Ditemukan 187695 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : office officer offices officeã officar officium
Penelusuran terkait : Cerai talak Ex officio Cerai talak ex officio Ex officio nafkah Hadhanah Ultra petita; hak hadhanah; ex officio Cerai talak ex officio mut'ah dan nafkah iddah Hak pengasuhan; kewenangan penetapan hak hadhanah; ex officio; pengasuh; pengasuhan anak Mut'ah; nafqah iddah; nafqah anak; nafkah; ex officio; hukum islam; pasal 156 huruf (f)
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 28-10-2011 — Putus : 30-11-2011 — Upload : 09-07-2012
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1772/Pdt.G/2011/PA.Sit
Tanggal 30 Nopember 2011 — PENGGUGAT & TERGUGAT
12 — 0
  • Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karenajabatannya ( ex officio ) Majelis dapat memerintahkan Panitera Untuk mengirimkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ; Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasalpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 01-07-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 10-10-2013
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1201/Pdt.G/2013/PA.Sit
Tanggal 20 Agustus 2013 — PENGGUGAT & TERGUGAT
5 — 0
  • Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karenajabatannya ( ex officio ) Majelis dapat memerintahkan Panitera Untuk mengirimkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ; Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasalpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan
Pengadilan PA PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 24-07-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PA PATI Nomor 1448/Pdt.G/2013/PA.Pt
Tanggal 5 Desember 2013 — PENGGUGAT TERGUGAT
6 — 0
  • ., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang No. 1989 TentangPeradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untukmenyerahkan salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalamamar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 02-01-2014 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 12-02-2014
Putusan PA SITUBONDO Nomor 48/Pdt.G/2014/PA.Sit
Tanggal 4 Februari 2014 — PENGGUGAT & TERGUGAT
6 — 0
  • Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karenajabatannya ( ex officio ) Majelis dapat memerintahkan Panitera Untuk mengirimkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasalpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan
Pengadilan PA KEBUMEN Perdata Agama Perceraian
Register : 04-08-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PA KEBUMEN Nomor 1585/Pdt.G/2015/PA.Kbm
Tanggal 3 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
  • bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelisberpendapat. bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, makasesuai pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 10-06-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PA SITUBONDO Nomor 981/Pdt.G/2011/PA.Sit
Tanggal 14 Juli 2011 — PENGGUGAT & TERGUGAT
7 — 0
  • dalilgugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawanhukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslahdikabulkan; Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertibadministrasi perceraian sebagaimana yang dimaksud olehPasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdirubah menjadi Undangundang nomor 3 tahun 2006 danUndang undang nomor 50 tahun 2009, Pasal 35 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA RI No.Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karenajabatannya ( ex officio
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 24-09-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1654/Pdt.G/2013/PA.Sit
Tanggal 30 Oktober 2013 — PENGGUGAT & TERGUGAT
7 — 0
  • Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karenajabatannya ( ex officio ) Majelis dapat memerintahkan Panitera Untuk mengirimkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ; Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasalpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama Perceraian
Register : 27-08-2012 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 20-07-2014
Putusan PA SLAWI Nomor 1938_Pdt.G_2012_PA.Slw
Tanggal 2 Oktober 2012 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
5 — 4
  • Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telahmemenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasanbagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talaksatu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat; Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal84 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakimsecara ex officio
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 17-12-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PA SITUBONDO Nomor 2204/Pdt.G/2013/PA.Sit
Tanggal 11 Februari 2014 — PENGGUGAT & TERGUGAT
8 — 0
  • Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karenajabatannya ( ex officio ) Majelis dapat memerintahkan Panitera Untuk mengirimkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasalpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama Perceraian
Register : 10-02-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PA SLAWI Nomor 442/Pdt.G/2016/PA.Slw
Tanggal 15 Maret 2016 — PENGGUGAT Lawan TERGUGAT
6 — 3
  • Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan telahmemenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugatdapat dikabulkan jatuh talah satu bain sughro berdasarkan pasal 119 ayat 2huruf c Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006,dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, MajelisHakim secara ex officio
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 26-02-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 15-05-2013
Putusan PA SITUBONDO Nomor 442/Pdt.G/2013/PA.Sit
Tanggal 1 April 2013 — PENGGUGAT & TERGUGAT
6 — 1
  • Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karenajabatannya ( ex officio ) Majelis dapat memerintahkan Panitera Untuk mengirimkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ; Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasalpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 27-02-2013 — Putus : 29-04-2013 — Upload : 13-05-2013
Putusan PA SITUBONDO Nomor 452/Pdt.G/2013/PA.Sit
Tanggal 29 April 2013 — PENGGUGAT & TERGUGAT
6 — 0
  • Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karenajabatannya ( ex officio ) Majelis dapat memerintahkan Panitera Untuk mengirimkansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ; Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasalpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 17-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 481/Pdt.G/2015/PA.SIT
Tanggal 23 April 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
8 — 0
  • Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karena jabatannya ( ex officio ) Majelis dapatmemerintahkan Panitera Untuk mengirimkan salinan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahanitu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuail pasal pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan
Pengadilan PA BREBES Perdata Agama Perceraian
Register : 17-10-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 28-02-2014
Putusan PA BREBES Nomor 3969/Pdt.G/2013/PA.Bbs.
Tanggal 20 Nopember 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
5 — 0
  • Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, maka Ex Officio Majlis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaBrebes untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang tempat pencatatan perkaiwnanPenggugat dan Tegrugat serta yang mewilayahi tempat tinggal/domisili Penggugat danTergugat, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes;Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama Perceraian
Register : 28-06-2012 — Putus : 08-11-2012 — Upload : 15-08-2015
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1383/Pdt.G/2012/PA.Pwt
Tanggal 8 Nopember 2012 — Penggugat Melawan Tergugat
7 — 0
  • halmana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang nomor 7 tahun1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, PaniteraPengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada PegawaiPencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugatdan tempat perkawinan dilangsungkan, oleh karena itu sesuai dengan suratMahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002 Majelis Hakim secara ex officio
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 16-03-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 462/Pdt.G/2015/PA.SIT
Tanggal 16 April 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
9 — 0
  • Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karena jabatannya ( ex officio ) Majelis dapatmemerintahkan Panitera Untuk mengirimkan salinan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahanitu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuail pasal pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 18-06-2012 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 11-12-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 2629/Pdt.G/2012/PA.Sby
Tanggal 22 Nopember 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10 — 2
  • Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugattelah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkanpasal 84 UndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan paniteraPengadilan Agama Surabaya
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama Perceraian
Register : 02-01-2012 — Putus : 31-05-2012 — Upload : 16-07-2014
Putusan PA SLAWI Nomor 10_Pdt.G_2012_PA.Slw
Tanggal 31 Mei 2012 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
7 — 4
  • 1974 jo pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebutdikabulkan; Dalil dari Kitab Fighus Sunnah II halaman 248 yangberbunyi :Artinya : Sungguh bagi isteri dapat meminta Hakimuntuk diceraikan apabila terjadi keadaan yangsangat meresahkan dalam pergaulan dengansuaminya;Menimbang, bahwa meskipun Panitera bukan sebagaipihak, akan tetapi demi tertib dan lancarnya penyampaianSalinan putusan ini, maka secara ex officio
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 16-02-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 30-04-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 320/Pdt.G/2015/PA.SIT
Tanggal 25 Maret 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
6 — 0
  • Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, karena jabatannya ( ex officio ) Majelis dapatmemerintahkan Panitera Untuk mengirimkan salinan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahanitu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut ;Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan
Pengadilan PA WATAMPONE Perdata Agama
Register : 01-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 23-11-2021
Putusan PA WATAMPONE Nomor 849/Pdt.P/2021/PA.Wtp
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 7
  • secara syariy serta tidakHalaman 6 dari 8ternyata terdapat halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e KompilasiHukum Islam, maka demi kepastian hukum dan untuk kepentinganpencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan,perkawinan Pemohon dengan Pemohon II dapat diisbatkan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan,Majelis Hakim secara ex officio