Ditemukan 23750 data
11 — 7
Ga paiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengetengahkan dalil dalam kitab AlBajuri Juz II halaman 109 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis,yang berbunyi sebagai berikut:pric (uaal) Ci gtill ana Leleal Aimee go) Cu yall Chine J3) bball joayAy yi si 5) oj je aie Atty 5Artinya: Dikawinkan oleh hakim kalau wali terdekat dan sebagainya menjadiadhol, menurut pendapat yang disepakati oleh Ulama, jika jelas dengan kuat disisi
30 — 3
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzairhalaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bah wa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
35 — 4
Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fighdalam kitab AlAsybah WanNadhoir hal.128 yang berbunyi :Artinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya
17 — 7
Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al AsybahWan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :asnbootJL logic ac ,Jl We pL YI .9 poiArtinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ;Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukunbersama belum pernah bercerai dan tidak ada ganguan dari masyarakat yangmempersoalkan pernikahannya maka hakim telah sejalan pula denganmengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fighi halaman93 yang berbunyi:es oJ
36 — 8
PeraturanMenteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 dan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi hukum Islamtersebut, maka dengan sendirinya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah WaliHakim, yang dalam hal ini adalah Kepala KUA setempat;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli figihsebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini yakni sebagai berikut : Dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :arbLoodbL bogico ac ,Jl cle eLVI 9 posArtinya : Pelayanan / pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
13 — 7
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitabAsybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :sj ntl, to, 4 ( ta aN. gCrean a Fl AE aly SeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2017/PA.KbmHalaman
54 — 5
Pendapat Ahli Fiqin dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
19 — 7
Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahul.Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqhdalam kitab AlAsybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagaiberikut :axbaooll lgiio aus ls ploVIUs poisArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor
14 — 2
8 aiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah telahmemenuhi pasal 34 Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007, karena itupermohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohondikabulkan, maka harus dinyatakan nama para Pemohon yang
14 — 1
Nomor 0097/Pdt.P/201 S/PA.DINK. cescccescssscesssvescssevesssesceseseessueecesessssssescoussesssesscoussssesusscsesecsvsecscsesseseseeacaees 7hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut dengan living law makaperubahan nama tersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makapermohonan Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telah sesuai dengandalil syari sebagai berikut :arbacs lb b gion as JI We eo b VI 9 paiArtinya : Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
35 — 0
Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975permohonan para Pemohon telah dipandang memenuhi ketentuan Perundangundangan yangberlaku dan oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan denganmemperhatikan Qoidah Fiqhiyah yang berbunyi :1 Asybah wan Nadhaair halaman 83 :Aaland Ja gic Lae y3I cle ale Gh yestPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.1 Qoidah Fighiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :gale tie
33 — 9
Saksi TOPO pada pokoknya menerangkan:Bahwa ia saat diperiksa dalam keadaan sehat,mengerti dan menerangkanbahwa rakyatnya yang bernama Yusup telah kecurian 1 ekor buruingkenari,jantan,bulu kuning, pada hari Rabu tgl 17 September 2014,jam11.30.Wib,akibat perbuatan terdakwa Akhmad Saiful korban dirigukan Rp350.000. ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ).e Bahwa benar saksi saat kejadian berada di kantor Desa, dan ke TKP hampirbersamaan dengan petugas Polsek Leces, kemudian tsk dan BB dibawa kePolsek
15 — 0
naiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
11 — 1
2dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 dan 34 ayat (2) Peraturan menteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah,Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan NamaKeluarga, serta surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, demi kemaslahatan yang lebih diuttamakan maka hal ini sesuai dengandalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi:aiaAe aley be cs. 2 f . tybaw ar nF oIArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
16 — 0
tersebutditeruskan ke jenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohon tersebut tetapmenolaknya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuanPasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanHalaman 8 dari 11 hal. penetapan Nomor 284/Padt.P/2019/PA.KbmMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikangoidah fighiyyah dalam:Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:fetid da gis due ll cle ALI Gh peatArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
11 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11Penetapan Nomor XXXXxX/Padt.P/2018/PA.KbmHalaman 8 dari 11 halamantahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri DalamNegeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalisyari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyI :doch bave Le dl de ple) 2 aiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya
18 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 : nn re Nn s xX nn im xX O f os 7ELnXpU=+ EurY EvIRU eenl PYi ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calonsuaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syari maupun peraturan perundangundangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itupermohonan para Pemohon patut dikabulkan ; Penetapan DISKA, nomor: 0101/Pdt.P/2012
13 — 0
Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentangHalaman 7 dari 9 halaman8Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 4122/860/SJtahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :Artinya : *Pemerintah dalam mengurus rakyatnya haruslah sesuai dengankemaslahatannya*;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
15 — 0
:doluealls de yie ye gM gle als) Ca ualArtinya : Pemerintanh mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam lingkup bidang perkawinan,maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undangundang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Penetapan Perubahan Nama, nomor 0023/Pdt.P/2019/PA.TA Halaman
8 — 4
Penetapan No.0394/Padt.P/2018 /PA.Jbg.Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telahdilakukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkananaknya dipandang lebih besar maslahah dan manfaatnya dari padamafsadatnya, Sesuai dengan qaidah fiqhiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83;dotiedls be gic dace yl ote ale 4b puntArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya