Bank) berupa Keterangan dari Bank dalamrangka pemberian fasilitas pemberian KPA yang tidak dapat diyakinikebenarannya karena tidak memiliki validitas hukum dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 5 ayat (1) dan Pasal

No.2174 K/PDT/2007tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan olehMajelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 11 alinea pertama putusana quo disebutkan :"Menimbang, bahwa dari bukti P3 dan P4 ternyata bahwa Tergugat telahmemberi

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan olehMajelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 11 alinea terakhir putusana quo disebutkan :"Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa pihaknya telah membayarfee pengacara sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepadaPenggugat melalui bilyet giro pada tanggal 3 April 2003 (vide bukti T1I)namun dalil tersebut dibantah oleh Penggugat yang menyatakan dalamkesimpulan tertulisnya bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pembayaranfee

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Selong) jelasjelas telah salahmenerapkan hukum, hal itu terlihat pada pertimbangan hukumnya padahalaman 27 alinea yang hanya menekankan pada halhal yan gberhubungan dengan persoalan bagian waris, dimana hal ini merupakansuatu tindakan yang bermaksud mengaburkan persoalan yang keluar darikonteks persoalan/pokok perkara.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dimana hal tersebut terlihatpada pertimbangan hukumnya hal. 27 alinea 11 tentang fakta hukum yangterlinat sangat subjektif yang hanya memihak untuk kepentingan Tergugat(khususnya Tergugat 2), ini dapat kita linat dalam penekanannyamengatakan" suatu fakta bahwa para Penggugat telah mendapatkanHalaman 7 dari 10 hal.Put.

hasilpembuktian menjadi domain Majelis Hakim dan termasuk penilaian terhadapperkara aquo tentang mampu atau tidaknya Terbanding/Penggugatmembuktikan hanya dengan alat bukti dan 3 (tiga) orang saksi, dan MajelisHakim Pengadilan Agama tidak keliru dalam menerapkan hukum acaranyasebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo;Menimbang, bahwa tentang keberatan pembanding menyangkut hutangdan angsuran Pembanding/Tergugat yang kurang dipertimbangkan, makasebagaimana termuat dalam halaman 35 alinea

dibayarkan atau diperhitungkan dari nilai Rukohasil pembangunan dari hutang tersebut, yaitu pembayaran angsuran danbunga sejak setelah terjadinya perceraian atau angsuran ke 13 (September2014) sampai pembayaran angsuran terakhir atau angsuran bulan ke 48(Agustus 2017) dapat diperhitungkan dan dibayarkan dari nilai Ruko tersebut;Menimbang, bahwa atas Ruko diatas tanah sengketa posita angka 3.1gugatan Penggugat in casu, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama pada halaman 35 alinea

Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp59.091.114.200,00 terkaitdengan sengketa Koreksi Positif Peredaran Usaha di PPh Badan (Put.44499/PP/M.III/15/2012) yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 635/B/PK/PJK/201 7Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 50 alinea

ke7:Bahwa didalam persidangan Tebanding tidak dapat membuktikan kepadasiapa hasil produksi tersebut dijual sehingga sesuai dengan pembahasandalam sengketa Pajak Penghasilan Badan Majelis berkesimpulan tidakterdapat cukup bukti untuk mempertahankan koreksi Terbanding atasperedaran usaha sebesar Rp 709.093.370.411 ,00;Halaman 50 alinea ke8:Bahwa karena koreksi DPP PPN ini merupakan hasil equalisasi dengankoreksi peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan yang telah dibatalkanoleh Majelis sehingga

ketigayang menyebutkan Surat Bupati Aceh Singkil No.525/1159/2013 dan DinasKehutanan dan Perkebunan Kab Aceh Singkil dengan Nomor 525/541/2013 tanggal12 Agustus 2013 serta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Kec.Baharu KampongMukti Lincir dengan Nomor Surat 525/57//2013 tertanggal 27 Agustus 2013;Bahwa hal tersebut diatas dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II karena didalamgugatan Para Penggugat halaman 6 alinea ketiga menyebutkan :PT.Bumi Daya Abadi menguasai lahan seluas 180 Ha + 30 Ha = 210 Ha

Bumi Daya Abadi;e Bahwa gugatan Para Penggugat didalam perkara aquo, yang hanya mengajukan gugatanterhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah gugatan yang kurang para pihak (PluriumLitis Consortium) ;e Bahwa hal tersebut diatas dikemukakan Tergugat I dan Tergugat H karena ParaPenggugat didalam gugatannya halaman 6 alinea ketiga telah menyebutkan, PT.BumiDaya Abadi menguasai lahan seluas 180 Ha + 30 Ha= 210 Ha (180 Ha SHM & 30 Halahan cadangan) ;e Bahwa guna memastikan apakah PT.Bumi Daya Abadi ada

Gugatan Para Penggugat Tidak Mengikut Sertakan Sdr.Feri;e Bahwa Para Penggugat didalam perkara aquo, ternyata tidak mengikut sertakan SaudaraFeri sebagai salah satu Pihak Tergugat didalam perkara aquo ;e Bahwa hal tersebut diatas dikemukakan Tergugat I dan Tergugat IH karena didalamgugatan Para Penggugat halaman 6 alinea ketiga menyebutkan :e = Sdr.Ferri/Riki seluas 230 Ha (SHM):18Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah jelas gugatan Para Penggugat yang tidakmengikut sertakan Saudara Ferri

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Siapa PT.Bumi Daya Abadi;Bahwa dalil posita gugatan Penggugat halaman 6 alinea 3 menyebutkan, PT.Bumi DayaAbadi menguasai seluas 180 Ha + 30 Ha = 210 Ha (180 Ha SHM & 30 Ha lahan cadangan);Bahwa supaya lebih jelasnya siapa PT.Bumi Daya Abadi, seharusnya Penggugatmengikutsertakan PT.Bumi Daya Abadi tersebut sebagai pihak dalam gugatan a quo;Bahwa karena tidak jelas siapa sebenarnya PT.Bumi Daya Abadi sebagaimana dimaksuddidalam gugatan Penggugat, maka telah jelas gugatan

Penggugat adalah kabur (ObscuurLibel) ;c.Gugatan Penggugat Tidak jelas Siapa Saudara Ferri;20Bahwa didalam dalil posita gugatan Penggugat halaman 6 alinea ketiga menyebutkan :Sdr.Ferri/Riki seluas 230 Ha (SHM);e Bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa saudara Ferri tersebut didalam gugatannya,berapa luas tanah yang dimilikinya didalam objek sengketa tersebut;e Bahwa lebih jauh penggugat juga tidak memasukkan saudara Ferri tersebut sebagai pihakdidalam gugatan Para Penggugat;Bahwa karena tidak jelas

bulan setelah jangka waktu tersebutberakhir, jadi berdasarkan pasal 17B UU KUP jika pemeriksaan telahmelewati 12 bulan maka segala proses pemeriksaan yang diatur dalamPasal 22 dan 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007,yaitu. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan,pembahasan akhir, termasuk berita acara pembahasan akhir tidakdiperlukan lagi alias batal demi hukum, dimana didalam sidang gugatanhal itu juga telah kami nyatakan dan tercantum didalam putusanhalaman 16 dari 39 alinea

Raya Rancaekek KM 19 No 28 RT 01/02 Cipacing Cikeruh Sumedang45363, kemudian didalam Putusan Pengadilan Pajak no 35827/PP/M.X/99/2011selanjutnya disebut PUT halaman 37 dari 39 alinea ke 1 yang berbunyi bahwapasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam JangkaWaktu 10 (sepuluh

) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak,Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau datayang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajakyang terutang.Selanjutanya alinea ke 3 halaman yang sama berbunyi Bahwa Majelisberpendapat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor0006 1/307/07/441/10 tanggal 29 November 2010 masih dalam jangka waktu 10(sepuluh

terakhir TermohonPeninjauan Kembali menyatakan Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan PajakNomor Put.25577/PP/M.X/99/2010 yang diucapkan tanggal 27 Agustus 2010,pelaksanaan putusan ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandungsecara menyeluruh dimana dalam Putusan Pengadilan Pajak tersebut telahdipertimbangkan halhal sebagai berikut:Selanjutnya halaman ke 10 dari 39 Put.35827/PP/M.X/99/2011 alinea pertama:e Gugatan Penggugat yang antara lain mendasarkan pada Pasal 17Bayat (1) UndangUndang

diuraikan dalam Surat Gugatan adalah MerekBIORF di bawah Daftar No.1DM000292510 termasuk bentuk merek BIORF danjenis barang serta keteranganketerangan lain sebagaimana telah tercantumdalam Sertifikat Pendaftaran Merek Daftar No.IDM000292510 dan tercatatdalam Daftar Umum Merek pada kantor Turut Termohon Kasasi (dahulu TurutTergugat), dan sama sekali bukan penggunaan Merek BIORF pada produkproduk yang diperdagangkan oleh Termohon Kasasi.11 Bahwa, selain itu pula Judex Facti dalam putusannya pada alinea

Dimana, di dalam pertimbangan hukumnya selanjutnya (setelah alinea ke1) merektersebut disebut "BIORF".Kesalahan atau kekeliruan Judex Facti dalam menyebutkan merek "BIORF"menjadi "BIOREF", membuktikan adalah kesalahan dalam menentukan obyekgugatan.12 Bahwa, berdasarkan penjelasan pada butir 19 sampai dengan butir 21 di atas,kenyataan bahwa Judex Facti telah salah memahami dan menilai bahwa obyekgugatan dalam perkara aquo adalah Merek BIORF atas nama Termohon Kasasi(dahulu Tergugat) sebagaimana merek

dinilai bahwa kedua merek memiliki persamaan pada pokoknya.16 Bahwa, Judex Facti juga tidak konsisten dalam merujuk pada keputusan KomisiBanding Merek No.283/KBM/HKI/2010 tertanggal 1 Juli 2010 di atas.Khususnya, penilaian bahwa antara Merek BIORF dan Merek BIORE memilikiperbedaan lafal yang tidak sama dan tidak akan membuat masyarakat terkecoh danmengkaitkan merek tersebut satu sama lain, justru telah dipatahkan oleh MajelisHakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sendiri.Pada khususnya, pada alinea

Hal ini juga jelasjelas membuktikan bahwa Judex Facti telahterkecoh untuk mengucapkan merek milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat)dengan cara lafal dan suku kata yang sama dengan merek BIORE milik PemohonKasasi.e Tentang pertimbangan Judex Facti yang menyatakan oleh karena telah diterimapendaftaran merek maka tidak terdapat lagi konsep persamaan dan tidak terdapatitikad buruk17 Bahwa, Judex Facti dalam putusannya pada alinea ke5 halaman 57 sampaidengan halaman 58 telah merujuk pada pendapat hukum

Hal ini telah diakui oleh Judex Facti dan Judex Factitelah secara jelas dalam putusannya pada alinea ke4 halaman 56 menyebutkan:"Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Komisi BandingMerek di atas bahwa antara merek "'BIORF" dengan merek "BIORE",terdapat persamaan 4 huruf yakni BIOR, ...."huruf ke5 pada kedua merek BIORE dan BIORF jelasjelas memilikipersamaan.

2018mengambilalih dan pertimbangan hukum menguatkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo dan memiliki keterkaitan hubungan hukumdalam perkara Nomor Register Nomor 809 B/PK/PJK/2018 yang diucapdalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 April 2018dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea

(Pertimbangan Hukum padahalaman 16, Alinea ke 3);o Bahwa adanya kontradiktif dalam pertimbangan Hukum tentang statusPelawan Il, sekarang Pembanding Il, sebagai Ahli Waris dari almarhumKESUMA SUNJAYA (dahulu Tergugat II).

.; Bahwa pertimbangan yang teruraipada Halaman 23 Alinea Pertama, suatu bukti bahwa Tidak adanya BuktiSurat atau Bukti Yuridis tentang Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat dariBadan Pertanahan Nasional Lampung Tengah. Karena Pembatalan Sertifikattidak harus dan tidak wajib Pemegang Hak Sertifikat datang danmenyerahkan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Nasional Lampung Tengah; Halaman 8 dari 12 hal.

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukum pada alinea ketigahalaman 38 yang pada pokoknya menyatakan oleh karena terhadap tanahobjek sengketa milik Penggugat belum diberikan ganti rugi, maka menuruthukum belum dilakukan pelepasan hak atas tanah tersebut sehinggadengan demikian masih berada dalam penguasaan Penggugat sebagaipemilik.

Bahwa begitu dalam pertimbangan hukum pada alinea pertama halaman 39yang pada pokoknya menyatakan oleh karena SHM No. 234 an.

keamanan terminal danTerdakwa mengakui telah mengambil klakson;Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai faktatersebut di atas, dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa di persidangan yangpada pokoknya menyatakan dirinya mengambil klakson tersebut denganmaksud untuk dijual; Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambilklakson yang dilakukan oleh Terdakwa didasari niat untuk memiliki;Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan dan maksud perbuatanTerdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam alinea

alinea sebelumnya,dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwasanya Terdakwa memilikialas hak yang sah berdasarkan hukum untuk berbuat demikian.

Pembanding/ParaPenggugat untuk seluruhnya karena pemahaman yang keliru atas maksud gugatan Para Pembanding/Para Penggugat; Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat keberatan terhadap pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru karena hanyamenitikberatkan kepada kesaksian palsu Syahrir (Saksi Para Terbanding/ParaTergugat) bahwa tanah pusaka adalah banyak sekali dan bila dikolerasikandengan jawaban Para Terbanding/Para Tergugat dalam pokok perkara padahalaman 17 (tujuh belas), paragrap (Alinea

Karim Basongket:OoBahwa Para Pembanding/Para Penggugat keberatan dengan pertimbanganHakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan atas pengakuan ParaTerbanding/Para Tergugat dalam jawabannya didalam pokok perkara padahalaman 15 (lima belas), point ke3 (tiga), Paragraf (Alinea) 1 (Pertama) padaBuku Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor.OWPdt.G/2013/PN.SLY, yang berbunyi bahwa Para Tergugat menyetujuiuntuk memberikan sebidang tanah (pemberian sebagai keluarga dekat)kepada

Namun Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 15 hanya menekankan pada sisi pekerjaan tertentu denganmengesampingkan unsur jangka waktu;Bahwa hal tersebut bisa dilihat dari pasal yang dipakai Judex Facti seperti pasa 59ayat (1.a, Ic dan 1.d) dan ayat (2) Jo Pasal 52 yang hanya menekankan unsur"pekerjaan tertentu (lihat hal. 15 alinea pertama)Bahwa bila dilihat dari unsur jangka waktu maka secara hukum Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) yang dibuat para Penggugat dengan Tergugat adalah

terutama dalam mempertimbangkan Surat Pernyataan ParaPenggugat:Menimbang bahwa bukti T2, T5, T8 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para Penggugat diatas materai yang mengakui mohon adanyakebijakan agar setelah masa kontrak 2 (dua) tahun habis bersedia dikontrakkembali tanpa jada waktu dan tidak akan menuntut secara hukum, menurutmajelis hakim dapat diberlakukan bagi pekerjaan yang sementara sifatnya/sekaliSCIESAN sxc cesses cc ssemmnsasseasananeeconsneanessnanmme mens (ihat halaman 17 alinea

memang benarada dan telah dilakukan eksekusi sehingga Para Terdakwa tidak terbuktimemberikan keterangan palsu. sehingga dasar Jaksa melakukantuntunan keterangan tersebut palsu adalah tidak terbukti sehinggaMajelis Hakim Tingkat Banding yang membuat pertimbangan samadengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang demikian tidak objektif dantidak beralasan hukum dan sangatkeliru;.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggihalaman 15 jika dinubungkan dengan pertimbangan halaman 16 alinea

No. 2120 K/Pid./200912.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama/ Tingkat Bandinghalaman 16 alinea 2 sangatlah tidak berdasarkan hukum karena saksi ituterdiri dari beberapa bagian yang faktanya di persidangan Para Terdakwamengetahui dan mendengar langsung dari Pewarisnya yaitu HJ.

SertifikatHak Milik No. 215/Desa Lemusa/Tahun 1995 milik almarhum Kombang,padahal dalam posita dalil gugatan penggugat yang amat sangat kabur(obsccurBahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi mengenyampingkantanpa pertimbangan hukum yang jelas terhadap alat bukti surat dariTergugat (T.I.5) berupa Sertifikat Hak Milik No. 215/Lemusa/tahun1995 luas 11.803 M2;Bahwa dalam memutus perkara ini, ternyata Majelis Hakim PengadilanNegeri Parigi pertimbangan hukumnya dalam menilai alat bukti P.2pada halaman 25 alinea

Menurut hemat Tergugat bagaimana mungkin Tergugat tidak menolak atau menyangkal alat bukti P.2 dalam Duplik, sedangkanmenurut tertio acara perdata Duplik dahulu baru pembuktian ;e Bahwa pada halaman 27 alinea terakhir pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Parigi, menyatakan waktu pemeriksaan setempatdilaksanakan pada tanggal 04 September 2011 yang benar adalahpemeriksaan setempat diadakan 04 Nopember 2011 dan fakta yangterungkap di lokasi pemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapatmenunjuk

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Judex Facti tingkat pertama pada alinea 1 halaman 15 padaputusan yang menyatakan"berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, majelis berpendapatbahwa alih tugas/mutasi seorang karyawan adalah wewenang sepenuhnyadari kepala kantor/pengurus dengan pertimbangan kebutuhan kantor danyayasan dengan tidak mengurangi upah pokok karyawan kecuali yangberkaitan dengan tunjangan jabatan serta daerah kerja";Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sependapat dengan pertimbangan majelishakim Judex Facti tingkat pertama pada alinea halaman 18 putusan yangberbunyi :bees mengingat Penggugat tidak berkeberatan diputus hubungan kerjanyaserta sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai pekerja selama proseshubungan kerja sejak diputus hubungan kerja sampai dengan sekarang,maka sesuai ketentuan Pasal 93 (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang menyatakan upah tidak dibayar apabilaHalaman 8 dari 10 Hal.

Hakim telah salah menerapkan peraturan hukum dalam memutuskanperkara;Dalam pertimbangan putusan halaman 11 alinea 1 poin 3 menyatakanBahwa setiap perbuatan pidana selalu mengandung unsur melawanhukum, dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipunperbuatan Terdakwa memenuhi unsur dari Pasal 278 KUHP akan tetapiunsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa menjadi hapus karenamaksud dan tujuan Terdakwa membuat akte kelahiran tersebut bukanuntuk menggelapkan asal usul anak tetapi justru untuk

Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan bertentangan satu denganyang lain sehingga cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanundangundang;Dalam pertimbangan putusan halaman 11 alinea 1 poin 3 menyatakanBahwa setiap perbuatan pidana selalu mengandung melawan hukum,dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun perbuatanTerdakwa memenuhi unsur Pasal 278 KUHP akan tetapi unsur melawanhukum dari perbuatan Terdakwa menjadi hapus karena maksud dantujuaan Terdakwa membuat akte kelahiran

Putusan738/Pdt.G/2019/PA.SgmjawabankarenaPenggugatdan Tergugattelahbersepakatuntukkembalihiduprukunmembinarumahtangga, maka sesuai ketentuan Pasal 271 RV alinea pertama,pencabutanperkarasebelumadajawabanTergugat, diperbolehkantanpa persetujuanTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidakbertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;Menimbang, bahwa olehkarenaperkarainiadalahperkaraperceraiandantermasukdalamruanglingkupperkara perkawinan,danberdasarkan

Penetapan Nomor 0029/Pdt.G/2018/PA.SptTahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, MajelisHakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar danmempertahankan rumah tangganya;Menimbang, bahwa atas nasihat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakanakan bersabar dan mempertahankan rumah tangganya;Menimbang, bahwa di depan persidangan Pengugat secara lisan mencabutgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama bahwaPenggugat dapat mencabut perkaranya