Ditemukan 25088 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Percobaan melakukan tindak pidana korupsi Membantu melakukan tindak pidana korupsi Turut serta melakukan tindak pidana korupsi Tindak pidana korupsi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 26 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.SYAKIR SYARIFUDDIN, S.H.
2.DIAN SUCIANTI ANGGRAENI, S.H, M.H
3.ANDI HAERUDDIN MALIK, S.H, M.H.
Terdakwa:
ZAINAL YASNI bin H. S. DG. MANGASI
87 — 80
  • Mangasi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;

    4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainal Yasni Bin H.S.Dg.

Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-03-2013 — Upload : 08-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 02/PID.SUS/2013/PTK
Tanggal 7 Maret 2013 — AGAS ANDREAS, BSW. S,Sos
48 — 24
  • Menyatakan terdakwa AGAS ANDREAS, BSW, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSMA-SAMA . ---------------------------------------------------2.
    S.Sos, terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.742. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjaraselama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.3.
    Menyatakan, .....Menyatakan terdakwa AGAS ANDREAS, BSW, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSMA922 Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa AGAS ANDREAS, BSW, S.Sos oleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesarRp .200.000.000, ( Dua ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar, akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ;3 Menghukum pula Terdakwa untuk
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-11-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Gtlo
Tanggal 3 Nopember 2014 — SYAIFUDDIN HELINGO
56 — 22
  • Menyatakan Terdakwa SYAIFUDDIN HELINGOterbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu melakukan perbuatanmelawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negarasebagaimana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Menyatakan terdakwa Syaifudin Helingo tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalamDakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;2. Membebaskan terdakwa Syaifudin Helingo dari segala tuntutan hukum ;3. Memulinkan hak terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan harkat sertamartabatnya ;4.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-03-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 02/ Pid.Tipikor/2014/PT.MALUT
Tanggal 11 Maret 2014 — MANGE MUNAWAR TJIARSO.
77 — 21
  • Salinan putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTernate Nomor : 19/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 28 Januari 2014 2013;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemukapersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanatersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No: Reg.perkPDS/SANANA/08.2013 tanggal 110 September 2013, yang selengkapnya berbunyisebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa MANGE MUNAWAR TJIARSO selaku pihak Penyediabarang dan
    Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 28 Januari 2014 sepanjangmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Mange Munawar Tjiarso. telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara besamasama sebagaimana dakwaan Primair ;Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjaraselama 8 (Delapan) tahun 6 (Enam) bulan, dan pidana denda sebesarRp.500.000.000, (Lima Ratus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-05-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 Mei 2015 — Drs. SEGA FRANSISKUS, M.Si
59 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sega Fransiskus, M.Si terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama danberlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.
    Sega Fransiskus, M.Si terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama danberlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-04-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 9 April 2018 — ABD. MANAN, S.Pd., bin ABDULLAH (Alm);
70 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., bin ABDULLAH tidakterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa dari DakwaanPrimair,Menyatakan Terdakwa ABD.
    ., bin ABDULLAH terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair,Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 2/PID.TPK/2016/PT.PLG
Tanggal 13 Juni 2016 — Ir. AHMED RIZALDHY ERGANTARA, MT.
111 — 19
  • AHMED RIZALDHY ERGANTARA, MT terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dakwaanKesatu Subsidair.. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. AHMED RIZALDHY ERGANTARA,MT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,dan Pidana dendasebesar Rp 50.000.000, (lima puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan.. Menetapkan agar Terdakwa Ir.
    Ahmed Rizaldhy Ergantara,MT terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi SecaraBersamasama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KesatuSubsidair;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2014 — Upload : 26-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2199 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 April 2014 — YOHANIS TATO KAMBA, BA, Dkk
75 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • materildan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yangmeliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya MahkamahAgung berpedoman pada :Bahwa Tujuan diperluasnya unsur perbuatan melawan hukum, yangtidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perobuatan melawanhukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang pandang oleh masyarakatsebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya,dapatlah pelaku dihukum melakukan
    tindak pidana korupsi, meskipunperbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr.
    JOHN PATASIK KADANG, BA dan Terdakwa V.MATHEUS RANTE TARUK, BA tersebut di atas terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang DilakukanSecara BersamaSama dan Berlanjut;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . YOHANIS TATO KAMBA, BA,Terdakwa II. Drs. YOHANIS. T. PAEMBONAN , Terdakwa III. Drs. DANIELSILVANUS DUDUNG, Terdakwa IV. JOHN PATASIK KADANG, BA danTerdakwa V.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 27-12-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 41/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 26 April 2018 — Penggugat:
Drs. H. ZULFIKAR Bin H. DIRIE
Tergugat:
BUPATI BERAU
536 — 504
  • Bahwa berdasarkan bukti P5 dan T16, Penggugat diberhentikan sementaradari jabatan negeri pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 05 Juli 2017;Bahwa berdasarkan bukti P18 dan T17 Penggugat dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahundan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);Bahwa berdasarkan bukti T33, pada tanggal 15 Agustus 2017 telahdilaksanakan Rapat Tim pertimbangan
    Bahwa berdasarkan bukti P18 dan T17 Penggugat selaku Camat PulauDerawan dan Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan Masjid IKK TanjungBatu bersamasama dengan Surya Darmaji bin ahmad buang dan agussusanto bin markus hidayat telah melakukan perbuatan yang menimbulkankerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.000.000.000, dan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraHalaman 67 Putusan No. 41/G/2017/PTUNSMDbersamasama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS
782 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYASterbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasamaHal. 29 dari 54 hal. Put.
    sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 70/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pbr. tanggal 03 Maret 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAStersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan
    tindak pidana "korupsi yang diatur dan diancam dalamPasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT PALU Nomor 6/PID.TPK/2019/PT PAL
Tanggal 24 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : MOHAMMAD TANG, SH.
Terbanding/Terdakwa : H. HASBIE H. Dg. SITABA
102 — 50
  • SITABA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa H. HASBIE H. DG.
    SITABA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
  • Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti
    banding dariPenuntut Umum yang minta agar pidana pokok yang dijatunkan kepada Terdakwadalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperberat, sudah selayaknya dapatditerima;Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan hukumsebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam halaman 59 sampaidengan halaman 94 putusan perkara Pengadilan Tingkat Pertama yangberkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan
    tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalamDakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dariDakwaan Primair tersebut, dan kemudian
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 20-02-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 04-06-2024
Putusan PN PALU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal
Tanggal 3 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD POLDUNG NAEK PARSADAAN DALIMUNTHE, S.H
2.DIDIN MARYANTO RADJAK, S.H.
3.LA ODE MUHAMMAD NUZUL, S.H.
4.Muh. Dhimas Trisakti, S.H
5.TRIMURIANI MT. LAGANDJA, S.H
6.ASSTAPURI, S.H
7.ADITYO ISMUTOMO, S.H.
Terdakwa:
INDRA PRATAMA LEUSA
50 — 0

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Indra Pratama Leusa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair.
    2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primair.
  • Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 31 Mei 2017 — MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH, DK
78 — 49
  • AHENG, S.Hut Bin LENAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa I. MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH dan Terdakwa II. AHENG, S.Hut Bin LENAN dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa I. MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH dan Terdakwa II.
    AHENG, S.Hut Bin LENAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II.
    AHENG, S.Hut Bin LENAN selaku Bendahara Desa Sukaraja, KecamatanSukamara, Kabupaten Sukamara tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaanPrimair Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH selakuKepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara danTerdakwa I AHENG, S.Hut Bin LENAN selaku Bendahara Desa Sukaraja,Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dari dakwaan Primair tersebut;3.
    Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan caramenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeri;2.
    Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseoranganswasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan;Menimbang, bahwa mengenai kedudukan dalam perumusan ketentuantentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindakpidana korupsi sebagai berikut:1.
    AHENG, S.Hut Bin LENAN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa . MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH danTerdakwa II. AHENG, S.Hut Bin LENAN dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa I. MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH danTerdakwa Il.
    AHENG, S.Hut Bin LENAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . MUJIHARTONO BinAJIDANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)bulan dan Terdakwa II.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 30-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 16/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA
Tanggal 14 Agustus 2014 — I. RAMLAN, ST Bin Alm. JAMALUDDIN; II. MUHAMMAD ARFAN, ST bin M. RALIF;
56 — 33
  • RALIF terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersama-sama;4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I RAMLAN, ST BinAlm. JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dendasebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan;5.
    RALIF selaku Pembantu PejabatPelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Aceh Tamiang Nomor : 600/1607/2009 tanggal 15 Juni 2009 terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
    RALIF terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAMLAN, ST Bin Alm.JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesarRp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IT MUHAMMAD AREFAN, ST bin M.RALIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan
    RALIF terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I RAMLAN, ST BinAlm. JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dendasebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa If MUHAMMADARFAN, ST bin M.
    Angkat Sijabat terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum danTerdakwa II H. Mikun Sijabat, S.Pd Bin Alm H. Angkat Sijabat masingmasingdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masingmasingsebesar Rp. 50.000.000.
    tindak pidana Korupsi oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertamatersebut di ambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri olehPengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasputusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 6 Maret 2014 No.44/Pid.Sus/TPK/2013 PNBNA yang dimintakan banding tersebut cukup beralasanuntuk dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2014/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 9 Februari 2015 — Dra. Hj. Siti Nurmarkesi Binti Djumiat
99 — 79
  • Siti Nurmarkesi Binti Djumiat tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI melanggarPasal 2 jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;2. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj.
    Siti Nurmarkesi tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;2. Membebaskan Terdakwa Dra. Hj. Siti Nurmarkesi dari segaladakwaan (Vrijspraak) ;3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatdan martabatnya ;4.
    Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan SecaraBersamasama, seperti di muat dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaseperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsungMajelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasanpembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagiTerdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan kesalahannya
    Siti Nurmarkesi Binti Djumiat, telahterbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Korupsi yang dilakukan secara bersamasama ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itudengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun, dan Denda sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bilaDenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidanakurungan selama 2 (dua) Bulan ;Menyatakan barang bukti berupa:1.
    tindak pidana korupsi secarabersamasama.Bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sahdan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selamapersidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf danpembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagiterdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukumyang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;Bahwa Hakim Anggota (Ad Hoc) tidak sependapat
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 27-07-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps
Tanggal 13 Desember 2022 — Penuntut Umum:
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
NI WAYAN SUNITA YANTI, S.E.
192 — 34
  • Menyatakan Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3.
., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana KORUPSI secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ni Wayan Sunita Yanti, S.E. dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 08-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ALEKSANDER RANTE LABI, SH
Terdakwa:
MARWAN B. SULEMAN, ST., MM
161 — 70
  • ,MM. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
  • Membebaskan Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST.,MM. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST.,MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWAN B. SULEMAN, ST.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 12 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.Wan Susilo Hadi, SH
2.Rizky Nuzuly Ainun, SH.,MH
Terdakwa:
NURMALAKARI, SKM.,M.Kes Binti A. KARIM ACHMAD
134 — 60
  • Karim Achmadtidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  • Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Nurmalakari, SKM, M.Kes Binti A. Karim Achmaddari Dakwaan Primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa Nurmalakari, SKM, M.Kes Binti A.
    Karim Achmadtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurmalakari, SKM, M.Kes Binti A.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 2 Juni 2016 — ROMLI EFFENDI H.S.SOS Bin ABD HAMID
50 — 39
  • Novi Valentino, ST tidakterbukti secara bersamasama melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a danb, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;Membebaskan terdakwa 1. Romli Effendi H. S.Sos Bin Abd.
    Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan caramenyalahgunakanKewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan ataukedudukan.2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atauPerseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan caramenyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukansaja.Bahwa yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi H. EdySuprianto,ST.,MT, SYATIANSYAH,ST.
    tindak pidana Korupsi SecaraBersamasama sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;Putusan Perkara Nomor: 18/PID.SUS.T PK/2016/PN.Bg Halaman 106Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas, untukmemberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diriterdakwa, Pengadilan berpendapat adalah perlu mempertimbangkan aspekaspekyang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agarsebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai
    dan akan tetapi di dalam TuntutanPidananya Penuntut Umum tidak memberikan alasan serta tidak menuntut agarterhadap diri terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupba membayar uang pengganti,untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanyadapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan
    tindak pidana korupsi danmemperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,Pengadilan memperoleh fakta bahwa terdakwa sama sekali tidak memperoleh hartabenda yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, oleh karena itukepada terdakwa tidak akan dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uangpengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor31 tahun 1999 jo Undang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2012 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 28 Maret 2012 — KRISMAN NAPITUPULU
71 — 17
  • Menyatakan Terdakwa Krisman Napitupulu tidak terbuktilbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair.2.
    tindak pidana korupsi menurut dakwaan PenuntutUmum telah melihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakandalam dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat (1), atau dakwaan subsiderPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalamperkara ini adalah Terdakwa Krisman Napitupulu, terdakwa Jalu TeguhPrihadi serta terdakwa IR Yurizal (perkara terpisah) sebagai subyekhukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut
    tindak pidana korupsi yang secara langsung atau tidaklangsung berkaitan dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagaipenyedia barang dan jasa bersamasama dengan Jalu Teguh P, serta IR.H Yurizal.
    H Yurizal mampumelakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakankepadanya yakni melakukan tindak pidana korupsi, yang dengandemikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi.Ad. 2.
    tindak pidana korupsi, kemudianapakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksidan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwatidak terdapat halhal atau alasanalasan yang dapat menghapuskansifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa atau adanya buktisebagai alasan pemaaf (Straaf Uitsluiting Gronden) yang diatur didalampasal 44 s/d pasal 51