Ditemukan 11095 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 06-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 6/PID.TPK/2017/PT.PLG Tanggal 24 Agustus 2017 — ERPAN KUSNANDAR SE.MM Bin SOFYAN
115 — 60
115 — 60
menjatuhkan putusan kepadaterdakwa,Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akanmempertimbangkan halhal yang =memberatkan dan halhal yangmeringankan terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :Perbuatan terdakwa menghambat pelaksanaan program Pembangunankota Palembang ; Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI. dalampemberantasan Korupsi ; Terdakwa sebagai penyelenggara Negara telah melanggara azasazasumum penyelenggara negara sebagaimana di atur dalam UndangUndang No. 28Tahun
Register : 14-04-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 39/G/2020/PTUN.Mks Tanggal 1 September 2020 — Penggugat:
MISBAHUDDIN
Tergugat:
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STIMIK AKBA)
263 — 139
MISBAHUDDIN
Tergugat:
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STIMIK AKBA)
263 — 139
yangmenyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu harusdiperhatikan.Bahwa kesemua syarat ini tidak teroenuhi dalam Objek SengketaKTUN karena bertentangan dengan peraturan yang ada, tidakmelalui mekanisme yang seharusnya serta dasar hukum yangdigunakan tidak lah jelas sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.2) KTUN BERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHANYANG BAIKBahwa Objek Sengketa KTUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan AAUPB sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 28Tahun
Register : 03-12-2012 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 698/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Tanggal 27 Maret 2014 — YAYASAN HARAPAN IBU PONDOK PINANG (yang selanjutnya disebut sebagai âÂÂYHI-PPâÂÂ), berkedudukan di Jakarta. Yang dalam hal ini memiliki domisili dan memberi kuasa kepada : ACHMAD MUISZUDIN. SH., MH., MUHAMMAD EKHSANDI HAZNAM, SH. dan SYUKNI TUMI PENGATA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung di Kantor AMS Law Office beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
M E L A W A N
1. Dra. Hj. NUNUK MURDIATI SULASTOMO, yang beralamat di Jalan Ambon H 166, RT 06/RW 13, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. I;
2. AMBAR TITIASARI, yang beralamat di Jalan Kesambi No. 22, RT 003/RW 006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II:
3. Dr. SULASTOMO, MPH, yang beralamat di Cinere Depok, Jalan Ambon H-166, RT- 06/RW-13, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.
74 — 42
74 — 42
Pasal 52 UndangUndang No. 16 tahun 2001tentang Yayasan yang kemudian dirubah dengan UndangUndang No. 28tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang No. 16 tahun 2001 tentangYayasan;Bahwa Dra. Hj.
Pasal 48 dan Pasal 49 UndangUndang No. 16 tahun2001 tentang Yayasan yang kemudian dirubah dengan UndangUndang No. 28tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang No. 16 tahun 2001 tentangYayasan.Bahwa adapun Pasal 35 Anggaran Dasar YHIPP, mengatur :1Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (ima)bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.a Laporan tahunan memuat sekurangkurangnya :b Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu sertahasil yang telah
Register : 20-05-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2021/PTUN.Mks Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat:
Bachtiar Jamali
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
Intervensi:
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
189 — 121
Bachtiar Jamali
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
Intervensi:
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
189 — 121
Penjelasan Pasal 3 angka 1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas DariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dikutip sebagai berikut : Pasal 53 ayat (2)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN KANDANGAN Nomor 131/Pid.B/2016/PN Kgn Tanggal 7 September 2016 — SAPTUNI Als. TONI Als. ABAH UDIN Als. REZA Bin. SAHARIN.
27 — 6
27 — 6
Barito Selatan).Umur/tanggal lahir :28tahun/ 14 Mei 1988.Jenis Kelamin : LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Ds. Tumpung Ulung RT 04 Kec.
Putus : 09-05-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/TUN/2011 Tanggal 9 Mei 2011 — dr. RUDY SUTADI, Sp.A., MARS., MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ; Dr. LUCKY AZIZA ABDULLAH BAWAZIER, Sp.PD., KGH.,
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGGUGATselama ini tiap tahunnya;Bahwa pengertian Remisi menurut Pasal 1 angka 6, Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata CaraPelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah: Penguranganmasa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan AnakPidana yang memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan;Bahwa selanjutnya ditentukan bahwa syarat diberikannya Remisi menurutPasal 34 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28Tahun
Register : 03-05-2013 — Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/TUN/2013 Tanggal 25 Juni 2013 — YAYASAN HARAPAN IBU PONDOK PINANG VS I. MENTERI HUKUM DAN HAM RI., II. H. MOHAMMAD INDRA WARGADALEM, SH., MBA;
105 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang No. 28Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 TentangYayasan, dan Anggaran Dasar Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang,sehingga objek sengketa tersebut jelas telah mencederai kewenanganyang diberikan Negara kepada Tergugat, oleh karenanya tak dapat laindan memenuhi keadilan apabila Surat Keputusan Tergugat dinyatakanbatal atau tidak sah ;Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dengan menerbitkan objeksengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang
Register : 22-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Dps Tanggal 15 Juli 2020 — Pemohon:
Putu Candrawati, SE
Termohon:
Ditreskrimsus Polda Bali
337 — 232
Putu Candrawati, SE
Termohon:
Ditreskrimsus Polda Bali
337 — 232
GRAHA INSAN SURYA, maka itu bukan merupakan Kas Hal.8 dari 53 Hal.Put.No. 7/Pid.Pra/2020/PN.DPSPerusahaan melainkan uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )dari Wajib Pajak;Bahwa bila hal mengenai uang dari Wajib Pajak ( Pajak Pertambahan Nilai /PPN ) yang dipersalahkan, maka menurut pengetahuan Pihak PEMOHON,yang dapat memeriksa dan menuntut Pihak Pemohon adalah melaluiPeradilan Pajak yang merupakan wewenang dari Dirjen Pajak;Bahwa karena berdasarkan Perundanganundangan dan Peraturan No.28Tahun
Register : 27-01-2014 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 29/ Pid.Sus / 2014 / PN.Ktb Tanggal 22 April 2014 — MUKRAN als. IMUK als. PAK ALDI Anak dari UNCI,dkk
28 — 4
28 — 4
Cagar alam Sungai Bulan dan Sungai Lulan ;Bahwa dasar hukum penetapan statusSuatu. kawasan cagar alam adalahPeraturan Pemerintah RI Nomor 28Tahun 2011 #4'tentang PengelolaanKawasan Suaka Alam dan KawasanPelestaraian Alam ;Bahwa kawasan cagar alam berfungsiuntuk pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa dalam rangkamencegah kepunahan spesies,melindungi sistem penyanggakehidupan dan pemamfataankeanekaragaman hayati secara lestari ;Bahwa sumber daya alam hayati adalahunsurunsur hayati yang terdiri
Register : 14-10-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PA TANGERANG Nomor 2058/Pdt.G/2016/PA.Tng Tanggal 6 Juni 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
48 — 4
48 — 4
Sampai hati sekali Pemohonperlakukan Termohon yang telah dengan setia mendampingi selama 28tahun pernikahan;Yang terhormat Majelis Hakim, sebagai tambahan informasi, bahwa padatanggal 5 Desember 2016, yaitu sehari sebelum sidang kedua (SidangPembacaan Gugatan), Termohon secara spontan mengikuti kata hatidatang ke dekat rumah WANITA IDAMAN LAIN, karena Pemohon takkunjung pulang, dan melihat secara langsung Pemohon keluar dari rumahwanita tersebut pagipagi hari kirakira pukul 05.00 WIB dalam satu mobildan
Putus : 27-12-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 83/PID.SUS/2012/PN.SBY Tanggal 27 Desember 2012 —
40 — 9
40 — 9
sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang HukumPidana ;c Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;d Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan negara atau daerah ;e Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalahpenyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28Tahun
Register : 17-11-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 201/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat:
1.BUHARI NASUTION
2.NAMRI BARUS
3.ABADI SARAGIH
4.SUYONO
Tergugat:
KEPALA DESA SUKALUWEI KECAMATAN BANGUN PURBA
177 — 84
1.BUHARI NASUTION
2.NAMRI BARUS
3.ABADI SARAGIH
4.SUYONO
Tergugat:
KEPALA DESA SUKALUWEI KECAMATAN BANGUN PURBA
177 — 84
Bahwa jika dihubungan perbuatan atau Tindakan Tergugat tersebutdiatas dalam menerbitkan objek sengketa, jelas telah melanggar AsasKepastian Hukum sesuai penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU No. 28Tahun 1999 tentang penyelengaraan negara bebas KKn.
Register : 07-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2019/PTUN.PLK Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat:
MELISAE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
YOSAFAT FEBRIANUS TUNDJAN
178 — 133
MELISAE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
YOSAFAT FEBRIANUS TUNDJAN
178 — 133
Tgl. 06 November 2018 yang tanpa sepengetahuanPenggugat yang jelas jelas telah ada dan tinggal diatas objek sengketasejak tahun 1981 maka Tergugat juga melanggar asas asas pemerintahanyang baik yaitu asas keterbukaan;27.Bahwa berdasarkan poin 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26, diatas makaTergugat telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlakuterkait dengan pendaftaran tanah sekaligus penerbitan sertipikat, UU No. 28tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas darikorupsi
Register : 31-05-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/TUN/2017 Tanggal 3 Agustus 2017 — PT. SARANA TRANSNAKER vs I. BUPATI PARIGI MOUTONG., II. PT. RIMBUN JIHAU LESTARI;
100 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang dimaksud dengan AsasKepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan,kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraNegara; (Vide: Penjelasan Pasal 3 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih BebasDari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme);Bahwa karena objek sengketa dan objek sengketa Il tersebut,memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan huruf bUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasHalaman
Register : 08-08-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 07-02-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 28/G/2017/PTUN.PBR Tanggal 18 Desember 2017 — DELIMA IDA TAMBUNAN, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DAN SYAMSURIZAL NAZAR
112 — 42
112 — 42
19.400 M2.Menimbang,bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkanalasanalasan sebagai berikut:1.Bahwa penerbitan objek sengketa a quo dilakukan oleh Tergugat tanpamempertimbangkan semua kepentingan, khususnya kepentingan ParaPenggugat yang telah menguasai dan memiliki bidang tanah secara terusmenerus;Bahwa selain cacat hukum administrasi, tindakan Tergugat menerbitkankeputusan objek sengketa juga telah melanggar asasasas umumpenyelenggaraan negara yang diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 28Tahun
Register : 12-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Dmk Tanggal 13 Juni 2017 — TUWOH SEDIO UTOMO als DWI UTOMO Bin SLAMET
50 — 12
50 — 12
Demak.Bahwa pelaku dari tindak pidana Penipuan tersebut adalah Terdakwa Tuwohals DWI UTOMO umur sekira 28tahun, swasta, lakilaki, alamat Ds.Mangunsari, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan dan antara saksi denganpelaku tidak ada hubungan famili dan hanya hubungan kerja karena pelakuselaku pelanggan di PT. Cipta Wijaya Mandiri untuk pabrik tempat saksibekerja dan setahu saksi pelaku melakukan penipuan seorang diri.Bahwa barang milik PT. Cipta Wijaya Mandiri yang telah di tipu oleh pelakuSdr.
Putus : 25-05-2009 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176/B/PK/PJK/2008 Tanggal 25 Mei 2009 — PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
146 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 176/B/PK/PJK/2008.12122)Bahwa Undangundang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 1994 danUndangUndang No. 16 Tahun 2000 serta UndangUndang No. 28Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,kedudukan hukumnya dalam sengketa pajak adalah sebagai LexSpecialist.3) Bahwa sesuai prinsip hukum menyatakan Lex Specialist derogat LexGeneralist (ketentuan perundangundangan yang bersifat khususmengenyampingkan ketentuan perundangundangan yang bersifatumum
Register : 23-11-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 30/G/2020/PTUN.BKL Tanggal 23 Februari 2021 — HERI SUSILO melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR dkk
201 — 82
201 — 82
Pasal 31: Pengadilan Pajak mempunyaitugas dan wewenang memeriksa dan memutussengketa pajak ;Menimbang, bahwa ketentuan norma diatasPengadilan berpendapat bahwa sengketa Pajakmerupakan kewenangan dari Pengadilan Pajakuntuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;Menimbang bahwa berdasarkan uraianpertimbangan hukum diatas, Pengadilanberpendapat bahwa Objek Sengketa ke 1 danObjek Sengketa ke 2 memenuhi ketentuan pasal23 ayat 2 huruf a UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 oleh karenanya sengketa a quomerupakan
Register : 17-11-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr Tanggal 23 Februari 2017 — Hendri, DKK Vs PT. Rezeki Surya Intimakmur
43 — 10
43 — 10
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan PengesahanPeraturan Perusahaan serta Pembuatan Dan Pendaftaran PerjanjianBersama ;Diatur di dalam Pasal 3:(1) Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PP yangberlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutanbaik PKWT maupun PKWTT ;(2) Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang/unitkerja/perwakilan, PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku disemua Cabang
Register : 10-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA KAJEN Nomor 1221/Pdt.G/2020/PA.Kjn Tanggal 3 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
11 — 6
Saksisaksi :1.Saksi1, umur 28tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di PekajanganGg 19 RT.014, RW.006, Desa Pekajangan, Kecamatan Kdungwuni, KabupatenPekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ya,Saksi kenal dengan Penggugat danTer gugat ; Bahwa hubungan Saksi adalah sebagai tetanggaPenggugat ; Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suamiisteri yang menikah 5 tahun yang lalu;Bahwa