BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1161/PJ/2019, tanggal 05 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SOUTH SULAWESI LNG, beralamat di Gedung

Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00050/KEB/WPJ.15/2017, tanggal 28September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas ImporBarang Kena Pajak Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00004/227/12/805/16,tanggal 06 Desember 2016, atas nama PT South Sulawesi LNG, NPWP02.672.545.7805.000, alamat Gedung

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00050/KEB/WPJ.15/2017, tanggal 28September 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Atas Impor Barang Kena Pajak Masa Pajak Oktober 2012Nomor 00004/227/12/805/16, tanggal 06 Desember 2016, atasnama PT South Sulawesi LNG, NPWP 02.672.545.7805.000,alamat Gedung Fajar Graha Pena Lantai 18, Jalan Urip SumoharjoNomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan

Dr.Satrio Kavling 35, Gedung DBS Bank Tower Ciputra World1 Lantai 2930, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili olehUmesh Bhalchandra Phadke, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002258.16

Satrio Kavling 35, Gedung DBS Bank Tower Ciputra World 1Lantai 2930, Setiabudi Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 136.730.157.046,00PPN terutang Rp 13.673.015.704,00Kredit Pajak: Rp 19.778.836.000,00Pajak yang tidak/kurang dibayar (Rp 6.105.820.296,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 7.002.620.500,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 896.800.204,00Sanksi administrasi: a.

Satrio Kavling 35, Gedung DBS Bank TowerCiputra World 1 Lantai 2930, Setiabudi Jakarta Selatan, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.4.

Tahun 2019, tanggal 26 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1484/WPJ.07/2015 tanggal29 April 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor 00025/207/10/052/14 tanggal 17 Februari 2014atas nama PT Johnson & Johnson Indonesia, NPWP 01.001.716.8052.000, beralamat di Gedung

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1484/WPJ.07/2015 tanggal 29 April 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor 00025/207/10/052/14 tanggal 17 Februari2014, atas nama PT Johnson & Johnson Indonesia, NPWP01.001.716.8052.000, beralamat di Gedung KLink Tower Lantai12, Jalan

Gatot Subroto Kavling 59 A, Jakarta Selatan 12950adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00025/207/10/052/14 tanggal 17 Februari 2014 atas namaPT Johnson & Johnson Indonesia, NPWP 01.001.716.8052.000,beralamat di Gedung KLink Tower Lantai 12, Jalan GatotSubroto Kavling 59 A, Jakarta

., NPWP 02.545.677.3054.000, beralamat di Gedung DBSBank Tower Lantai 18 Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 35 Karet, Kuningan,Jakarta Selatan, 12940, sehingga penghitungan jumlah PPN lebih dibayarmenjadi sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.314.577.111,00b.6. Jumlah 1.314.577.111,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00c.2. PPN atas Retur Pembelian 0,00d.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01883/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 30 November2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2015 Nomor 00006/407/15/054/17 Tanggal 20Januari 2017, atas nama PT Surya Esa Perkasa Tbk., NPWP02.545.677.3054.000, beralamat di Gedung DBS Bank Tower,Lantai 18, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 35 Karet, Kuningan,Halaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015Nomor 00006/407/15/054/17, tanggal 20 Januari 2017, atas namaPT Surya Esa Perkasa Tbk., NPWP 02.545.677.3054.000,beralamat di Gedung DBS Bank Tower, Lantai 18, Jalan Prof. Dr.Satrio Kavling 35 Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum,;3.4.

jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4212/PJ/2017, tanggal 10 November 2017 selanjutnyamemberikan kuasa substitusi kepada Danang PrasiasdaGunara, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 22 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VERENA MULTI FINANCE, Tbk, beralamat di JalanPecenongan Nomor 84, Gedung

Putusan Nomor 1047/B/PK/Pjk/2018November 2010 Nomor 00095/207/10/054/14 tanggal 04 November 2014,atas nama PT Verena Multi Finance, Tok, NPWP:01.604.618.7054.000,beralamat di Jalan Pecenongan Nomor 84, Gedung Panin Bank Lt.3, KebonKelapa, Jakarta Pusat, sehingga PPN terutang dihitung kembali menjadisebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp 38.293.000,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.829.300,00Pajak yg dapat diperhitungkan Rp Jumlah Perhitungan PPN yang kurang /(Lebih)dibayar

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP367/WPJ.07/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2010 Nomor 00095/207/10/054/14 tanggal 04 November 2014,atas nama PT Verena Multi Finance Tbk., NPWP01.604.618.7054.000, beralamat di Jalan Pecenongan No.84,Gedung Panin Bank Lantai 3, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3214/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA,beralamat di Gedung

tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP006/76/KEB/WPJ.07/2018,tanggal 15 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00042/207/14/057/17, tanggal 16 Februari2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung

Putusan Nomor 1947/B/PK/Pjk/2020nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, JalanBuncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12510 terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3359/P J/2017, tanggal 4 September 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRAKINDO UTAMA, beralamat di Gedung

/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 31 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP278/PJ/2013 tanggal 30April 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2008 Nomor 00034/207/08/091/12 tanggal 14 Februari2012, atas nama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7091.000,beralamat di Gedung

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP278/PJ/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2008 Nomor 00034/207/08/091/12 tanggal 6 Februari 2012, atasnama PT Trakindo Utama, NPWP = 02.025.873.7091.000,beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 1117 Suite 11011701, JalanCilandak KKO Nomor 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560,atas sengketa a quo adalah telah sesuai

YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1940/PJ/2019, tanggal 8 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PERKASA INAKAKERTA, beralamat di Gedung

Putusan Nomor 4286/B/PK/Pjk/2019tanggal 03 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00027/206/10/091/15 tanggal 11 Desember 2015, atas nama PT PerkasaInakakerta, NPWP 01.558.452.7091.000, beralamat di Gedung Office 8Lt.36 Unit B, SCBD Lot 28 Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00027/206/10/091/15tanggal 11 Desember 2015, atas nama PT Perkasa Inakakerta,NPWP 01.558.452.7091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lt.36Unit B, SCBD Lot 28 Jalan Jend. Sudirman Kav.5253, (JalanSenopati Raya 8B), Senayan, Jakarta Selatan, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Halaman 4 dari 9 halaman.

Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4229/PJ/2017, tanggal 10 November 2017;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa substitusiPradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VERENA MULTI FINANCE, TBK, beralamat di JalanPecenongan Nomor 84, Gedung

Putusan Nomor 1396/B/PK/Pjk/20192014, atas nama PT Verena Multi Finance, Tbk,NPWP:01.604.618.7054.000, beralamat di Jalan Pecenongan No.84,Gedung Panin Bank Lt.3, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat, sehingga PPNterutang dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 124.016.000,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayarsendiri Rp 12.401.600,00Pajak yg dapat diperhitungkan Rp Jumlah Perhitungan PPN yang kurang /(Lebih) dibayar Rp 12.401.600,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP382/WPJ.07/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2010 Nomor 00086/207/10/054/14, Tanggal 4 November2014, atas nama PT Verena Multi Finance Tbk., NPWP01.604.618.7054.000, beralamat di Jalan Pecenongan No.84,Gedung Panin Bank Lantai 3, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24Oktober 2013 di Merapi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KecamatanMerapi Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:443/ 39/ X/ 2013, tanggal 31 Oktober 2013;Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugattelah berjalan selama 4 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugathidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orang tua Tergugat diLingkungan 6 Desa Gedung

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakinmemuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 24 Agustus 2017 disebabkan olehkarena Tergugat meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugatdan ketika Penggugat bertanya untuk apa Tergugat meminjam uang kepada oranglain tersebut Tergugat menjawab dengan alasan yang tidak jelas;Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan6 Desa Gedung

Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dan Tergugattinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan 6 Desa Gedung AgungKecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, hingga sekarang telah berlangsungselama 5 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudahHal. 2 dari 11 Hal.

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4640/PJ/2018, tanggal 01 November 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DOS NI ROHA, beralamat dahulu di Jalan PanjangKomplek Green Garden, Gedung

2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00366/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00248/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atasnama PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2062.000, dengan alamat diJalan Panjang Komplek Green Garden, Gedung

Putusan Nomor 2074/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00248/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atasnama: PT Dos Ni Roha, NPWP: 01.301.911.2062.000, beralamatdi Jalan Panjang Komplek Green Garden, Gedung WismaIndovision 2 Lantai 79 Blok A 8, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,Jakarta Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4641/PJ/2018, tanggal 1 November 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DOS NI ROHA, beralamat di Jalan Panjang KomplekGreen Garden, Gedung

2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00370/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 9Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2011 Nomor 00243/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atasnama PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2062.000, dengan alamat diJalan Panjang Komplek Green Garden, Gedung

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00370/KEB/WP4J.04/2016 tanggal 9 Desember 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2011 Nomor 00243/207/11/062/15 tanggal 5 Oktober 2015, atasnama PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2062.000, beralamatdi Jalan Panjang Komplek Green Garden, Gedung WismaIndovision 2 Lantai 79 Blok A 8, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,Jakarta Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan

., beralamat di Gedung H Tower, Lantai 20, Suite A, Jl.HR. Rasuna Said C 20 21, Kuningan, Jakarta Selatan,selanjutnya disebut ... TERGUGAT V;6. Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat, beralamat di JI. Selaparang Blok B.15, Kav. 15,Kemayoran, Jakarta Pusat. selanjutnya disebut sebagai ...................... TURUT TERGUGAT I;7.

JoNo.1973 K/ Pdt/ 2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;Membaca Surat Memori Peninjauan Kembali(PK) tertanggal 12 Maret 2015, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2015, didalam perkara antara :SRIJANTO TJOKROSUDARMO , Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi PengusahaWartelkom Indonesia ( BPP APWI ) berkedudukan dan beralamat di Gedung Pembina Graha Lt.2Ruang 210 Jalan DI .Panjaitan Kav.45

Jatinegara Jakarta Timur, Jakarta, memberi Kuasa kepadaNOFRIZA,SH dan RINA YUNIAR,SH Advokad /Penasehat Hukum dari Kantor PengacaraNOFRIZA,SH dan Rekan Berkantor di Mitra Matraman JIl.Matraman Raya No.148 A2/19 JakartaTimur, Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2014, Selanjutnya disebut sebagaiveteeeeeeess7 PENGGUGAT ;M ELAWANDIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANAPERTANIAN, MENTERI PERTANIAN, berkedudukan diKantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D,Lantai 8Jalan Harsono RM No

Rodjiun KS, umur 36 tahun, agama Islam,warganegara Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan Karyawanswasta, beralamat di Jalan Jalan Melinjo Raya No. 4 JohorPermai, LingkunganVIll,Kelurahan Gedung Johor,Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebutsebagai Penggugat.MELAWANOkto Sartadingat Sinaga, Amd bin Rasain Sinaga, umur 36 tahun, AgamaIslam, Warganegara Indonesia, Pendidikan D3.

PekerjaanKaryawan Swasta, beralamat di Jalan Jalan Melinjo Raya No.4 Johor Permai, Lingkungan VIII, Kelurahan Gedung Johor,Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebutsebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Setelan membaca semua surat dalam berkas perkara ini.Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi dimuka persidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengansuratnya tanggal 24 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanPutusan

yang sah menikahpada tanggal 06 Desember 2009, sesuai dengan Duplikat Buku KutipanBuku Akta Nikah Nomor 880/29/XII/2009 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, tanggal 03Juli 2018;Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan Penggugat denganTergugat, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jejaka;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Jalan Melinjo Raya No. 4 Johor Permai,Lingkungan VIII, Kelurahan Gedung

Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat denganTergugat.Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anakPenggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat;Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baikbaik, Penggugat mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik;Juli: Irviyanti binti alm.Rodjiun, KS, umur 45 tahun, agama Islam,pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal Jalan Melinjo Raya, No.4,Kelurahan Gedung

Bersebelahandengan tanah STAI dengan lebar 33 meter dan panjangnya samasama150 meter; Bahwa selama ini tidak pihak manapun yang mengakui tanah tersebut; Bahwa selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun dengandiwakafkannya tanah tersebut kepada Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI); Bahwa wakaf tersebut bersebelahan dengan tanah STAI AnNadwah,namun tanah PHI belum dibangun gedung di atasnya; Bahwa saat ini Wakif/KH. Abdul Halim Kasim, SH telah meninggal dunia,demikian pula KH.

Waktu itu diketahui dan ditandatangani juga oleh Lurah TungkalIll, Kecamatan Tungkal Ilir; Bahwa selama ini tidak pihak manapun yang mengakui tanahtersebut; Bahwa selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun dengandiwakafkannya tanah tersebut kepada STAI AnNadwah Kuala Tungkal; Bahwa wakaf tersebut bersebelahan dengan tanah PerguruanHidayatul Islamiah (PHI), dan sudah dibangun gedung di atasnya berupakampus STAI AnNadwah; Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum memiliki sertifikat daribadan

Bahwa di atas tanah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AnNadwah telah berdiri bangunan gedung atau kampus Sekolah TinggiAgama Islam (STAI) AnNadwah, sedangkan di atas tanah PerguruanHidayatul Islamiyah (PHI) belum dibangun gedung madrasah;5. Bahwa sampai saat ini tidak ada keberatan dari pihak manapuntentang keberadaan tanah wakaf tersebut;Menimbang dengan demikian wakaf tersebut dapat diisbatkan.

Narkotika jenis shabushabu ; Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketikaKepolisian Polres Barito Kuala mendapat informasi darimasyarakat bahwa di kantor Dharma Wanita PersatuanKabupaten Barito Kuala sering dijadikan tempatpenyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi bersamasama dengan saksi Syaipul Abdiyang merupakan AnggotaPolres Batola melakukan pengintaian dilokasi yangdimaksud dan sekitar pukul 16.00 Wita saksi mellihatpara terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan sedangberada didalam gedung

Setelahseluruh anggota Sat Narkoba Polres Banjar tibadilokasi, langsung dilakukan penggerebekan kedalamgedung kantor Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batoladan i berhasil menemukan terdakwa I sedang duduk15disebuah kursi yang berada didalam gedung dan terdakwaII yang berlari kearah kamar mandi. Ketika diamankanterdakwa I tidak melakukan ~ perlawanan dan saksiberhasil menemukan Narkotika jenis shabu shabu didalambungkus rokok yang diletakan dilantai persis didepantempat terdakwa I duduk.

Setelahseluruh anggota Sat Narkoba Polres Banjar tibadilokasi, langsung dilakukan penggerebekan kedalamgedung kantor Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batoladan berhasil menemukan terdakwa I sedang dudukdisebuah kursi yang berada didalam gedung dan terdakwaII yang berlari kearah kamar mandi. Ketika diamankanterdakwa I tidak melakukan ~ perlawanan dan saksiberhasil menemukan Narkotika jenis shabu shabu didalambungkus rokok yang diletakan dilantai persis didepantempat terdakwa I duduk.

Yani dengan menggunakanuang terdakwa I sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribuRupiah) dan uang terdakwa MII sendiri sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) dan sekitar pukul16.00 Wita terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu)paket shabu shabu dengan berat % gram (0,25 ons).Selanjutnya terdakwa II langsung menuju kantor DharmaWanita Persatuan Kabupaten Batola yang berlokasi didekat kantor Bupati Batola yang mana terdakwa I telahmenunggu di gedung tersebut.

Selanjutnya terdakwa II langsung menuju kantorDharma Wanita Persatuan Kabupaten Batola yang berlokasi didekat kantor Bupati Batola yang mana terdakwa I telahmenunggu di gedung tersebut.

Berita Acara PersidanganPerkara PidanaNomor 14/PID/2021/PT MKSPersidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Tinggi Makassaryang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding yang dilakukandi Makassar dalam gedung yang telah disediakan untuk itu pada hari Rabutanggal 03 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa:Terdakwa 1Nama lengkap: Budi Hartanto Alias Bambang Bin Muh.

,M.H.HALAMAN.2 DARI 6 BAP NOMOR 14/PID/2021/PT MKSBerita Acara sidang lanjutanPerkara PidanaNomor 14/PID/2021/PT MKSPersidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Tinggi Makassaryang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding yang dilakukandi Makassar dalam gedung yang telah disediakan untuk itu pada hari Kamistanggal 04 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa :Terdakwa 1Nama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanTerdakwa 2.Nama lengkapTempat

Panggung Kabupaten Tanggamus, sebagaiPenggugat;Animawati binti Setahir, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal Pekon Gedung Agung KecamatanPulau.

pekerjaan tani,tempat tinggal Pekon Tekad Kecamatan Pulau PanggungKabupaten Tanggamus, sebagai Penggugat;Sakim bin Setahir, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggalPekon Negeri Agung Kecamatan Pulau PanggungKabupaten Tanggamus, sebagai Penggugat;Adri bin Setahir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggalPekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung KabupatenTanggamus, sebagai Penggugat;Puradi bin Setahir, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempattinggal Pekon Gedung

DALAM KOMPENSASIMenolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARAMengabulkan gugatan penggugat untuk sebagina ;Menyatakan penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa yaknu berupa tanah seluas 1065 meter persegi berikut bangunan gedung diatasnya bekas Aloude Mystieke Orde Crucis atau disingkat AMORC yang terletak di Jl. H.

Soemantri, kemudian terakhir beralih kepadaAGUNG SURYATRIANA (Tergugat IX) sebagai Ketua Yayasan AndanaWarih Cabang Bandung yang berdomisili di Kota Bandung yang kemudiansecara hukum Tergugat IX pemegang/pengguna Surat Idzin Pemakaian (SIP)dimaksud;Bahwa menurut hukum yang berhak untuk memakai/menghuni tanah danbangunan gedung yang terletak di JI H.

Wasjid Nomor 33 Bandung adalahAGUNG SURYATRIANA (Tergugat IX) sebagai pemegang atau penggunaSurat Idzin Pemakaian Nomor 2131 tanggal 4 Desember 1962 atau yangmenguasai / menggarap tanah dan bangunan gedung dimaksud lebih dari 30tahun, maka Penggugat yang mendalilkan mempunyai hak atas objek sengketamenjadi tidak berdasar menurut hukum, maka Penggugat tidak berkwalitasuntuk menggugat dalam perkara ini;Bahwa tanah dan bangunan gedung yang terletak di JI. H.

H.Wasjid Nomor 33 Bandung, kemudian diketahui ditanah danbangunan gedung tersebut masuk beberapa orang menguasainya, ternyata merekaini adalah suruhan dari Tergugat rekonvensi, tanpa alas hak yang sah menguasaitanah dan bangunan gedung tersebut masuk sekitar bulan Januari 2013 dan sejakitu pula AGUNG SURYATRIANA (Tergugat IX konvensi) yang telah menguasaitanah dan bangunan gedung tersebut sejak tahun 1962 dan sebagai penjual atastanah dan bangunan gedung kepada Penggugat rekonvensi tanpa alasan yang

jelasternyata telah diusir pula oleh Para Tergugat rekonvensi dari penguasaan/pendudukan tanah dan bangunan gedung tersebut;Bahwa penguasaan/penghunian oleh Tergugat rekonvensi atau orangorangsuruhannya atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang tidakmemiliki alas hak yang sah atas penguasaan tanah dan bangunan gedung yangterletak di Jl H.

membayar kerugian immaterialsebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima milyar rupiah) atas hilangnya kepercayaanPenggugat rekonvensi dihadapan investor karena pembelian tanah dan bangunangedung tersebut mempergunakan uang investor yang berencana menanamkanmodalnya di tanah dan bangunan gedung tersebut, ternyata investor kecewa1213141589setelah diketahui tanah dan bangunan gedung tersebut dikuasai/dihuni Tergugatrekonvensi atau orangorang suruhannya;Bahwa Penggugat rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah

UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungBAB WV Persyaratan Bangunan Gedung Pasal 7 berbunyi :Halaman 19 dari 128Putusan NO. 03/Pid.Sus.K/2014/PNMDNe Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasidan persyaratan tehnis sesuai dengan fungsi bangunan gedunge Persyaratan Administrastif bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalam ayat 1 meliputi persyaratan status hak atas tanah , statuskepemilikan bangunan gedung dan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )..

BABI Persyaratan Bangunan Gedung Pasal 7 berbunyi :e Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasiHalaman 29 dari 128Putusan NO. 03/Pid.Sus.K/2014/PNMDNdan persyaratan tehnis sesuai dengan fungsi bangunan gedunge Persyaratan Administrastif bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalam ayat 1 meliputi persyaratan status hak atas tanah , statuskepemilikan bangunan gedung dan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ).3.

Pembangunan Rp 99%Gedung DPRD 3.328.800.000, 2) Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Pendamping. No. Nama Kegiatan Anggaran Target KetKinerja1. Pembangunan Rp 99%Kantor Bupati & 851.000.000.Gedung DPRD Bahwa benar yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan kantor PusatPemerintahan Kab.

UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungBAB IV Persyaratan Bangunan Gedung Pasal 7 berbunyi :Halaman 73 dari 128Putusan NO. 03/Pid.Sus.K/2014/PNMDNe Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratanadministrasi dan persyaratan tehnis sesuai dengan fungsibangunan gedunge Persyaratan Administrastif bangunan gedung sebagaimanadimaksud dalam ayat 1 meliputi persyaratan status hak atas tanah, Status kepemilikan bangunan gedung dan Izin MendirikanBangunan ( IMB )b.

UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedungBAB WV Persyaratan Bangunan Gedung Pasal 7 berbunyi :e Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratanadministrasi dan persyaratan tehnis sesuai dengan fungsibangunan gedunge Persyaratan Administrastif bangunan gedung sebagaimanadimaksud dalam ayat 1 meliputi persyaratan status hak atastanah , status kepemilikan bangunan gedung dan iinMendirikan Bangunan ( IMB ).2.