Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan kapanterjadinyapelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa dimaksud;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 bahwa gugatanPenggugat Kurang Pithak (plurium litis consortium), oleh karena tidakmemasukkan/menarik Kementerian Keuangan Republik Indonesia (in casuBPPN) sebagai Pihak Tergugat dalam gugatan a quo, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secaracermat dan seksama, Majelis Hakim berpendapat

Kin.buktibukti yang hanya dapat diperoleh setelah adanya suatu prosespembuktian, sehingga dapat diketahui secara pasti jawaban ataspertanyaanpertanyaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari dalilkeberatankeberatan tersebut, perlu pembuktian lebih lanjut dan sesuaidengan Pasal 136 HIR maka Eksepsi poin 1 tersebut adalah tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 dan 3, Majelis Hakimakan

memberikan keterangannya di persidangane Terdakwa sebelumnya adalah DPO dalam perkara INDRA MULIOSA alias ARNOLD;Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;31e = Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;e Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim akanmenetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakimakan

menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis Hakimakan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa;Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, UURI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan UndangUndang yang bersangkutan :MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ALIAS ADING BIN AMJAD telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana PERMUFAKATANJAHAT MENJUAL NARKOTIKA

Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubunganhukum sebagai suami istri; kKedua, adanya perselisihan dan pertengkaran;ketiga, perselisinan dan pertengkaran itu bersifat terusmenerus; keempat, tidakada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakimakan mempertimbangkan terlebih dahulu unsurunsur tersebut satu

permasalahan gugatan rekonvensi ini diselesaikan secarakekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka (1)mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan rekonvensiPenggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan oleh karena petitum tersebutsangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat Rekonvensi lainnya, makapertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitumPenggugat Rekonvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakimakan

sejumlah RpHal. 23 dari 34 Putusan Nomor 677/Pdt.G/2014/PA.Sgm.500.000, (lima ratus riburupiah);e Bahwa tergugat sanggupmemberikan nafkah iddahkepada penggugat untukselama 3 bulan sejumlah Rp750.000, (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);e Bahwa tergugat mampu untukmemberikan nafkah kepadaanak penggugat dan tergugatbernama ANAK KANDUNG PDAN T, minimal sejumlah Rp500.000, (lima ratus riburupiah) setiap bulan hinggaanak tersebut dewasa ataumandiri;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, majelis hakimakan

kepada bekas istrinya baikberupa uang atau benda, dan mutah itu wajib diberikan oleh bekas suamidengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula denganapa diisyaratkan dalam AlQur'an Surah AlBagarah 241 yang artinya danbagi wanitawanita yang ditalak oleh suami hendaklah diberikan mut'ahdengan cara yang baik, merupakan suatu kewajiban bagi orangorang yangbertaqwa", karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karenapermohonan cerai ini merupakan inisiatif dari pemohon maka majelis hakimakan

Bahwa mengenai terbuktinya unsurunsur tindakpidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakimakan menguraikan dan membuktikan sendiri terhadapUnsurunsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan olehOditur Militer dalam putusan ini.2.

Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentangpenjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspeksecara obyektif maupun Subyektif yang meliputi perbuatanTindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta halhalyang meringankan dan halhal yang memberatkanpidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapibeberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukumdalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatsebagai

, penuntut umumtelah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya penuntut umummenyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum terhadappembelaan yang diajukannya, terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telahtermasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan

Hakim berpendapat bahwa unsur yangmengakibatkan luka berat tidak terpenuhi terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur luka berat tidak terpenuhisebagai salah satu unsur dalam dakwaan primair maka Majelis Hakimberpendapat bahwa terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukanperbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan olehkarenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaanprimair maka selanjutnya Majelis Hakimakan

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dalam perkara ini olehkarenanya unsur ketiga dalam dalam dakwaan primiar Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidakterpenuhi;Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel/Hal. 13 dari 19Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu, unsurketiga tidak terpenuhi oleh perobuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakimakan

dapatdipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel/Hal. 16 dari 19Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa melaluiPenasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tanggal 19 Juli 2016 yang dibacakandalam persidangan pada tanggal 19 Juli 2016 yang pada pokonya memohon agar MajelisHakim menjatuhkan putusan yang seringanringannya atau putsan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakimakan

Penggugat telah mengajukan hak asuh anakterhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (perempuan),tanggal lahir 27 September 2018, yang saat ini anak tersebut berada dalamasuhan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmenyatakan tidak keberatan untuk memberikan hak asuh anak terhadapPenggugat, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;Halaman 20 dari 28 HalamanPutusan Nomor 154/Pdt G/2021/PA.MrdMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakimakan

jutarupiah);Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi Tergugat menyatakanmenyetujui dan menyanggupi permintaan atau tuntutan dalam gugatanrekonvensi Penggugat dengan kesanggupan Rp 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah)selama tiga bulan;Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan tidak keberatan dan menerima jumlah nafkah iddah yang sanggupdiberikan Tergugat sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakimakan

tersebut ada relevansinyadengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebuttelah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dengan nilaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis P telah memenuhipersyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakimmenerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal11 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakimakan

Rekonvensi sebagai pensiunan PNS dan memiliki pinjaman diBank BRI sehingga yang diterima hanya sekitar Rp 800.000,00 (delapanratus ribu rupiah) dan jumlah yang diminta Penggugat Rekonvensi itu diluardari kemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi terhadap dalil gugatanRekonvensinya tidak mengajukan alat bukti aoapun yang dapat menguatkandalil gugatannya tentang pembebanan Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakimakan

telahditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaiandengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikansebagai alat bukti dalam perkara ini.Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanyasejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranyadisidangkan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, makaperlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dansampai kapan perbuatannya terhenti, untuk itu Majelis Hakimakan

si pelaku melakukan perbuatan atau tindakanmeninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempatyang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajibantugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada dikesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yangberwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingandinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakimakan

telahditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaiandengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikansebagai alat bukti dalam perkara ini.Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanyasejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranyadisidangkan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, makaperlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dansampai kapan perbuatannya terhenti, untuk itu Majelis Hakimakan

si pelaku melakukan perbuatan atau tindakanmeninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempatyang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajibantugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada dikesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yangberwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingandinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakimakan

tersebut harus dapat membawa pengaruh positifbaik kepada masyarakat maupun kepada Terdakwa sendiri;Menimbang, bahwa di dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pasalpasal tertentu menganutsistem penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidanadenda, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkansebagaimana Pasal 111 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakimakan

mengulangiperbuatannya dikemudian hari;e Terdakwa berterusterang selama proses pemeriksaan sehinggamemudahkan persidangan:2 2222225222 2e Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan dan prinsip dari pemidanaanbukanlah bersifat balas dendam dari negara kepada pelakunya melainkansebagai alat korektif, edukatif, dan introspektif bagi diri Terdakwa, yang tujuanselanjutnya diharapkan Terdakwa akan taat hukum dalam berkehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dalam hal ini Majelis Hakimakan

Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatannya lagi.Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa halyang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya denganmengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakimsependapat dengan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsurunsur tindakpidana sebagaimana dalam tuntutannya, namun Majelis Hakim akanmenguraikan sendiri, mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sendiri dalam putusan

ini.Bahwa terhadap permohonan Terdakwa dipersidangan, padapokoknya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa mengaku bersalah danmenyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya mohon untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalamdakwaan tunggal mengandung unsurunsur sebagai berikut :Unsur kesatu : Barang siapaUnsur kedua : Mengadakan pernikahanHal 13 dari 18 hal Putusan

114 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut : 222020202 2021.2.Setiap Ofandg; nnn n nnn nnn nnn nnn nnn ncn nn ncn nc ncn ncneeYang tanpa hak atau melawan hukum;Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolgi Ni: jesse neers ee nce ecientMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Narkotika Golongan bagi diri sendiri; Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.

Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa terhadap subunsur di atas, Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut:Ad.a Subunsur OrangHalaman 14 dari 28 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2017/PN.TbtAd.bMenimbang, bahwa pada dasarnya kata orang identikdengan kata Barangsiapa. Yang dimaksud dengan barangSiapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yangmampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa olehPenuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam dakwaan.

terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakimakan

dilakukan oleh terdakwa adalah untuk dikonsumsi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berkesimpulanbahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dari seluruh elemen unsurkedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkannarkotika golongan ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti makaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakimakan

Terdakwa tersebut di atas perbuatanmemiliki dan menguasai yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk dikonsumsi.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu Tanpa Hak dan MelawanHukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanaman, tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti makaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakimakan

terbukti, makaakan dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan memilihuntuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu, dimanaoleh karena Dakwaan Kesatu berbentuk Subsideritas, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitumelanggar Pasal 340 KUHP dengan unsurunsur sebagai berikut: Barangsiapa; Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu2425 Merampas Nyawa Orang Lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimakan

dalam DakwaanKesatu) Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Primairdinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatanterdakwa, selanjutnya haruslah pula dinyatakan terdakwa dibebaskandari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akanmempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 338KUHP dengan unsurunsur sebagai berikut: Barangsiapa; Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimakan

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang danbersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atasdapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanyasejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranyadisidangkan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, makaperlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dansampai kapan perbuatannya terhenti, untuk itu Majelis Hakimakan

Putusan Nomor : 4K/PM.III18/AD/1/2021Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada dikesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yangberwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingandinas maupun pribadi diwajiobkan melalui prosedur perijinan.Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakimakan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan faktafaktayang terungkap dipersidangan.Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alatbukti lainnya yang terungkap

yangmenjadi korban dari perbuatan Anak;Menimbang, bahwa Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas)tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap Anakdapat dijatuhi pidana ataupun dikenai tindakan sebagaimana ketentuan PasalHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN BIn69 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalampersidangan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakimakan

menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalampersidangan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakimakan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak

dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiseluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara SUBSIDAIRITAS, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pasal yang didakwakandalam Dakwaan Primair, yang apabila tidak etroukti maka Majelis Hakimakan

Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atauturut melakukan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuktanaman ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimakan mempertimbangannya sebagai berikut :Ad. 1.