin H.Toman, Tolip Bin Diran, Husin Bin Poan, Hendra Rahardja dan SriWasihastuti haruslan ditarik sebagai Para Pihak didalam Perkara ini,sehingga jelas gugatan dari Penggugat adalah Kurang Pihak/ TidakLengkap, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak, atau tidak dapatditerima;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.437/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1973, dan No.1078K/SIP/1972tanggal 11 November 1975, dan No.1669K/SIP/1971 tanggal 29Halaman 11 dari 54 halaman

Putusan Nomor 60 P/HUM/2018seyogyanya haruslan merujuk atau mempedomani padapertimbangan dari pembentukan undangundangnya sendiri, yaitu:pahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapatmemenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkanmartabat menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera,adil dan makmur:pahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, Negaramengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruhrakyat Indonesia;(Vide Kondiseran Menimbang huruf a

. , haruslan ditolak oleh karena Tergugat tidak pernah beritikadtidak baik tetapi Tergugat telah sungguhsungguh mempergunakan danadari Penggugat sebagaimana tujuan utama yaitu untuk melaksanakanusaha/bisnis Jual Beli Batu palu dan terbutik sudah 2 (dua) kali Tergugatmendapat keuntungan yang sudah dibayar kepada Penggugat, olehkarena Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa,Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT SMRmengadili dan memutuskan perkara a quo menolak Sita Jaminan terhadapharta

sudan selayaknyamenurut hukum untuk ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi kedua dari Para Tergugat terkait Obscuur libelsdimana Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai perbuatan apayang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh setiap Tergugatkepada Penggugat, soal apa yang melawan, melawan hukum apa, pasalberapa, ayat dan unsurunsur apa yang dilawan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa yang terpenting pula dalam memformulasikangugatan haruslan

Original,Bahwa Ciptaan itu haruslan sesuatu yang original. BahwaOriginal adalah bukan sesuatu yang asli (genuine), yang berarti belumpernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur pengaruh karyakaryalainnya.Bahwa Seni Motif Batik Hijau yang telah diciptakan pada dan telahdiumumkan pada tahun 2011, adalah suatu Ciptaan yang telah Fixed, Formdan Original Dari Penggugat.

orang lain agar menyerahkan sesuatu barang) Dalamhal perbuatan menyerahkan ini bukan hanya penting untukmenentukan apakah tindak pidana penipuan itu telah selesai atautidak juga penting dalam hal menentukan tempat terjadinya tindakpidana.Sebagaimana dijelaskan bahwa perbuatan menyerahkan sesuatubenda itu harus merupakan akibat langsung dari pada daya upayaorang lain yang telah menggerakan dirinya atau dengan perkataan lainbahwa antara daya upaya yang digunakan oleh orang lain denganakibatnya itu haruslan

Unsur Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya atau Ssupaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,Menimbang, bahwa perbuatan menyerahkan sesuatu benda itu harusmerupakan akibat langsung dari pada daya upaya orang lain yang telahmenggerakan dirinya atau dengan perkataan lain bahwa antara daya upayayang digunakan oleh orang lain dengan akibatnya itu haruslan ada hubungankausal (P.A.F.

Nomor 270 K/Pdt/2016Perlu ditegaskan disini, bahwa tidak terdapat pihak Turut Tergugat VI,Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VII karenanya permintaanPenggugat didalam petitumnya pada angka 23 adalah tidak terang dantidak pasti sebab siapa yang dimaksud Penggugat sebagai pihak TurutTergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VII tidak adadidalam perkara ini karenanya demi hukum haruslan gugatanPenggugat tidak dapat diterima;b.

Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal03 Pebruari 2015 Nomor 470/PDT/2014/PT.Sby., juncto Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Gs., diterima pada tanggal 18 Mei 2015, kemudian Para PemohonKasasi mengajukan permohonan kasasinya pada tanggal 25 Mei 2015,yang diikuti dengan pengajuan Memori Kasasinya pada tanggal 3 Juni 2015,dengan demikian permohonan kasasi maupun memori kasasi diajukan telahsesuai dengan tatacara dan tenggang waktu yang telah ditentukan olehUndangUndang karenanya menurut hukum haruslan

Dengan demikianGugatan para Penggugat ini haruslan dinyatakan tidak dapat diterima(Niet On Vankelijk Verklaaard) dan atau di tolak, (vide.

obscuur libel) mengenai objeksengketanya, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukumdan harus dikabulkan;Halaman 108 dari 111 Halaman Putusan 38/Pdt.G/2019/PN.CbiDALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenaigugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dikabulkan, maka Majelis Hakimberpendapat terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat, oleh karena itugugatan Penggugat haruslan

Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi yang memintanafkah Madya, nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap TergugatRekonpensi haruslan DITOLAK dan tidak berdasar. Selama TergugatRekonpensi bekerja di luar negeri, Penggugat Rekonpensi selalumendapatkan nafkah yang sangat layak. Bahkan selama bekerja di luarnegeri, Tergugat Rekonpensi justru lebin banya porsinya memberikan uangkepada Penggugat Rekonpensi daripada ke orang tua TergugatRekonpensi.

Bahwa dengandemikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakanditolak demi hukum;Bahwa apa yang didalilkkan penggugat dalam gugatan pada angka 14 dan 16,adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, yang menyatakanA eeteeeeeseees Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum....... berdasarkanbunyi Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu tuntutan gantirugi akibat PerbuatanMelawan Hukum (Onrechtmatigedaad), haruslan memenuhi unsurunsur sebagaiberikut (Setiawan: PokokPokok Hukum

Bahwa gugatan Penggugat mencampur adukkan antara gugatanPerbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara.Bahwa dilihat dari pokok gugatan Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum, namun sebagaimana disebutkan pada eksepsi angka1, petitum gugatan Penggugat memuat juga perbuatan yang dilakukanoleh pejabat tata usaha negara;Bahwa suatu gugatan agar memenuhi syarat formil, maka suratgugatan tersebut haruslan memuat dalil yang terang dan jelas atautegas (duidelijke), Posita gugatan harus menjelaskan

rumah dengan membawa baju ganti; Pemohon tidakmemberikan nafkah lahir batin kepada Termoho; Pemohon mengurangi nafkahkepada Termohon; Pemohon menajalin hubungan dengan perempuan yangbernama WIL atau Mamanya Lesya; dan adanya kekerasan dari Pemohonkepada termohon yang mengakibatkan pemohon dilaporkan ke Polsek MoramoUtara; serta sikap Pemohon yang merusak barang, pintu rumah denganmemakai parang;Menimbang, bahwa karena dalildalil permohonan Pemohon tersebuttelah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon haruslan

Unsur beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut;Menimbang, bahwa suatu perbuatan berlanjut haruslan memenuhisyaratsyarat sebagai berikut: Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan; Perbuatanperbuatan tersebut harus sama atau Sama macamnya; Waktu antaranya perbuatan tersebut tidak boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta

, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar, atau menyerahkan;Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapatadanya sub unsur yaitu Suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atausubyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapatterwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untukdijual haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanyapihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual begitupun dalam*membeli masingmasing haruslan

Arief dalambukunya Teoriteori Kebijakan Pidana menjelaskan bahwapengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapayang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yangdapat dipertangggungjawabkan.Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan olehOditur Militer haruslan memenuhi kriteria sebagai subjekhukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuanuntuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 34K/PM.I05/AU/VII/2021Bahwa berdasarkan keterangan para

Kabupaten Garut Provinsi Jawa barat, atas namaPenggugat.Bahwa selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Posita GugatanPenggugat di angka 4 sebagai berikut:"Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I, diikat denganHak Tanggungan Peringkat I, berdasarkan sertifikat Hak TanggunganNo. 329/2013 tertanggal 21/03/2013.Bahwa selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Posita GugatanPenggugat di angka 44 sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan dalam perkara ini, maka turuttergugat II haruslan

Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;ATAUKETIGA:Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagiamana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan