Tmkpengertian dan keterbukaan didalam membina rumah tangga yangdikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, olehsebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapanberumah tangga dengan tentram dan damai, maka Penggugatberketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir darisemua pilihan yang ada;8.

Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada salingpengertian dan keterbukaan didalam membina rumah tangga yangdikarenakan Tergugat kurang terbuka dalam hal pendapatan sehinggaTergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, oleh sebab ituPenggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;6.

Penggugat selama ini sebagai istri kurang bisa menghargai Tergugat (suami ) dalam hal kepatuhan, kejujuran, keterbukaan dan sebagainya.2. Penggugat ( Istri ) telah melakukan perselingkuhan dengan tetanggadepan rumah bernama Kaisar.3. Penggugat (Istri ) sering melakukan Chating melalui Whatsaapdengan saudara xxx dan orang lain.4. Penggugat ( Istri ) pernah meminjamkan uang kepada saudaraxxxtetangga depan rumah.tanpa izin dan di ketahui tergugat (Suami)5.

Mediator tertanggal 6 Oktober 2016;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dansekaligus dijadikan sebagai alasan permohonan cerai talak adalah dikarenakanrumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohontidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Ia terlaluberani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membinarumah tangga yang baik; dan Termohon tidak ada keterbukaan

pengertian, dan salingpercaya satu sama lain dan masingmasing sudah tidak lagi menjalankankewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baikantara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalammembina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;Bahwa perilaku Tergugat Tergugat jarang memberikan nafkah kepadaPenggugat, dan Tergugat juga sering berucap dan bersikap kasar kepadaPenggugat, tidak sejalan dengan tanggung jawabnya sebagai kepalakeluarga dan prinsip keterbukaan

pada saat ini telahdikaruniai 1 (satu) orang anak ;Bahwa rumah tangga antara Pen ar dengan Terqugat seriula harmonis,namun sejak bulan April 2016 mulal goyah, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang ferus menerus aan sulit untuk didamaikan sehinggakeadaan tersebut memuncak pada bulan Juni 2016 dan sampai saat initelah pisah kurang lebih selama 2 bulan;Bahwa sebab terjadinya perselisinan dan pertengkaran tersebutdikaranakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling pengertiandan keterbukaan

Bahwa dari keadaan tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah lagimenghargai dan mempercayai Penggugat sebagai isteri.dinadapanHal. 3 dari .19 halaman Putusan No. 514 /Pdt.G/2013/PA.Kis.Tergugat,sikap dan setiap tindakan Penggugat selalu dianggap tidakpernah benar,semenjak itu Tergugat juga semakin tertutup kepadaPenggugat,tidak pernah berbagi dan selalu menutupi keadaan yangsebenarnya/berbohong,padahal sebenarnya antara Penggugat denganTergugat adalah jiwa yang satu,harus ada keterbukaan dan kebersamaandalam

Bahwa disamping itu Tergugat tidak ada keterbukaan dalammenjalani kehidupan rumah tangga dan tidak terjalin komunikasi yangbaik antara Penggugat dan Tergugat;6. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, Penggugatmencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga denganTergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugattidak pernah berubah;7.

Termohon tidak jujur dan tidak berizin dalammenggunakan uang gaji Pemohon, padahal sebelumnya Pemohontelah mempercayakan Termohon memegang ATM Pemohon;3x2: Termohon sering tidak berterus terang dan tidak punyasikap keterbukaan terhadap Pemohon, seperti Termohon tanpa izinikut arisan, Termohon tanpa izin membelli itik dan malah memeliharaitik tersebut di rumah orang tua Termohon bukan untuk memeliharabersama;3.3.

Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir batin yang meupakanperwujudan dari rasa cinta kasih sayang antara keduanya dalamhubungan yang erat dan harmonis, saling menghargai danmenghormati, saling keterbukaan demi menciptakan kedamaian,ketenangan, ketenteraman dan kesejahteraan;2.

Padahal sebenarnya antara Penggugat denganTergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dankebersamaan dalam mengurus rumah tangga, termasuk mengurusanak.6.Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakdapat dipertahankan lagi karena seharihari diwarnai perselisihan dankesalahpahaman. Antara Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkanpada hubungan baik (mu'asyarah bi al ma'ruf).7.

Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan Tergugat tidak ada saling pengertian, keterbukaan danKetidakcocokan dengan Penggugat, Terutama Masalah Ekonomi,Dimana Tergugat Kurang Memberikan Nafkah Wajib Secara PenuhKepada Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaantersebut ;6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskanrumah tangga dengan Tergugat;Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 0109/Pdt.G/2017/PA.TmK.7.

Asas Keterbukaan, Asas yang melayani masyarakat untukmendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujurdan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahandengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasipribadi, golongan, dan rahasia Negara, oleh karena Tergugattidak memberikan informasi yang benar dan terbuka kepadaPenggugat berkenaan dengan penerbitan sertipikat penggantikepada penggugat dan ahli waris pemegang hak, sehinggamengakibatkan terjadinya cacat administratif pada

namun Penggugat telahmengajukan Surat Pencabutan Pengunduran Diri tertanggal 25 April2016, Surat mana juga ditujukan juga kepada Tergugat, karenanyasangat tidak beralasan dan relevan dalam SK Rektor tersebutpertimbangannya masih merujuk pada surat tanggal 4 Maret 2016 yangsudah tidak eksis secara hukum keberadaannya;Bahwa SK Rektor tersebut telah melanggar ketentuan hukum yangberlaku dan dikeluarkan dengan tidak memperhatikan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum,Asas Keterbukaan

dan Asas Akuntabilitas, dalam Penjelasan Pasal 3angka 1, 4 dan 7 UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalahasas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakanPenyelenggara Negara, sedangkan Asas Keterbukaan adalah asasyang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolehinformasi yang benar, jujur,

tentangpenyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindunganatas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, serta AsasAkuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan danhasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;SK Rektor tersebut secara jelas tidak mempertimbangkan asaskepastian hukum, asas keterbukaan

Asas Keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki setiap Pejabat TataUsaha Negara untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untukmemperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan pemilihan kepala Desa Kiwu Kecamatan Kilo.Sebagaimana dalil di atas, Tergugat tidak secara terbuka dalam prosespenjaringan dan penyaringan bakal calon untuk ditetapkan menjadi calonkepala desa;Bahwa karena keputusan obyek gugatan a quo oleh Tergugat telahditerbitkan dengan melanggar Peraturan

G/2018/PTUN Mtrberdasarkan dalam Pasal 28 Perda No. 1 tahun 2015;Bahwa setahu saksi panitia tidak berhak untuk verifikasi keabsahan faktual,karena panitia hanya menerima admistrasi;Bahwa sepengetahuan saksi dalam bimtek panitia pilkades harus tundukpada Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan Perbub Nomor 18 Tahun 2007;Bahwa Saksi tidak ingat mengenai syaratsyarat administrasi bakal calon;Bahwa setahu saksi pada waktu bimtek ada tidak dijelaskan bahwa salahsatu prinsip dari panitia pilkades adalah prinsip keterbukaan

tanggal 30 Agustus 2019 diperoleh hasil yang menunjukkannamanama bakal calon yang memenuhi syarat dan tercantum sejumlah 5 (lima)orang calon peserta dan berkesesuaian dengan objek sengketa;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka objeksengketa secara substansial patut dinyatakan tidak bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku;Menimbang, terhadap asasasas umum pemerintahan yang baik yangdidalilkan Para Penggugat berupa asas kepastian hukum, asas kecermatan danasas keterbukaan

; Asas Keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hakhak masyarakat untuk memperoleh informasi yangbenar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraanNegara;Bahwa sebagai pihak yang terkena danpak dari dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, seharusnyaTergugat menyampaikan tentang jadwal rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9Kpt/73/Prov/XlI/2019, tertanggal 2 Desember

Tetapi, walaupun Penggugatbeberapa kali bolakbalik ke Kantor Tergugat mempertanyakantentang persuratan Penggugat, nyatanya Tergugat baru menyerahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi SulawesiSelatan Nomor: 220/PL.01.9Kpt/73/Prov/XII/2019 tertanggal 2Desember 2019 kepada Penggugat pada tanggal 6 Juli 2019.Tindakan Tergugat tersebut telan melanggar Asas Keterbukaan; Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:Penggugat dapat mengajukan

; 1.Z,Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada hal 20 angka 3 adalah dalilyang tidak benar dan mengadaada;Bahwa justru tidakan Tergugat sebagai penyelenggara negarapatut terhadap Asas Keterbukaan yang mana diakui olehPenggugat dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 3 yangmengetahui objek perkara a quo melalui media on line; .

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dalil Gugatan Penggugatyang menuduh Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan adalahdalil yang keliru dan oleh karenanya beralasan demi hukum kamimohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara in casu untukmenolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);F. Tentang Penundaan;1.

Bahwa penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada adanya suratsurat dariDPP Gerindra adalah sangat prematur, oleh karena Penggugat sampai dengansaat sebelum diterbitkannya objek sengketa masih melaksanakan upaya hukumdi Pengadilan;Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan, Penggugat juga mendalilkan bahwa tindakan Tergugat bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas KepastianHukum, Asas Kecermatan, dan Asas Keterbukaan;Menimbang, bahwa

Konpensi poin 3 (tiga)yang mengatakan, pemohon bukan pelit dan tidak adil dlammemberikan nafkah untuk keluarga, namun karena penghasilanPemohon yang tidak seberapa maka Pemohon harus mengagurpenghasilan itu untuk biaya hidup seharihari diluar kota, biayaTermohon dan anak (Pemohon dan Termohon), biaya anakPemohon dengan istri pertama yang meninggal dunia ,(Nayotama Rayhan Salya Putro) dan biaya hidup orang tua (ibuPemohon) Yainem di Nganjuk, yang jelas dari pernyataantersebut Pemohon kurang ada keterbukaan

Bahwa, replik nomor 3 (tiga) tidak benar, yang mengatakan,karena di masa pandemic Covid19 saat ini menyebabkan banyakkaryawan yang kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), adapenurunan gaji hingga 50 %...dst. yang benar adalah jauhsebelumnya pandemic sampai berlangsung masa pandemicsekarang inipun tidak ada keterbukaan terkait besarnya gaji TergugatRekonpensi, seolaholah ada yang disembunyikan, masa bodohterhadap kesejahteraan keluarga Penggugat Rekonpensi besertaanaknya.

mempersiapkan perlengkapan yangingin di bawa ke warung dan begitu sudah siap jam 4.30 kami siapmembuka usaha warung lalapan dan sampai tutup warung lalapan begituseterusnya jadi selama kurang lebih 2 tahun saya mulai ada kecurigaanterhadap penggugat karena perilaku yang tertutup begitulah usaha yangHalaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 350/Padt.G/2017/PN Sgr14.kami jalankan tidak jelas keluar masuknya saya daan anak saya inginmeruabah pembukuan menjadi menjadi pembukuan yang transparan(keterbukaan

) dan disini muai ada gejolak gelisah ketidak senangan dalamdibuatnya pembukan baru yang transparan penggugatpun menjawab tidakperlu membuat pembukuan lagi pembukan yang saya sendiri sudah cukup,itu sudah menjadi tanda kami semua sehingga anakpun menengahinyayang namanya suatu usaha yang dikelola oarangtua itu harus mengetahuisecara terperinci dan tidak ada rasa ingin menguasai itu tidak benar yangbenar adalah keterbukaan yang jujur dan disitulah ketidak harmonisanyang terjadi dikeluarga yang tercipta

pernikahan Pemohon dan Termohon padatahun 2001 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telahdikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA dan NAMA,; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi seringterjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 12 tahun terakhir, meskipun saksitidak melihat langsung pertengkaran tersebut akan tetapi Termohon sering kalicurhat kepada saksi tentang rumah tangganya; Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah karena masalah ekonomi dimanatidak ada keterbukaan

dan Termohon padatahun 2001 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telahdikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA dan NAMA; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi seringterjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 2 tahun terakhir,meskipun saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut akan tetapiTermohon sering kali curhat kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya; Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah karena masalah ekonomi dimanatidak ada keterbukaan

Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan denganPutusan No. 1/G/2017/PTUNBL him. 29> Bahwa penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU Nomor 9 tahun2004, mengatur: Pasal 53Huruf bYang dimaksud dengan AAUPB adalah meliputi asas: Asas Kepastian Hukum 5 Asas Tertib penyelenggaraan Negara ; Asas Keterbukaan ;0 2000022 22202 Asas Proposionalitas ; Asas Profesionalitas ; Asas Akuntabilitas ;Bahwa Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentangpenyelenggaraan negera yang bersih dan bebas KKN,mengatur:2 222222 22 2222222

=Pasal 3Asasasas umum penyelenggaraan Negara meliputi: Asas Kepastian Hukum 5" Asas tertib penyelenggaraan Negara ; Asas Kepentingan Umum ;" Asas Keterbukaan ; 222022 2c none ne Asas Proposionalitas ; Asas Profesionalitas ; Asas Akuntabilitas ;1) Asas Kepastian Hukum ;0 Putusan No. 1/G/2017/PTUNBL him. 30Bahwa penerbitan Keputusan TUN in /itis tidak melanggar AsasKepastian hukum, dan dalil Penggugat tidak berdasarkanhukum dengan alasan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukummenurut