Ditemukan 14117 data
15 — 9
ke Pengadilan Agama adalah untuk memenuhikebutuhan administrasi urusan keluarga serta demi mempunyai kekuatanhukum, maka atas dasar hal tersebut menurut Majelis mengabulkanpermohonan itsbat nikah dari pasangan suami istri tersebut dapat dilakukandengan menggunakan Epistimologi Hukum Islam, yakni dengan menggunakanmethode istislah atau mashlahat berdasarkan konsep Maqgasidus Syariah(tujuan hukum) dalam Islam, karena dalam konsep magasidus syariahdiharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia (umat
12 — 2
Umar seringkali mempertimbangkan kemashlahatan umat(menggunakan metode mashlahat almursalah) dibanding sekedar menerapkannash secara zhahir, sementara tujuan hukum (maqg@ashid alsyariah) tidaktercapai. Misalnya, demi kemashlahatan rakyat yang ditaklukkan pasukan Islamdi suatu daerah, 'Umar menetapkan tanah tersebut tidak diambil pasukan Islam,tetapi digarap oleh penduduk setempat, dengan syarat setiap panen harusdiserahkan sekian persen kepada pemerintahan Islam.
12 — 2
'Umar seringkali mempertimbangkan kemashlahatan umat(menggunakan metode mashlahat almursalah) dibanding sekedar menerapkannash secara zhahir, sementara tujuan hukum (maq@shid alsyariah) tidaktercapai. Misalnya, demi kemashlahatan rakyat yang ditaklukkan pasukan Islamdi suatu daerah, 'Umar menetapkan tanah tersebut tidak diambil pasukan Islam,Hal. 12 dari 17 Hal. Pen.
46 — 14
Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islamuntuk menyelesaikan sengketanya (perdata) melalui jalan musyawarahdemi tercapainya kesepakatan bersama;Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Perdamaian Perkara Nomor 885/Pdt.G/2018/PA.KAGb.
37 — 19
Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi:Celleencdl Gla cle p ads anladl ) 2Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halanganuntuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untukmenikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang bahwa perkawinan adalah salah satu fitrah untukmelangsungkan keturunan umat
11 — 6
'Umarseringkali mempertimbangkan kemashlahatan umat (menggunakan metodemashlahat almursalah) dibanding sekedar menerapkan nash secara zhahir,sementara tujuan hukum (magashid alsyariah) tidak tercapai. Misalnya, demikemashlahatan rakyat yang ditaklukkan pasukan Islam di suatu daerah, 'Umarmenetapkan tanah tersebut tidak diambil pasukan Islam, tetapi digarap olehpenduduk setempat, dengan syarat setiap panen harus diserahkan sekian persenkepada pemerintahan Islam.
16 — 4
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkanfirman Allah SWT di dalam Kitab Suci AlQuran, yang merupakan pedomanhidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dalam ayatayat sebagaimana berikut di bawabh ini:1?
21 — 10
untuk menghindari halhal yang negatif bagianak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, mencegahkemungkinan terjadinya halhal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebihbesar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan danmemenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan laindan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuanpasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat
11 — 3
'SAKSI NIKAH 1 seringkali mempertimbangkankemashlahatan umat (menggunakan metode mashlahat almursalah) dibandingsekedar menerapkan nash secara zhahir, sementara tujuan hukum (magashidHal. 12 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 0071/Pdt.P/2017/PA Sip.alsyariah) tidak tercapai.
97 — 31
Jika yang diangkat seseorangyang bukan umat Hindu, pengangkatan anak itu akan ditolak warga desakarena tujuaan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan warisan baikdalam bentuk kewajiban maupun hak, termasuk berbagai kewajiban desaadat, terutama dalam hubungan dengan tempat suci (pura);5. Melakukan upacara pemerasan yang disaksikan keluarga dan perangkatpemimpin desa atau banjar adat. Pengangkatan anak baru dipandang sahsesudah dilakukan upacara pemerasan.
92 — 19
Perlu Penggugat jelaskanbahwa saat ini anak yang pertama sedang sekolah di MIN Sabang kelas 3dan anak bungsu bersama Penggugat dan semua biaya dan kebutuhanditanggung Penggugat, sedangkan anak kedua telah Penggugat serahkankepada pihak Tergugat pada hari J umat tanggal 9 Desember 2016;. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempattinggal sejak 25 Oktober 2016 dimana sekarang Penggugat tinggal di rumahorang tua Kec. Suka Jaya Kota Sabang. Sedangkan Tergugat tinggal diKec.
64 — 21
gugatan Penggugat dapatdiputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat alBazzardalam kitab Majma alZawaid wa Manba alFawaid jilid IV halaman 198 yangditulis oleh Ali bin Abu Bakar alHaitsami yang kemudian diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim yang berbunyi:gl ple 998 asl, ald qrolmoll elS> yo aSl> wl 52 yoa a> V: JHalaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Pj.Artinya: Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seoranghakim dari kalangan hakim umat
11 — 1
Umar seringkalimempertimbangkan kemashlahatan umat (menggunakan metode mashlahat almursalah) dibanding sekedar menerapkan nash secara zhdhir, sementara tujuanhukum (magd@shid alsyariah) tidak tercapai. Misalnya, demi kemashlahatan rakyatyang ditaklukkan pasukan Islam di suatu daerah, 'Umar menetapkan tanah tersebuttidak diambil pasukan Islam, tetapi digarap oleh penduduk setempat, dengan syaratsetiap panen harus diserahkan sekian persen kepada pemerintahan Islam.
1.I Wayan Uriyanto
2.Ni Kadek Ari Swantari
18 — 10
mempertimbangkan apakahperkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum;Menimbang, bahwa Para Pemohon yaitu Wayan Uriyanto dengan NiKadek Ari Swantari samasama beragama Hindu, sehingga berdasarkanketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohonharuslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung,1986), sahnyaperkawinan umat
22 — 11
atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa kecewa dan tidaksanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga denganTermohon dan memilih untuk bercerai;Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah menghadiripersidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonanPemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalamhadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:AU ga Ale 5b Cag Gyakal RS a Sle Gl God GsArtinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat
15 — 9
ini cukup ditunjuk padaberita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 dan perubahannya UndangUndang Nomor 03 tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan UndangHal 9 dari hal 18 Putusan No: 199/Pdt.G/2018/PA.LwkUndang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara perceraianbagi umat
17 — 9
cukup alasanuntuk diberikan dispensasi kawin;Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatifHakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi keduanyabisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkanmudharat bagi masa depannya;Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentangpernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahandibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam Nikah adalah fitrah manusia dansangat dianjurkan bagi umat
9 — 6
Bahwa bagi umat islam dispensasi nikah diperoleh berdasarkanpenetapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan MenteriAgama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan TataKerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundangundangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam;17. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 KHI yang berbunyi seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yangmenghamilinya. selanjutnya;18.
54 — 6
Jaad alHag Ali Jaad alHag halaman 3334, yang kemudian diambilalin oleh Majelis Hakim bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada duakategori : pertama Peraturan Syara, yaitu peraturan yang menentukan sahatau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh SyariatIslam dan kedua Peraturan Tawsigy, yaitu. peraturan tambahan yangbermaksud agar pernikahan di kalangan Umat Islam tidak liar, tapi tercatatdengan memakai Surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihakyang berwenang
13 — 1
Umarseringkali mempertimbangkan kemashlahatan umat (menggunakan metodemashlahat almursalah) dibanding sekedar menerapkan nash secara zhahir,sementara tujuan hukum (mag@shid alsyarfah) tidak tercapai. Misalnya, demikemashlahatan rakyat yang ditaklukkan pasukan Islam di Suatu daerah, 'Umarmenetapkan tanah tersebut tidak diambil pasukan Islam, tetapi digarap olehpenduduk setempat, dengan syarat setiap panen harus diserahkan sekianpersen kepada pemerintahan Islam.