Bank Mandiri (Persero) Tbk.No.MBC.UMU/KSP2/028/2014 tentang Layanan Fasilitas Kredit SerbagunaMikro (KSM) tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KepalaSekolah Misidi, S.Pd dan Bendahara Suyani serta Osmed Dharma Chandraselaku MDBC Manager Medan, fota copy telah diberi materai dan dilegalisirselanjutnya diberi tanda TDW.3;Foto copy Perjanjian Kerjasama antara SMP Negeri 1 Tamiang HuluKabupaten Aceh Tamiang dengan PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk.No.MBC.UMU/KSP2/029/2014, tentang layanan Fasilitas Kredit SerbagunaMikro (KSM) tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh KepalaSekolah Rudi Prawira, S.Pd dan Bendahara Wiwik Dahyani serta OsmedDharma Chandra selaku MDBC Manager Medan, fota copy telah diberimaterai dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda TDW.4;Foto copy Perjanjian Kerjasama antara SMP Negeri 2 Kejuruan MudaKabupaten Aceh Tamiang dengan PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk.No.MBC.UMU/KSG2/028/2013, tentang layanan Fasilitas Kredit SerbagunaMikro (KSM) tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh KepalaSekolah Bejo Widagdo dan Bendahara Alfi Laila serta Osmed DharmaChandra selaku MDBC Manager Medan, fota copy telah diberi materai dandilegalisir, selanjutnya diberi tanda TDW.5;Foto copy Perjanjian Kerjasama antara Kantor Camat Banda Mulia TelagaMeuku Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk.No.MBC.UMU/KSG2/024/2013, tentang layanan Fasilitas Kredit SerbagunaHalaman 45 dari 49 Putusan Nomor 8/PID.TIPIKOR/2017/PT BNAMikro (KSM) tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Camat Dra.Fauziati dan Bendahara Asnah serta Osmed Dharma Chandra selaku MDBCManager Medan, fota copy telah diberi materai dan dilegalisir, selanjutnyadiberi tanda TDW.6;7.

kredit karena diatastanah aquo berdiri bangunanbangunan Para Tergugat/ Para Terbanding.Bahwa dari faktafakta dapat dilihat bahwasanya tanahtanah yangsekarang milik para Tergugat s/d V pada prinsipnya alas hak/ surattanahnya diterbitkan oleh Sutimin sendiri yang pada waktu itu sebagaiKepala Desa Pagar Merbau Ill, dan karenanya jika tanah aquo dahulunyaadalah milik Sutimin manalah mungkin Sutimin menerbitkan surat danmenandatangani surat keterangan tanah miliknya keatas nama oranglain(Terbanding s

diatas jelaslah terdapat fakta hukum bahwapermasalahan aquo adalah adanya/ didahuluinya adanya perbuatanmelawan hukum oleh Sutimin selaku kepala Desa yang menerbitkan SHMNo. 74/ 1997 tanpa hak atas nama pribadinya tanpa pernah memilik danmenguasai tanah aquo, kemudian menjual SHM No. 74/ 1997 kepadaSaham Barita Situmorang juga tanpa pernah menguasai fisik tanah dankemudian SHM No. 74/ 1997 diagunkan oleh Saham Barita Situmorangkepada Turut Tergugat tanpa membayarnya, dan Turut Tergugat memberikan fasilitas

kredit tanpoa melakukan pemeriksaan secara benarterhadap objek agunan dan tidak melaksanakan prinsip kehatihatian, danselanjutnya juga Penggugat/ sekarang Pembanding melakukan pembelianlelang tanpa memeriksa objek secara benar sebelum membeli, sehinggadari hal tersebut terlihatlah bahwa memang upaya kredit yang dilakukanoleh Saham Barita Situmorang adalah sengaja memang tidak untukmelunasidan dengan demikian sudah benar dan tepat pendapat HakimPengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan mengenyampingkan

diatas jelaslan terdapatfakta hukum bahwapermasalahan aquo adalah adanya/ didahuluinya adanya perbuatanmelawan hukum oleh Sutimin selaku kepala Desa yang menerbitkan SHMNo. 74/ 1997 tanpa hak atas nama pribadinya tanpa pernah memilik danmenguasai tanah aquo, kemudian menjual SHM No. 74/ 1997 kepadaSaham Barita Situmorang juga tanpa pernah menguasai fisik tanah dankemudian SHM No. 74/ 1997 diagunkan oleh Saham BaritaSitumorangkepada Turut Tergugat tanopa membayarnya, dan TurutTergugat memberikan fasilitas

Sarana Sulsel Ventu ra dengan Fasilitas Kredit Modal kerjaProduktif jangka waktu 12 bulan dengan Plafon Pembiayaan sebesar RpPutusan No. 349/Pdt.G/2018PN.

Bahwa temyata apa yang disebutkan dalam UndangUndangNo.7 tahun 1992 diubah dengan UndangUndang No.10 tahun 1998tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1) benar benar terjadiDebitur/konsumen/PENGGUGAT bahwa mengangsur selama 12bulan angsuran sudah terjadi kemacetan padahal sebelummelakukan pencairan Fasilitas kredit kepadaPENGGUGAT,TERGUGAT telah melakukan; Surat permohonan yang di ajukan PENGGUGAT padaTERGUGAT dan sudah di jelaskan kalau jaminan masih beradadi Bank lain (Take Over).

Analisa Kredit atas Kemampuan PENGUGAT untukmengembalikan Fasilitas Kredit yang di berikan oleh TERGUGAT I. Surat Pemberian Fasilitas Kredit Nomor035/SSV/KONF/CV.LAMPUNGN/2018. Mendatangani PerjanjianKredit baik yang dibuat dibawah tangan maupun yang di buat secaraNotariil dan Menandatangani Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan (SKMHT) serta Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) sebagai syarat untuk mendaftar Sertifikat Hak Tanggunganpada TERGUGAT III.14.

Bahwa setelah melalui beberapa proses dan beberapapersyaratan yang diminta oleh TERGUGAT telahdipenuhi oleh TuanSUNARTO, maka terjadilah pencairan dana pinjaman (utang) yangdiajukan oleh Tuan SUNARTOsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah), dengan jenis fasilitas Kredit AngsuranBerjangka, bunga 18 %, Jangka waktu angsuran 36 kali angsuran,terhitung mulai dari bulan Januari 2005 sampai dengan Desember2007, jumlah angsuran setiap bulannnya Rp. 10.694.444,00.

Bahwa fasilitas kredit tersebut diberikan atas dasarpermohonan yang diajukan oleh SUNARTO (Debitur) kepadaTergugat (Kreditur). Selanjutnya atas permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan kesepakatan untuk dibuat perjanjian diantara parapihak dengan penandatanganan Perjanjian Kredit No. 132 Tanggal 23September 2005 Jo. Adendum Perjanjian Kredit No:0109/790/APK/1006 Tangga 19 Oktober 2006 Jo.

Sutrisno A Tampubolon, S.H., Tergugat (Bank)dapat menarik seluruh fasilitas kredit, dan SUNARTO (Debitur) danatau Para Ahli Warisnya/Para Penggugat harus membayar sekaligusseluruh hutangnya kepada Tergugat (Kreditur);9. Bahwa berkaitan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)yang telah dilakukan oleh SUNARTO (Debitur) tersebut maka sesualdengan Ketentuan Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No. 390/2006 Tanggal 07 April 2006 Jo. Pasal 6 Jo.

sengketa dibeli oleh Para Penggugat dengan harga yangdisepakati sebesar Rp 2.450.000.000, (Dua Milyar Empat Ratus LimaPuluh Juta Rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah) dibayar tunai oleh Para Penggugat sebagai uangmuka (DP) dan sisanya dibayar dengan Kredit melalui Tergugat sebesarRp 2.350.000.000, (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2016 ditandatanganiPerjanjian Kredit secara dibawah tanganNomor: 929/PKPT/XI/2016dengan fasilitas

kredit untuk pembelian rumah, Perjanjian Kredit manatelan di ADDENDUM dengan akta dibawah tangan nomor:1372/PK/11/2016 dan telah dilagalisir dihadapan Notaris Anak AgungGede Oka Aryana, Sarjana Hukum dengan Nomor: 353/Leg/X1/2016; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah pulamenandatangani Akta Perjanjian Jual Beli No. 67 dan Akta KuasaMenjual No. 68 tanggal 30 Nopember 2016 dihadapan Notaris AnakAgung Gede Oka Aryana, Sarjana Hukum; Bahwa tujuan peminjaman dan pemberian kredit kepadaPenggugat

Foto copy Persetujuan Fasilitas Kredit, tertanggal 14 November2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.14 ;Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gin15. Foto copy Rincian Hutang Debitur, tertanggal 9 Agustus 2017,selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.15 ;16.

Foto copy Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, tertanggal 14 November2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (TI.2) ;3. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 929/PKPT/XI/2016, tertanggal 24November 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alatbukti (TI.3) ;4. Foto copy Surat Addendum No. 1372/PK/11/2016/AD01, tertanggal 30November 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alatbukti (TI.4) ;5.

Sudiono (Suami Penggugat)dengan Tergugat telah ada perjanjian hutangpiutangdimana Penggugat mendapatkan fasilitas kredit dariTergugat berdasarkan AktaAkta Perjanjian sebagaiberikut:1. AktaPerjanjian Kredit nomor 04 tanggal 1 Agustus 2013Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Lbp6.7.BahwaBahwadimana Penggugat mendapatkan fasilitas Kredit ModalKerja sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah);2.

Sudiono (Suami Penggugat) denganTergugat telah ada perjanjian hutangpiutang dimana Penggugatmendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat berdasarkan AktaAktaPerjanjian sebagai berikut:1. Akta Perjanjian Kredit nomor 04tanggal 1 Agustus 2013 dimana Penggugat mendapatkan fasilitasKredit Modal Kerja sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah);2. Akta Persetujuan PerpanjanganJangka Waktu Kredit nomor 12 tanggal 19 Agustus 2014;3.

Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan,sedangkan hal itu menjadi kewayjibannya, maka hal tersebut disamakandengan Keputusan TUN Sehingga karenanya permasalahan ini adalah kewenangan PengadilanTata Usaha Negara, maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat iniuntuk diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF: Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Februari 2021 telah mengajukanpermohonan roya kepada Tergugat sehubungan dengan telahdilunasinya fasilitas

kredit atas nama PT Altamira Ekatama berdasarkanSurat Keterangan Lunas tertanggal 15 September 2003 dari PTMillenium Atlantic Securities, berkedudukan di Jakarta, selaku krediturbaru penerima pengalihan piutang dari PT Bank Negara Indonesia yangtelah menyetujul untuk menghapuskan (roya) Hipotik/Hak Tanggunganatas Sertipikat Hipotik/Hak Tanggungan No. 93 tanggal 15 Agustus 1992terdaftar atas nama/untuk kepentingan Citybank, PT.

Millenium Atlantic Securities;Bahwa dengan telah dibayar lunasnya fasilitas kredit tersebut di atasoleh Penggugat, kemudian PT.

Millennium Atlantic Securitiesmenyetujul untuk menghapuskan (Roya) Hipotik/Hak Tanggungan yangtelah dibebankan atas 1 (Satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak MilikNomor 265 tanggal 3 Januari 1978 atas nama Penggugat karena telahdilunasinya fasilitas kredit atas nama PT.

Maka BNI merasa perluuntuk menjaga kepentingannya di dalam Perkara a quoBahwa selama menjadi Jaminan Fasilitas Kredit di BNI, SHM No.197/Pondang telah berkalikali dilakukan Pengecekan di BPN MinahasaSelatan dan ditemukan tidak pernah bermasalah, hal ini dibuktikan denganCover Note Notaris Threesje Sembung SH.MH. No. 046/N/II/2011 tanggal28 Februari 2011 yang berbuny/!

Henoch Repi saat ini telah menjadijaminan atas Fasilitas Kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,sehingga BNI selaku Tergugat II memiliki kKepentingan untuk melindung!tanah dan bangunan tersebut dari Gugatan Pihak Ketiga yang bisamerugikan BNI selaku Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di sektorkeuanganBahwa Tujuan Hukum adalah terciptanya Kepastian Hukum, KeadilanHukum dan Kemanfaatan Hukum. Prof.

yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanBadan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badanhukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkanperjanjian dengan NegaraBahwa sebidang tanah dan bangunan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor197/Pondang adalah merupakan Jaminan fasilitas

Kredit di BNI CabangPembantu Amurang.

Bahwa PENGGUGAT adalah konsumen ( debitur ) yang memperolehfasilitas kredit dari TERGUGAT ( kreditur ) selaku Perusahaan lembagaPembiayaan Konsumen / Leasing untuk perolehan fasilitas kredit ,didalam pembiayaan kredit untuk pembelian mobil baru berupa 1 (satu )unit mobil dengan Merk / Type / Model / : Toyota / Grand Avanza / 1.3EMT , tahun 2018 , warna putih , No.Rangka : MHKM5EA2JJK052946 ,No.Mesin : INRF441295 yang dibeli pada tanggal 17 September 2018dari Dealer resmi Toyota PT.Nasmoco Bahtera

Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut , antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT telah terlebin dahulu salingmengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudiandituangkan dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA denganNo. Registrasi : 02300302001857400 , No. Langganan : 300000695012pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 ;3.

menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apayang menjadi kewajibannya dalam perjanjian;Menimbang, bahwa sesuai denga Bukti Surat dari Penggugat yaituBukti P9 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Mantias Setyadisebagai kreditor dengan Sudarso sebagai Debitor No Registrasi02300302001857400 yang mana sesuai dengan Bukti Surat dari Tergugat :T4 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 02.300. 302.00.185740.0tertanggal 11 Oktober 2018 bahwa PENGGUGAT adalah konsumen(debitur) yang memperoleh fasilitas

kredit dari TERGUGAT (kreditur) selakuPerusahaan lembaga Pembiayaan Konsumen / Leasing untuk perolehanfasilitas kredit , didalam pembiayaan kredit untuk pembelian mobil baruberupa 1 (satu ) unit mobil dengan Merk / Type / Model / : Toyota / GrandAvanza / 1.3 EMT , tahun 2018 , warna putih , No.RangkaMHKM5EA2JJK052946 , No.Mesin : INRF441295 yang dibeli pada tanggal17 September 2018 dari Dealer resmi Toyota PT.Nasmoco Bahtera Motor Janti , yang beralamat diJI.Ring Road Timur No.58 A Banguntapan ,

benar, baik dalam perbuatan hukum sehariharimaupun dalam sengketa di Pengadilan;Dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan sebagai pemiliktanah sengketa haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan faktahukumnya dan perundangundangan tidak pula mengenal istilah akta jualbeli performa.Bahwa secara hukum apabila akta jual beli performa tersebutdibenarkan maka jelas dan nyata tindakan PENGGUGAT akan sangatmerugikan pihak ketiga incasu TERGUGAT B selaku kreditur yangberitikad baik dengan memberikan fasilitas

kredit kepada TERGUGAT Akarena tidak adanya jaminan kepastian hukum..

Bahwa Yulzamora (in casu TERGUGAT A) telah menyerahkan jaminanatas fasilitas kredit berupa sebidang Tanah dan Bangunan (rumahtinggal) dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 360 (dalam prosesPeningkatan Hak menjadi SHM) sekarang menjadi SHM Nomor3961/Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX seluas + 72 M2 yangterletak di Jalan Intan Ill No. 131 RT.004 RW. 015 KelurahanPegambiran Ampalu Nan XX Lubuk Begalung Kota Padang atas namaYulzamora, dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkanSertifikat

perjanjianperjanjian pengikatan jaminan yangdibuat dalam bentuk jumlah dan isi sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku atas jaminan, termasuk tetapi tidakterbatas pada halhal sebagai berikut, berikut segala tambahandan/atau penggantinya yang diuraikan dalam perjanjian terpisahnamun merupakan kesatuan dari Perjanjian ini, yaitu:Seluruh perjanjian (perjanjian) jaminan tersebut (selanjutnyadisebut Perjanjian (perjanjian) jaminan) juga terkait secaraparipassu (cross collateralized) terhadap fasilitas (fasilitas

)kredit lainnya yang diberikan oleh Bank kepada Debitur, yangdiuraikan dalam perjanjian (perjanjian) terpisah antara Bank danDebitur atau Pemben Jaminan.Bank berhak dan berwenang menjalankan hak danwewenangnya atas jaminan yang disebut pada ketentuanketentuan di atas.Berpegang pada Pasal 8 dan Pasal 11 Perjanjian Kredit di atas,TERGUGAT B selaku Keditur secara yuridis berhak untukmengeksekusi jaminan kredit berupa Tanah dan Bangunan(rumah tinggal) dengan bukti kepemilikan berupa Tanah danPutusan

dikemukakan oleh ParaPenggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat VII;Bahwa untuk memperjelas tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugatdengan Tergugat VII dan tidak adanya keterkaitan antara Tergugat VII dengan materiyang disengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo yang dikuatkan denganbuktibukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat VIIterangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagaimana berikut;Bahwa Tergugat VII adalah kreditur yang telah memberikan fasilitas

kredit kepada CV.Agung yang diwakili oleh Ny.

Untuk menjaminpelunasan fasilitas kredit tersebut di atas telah diserahkan dan diikat sebagai jaminandengan Hak Tanggungan beberapa bidang tanah atau tanah berikut bangunan denganbukti kepemilikan yang merupakan Objek Sengketa yaitu :Bahwa dalil Pelawan tersebut diatas terlalu berlebihan dan tidak mendasarkan padahukum karena atas objek sengketa dimaksud sudah diikat dan dibebani HakTanggungan bersama dengan jaminanjaminan lainnya untuk pelunasan kredit CV.Agung pada Tergugat VII (Pemegang Hak Tanggungan

), sesuai dengan Sertipikat HakTanggungan peringkat pertama (I) No. 150/2009 Tgl 6 April 2009 berdasarkan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 185/PHT/BkI/II/2009 tanggal 20 Februari2009.; Namun dalam jangka waktu Perjanjian Kredit ternyata fasilitas kredit yang dinikmatioleh debitur tersebut bermasalah, dimana cv aGUNG (diwakili oleh Ny.

TERHADAP TERLAWAN IIHalaman 4 dari 42 HalamamPutusan Perkara Perdata Perlawanan Nomor 13/Pat.Plw/2018/PN.Psb.e Bahwa, didalam Surat Perjanjian pemberian Fasilitas Kredit antaraPelawan dengan Terlawan disebabkan terjadinya perselisihan, makaKEDUA BELAH PIHAK MEMILIH KEDUDUKAN HUKUM YANG TETAPDAN SEUMUMNYA DIKANTOR PENGADILAN NEGERI PASAMANBARAT bukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Bukit Tinggi yang berlamat di Jalan Muhammad Yamin Nomor60 Aur Kuning Bukit Tinggi maka sudah

Menyatakan Sah Surat Perjajian Pemberian Fasilitas Kredit yang dibuatpada bulan November tahun 2013 antara Pelawan dengan Terlawan ;5. Menyatakan Lelag atas sebidang tanah beralaskan Sertfikat Hak Miliknomor 6797/LingkunganAur,Luas Tanah + 587 M2 atas nama Pelawan tidaksah dan cacat hukum;6. Menghukum Terlawan dan Terlawan II utuk mematuhi Keputusan padaButir (3) dan (4);7.

Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit ini dengan persetujuandari isteri Pelawan (Radiwati) dengan memperoleh fasilitas kredit denganjumlah total Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan pembayarankewajiban Pelawan pada awalawalnya lancarlancar saja dan tidak adamasalah, akan tetapi akhirakhir ini mengalami kemacetan.

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaara).DALAM POKOK PERKARA 1 Bahwa Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim, agar halhal yang telahTergugat I kemukakan pada bagian Eksepsi di atas secara mutatis muntandismerupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;2 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalildalil yang dikemukakanPara Penggugat dalam gugatannya, kecuali halhal yang diakui secara tegaskebenarannya oleh Tergugat I;3 Bahwa Tergugat I telah menyalurkan fasilitas

Kredit Fixed Loan (FL) kepadaDebitur atas nama ANDI NUGROHO (in cassu Penggugat I) denganpersetujuan istrinya DWI HARTATI (Penggugat II) dengan Perjanjian KreditFasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) Nomor066 / PKUKM / SKH / 12 beserta lampirannya (selanjutnya disebutPerjanjian Kredit) ;a Bahwa Perjanjian Kredit dibuat antara Para Penggugat selaku Debiturdengan Tergugat I selaku Kreditur berlaku sebagai undangundang(pacta sun servanda), sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal1338

KUPerdata yang menyatakan :Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnyab Bahwa ketentuan Pasal 1338 KUPerdata tersebut berlaku dan mengikatjuga kepada DWI HARTATI (Penggugat II) selaku Pemberi Jaminan /Penjamin / Avalis, sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 131 ayat (1): Pemberi aval, ia pun sama terikatnya seperti mereka untuk siapaaval (perjanjian jaminan) diberikannya 4 Bahwa atas pemberian Fasilitas

Kredit tersebut, Para Penggugat telahmenyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas Fasilitas Kredityang telah diberikan oleh Tergugat I, yaitu :Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang beradadiatasnya tersebut yang menurut tujuan dan peruntukkannya sertamenurut peraturan hukum (undangundang) yang berlaku dapatdianggap benda tetap (tak bergerak) tanpapengecualian,sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2640/Gemantar berdasarkan Surat Ukur No. 00187/Gemantar

kredit Fixed Loan(FL) kepada Debitur atas nama ANDI NUGROHO (in casuPenggugat I) dengan persetujuan isterinya DWI HARTATI(Penggugat II) dengan perjanjian kredit Fasilitas Pembiayaan MegaUsaha Kecil Menengah (MEGA UKM ) Nomor 066/PKUKM/SKH/12 beserta lampirannya (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit)dan Penggugat telah menjaminkan kepada Tergugat berupasertipikat hak milik nomor 2640/Gemantar berdasarkan Surat ukurNo. 00187/Gemantar/2012 tanggal 9 Januari 2012, seluas 828 M2yang terletak di Propinsi

No. 1416 K/PID.SUS/201517.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Foto Copy Rekap penerimaan uang nafkah untuk mantan istri sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 5 (lima) tahun sesuaiperjanjian penyelesaian pernikahan 2006/XII/2 (Bukti PH 17) ;Foto Copy Persetujuan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BuanaPlus No. 10/PSCCPA IV/SMG/002 tanggal 7 Oktober 2010, (Buki PH 18) ;Foto Copy Buku Tabungan di Bank UOB BUANA Nomor rekening :0053095983 tanggal pembukaan 08102010 atas nama KARMINAH(Bukti PH19

No. 1416 K/PID.SUS/201516.1h.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Foto Copy Tanda Terima Honorarium Tahun 2007 s/d Desember2010 atas nama KARMINAH, SE (Bukti PH 16) ;Foto Copy Rekap penerimaan uang nafkah untuk mantan istrisebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 5 (lima) tahunsesuai perjanjian penyelesaian pernikahan 2006/XIl/2 (Bukti PH 17) ;Foto Copy Persetujuan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)Buana Plus No. 10/PSCCPA IV/SMG/002 tanggal 7 Oktober2010, (Buki PH 18) ;Foto Copy Buku Tabungan

(Bukti PH 15) ;Foto Copy Tanda Terima Honorarium Tahun 2007 s/d Desember 2010atas nama KARMINAH, SE (Bukti PH 16) ;Foto Copy Rekap penerimaan uang nafkah untuk mantan istri sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 5 (lima) tahun sesuaiperjanjian penyelesaian pernikahan 2006/XII/2 (Bukti PH 17) ;Foto Copy Persetujuan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BuanaPlus No. 10/PSCCPA IV/SMG/002 tanggal 7 Oktober 2010, (Buki PH 18);Foto Copy Buku Tabungan di Bank UOB BUANA Nomor rekening :0053095983

Ahmad Zukhri, S.Pd, dalam hal ini sebagai Termohon Keberatan(dahulu Penggugat) adalah Nasabah Debitur, sesuai dengan bunyi pasal1 angka 18 UndangUndang Nomor : 10 tahun 1998 tanggal 10November 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 7Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi Nasabah Debitur adalahnasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkanPrinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkanperjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.H.

kebenarannya dan keterangan yangdiberikan pada sidang Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Singkawang, sangat diragukankompetensinya, hal ini dikarenakan saksi bekerja sebagai karyawan diperusahaan Asuransi Jiwa Sraya Singkawang dan tidak adahubungannya dengan perkara a quo.Penjaminan kredit untuk Termohon Keberatan tidak bekerjasamadengan Asuransi Jiwa Sraya karena Asuransi Jiwa Sraya hanyamengcover kredit untuk usia maksimum 60 tahun sedangkan usiaTermohon pada saat mengambil fasilitas

kredit No.

Keberatan (dahulu Penggugat)Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak dapat dikatakansebagai konsumen, karena Konsumen adalah setiap orang pemakaibarang dan / atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagikepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup laindan tidak untuk diperdagangkan (Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001) , akantetapi Termohon Keberatan merupakan Nasabah Debitur Bank, yaitu :Nasabah yang memperoleh fasilitas

kredit atau pembiayaan berdasarkanprinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjianBank dengan Nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 18 UU Nomor10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan.Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaNomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentangPelaksanaan tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen,

pada tahun 2007 s/d 2011dalam hal Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) Plafon SebesarRp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan agunan/jaminan rukoyang berada di jalan Merdeka Serbelawan Kab.

BahwaPerjanjian Kredit No. 6 tanggal 10 Desember 2007 berikutperubahanperubahannya yang dengan Akta PersetujuanPerpanjangan dan Tambahan (Suplesi) Kredit No. 135tanggal 26 Januari 2010, dan Akta PersetujuanPerpanjangan Kredit No. 119 tanggal 14 Maret 2011,(selanjutnya disebut Perjanjian Kredit).Besarnya fasilitas kredit yang diterima dengan rinciansebagai berikut :a.

Fasilitas kredit sebesar Rp950.000000 (Sembilanratus lima puluh juta rupiah);Seluruh fasilitas pinjaman tersebut harus TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi lunasi (termasukprovisi, bungabunga tambahan dan biayabiaya lainnya);namun ternyata Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi telah melalaikan kewajibannya untukmenyelesaikan kewajibannya;terhadap kelalaian tersebut, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah memberikan surat peringatansekaligus memberikan waktu kepada TergugatRekonpensi/Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka 2 telah mengakui dengantegas bahwa Penggugat telah mengadakan hubungan hukum denganTergugat dalam perjanjian kredit dengan menyerahkan agunan/jaminanguna mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I..

Sebagai pengusaha jasa konstruksi, Penggugat I Konpensi telahbeberapa kali memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I (PT. BankPembangunan Daerah Papua); Salah satu buktinya dapat dikutip dari keterangan Saksi Kardiono didepanpersidangan sebagaimana terurai pada Putusan Pengadilan Negeri SeruiNomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru halaman 58 dan 59 yaitu : .....

Dan saksimengenal Christian Payawa dan Yosep de Haan karena mereka nasabahBPD, kalau saudara Christian Payawa saksi tidak ingat, apakah pernah PUTUSAN NO: 04/P dt.G/2015/PN.Sru Hal. 49menganalisa kredit yang bersangkutan tetapi kalau YOSEP DE HAAN saksipernah menganalisa kredit yang bersangkutan; Bahwa Yosep De Haan (Penggugat I) memperoleh fasilitas kredit untukmembiayai proyek yang dikerjakan oleh yang bersangkutan, hal ini berartibahwa pekerjaan yang bersangkutan adalah Swasta; c.

Yusfin De Haandan didalam Risalah Komite Kredit BPD Kantor Cabang Serui Nomor:138/BPDSRI/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 pembahasan kredittersebut disetujui untuk diberikan fasilitas kredit kepada Yusfin DeHaan (Penggugat II); 3).

Bahwa fasilitas kredit Drs.

Bahwa TERGUGAT Il telah menerima fasilitas kredit dari TURUTTERGUGAT IV sebesar Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh jutarupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0037/FY316P8/02/14tanggal 13 Februari 2014.3.

TERGUGAT Il Telah Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit No.0037/F/316P8/02/14 sehingga TURUT TERGUGAT IV Berhak UntukMendapat Pelunasan Terhadap Objek Jaminan Yang Telah DiikatDengan Hak TanggunganTerkait dengan fasilitas kredit yang diberikan TURUT TERGUGAT IV kepadaDebitur SULAIMAH, faktanya Debitur (GULAIMAH) in casu TERGUGAT II tidakmembayar kewajiban angsurannya sesuai dengan jumlah dan waktu yangdiatur dalam Perjanjian Kredit dan Daftar Angsuran.

Menolak Secara Tegas Permohonan SitaJaminan (Conservatoir Beslaag) Yang Diajukan Oleh PenggugatBerdasarkan dalil PENGGGUGAT sampaikan pada angka 11 dan angka 14gugatan PENGGUGAT pada pokoknya menyampaikan bahwa PENGGUGATmemohonkan kepada Majelis Hakim agar diletakan Sita Jaminan (ConservatoirBeslaag) terhadap tanah dan bangunan objek sengketa.Terkait dengan permohonan PENGGUGAT tersebut TURUT TERGUGAT IVmenolak secara tegas karena objek sengketa SHM No. 29/Desa Kedok saat inimenjadi jaminan atas fasilitas

kredit TERGUGAT II dan telah diikat dengan HakTanggungan berdasarkan SHT No. 3251/2014 yang memberikan hak istimewakepada TURUT TERGUGAT IV berupa hak preferen untuk mendapatkanpelunasan hutang bersumber dari lelang objek jaminan kredit tersebut.Tentang permohonah sita jaminan terhadap asset yang sudah dijadikanjaminan hutang kapada Bank tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslagsebagaimana Yurisprudensi MA putusan No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli1985.Demikian Jawaban TURUT TERGUGAT IV menanggapi

Bahwa para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan para Tergugat,yakni Penggugat II adalah Debitur Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) danTergugat, berdasarkan perjanjian kredit dalam bentuk Surat Hutang DenganJaminan No.23 tanggal 21 Mei 2014, Addendum Pertama Penambahan(Suplesi) Plafon Kredit No.13 tanggal 16 Desember 2014 Notaris RidwanNawing,SH. serta beberapa addendumlainnyaSedang Penggugat adalahPemilik Jaminan yang diposisikan sebagai penjamin atas sejumlah maksimalhutang KMK Penggugat II

Bahwa bemubung bisnis perbankan Tergugat melalui fasilitas KMK denganPenggugat II mengalami perkembangan yang baik/ menguntungkan Tergugat,maka sebelum cukup satu tahun Fasilitas kredit tersebut langsungmendapatkan penambahan plafon (Suplesi) dan Tergugat, yakni darperjanjian KMK pertama tertanggal 21 Mei 2014 dengan plafon maksimalsebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu millyar rupiah), langsung ditambahkanpada tanggal 16 Desember 2014 (hanya dalam tenggang waktu 7 bulan)sebesar Rp.500.000.000,00 (lima

Atas fasilitas kredit/oinjaman ini Debitur wajlb membayar bunga padaBank 12.5% (dua belas koma lima persen) per tahun dibayar efektifsetiap bulan, bersifat reviewable setiap saat sesuai keterituan sukubunga yang berlaku di Bank;Untuk selanjuinya pada Pasal 6 mengatur bahwa :6. Apabila Debitur lalai melakukankewajiban kewajiban danpembayaran pembayaran sebagaimana yang telah ditetapkandiatas, maka Debitur dikenakan Denda/Penalty/BungaHal. 22 dari 42 Hal.

Menimbulkan kerugian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat dan telah adaperjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dandidalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Perjanjian Kredit No. 0012/K/BDC/I/2017telah disebutkan Jika Penggugat ingkar janji (wanprestasi) Tergugat berhakuntuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan.

maka terhadap gugatanPenggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat ditolak makaMajelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan per petitum gugatan Penggugat,maka harus ditolak seluruhnya;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensiadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat Rekonpensipada pokoknya adalah:Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah sebagai kreditur yangmemberikan fasilitas

kredit dengan perjanjian kredit No.0012/K/BDC/I/2017 Tanggal 26 Januari 2017 berupa kredit investasikepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 96 bulanterhitung sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26Januari 2025 dengan bunga 21 persen pertahun dengan perhitunganbunga menurun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.15.625.000, (lima belas juta enam ratus dua puluh lima rupiah),dengan jaminan berupa:1.

Adanya suatu sebab yang halal;Dan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undangundang HukumPerdata disebutkan bahwa Perjanjian adalah berlaku sebagai Undangundangbagi yang membuatnya dan dalam hal ini yang terikat dalam perjanjian tersebutadalah Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;Hal 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PN DpsMenimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap bahwa TergugatRekonpensi telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat Rekonpensi yangtelah dituangkan dalam Perjanjian