Ditemukan 656669 data
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE;
amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115826.16/2012/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00333/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 19Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Februari 2012 Nomor 00027/207/12/073/16 tanggal 6 Juni 2016, atasnama: PT
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00333/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 19 Juli2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00027/207/12/073/16tanggal 6 Juni 2016, atas nama: PT Tunggal Yunus Estate,NPWP. 01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H.
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2012 Nomor 00027/207/12/073/16 tanggal 6 Juni 2016,atas nama PT Tunggal Yunus Estate, NPWP01.373.410.8073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor31 RT. 001 RW 001, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,10230, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 4 dari 9 halaman.
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Putusan Nomor 2948/B/PK/Pjk/20192011, atas nama PT Suzuki Finance Indonesia NPWP01.343.964.1062.000, beralamat di Gedung Atrium Mulia Building Lt. 5,Jalan Rasuna Said Kav.
Putusan Nomor 2948/B/PK/Pjk/20192011, atas nama PT Suzuki Finance Indonesia NPWP 01.343.964.1062.000, beralamat di Gedung Atrium Mulia Building Lt. 5, Jalan RasunaSaid Kav. B 10 11 Jakarta Selatan., sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2011 menjadi sebagai berikut:2.
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT SUZUKI FINANCE INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113054.16/2011/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding dari Pemohon BandingPT SUZUKI FINANCE INDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 7 dari 8 halaman.
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA;
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. UNI-CHARM INDONESIA;
58 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. MITRA TERNAK SEJAHTERA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
49 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WANANUGRAHA BIMA LESTARI;
35 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMBER TANI AGUNG;
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GREENLAND RAJAWALI UTAMA;
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. STEELINDO WAHANA PERKASA;
48 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. TETRA PAK INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AYEM MULYA INDAH;
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TITAN PETROKIMIA NUSANTARA;
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. GEOTECH SYSTEM INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HONDA TRADING INDONESIA
Putusan Nomor 357/B/PK/Pjk/2021 Nomor 00080/207/14/059/16 tanggal 10 Agustus 2016 Masa Pajak Januari2014 atas nama PT. Honda Trading Indonesia, NPWP: 02.115.759.9059.000, beralamat di Mid Plaza Lt. 6, JI. Jenderal Sudirman Kav.1011,Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: No. Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka.
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01669/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00080/207/14/059/16 tanggal 10 Agustus 2016 Masa Pajak Januari2014 atas nama PT Honda Trading Indonesia, NPWP02.115.759.9059.000, beralamat di Mid Plaza Lantai 6, JalanJenderal Sudirman Kav. 1011, Karet Tengsin, Tanah Abang,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220 terkait sengketa a quo, adalahtelah
Menolak permohonan banding Pemohon Banding PT HONDA TRADINGINDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. TRINSEO MATERIALS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUT003053.16/2019/PP/M.VIA Tahun 2020, tanggal 3 Maret 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00185/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 11 Januari 2019, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00069/207/13/052/17,tanggal 24 Nopember 2017, atas nama PT
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRINSEO MATERIALS INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 359/B/PK/Pjk/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
43 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PRIMA DHARMA PANCAGATRA;
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ABB SAKTI INDUSTRI;
83 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PUMA ENERGY INDONESIA;
63 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. MEAD JOHNSON INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Putusan Nomor 1448/B/PK/Pjk/2021Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00024/207/14/056/17tanggal 6 Juni 2017, atas nama: PT Mead Johnson Indonesia, NPWP02.058.971.9056.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 43, JalanMH. Thamrin Kav.2830, Jakarta 10350, alamat korespondensi di GedungTreasury Tower, District Il, Lantai 58, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal SudirmanKav. 5254, Senayan, Jakarta 12190, sehingga penghitungan menjadisebagai berikut: 1. Dasar Pengenaan Pajak : (Rp)a.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MEAD JOHNSON INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT. SAMUDRA TIMUR SENTOSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;