Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

• 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung Nomor : 1.20 27 01 1 3 5 2;

2) SK Bupati Bulungan Nomor : 59/K-I/900/2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bulungan Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014;

3) SK Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;5.

Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;5.

Oleh karenanya Uangsejumlah Rp. 203.139.000, (Dua Ratus Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan RibuRupiah) merupakan kerugian keuangan negara.

Oleh karenanya terbukti, bahwa Negara telahdirugikan dari sisi finasial atau keuangan; Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur Yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi menuruthukum;Ad. 5.

Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKPmerupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifatAdministratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cqMajelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulandapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan jika terbukti adanya kesalahanTata Kelola Keuangan yang dilakukannya;9.

Perk :17/PIDSUS/K/12/2016, yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIRHalaman 2 dari 75 halaman perkara nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PT PTKBahwa terdakwa RUDY ENGGANO KENANG selaku Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah berdasarkan Surat KeputusanWalikota Pontianak Nomor :821.2.22/605/BKDB/2005 tanggal 17 September2005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Il di LingkunganPemerintah Kota Pontianak dan selaku Pengguna Anggaran pada BadanPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah berdasarkan

(beserta Lampiran Nama dan Jabatan dalam TIM)11.Pertimbangan Staf, dari Kepala Badan Pengelola Keuangan danKekayaan Daerah Kota Pontianak kepada Bapak WalikotaPontianak melalui Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Nomor:75/PS/TIBPKKD tanggal 14 Oktober 2008 perihal : RencanaPembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil pada KawasanLISIBA BS12.Surat dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan KekayaanDaerah Kota Pontianak ke Bapak Walikota Pontianak melaluiSekretaris Daerah Kota Pontianak tanpa nomor surat

Disposisi Walikota Pontianak ditujukan ke Sekretaris Derah KotaPontianak tanggal 27 November 200815.Disposisi Sekretaris Derah Kota Pontianak ke Kepala BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BKKD) tertanggal 1Desember 200816.Disposisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan KekayaanDaerah (BKKD) ke Kepala Bidang (Kabid) II tertanggal 01Desember 200817.Laporan Staf dari Kepala Badan Pengelola Keuangan danKekayaan Daerah (BPKKD) Rudi Enggano Kenang; Nomor83/LS/IIBPKKD tanggal 10 Desember 2008 di

Seluas 57.760m2 tertanggal 19 Desember 2008.Copy SK Walikota Pontianak No. 821.2.22/605/BKDB/2005PJkepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah KotaPontianak.

Kementerian Keuangan RI sebagai aset negara dengannilai Rp.7.501.550.000,00. (jauh di bawah standar harga umum), danbukan dengan nilai Rp.3 milyar.

Tanggal 19 November 2015,dinyatakan:Menimbang, bahwa Tergugat melakukan audit penghitungankerugian keuangan negara adalah untuk membantu Penyidikkarena Penyidik Kejaksaan Negeri Blora telah secara resmimeminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan auditpenghitungan kerugian keuangan negara atas dugaanpenyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agamakabupaten Blora Tahun Anggaran 2008.

Surat Deputi KepalaBadan Pengawasan Keuangan dan Pernbangunan(BPKP) Bidang Investigasi Nomor: SR1024/06/01/2012tanggal 9 November 2012 Perihal: Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalamPenggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/GenerasiTiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat MegaMedia (IM2) dan 2).

No. 21/PDT/2017/PT BGL.Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negarayang dilakukan Tergugat dan Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara yangditerbitkan Tergugat telah sesuai prosedur dan peraturanperundangundangan sebagaimana telah Tergugaturaikan diatas;Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negarayang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka memenuhikewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang secararesmi telah diminta bantuan oleh Penyidik PolresBengkulu melalui Surat Nomor

: B/1254/IX/2014/Reskrimtanggal 17 September 2014 untuk melakukan auditpenghitungan kerugian keuangan negara.

SYARIFUDDIN NASUTION mengajukan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) bulan Oktober 2005 tanpa tanggal ke KepalaBagian Keuangan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), danKepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten RokanHulu yaitu Terdakwa TENGKU AZUWIR, SE. memproses Surat PermintaanPembayaran (SPP) yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten RokanHulu Drs.

Persetujuan pencairan dana dari Bupati, Sekretaris Daerah, dan KepalaBagian Keuangan hanya bersifat disposisi ;4.

SYARIFUDDIN NASUTION mengajukan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) bulan Oktober 2005 tanpa tanggal ke KepalaBagian Keuangan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), danKepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah KabupatenRokan Hulu Terdakwa TENGKU AZUWIR, SE. memproses Surat PerintahPembayaran (SPP) yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten RokanHulu Drs.

Keuangan SekretarisDaerah Kabupaten Rokan Hulu EDI JUSRO dengan menuliskan kalimat padalembar disposisi berbunyi sesuai disposisi Bok.

hasil perhitungankerugian Negara yang dilakukan Badan Pemerikasa Keuangan RepublikIndonesia tersebut ;e Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani SuratPerintah Membayar Uang (SPMU) untuk pencairan uang pekerjaanPengadaan Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel oleh PerusahaanRokan Hulu Jaya di Kabupaten Rokan Hulu tersebut merupakan cikalbakal dan merupakan potensi terjadinya kerugian keuangan Negaradalam hal ini kerugian keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu dimana Pengadaan Mesin Pembangkit

Kabag Keuangan Setda KabupatenLebong untuk dana 10% yang terdiri dari dana DAK sebesarRp12.888.909,09 dan DAU Rp1.288.890,91.

Sido Unggul dan telah mengakibatkan kerugianNegara sebesar Rp117.110.816,18 (Seratus tujuh belas juta seratussepuluh ribu delapan ratus enam belas koma delapan belas) berdasarkanLaporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Saluran Drainase (BoxCulvert) Jalan Dua Jalur, Desa Danau, Kecamatan Lebong Atas,Kabupaten Lebong Tahun 2006 Nomor R3902/PW06/5/2005 tanggal 6Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP

Menatausahakan administrasi kegiatan dan keuangan sesuaiprosedur dan mekanisme yang berlaku;3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupunkeuangan kepada atasan langsung Bupati Lebong dan unit kerjaterkait secara berkala;4.

Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara fisikdan keuangan kepada Bupati Lebong melalui atasan langsung;e Bahwa dalam kedudukannya selaku Pemimpin Kegiatan Terdakwabertanggung jawab dari segi adminstrasi, fisik, Keuangan dan fungsionalatas Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dua Jalur, KecamatanLebong Atas, Tahun Anggaran 2006, sebagaimana ditentukan dalamPasal 9 Ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003;e Bahwa pada bulan Oktober 2006 Saksi Handy Yanto mendapatinformasi dari Saksi Akang

Sido Unggul dan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesarRp117.110.816,18 (seratus tujuh belas juta seratus sepuluh ribu delapanratus enam belas koma delapan belas) berdasarkan LaporanPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pelaksanaan Pembangunan Saluran Drainase (Box Culvert)Jalan Dua Jalur Desa Danau Kecamatan Lebong Atas KabupatenLebong Tahun 2006 Nomor R3902/PW06/5/2005 tanggal 6 Agustus2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP)

PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, koreksi Dasar Pengenaan PajakAtas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Agustus 2009sebesar Rp1.671.972.051,00.bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE34/PJ.22/1988tanggal 01 Oktober 1988 mengatur bahwa sehubungan dengan adanya keraguraguan tentang kedudukan ketentuan perpajakan dalam kontrak karyaditegaskan, bahwa sesuai dengan surat Menteri Keuangan

berdasarkan KontrakBagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaanpertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undangundangini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil,Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangantersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atauperjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan berakhir.bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas peraturanpelaksanaan sebagai berikut :* Surat Menteri Keuangan

PertambahanNilai.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 6 Kontrak Karya dan ketentuanPasal 16 A ayat (1) UndangUndang PPN Tahun 1994 tersebut diketahuibahwa Pemohon Banding berkewajiban untuk melakukan pemungutan,penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagai Pemungut Pajak berdasarkan UndangundangPajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya.bahwa namun pada tanggal 24 Desember 2003, Menteri Keuanganmenerbitkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 563/KMK.03/2003tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaandan Kas Negara untuk memungut, Menyetor dan Melaporkan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah beserta TatacaraPemungutan , Penyetoran dan Pelaporannya yang berlaku mulai Januari2004.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003tanggal 24 Desember 2003, Menteri Keuangan tidak lagi menetapkan KontrakKarya Pertambangan sebagai Pemungut PPN sejak 01 Januari 2004.bahwa mengingat

ketentuan Pasal 16A PPN Tahun 1994 mengenai kewajibanPemohon Banding untuk memungut, menyetor dan melaporkan PajakPertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaiPemungut Pajak, maka Pemohon Banding mendapati ketidakjelasan mengenaiapakah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24Desember 2003 adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Undangundang PPN 1994 sehingga berlaku juga terhadap Pemohon Banding;bahwa Pasal 28 Kontrak Karya No.

Sos.460/90/X/2009 tanggal 11 November 2009 sebesarRp. 200.000.000,e Bahwa atas adanya permohonan yang dibuat oleh mereka terdakwaselanjutnya permohonan tersebut diproses di Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KabupatenSikka dengan mekanisme uang persedian yang diproses olehBendahara Bantuan Keuangan, hibah, Bantuan Sosial, bantuan PartaiPolitik, bagi Hasil dan belanja tidak terduga DPPKAD SaudaraGodfridus Faustinus dengan mengajukan Surat Perintah PembayaranUang Persedian

Adanya Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) adalah perintah kepada Bank untuk memindahbukukan danasebesar........sebesar yang tercantum dalam SP2D dari rekening kas daerah kepadaRekening Bendahara Bantuan Keuangan DPPKAD kabupaten Sikka.Selanjutnya dilakukan pencairan keuangan Dana bantuan SosialOrganisasi Kemasyarakatan yang dilakukan dengan menggunakan 16cek sebesar 13.395.000.000, kepada Terdakwa I YOSEF OTU,S.Sos, serta kwitansi penerimaan yaitu :1. No.

Adanya Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) adalah perintah kepada Bank untuk memindahbukukan danasebesar yang tercantum dalam SP2D dari rekening kas daerah kepadaRekening Bendahara Bantuan Keuangan DPPKAD kabupaten Sikka.Selanjutnya dilakukan pencairan keuangan Dana bantuan SosialOrganisasi Kemasyarakatan yang dilakukan dengan menggunakan 16cek sebesar 13.395.000.000, kepada Terdakwa IIT YOSEF OTU,S.Sos, serta kwitansi penerimaan yaitu :1. No.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPASKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009. Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 8 Seri DNomor 3, Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2009 TentangUraian Tugas dan Rincian Kegiatan DinasDinas Daerah DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Ose eBaetiowogeMos wmwasOUsu Banana onto et Banana e se Swracnoon A SRAM AOCHS wo. mNanaan & mw om ea scscMos mosh wae M & ae tdH EadD e =Sastv asMaeseORDsemHAwn ene DFEsMoatva csv sy saodmeas Qonsenanase mops cwunsousd=os SQuNs=oSoeSa~3SNYSDPevaewmDd sc va ce wmZokSH ok sae Be HAAN0)yY=s aMoansso 1o a a) Z ERsSeat erArnse Moe ese GCUDUT SF Oo SoU oO eG Ns GA SuvT sc SG OSD GD Ss GON OnmnrhR saa eNOC Oo BeerevurFempaareearew Bee esegr*raeavrres BoOONAMB eXMenteri Keuangan Nomor:16O/PMKK.04/2010tan8

co AyPa~3STADsusadonsseucemZokSHoh eae Be HAANDO SOS SEo~YSCSa moMoascsoone ec ennoece mS se tesaonssevposgenmnaeresdussdasaguacenZod=Ont RH 8 SEBENCOCU EF og w~3SaMedfF msen vs EF vu Seer SN Sk FF MASE WMS Va DE WR ut Menteri Keuangan Nomor:1O/PMKK.04/2010orote Masuk disebutkan bahwa:Pagal = Ss SS SS Nw Sre QoS wMLkl Eek wMsSelgvs Su SR ysn oqyvstesrwr vl Sexe a8 SS & Sf Msn QA ok ADksidaz So DSNSL&aS & &%ee SsenesexeuEvFEves 8eSSNwmSsyattertnt RNSDV a #ysvpssnAdsry~nrosdssd~~8S

VI flex Flooring IT NE SNS TT TSHR Paraden la dalam LPPNP Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan pe redectrterF OYw~nnmner ewe pM AawYKX eS DWt eK DB NVN WNet.I flex UTaksud adalah Metode pengulangan dengan menggunakan data harga transaksi barang serupala Pasal Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010tangga101September201)tentangNilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:Pasal221.Dalam ~sSeweke sSvevFtFseespue FSnasgrvsres Fee ave wml Bewmseergrvs FCsu swe ss aed NSPMvosvpsoscOse

,,NOE NrRPONnNFT Be HSH vnnyreTewawxnrla selisih kedua tanggal B/L melebihi jangka waktumun tidak melebihi jangka waktu2& Tow4eSomnpr pyran. 5Smuo~oOaAKZo spe tB oO FOr OWNbahWwwereBoeTVUACMF OTF HAM BS TFemenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:K.04/2010berilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masukla didalam persidangan Terbanding menyerahkan LPPNPla LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat BoeoTU CHF CTF HAM Be *F zuUFTtOonafY zprre

te FO DN Wwpe tp OFT OF OWN eriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasalenteri Keuangan Nomor:K.04/2010berABs FSF SVsxrsvereveanon1) Masuk yang menyatakan bahwa:==aSromA c DQontce see swMaowvete sewn aMoePagal3?

., karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;-

.80.056.140,- (delapan puluh juta lima puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) dikalikan 2 (dua) tahun sehingga totalnya adalah Rp.160.112.280,- (seratus enam puluh juta seratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan dilaksanakan secara tunai dan langsung sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-

,MM Bin ASAL SITEPU untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan dengan uang titipan Terdakwa kepada penyidik sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisa kerugian keuangan negara yang belum diganti yaitu sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu

(seratus juta rupiah) ke Kas Negara sebagai bagian pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara a quo;

Apabila konsumen melakukan pembayaran kepada terdakwa makaFaktur penjualan yang berwarna putin berikut dengan Surat Jalan yangberwarna putin diberikan kepada konsumen sebagai bukti bahwakonsumen telah melakukan pembayaran dan uang pembayaran tersebutselanjutnya oleh terdakwa diberikan kepada bagian keuangan;.

Pilar KencanaSemesta uang tagihan/pembayaran sebesar Rp. 142.248.000, (Seratusempat puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) olehterdakwa tidak disetorkan kepada bagian keuangan PT.

Pilar KencanaSemesta uang tagihan/pembayaran sebesar Rp. 142.248.000, (Seratusempat puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) olehHalaman 21 dari 37 Putusan Nomor 514/Pid.B/2020/PN Bdgterdakwa tidak disetorkan kepada bagian keuangan PT.

Pilar KencanaSemesta melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa, seharusnyasetelah terdakwa menerima uang tagihan/pembayaran sebesar Rp.142.248.000, (seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluhdelapan ribu rupiah) dari 9 (Sembilan) konsumen/toko bangunan disetorkankepada bagian keuangan PT.

/toko bangunan disetorkan kepada bagian keuangan PT.

;bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila Pasal 8ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008tidak dilaksanakan, maka eksportir mengajukan PEB baru, yangdiatur adalah apabila Pasal 8 ayat (1) tidak dilaksanakan makasanksinya Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 eksportir tersebut tidak diberikan pelayanan;Halaman 7 dari 36 halaman.

Putusan Nomor 1058/B/PK/PJK/2014Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturanyang mengatur perhitungan Bea Keluar ...... ;bahwa Terbanding dalam penetapan kembali SPKPBK terhadapekspor barang curah dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8Peraturan Menten Keuangan: 214/PMK.04/2008 ....... PenetapanTerbanding tersebut tidak sesuai dengan prosedur ekspor barangcurah yang secara khusus sudah diatur ........

Nomor 145/PMK.04/2007 tentangKetentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011(selanjutnya disebut PMK 145/2007);e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentangPemungutan Bea Keluar (selanjutnya disebut PMK 214/2008);e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentangPenetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan TarifBea Keluar (selanjutnya disebut PMK 67/2010);e Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2056/KM

Putusan Nomor 1058/B/PK/PJK/201 4Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 eksportir tersebuttidak diberi pelayanan;bahwa menurut Majelis seharusnya hal tersebut tidak terjadi,karena tidak ada peraturan yang mengatur.......

Berdasarkan halhal tersebut diatas, PMK 214/2008 adalahPeraturan Menteri Keuangan yang sah dan merupakanpengaturan lebih lanjut sebagaimana diamanatkan oleh peraturanperundangundangan (in casu PP 55/2008).g.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa GUNADIEAls. GUNAI Als.

Bahwa ahli sebagai pemeriksa pada Auditorat Utama Investigasi Keuangan daerah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Desa, tidakmempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yangberbuny!

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugatsering tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalahpenghasilan maupun sistem pengelolaannya, apabila Penggugat menanyakankepada Tergugat tentang keuangan Tergugat, Tergugat selalu mengatakan bahwaPenggugat tidak perlu ikut campur tentang keuangan Tergugat, Tergugat hanyamemberi Penggugat ratarata Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000 /bulan, sehinggaapabila kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang,

Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatdikarenakan masalah ekonomi, yakni Tergugat sering tidak jujur dan tidakterbuka dalam hal keuangan, apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat,maka Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat tidak perlu ikut campurtentang keuangan Tergugat, Tergugat hanya memberi Penggugat ratarata Rp.1.000.000, s.d Rp. 1.500.000, /bulan, sehingga apabila kebutuhan rumahtangga Penggugat dan Tergugat kurang, maka Penggugatlah yang berusahamencukupinya

Ali Akbar, S.H., M.H., tanggal 01 Desember 2016 terbukti parapihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat sertabukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sahsejak tanggal 21 Nopember 2012;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalahTergugat sering tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalahpenghasilan maupun sistem pengelolaannya

, apabila Penggugat menanyakan kepadaTergugat tentang keuangan Tergugat, Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugattidak perlu ikut campur tentang keuangan Tergugat, Tergugat hanya memberi Penggugatratarata Rp. 1.000.000, s/d Rp. 1.500.000, /bulan, sehingga apabila kebutuhan rumahtangga Penggugat dan Tergugat kurang, maka Penggugat lah yang berusahamencukupinya karena Penggugat juga bekerja, bahkan Tergugat juga pernahmenggadaikan emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;Menimbang, bahwa Tergugat

Bahwa selaku Finance Controller, tugas dan kewajiban Penggugat antaralain adalah mengelola keuangan dan menjalankan operasional keuanganApartemen Taman Rasuna yang dijalankan oleh BPATR ;.

Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat mengidentikasi permasalahansistem pengelolaan keuangan yang tidak dijalankan dengan baik yang amatmencolok, dengan tidak terdapatnya laporan keuangan untuk iuran anggotayang dibayarkan oleh penghuni Apartemen Taman Rasuna, hal mana sangatbertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Salinan Anggaran Rumah TanggaHal. 4 dari 16 hal. Put.

;Semua pemasukan dan pengeluaran Perhimpunan harus dibukukan secaratertib berdasarkan sistem pembukuan yang berlaku dan pada setiap akhirtahun buku harus dibuatkan neraca keuangan untuk diteruskan kepadaAnggota.8.

Mengapa TermohonKasasi/Tergugat tidak menerbitkan surat teguran sejak bulan Mei 20087 ;Hal ini disebabkan Termohon Kasasi/Tergugat mengetahui dan sadarsepenuhnya bahwa kesalahan sebenarnya ada pada dirinya, yaitumenjalankan sistem pengelolaan keuangan dengan tidak baik, yaknidengan tidak terdapatnya laporan keuangan untuk iuran anggota yangdibayarkan oleh penghuni Apartemen Taman Rasuna.

Hal tersebut telahdiungkapkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam dalil gugatannyanomor 7 yang menyebutkan bahwa: "Bahwa selain hal tersebut di atas,Penggugat mengidentifikasi permasalahan sistem keuangan yang tidakdijalankan dengan baik yang amat mencolok, dengan tidak terdapatnyalaporan keuangan untuk iuran anggota yang dibayarkan oleh penghuniApartemen Taman Rasuna, hal mana sangat bertentangan denganketentuan Pasal 21 Salinan Anggaran Rumah Tangga PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Campuran Apartemen

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan PemasanganLift Gedung Keuangan Negara Semarang !

Anekabangun Eka Pratama;Bahwa hasil Keputusan Menteri Keuangan RI terhadap sanggahanbanding PT.

SR01/GK.11/2009 Tanggal 19Januari 2009 kepada Biro perlengkapan sekjen Keuangan yangisinyaa.

Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;5.

kerugian keuangan Negara sebesar Rp.268.493.874..yang dihitung dari realisasi pembayaran 80% sebesar Rp.1.099.372.560,.

Mendagri No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentangPedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan DaerahSerta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan APBD ;Bahwa berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lainmengatur halhal sebagai berikut :1.

MendagriNo. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata CaraPenyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan APBD ;Bahwa berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lainmengatur halhal sebagai berikut :1.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lainmengatur halhal sebagai berikut :1.

danPanitia Anggaran Eksekutif mengenai Laporan Keuangan Baruberdasarkan Kepmen 29 atas nama H.

MAMAT RACHMAT, M.M.Pd. bin TARNYA SUPRIADI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi berupa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai kepala sekolah dan perbuatan tersebut merugikan keuangan negara sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

8. 28 (duapuluh delapan) bundel legalisir Laporan Pertanggungjawaban keuangan Komite Sekolah SMKN 1 Luragung tahun ajaran 2014/2015.

9. 12 (dua belas) amplop gaji sdr Drs. MAMAT RACHMAT, M. Pd selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Luragung bulan Juli 2014 s/d Bulan Juni 2015.

10. 12 (dua belas) lembar slip setoran tunai Bnak BNI Cabang Kuningan untuk pembayaran cicilan Mobil Proton milik pribadi Kepala SMKN 1 Luragung bulan Juli 2014 s/d bulan Juni 2015.

28. 1 (satu) bendel Legalisir Laporan Pertanggung jawaban Keuangan BOS Pusat SMKN 1 Luragung periode Januari Juni 2014.

29. 1 (satu) bendel Legalisir Laporan Pertanggung jawaban Keuangan BOS Pusat SMKN 1 Luragung periode Juli Desember 2015.

30. 1 (satu) bendel Legalisir Laporan Pertanggung jawaban Keuangan BOS Provinsi SMKN 1 Luragung periode Januari Juni 2014.

31. 1 (satu) bendel Legalisir Laporan Pertanggung jawaban Keuangan BOS Provinsi SMKN 1 Luragung periode Juli Desember 2015.

32. 1 (satu) bendel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMKN 1 Luragung tahun pelajaran 2013/2014.

33. 1 (satu) bendel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMKN 1 Luragung tahun pelajaran 2015/2016.

Dikembalikan kepada SMKN 1 Luragung melalui Saksi Rumiyani.

Tahun anggaran 2015 berupa Bantuan Keuangan untuk SMKsebesar Rp 362.100.000. (tiga ratus enam puluh dua jutaserratus ribu rupiah).

dilakukan dengan mengikuti ketentuanpengelolaan keuangan daerah kabupaten.> Mekanisme / Prosedur Pengelolaan / Penggunaan:a.

kepada Kuasa BUD pada bagianPerbendaharaan Biro Keuangan Setda Prov.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.3.

berlakunya Undangundang Nomor 17 tahun 2003halaman 180 dari 242 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PNBdgtentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuanterkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara.Bahwa pada Saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal1 angka 1.