No. 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan daerah, disebutkan bahwa :Ayat (1) : Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangandaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a,berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepaladaerah menyusun kebijakan dan mengkordinasikanpenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasukpengelolaan keuangan daerah;Ayat (2) :Sekretaris daerah selaku kordinator pengelolaan keuangandaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugaskordinasi dibidang :a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barangdaerah ;Cc. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD ;d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;e. tugastugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabatpengawas keuangan daerah ;f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD;Hal 7 Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2014/PT

(Pertama) sampaikansebagaimana B1 sampai dengan B 15, akan Tergugat I (Pertama) buktikanpada saat sidang dengan agenda sidang Pembuktian ;Terhadap posita dan petitum Penggugat, dapat Tergugat I (Pertama) tanggapi, sebagaiberikut : 202220 a Bahwa, sehubungan dengan terjadinya perkara ini sebagaimana posita Penggugat,Tergugat I (Pertama) telah mengambilalih sepenuhnya penanganan terhadappermasalahan Penggugat dari PT Kencana Internusa Artha Finance kantorcabang Yogyakarta ;Bahwa, segala tindakan, kebijakan

Yogyakarta ;2 Bahwa, Tergugat II (Kedua) merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PT Kencana Internusa Artha Finance yang berlokasi diJakarta sebagai kantor pusat ;Halaman 27 dari 51 halaman Putusan No.05/G/2013/PHI.Yk.3 Bahwa, sehubungan dengan terjadinya perkara ini sebagaimana positaPenggugat, Tergugat II (Kedua) telah menyerahkan sepenuhnya kepada PT Kencana Internusa Artha Finance kantor pusat untuk dilakukanpenanganan terhadap permasalahan Penggugat ; Bahwa, segalatindakan, kebijakan

Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan dengan PT Kencana Internusa Artha Finance Yogyakarta sebagai cabang diYogyakarta (Tergugat II) ; Menimbang, bahwa dari bukti dan fakta dipersidangan bahwa perbuatan hukummengenai Perjanjian kerja waktu tertentu, surat pengangkatan karyawan tetap, suratperingatan III dan Surat pemutusan hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat I denganPengeugat ; Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim, Tergugat II adalah sebagaicabang sebagai pelaksana kebijakan

Tidak dapat diterima;Bahwa Tergugat yang dalam hal ini sebagai Komisaris Utamaseharusnya melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusanjalannya Perseroan, bukan melakukan Perbuatan Melawan Hukumdengan melaksanakan audit sepihak dan melaporkan Penggugat kePolrestabes Surabaya dengan Laporan Polisi nomor : LP/ B/ 894/ X/2019/ JATIM/ RESTABES SBY;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan apayang dilakukan oleh Mei Suryawan (/n casu Tergugat) selakuKomisaris Utama di PT.

,Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebutdimungkinkan oleh Undang Undang sebagaimana dalamUndang Undang No 40 tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas Pasal 108 ayat (1):Pasal 108(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan padaumumnya, baik mengenai Perseroan maupun usahaPerseroan, dan memberi nasthat kepada Direksi.

memberikan data atau keterangan tersebut. (5) Permohonanuntuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonanpemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harusdidasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. (6) Ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutupkemungkinan peraturan perundangundangan di bidang pasar modalmenentukan lain.Menimbang, bahwa Pasal 108 (1) (UU No. 40 tahun 2007) DewanKomisaris melakukan pengawasan atas kebijakan

Btm.25.26.27.Kebijakan Sistem Ujian Online yang diterapkan di Universitas Putera Batammengacu kepada :a) Undangundang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012.b) Sesuai PP nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturanPemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan, dimana pada pasal 58f ayat (2) bahwa Otonomi Perguruan tinggisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kewenangan rektor,ketua atau direktur menentukan secara mandiri satuan pendidikan yangdikelolanya.c

(salinan Surat Pernyataan terlampir) ;Upaya yang sudah dilakukan terhadap mahasiswa tersebut adalah ;a) Mengumpulkan mahasiswa yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut danmensosialisasikan maksud dari kebijakan ujian Online / Digital ;b) selesai pelaksanaan ujian (sete;ah nilai ujian terbit / KHS) diberikan waktuuntuk verifikasi selama 7 (tujuh) hari kerja, dimana bagi mahasiswa yang tidaksetuju dngan hasil ujian dapat menemui bagian akademik untuk dilihatkan hsilujian, dengan terlebin dahulu

Asas Kepastian Hukum :Halaman 8 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.BNApenjelasan pasal 3 angka 1 Undang undang No. 28 Tahun 1999menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukumadalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Kantor Camat agar H.T.Halaman 18 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.BNAArbet Banta diberhentikan dari Keuchik karena selama menjadiKechik dalam menjalankan tugasnya ada beberapa pelanggaranyang tidak sesuai dengan adat istiadat dan tata pemerintahanyang baik antara lain: Cenderung arogan dalam memberi pelayan kepadamasyarakat dan tidak mencerminkan perilaku sebagaipemimpin; Dalam melaksanakan pembangunan gampong seringtidak menghargai hasil kepuusan musyawarahgampong; Penyelewengan kebijakan

, mengeluarkan suratbersifat individu, tanpa msyawarah dan kross cek; Tidak transparan dalam pengelolaan dana gampongdan tidak ada pertanggung jawaban pengelolaan danagampong tahun 2016; Selama 16 (enam belas ) bulan menjadi Kechik sudahbeberapa kali disidangkan oleh oleh aparatur Gampongterkait perselisihan dengan masyarakat; Dalam mengambil kebijakan sering mengabaikan atautidak melibatkan aparatur Gampong terutama TuhaPeut Gampong, yang bermuara pada pengunduran di 8(delapan) orang tuha peut;

;Bahwa dana milik sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebesarRp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) yang didepositokan ke rekening saksiJUSUF KALAIPUPIN sama sekali tidak pernah diketahui oleh yangbersangkutan kemudian bunga dari pada deposito tersebut digunakan untukkepentingan pribadi saksi AMINADAB RAHANRA, SH alias AMI selakupemimpin cabang Dobo saat itu dan saksi MATHIAS AKIHARI selakupemegang kas;Bahwa saksi AMINADAB RAHANRA, SH alis AMI selalu pemimpin cabangDobo pernah mengambil kebijakan

Untuk megetahui sejaun mana kelemahan pada sistem pengendalian internbank, terutama pengambilan kebijakan dan pelanggaran pada sistemoperasional dan prosedur .f.

AMINADAB RAHANRA selaku pimpinan cabang disaat itupernah mengambil kebijakan yang disampaikan kepada saya, sehingga saatdiketahui terjadinya kekurangan fisik uang dalam brankas saudaraAMINADAB RAHANRA pernah menanyakan kepada saksi Bahwa "apakahkebijakan yang pernah diambilnya tersebut telah diselasaikan ataukah belum? Kemudian saksi menjawab kepada sdr. AMINADAB RAHANRA bawahsemuanya telah terselesaikan. Bahwa kebijakan yang diambil oleh sdr.

Bahwa, seingat saksi selain yang diberikan kepada anggota DPRD dalammelakukan perjalanan dinas, kebijakan sdr.AMI RAHANRA juga untukdiberikan kepada bendahara sekretariat daerah sesuai dengan SP2D yangmasuk sebelum cek dicairkan.

Alias Ami,serta selain itu terdapat kebijakan kebijakan dari saksi Aminadab Rahanra, SH.Alias Ami, selaku Pimpinan Cabang ( Kepala Cabang ) PT. BPD Maluku MalutCabang Dobo yang tidak sesuai dengan ketentuan / SOP atas pemberian /pinjaman dana yang berlaku PT Bank Pembangunan Maluku Malut, selain itusaksi Aminadab Rahanra, SH.

Penggunaan spare part Non OEM layak secara finansial apabila harga spare part dan biayapengkajian (termasuk konsultan) jauh lebih rendah daripada harga sparepart OEM.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor994.K/dir/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang kebijakan penggunaan sparepart NonOEM tersebut maka anggaran yang sebelumnya telah diusulkandi tahun 2011 diusulkan kembali dalam RKAP Tahun 2012 sesuai dengansurat General Manager PT PLN (Persero) KITSBU Nomor/52.1/KITSBU/2011R

DireksiPT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentangpedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) dan KeputusanDireksi PT.PLN (Persero) Nomor : 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011tentang Kebijakan Penggunaan Spare Part Non Original EquipmentManufacturer (NonOEM) mesin pembangkit di Lingkungan PT.PLN(Persero), dengan alasan pemberat hukuman sebagai berikut1) Pengadaan Tidak memiliki ijin prinsif dari Direksi, karena RapatDewan Direksi tanggal 3 Januari 2012 yang tidak

No.305.K/DIR/2010 pada poin 2.1.2.2. yang mewajibkan adanya jinPrinsip dari Direksi untuk pelaksanaan pengadaan dengan nilai diatasRp.50.000.000.000,00, (lima puluh milyar rupiah), ( Ahli TJIPTOPRASETYO NUGROHO, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP)2) Pengadaan LTE tidak dilakukan assessment, seharusnya sebelum LTE dilakukan assestmen terlebin dahulu dan hasil LTE tidak sesuaidengan rencana.

Dan dari buktiyang ada ternyata pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2. menggunakanMetoda Satu Sampul ( Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO)Kontrakditandatangani oleh orang yang tidak memilikikewenanganmaka telah terjadi pelanggaran Kepdir No. 305.K/DIR/2010 poin 2.2.4.1.2) yaitu Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi14910)persyaratan kualifikasi yang secara hukum mempunyai kapasitasmenandatangani kontrak ( Ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO dariLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Untuk mengakomodasi

Penggunaan spare part Non OEM layak secara finansial apabila harga spare part dan biayapengkajian (termasuk konsultan) jauh lebih rendah daripada harga sparepart OEM.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor994.K/dir/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang kebijakan penggunaan sparepart NonOEM tersebut maka anggaran yang sebelumnya telah diusulkandi tahun 2011 diusulkan kembali dalam RKAP Tahun 2012 sesuai dengansurat General Manager PT PLN (Persero) KITSBU Nomor/52.1/KITSBU/2011R

Bahwa benar LTE GT 2.1. tidak sesuai dengan yang direncanakan..Bahwa benar ahli tidak tahu part apa yang dipasang, ahli khawatir kalau yangdipasang bukan yang baru sesuai dengan yang direncanakan maka akanterjadi kegagalan ditengah jalan, Bahwa benar sekalipun MAPNA comenjamin dapat output 100.000 jam/ hari Ahli meragukan hal tersebut.Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli TJIPTO PRASETYONUGROHO, PNS pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP), dipersidangan, bahwa benar pengadaan

DireksiPT.PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentangpedoman pengadaan barang / jasa APLN PT.PLN (Persero) dan KeputusanDireksi PT.PLN (Persero) Nomor : 994.K/DIR/2011 tanggal 31 Mei 2011tentang Kebijakan Penggunaan Spare Part Non Original EquipmentManufacturer (NonOEM) mesin pembangkit di Lingkungan PT.PLN(Persero), dengan alasan pemberat hukuman sebagai berikut1)2)Pengadaan Tidak memiliki ijin prinsif dari Direksi, karena RapatDewan Direksi tanggal 3 Januari 2012 yang tidak

No.305.K/DIR/2010 pada poin 2.1.2.2. yang mewajibkan adanya jinPrinsip dari Direksi untuk pelaksanaan pengadaan dengan nilai diatasRp.50.000.000.000,00, (lima puluh milyar rupiah), ( Ahli TJIPTOPRASETYO NUGROHO, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP)Pengadaan LTE tidak dilakukan assessment, seharusnya sebelumLTE dilakukan assestmen terlebin dahulu dan hasil LTE tidak sesuaidengan rencana.

Merchant IDmilik merchantmerchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta.Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, makakeesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesartransaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchantmerchant tersebut.Hal ini membuktikan bahwa semua merchantmerchant tersebut pastimemiliki kerjasama dengan fraudster / pelaku penyalahgunaan karenaBank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmimerchant saja.Bahwa sesuai dengan kebijakan

Hal inimembuktikan bahwa semua merchantmerchant tersebut pasti memilikikerjasama dengan fraudster / pelaku penyalahgunaan karena Bank Permatahanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja.Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA,untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksidianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, danada approval CODE atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter),kemudian setelah itu data transaksi

Hal inimembuktikan bahwa semua merchantmerchant tersebut pasti memilikikerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permatahanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja.Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA,untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksidianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, danada approval CODE atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter),kemudian setelah itu data transaksi

Hal inimembuktikan bahwa semua merchantmerchant tersebut pasti memilikikerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank permatahanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja.Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA,untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksidianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, danada approval CODE atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter),kemudian setelah itu data transaksi

Jaresman Manurung, MMmenanyakan untuk apa kebijakan pengamanan tersebut dan dijawabTerdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si nanti kita bicarakan. Bahwa selanjutnya saksi Drs. Jaresman Manurung, MM memerintahkan saksiMelky Lumban Gaol, SE membuat Nota Dinas Nomor : 518/120/KPP/II/2008tanggal 11 Februari 2008 perihal : Panjar Kerja / Kegiatan pada DinasHal. 6 dari 63 hal. Put.

ALBERT MARPAUNG,M.Si pada jabatan tersebut adalah sebagai berikut : Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah; Menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perobahan APBD; Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkandengan peraturan daerah;Hal. 13 dari 63 hal. Put.

Jaresman Manurung, MMmenanyakan untuk apa kebijakan pengamanan tersebut dan dijawabTerdakwa nanti kita bicarakan;Bahwa selanjutnya saksi Drs. Jaresman Manurung, MM memerintahkan saksiMelky Lumban Gaol, SE membuat Nota Dinas Nomor : 518/120/KPP/II/2008tanggal 11 Februari 2008 perihal : Panjar Kerja / Kegiatan pada DinasKoperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dengan rincian : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :Hal. 18 dari 63 hal. Put.

Albert Marpaung,M.Si menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah, berdasarkan Surat KeputusanBupati Toba Samosir Nomor : 080 Tahun 2009, tanggal 18Maret 2009, diberikan tugas dan kewenangan menurutmelaksanakan peraturan perundangundangan antara lain :Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan KeuanganDaerah, Menyusun rancangan pendapatan daerah yang telahditetaopbkan dengan peraturan daerah, Melaksanakan FungsiBendahara Umum Daerah (BUD), Menyusun LaporanKeuangan

berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan UsahaMilik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakanmodal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara; (R.Wiyono, Ibid., halaman 41)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomiannegara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usahabersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakatsecara mandiri yang didasarkan pada kebijakan

Menimbang, bahwa sehingga gugatanitu. diarahkan untuk merubah atau) memperbaiki suatusystem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturanperundangundangan.Menimbang, bahwa jelas untuk kepentingan personal individualtidak diakomodir dengan ketentuan uu perlindungan konsumen,sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukanLPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen)secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah systemyang berlaku secara general bukan

Pemeriksaan bankPasal 8Untuk melaksanakan tugas pengaturansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJKmempunyai wewenang:a. menetapkan peraturan pelaksanaan UndangUndang ini;b. menetapkan peraturan perundang undangan di sektorjasa kKeuangan;C. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;Hal 48 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbmd. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektorjasa Keuangan;e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;i menetapkan peraturan mengenai tata carapenetapan

JasaKeuangan dan pihak tertentu;g. menetapkan peraturan mengenai tat a carapenetapan pengelola statuter pada Lembaga JasaKeuangan;h. menetapkan struktur orqanisasi dan infrastrukiur,serta mengelola, memelihara, dan menatausahakankekayaan dan kewajiban; dani. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaansanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.Pasal 9:Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:a. menetapkan kebijakan

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a danb UU OJk).Bahwa selain itu, berdasarkan Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia Nomor: 27 j 162jKEPjDIRtanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunandan Pelaksanaan Kebijaksanaan PerkreditanBank bagi Bank Umum disebutkan halhal sebagaiberikut:Pasal 1 ayat (1):Bank Umum. wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Banksecara tertulis.Pasal 2Kebijaksanaan Perkreditan Bank sebagaimana dimaksudpada Pasal 1 sekurangkurangnya memuat dan mengaturhalhal pokok sebgaiamana ditetapkan

administrasi kredit;5) Pengawasan kredit;6) Penyelesaian kredit bermasalah.Selanjutnya, berdasarkan Peraturan BankIndonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang PenerapanManajemen Risiko Bagi Bank Umum disebutkan sebagaiberikut:Pasal21) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efekiif;2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimanaHal 50 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm44.45.46.47.48.dimaksud dalam ayat (2) sekurangkurangnya mencakup:a) Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;b) Kecukupan kebijakan

Surat tersebut belum diubah atau dicabut.Walau sebagai kebijakan Terbanding, namun karena bukan sumberhukum Majelis mengabaikan surat tersebut. Surat Terbanding Nomor S488/PJ.51.1/2000 dapat dianggap sebagai pelaksanaan diskresiHalaman 11 dari 63 halaman.

Majelis Hakim mengakui bahwa Surat S488/PJ.51.1/2000 merupakan kebijakan Terbanding.

Karena belumdicabut atau diganti, sesuai dengan prinsip Fair Play atau Public Trust inTax Administration dan asasasas pemerintahan yang baik (GoodGovernance), Pemohon Banding secara sah dapat memanfaatkan surat(kebijakan) Terbanding tersebut untuk dapat mengkreditkan PajakMasukan yang diperoleh atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajakselama masa eksplorasi dan meminta pengembalian atas kelebihanPajak Masukan; Bahwa karena Terbanding belum melakukan penyerahan yang terutangPajak Pertambahan Nilai, maka

Azas kepastian hukum, yaitu azas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan,kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraNegara;2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu azas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan negara;3. Proporsionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;4.

terjadipada akhir tahun buku dapat dimintakan restitusi tanpa memperhatikanapakah perusahaan telah berproduksi atau belum;Bahwa atas penggunaan dasar hukum S488 tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Surattersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak(DJP), kepada Dirjen Pertambangan, dan untuk menjawab masalahpada saat itu, mengenai kompensasi/restitusi Pajak Masukan,sepanjang belum dibiayakan;Bahwa dengan demikian, surat itu hanya merupakan kebijakan

Dengandemikian, PARA PENGGUGAT mempunyai kepentingan hukumuntuk mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT atas kebijakan dan tindakan hukum hibah aset milikYAYASAN (TERGUGAT 1) ke PT Delta Surya Husada (PT DSH);.

perundangundangan yang berlakumaupun berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Delta Surya;12.Bahwa dengan telah diabaikannya permintaan koreksi atau penyesuaianatas segala kekeliruan yang terjadi dalam proses hibah seluruh asetmilk YAYASAN (TERGUGAT 1), maka PARA PENGGUGATberpandangan bahwa PARA TERGUGAT, termasuk PengawasYAYASAN, telah memposisikan bahwa segala Tindakan dari TERGUGATI sudah dijalankan dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, utamanya terkait kebijakan

Menyatakan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui kewenangan dari TERGUGAT Il, TERGUGAT III, TERGUGATIV, dan TERGUGAT V, baik dalam proses maupun dalam memasukansubstansi tentang makna dan unsur hibah aset dalam rangkapembentukan kebijakan Yayasan Delta Surya (TERGUGAT I) tentangHibah asset yang merujuk pada produk Hukum Penetapan PengadilanNegeri Sidoarjo No 177/Pdt.T/2017/PN.SDA tanggal 12 Juni 2017 danselanjutnya dibuatkan Akte Hibah No 6/2018 oleh Achyani Yuliarti, S.H.PPAT

langsung, dimana para pihak dalamperkara a quo terikat dalam satu wadah hukum yang disebut Yayasan DeltaSurya yang berkedudukan di Sidoarjo;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi point 1ternyata Yayasan Delta Surya hingga saat ini belum dibubarkan begitu juga parapengurusnya, sehingga baik Para Penggugat dan Para Tergugat masihberkedudukan sebagai pengurus Yayasan Delta Surya, dimana Para Penggugatmerasa dirugikan dengan tindakantindakan yang dilakukan oleh Para Tergugatterkait kebijakan

DELTA SURYA HUSADA adalah pihak yangerat kaitannya dengan gugatan Para Penggugat yakni sebagai pihakyang menandatangani Akta Hibah No. 6/2018 yang dipemasalahkandalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak.Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat membantahnyadengan dalih bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakangugatan terkait pembentukan kebijakan yang dilakukan oleh Yayasan DeltaSurya atas hibah asset kepada PT Delta Surya Husada;Menimbang, bahwa hibah adalah

Hal ini jelasjelas bertentangan dengan Bab Ill Tata Cara PemilihanPenyedia Pekerjaan Konstruksi Huruf B Angka 12 Huruf a Angka 5 PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP 14/2012),berbunyi:.5) Setelah pelelangan dinyatakan gagal, Kelompok Kena ULPmemberitahukan kepada seluruh

Bahwa dari seluruh uraian terkait sebagaimana tersebut di atas jelasjelastelah menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa in litistelah tidak sesuai atau setidaktidaknya telah bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku sebagai berikut: Pertama,Bab Ill Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Huruf B Angka 12Huruf a Angka 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk TeknisPeraturan Presiden Nomor

Keenam,Bab Ill Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1huruf i angka 1 dan angka 3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk TeknisPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah. 222 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nesKetujuh,Pasal 17 ayat (2) huruf a Jo.

fotocopy dari fotocopy);2Analisis Harga Satuan Pekerjaan, Pekerjaan PembangunanGedung Penunjang Kantor Pengawasan dan Pelayanan BeaCukai TMP Cikarang Tahun Anggaran 2017 (Sesuai denganGIS IFT) j~ mm nnn nnn nnn nnn rm nnnHistory Perubahan Jadwal pada Aplikasi SPSE dalam LelangPengadaan Kontruksi Pembangunan Gedung PenunjangKantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Cikarang(Sesuai dengan laman www.lpse.kemenkeu.go.1) ;Petunjuk Pengoperasian Aplikasi SPSE (Sistem PelayananSecara Elektronik) Lembaga Kebijakan

danPengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBCTMP) Cikarang Tahun Anggaran 2017 (sesuai denganGSNIYA) jenna nnn nnn nnn nnn nnn tn nner nnn nnn nneinenennnnesBukti Sent Email Perubahan Jadwal Lelang ke PT.Duta KaryaPerkasa (Sesuai dengan aslinya) ;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017Tentang Jasa Kontruksi (fotocopy dari fotocopy) ;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya(buku sesuai dengan aslinya) ;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor821.23.1622015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821.24.1632015,tanggal 26 Maret 2015 dengan memutuskan dan menetapkanmemberhentikan para Penggugat dengan hormat jelas telah bertentangandengan Pasal 87 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:a. meninggal dunia;b. atas permintaan sendiri;Cc. mencapai batas usia pensiun;d. perampingan organisasi atau kebijakan

Asas Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.1622015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 821 .24.1632015, tanggal 26Maret 2015 tidak berdasar menurut hukum dan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, dimana tindakanpemberhentian para Penggugat dari jabatan struktural eselon III daneselon IV tidak

Usaha Negara akan diuji berdasarkanKewenangan, Prosedur penerbitannya, dan subtansialnya;Dari segi Kewenangan:Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN junctoPeraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RINomor 13 tahun 2014, maka Tergugat melakukan Pemberhentian dariJabatan dan Pengangkatan adalah Wewenang Tergugat/Pemohon Kasasi;Dari segi prosedur:Maka Pemberhentian dari jabatan dan Pengangkatan seorang Aparatur SipilNegara harus dilihat sebagai suatu langkah kebijakan

Danbagi warga petanitambak yang keberatan terhadap penilaian ganti rugi sebesar Rp0,00 (nolrupiah) tersebut, oleh Team Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, dimintamengajukan gugatan kebertatan ke Pengadilan, paling lambat 14 hari kerja,terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016 sampaidengan tanggal 10 Agustus 2016;Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan, yang tidak memberikan penilaianterhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidak wajar dantidak profesional, serta bertentangan dengan ketentuan

Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Bandara baru11.yang berkaitan dengan Kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yangtidak memberikan ganti kerugian terhadap usaha tambak Petani Tambakantara lain terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan,maka Pemohon Keberatan sebagai Petani Tambak telah kehilangan matapencaharian dan mengalami kerugian berupa modal dan hasil keuntunganusaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang manaberdasarkan ketentuan Pasal 33 Undangundang

Nomor 3507 K/Pdt/2016ratusan proyek strategis nasional lainnya yang sedang berjalan dan turutmenjadi beban anggaran Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini(yang dalam keadaan/kondisi defisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhisemangat perjuangan pihakpihak pemangku kebijakan khususnyaPemohon Kasasi yang sungguhsungguh berniat untuk mensukseskanpercepatan pelaksanaan proyek ini dengan mengoptimalkan kinerja danefisiensi penggunaan anggaran, demi merespon keseriusan dariPresiden

Syaratsyarat khusus lainya, diserahkan kepada kebijakan BPNselanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Tengah meminta kepada Kepala BadanPertanahan Nasional RI agar menerbitkan Surat KeputusanPenetapan Hak atas nama Penggugat; Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Palu oleh Penggugat, Kepala BadanPertanahan Nasional RI, selaku pejabat yang berwenangmemberikan putusan, belum menerbitkan Surat Keputusan terkaitpermohonan

Agraria/Kepala BPN RINomor: 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan PembatalanHak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; Bahwa penerbitan SHGB No. 00833/Talise pada tanggal 15 Maret2013 dan SK Kanwil BPN Sulteng adalah bertentangan denganasaSasas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksudpenjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf b UU Peradilan TUN, yaitu : asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan

2222ssssccccsescenennnnnnnnncnceneenenes1.Bahwa Saksi sudah 30 tahun menjadi PNS di lingkungan BPN RI sejaktahun 1983, pertama tugas di Jakarta, pada tahun 1999 menjadi KepalaKantor Pertanahan di Banyumas, tahun 2006 menjadi Kepala Kantor diKabupaten Tatang Provinsi Jawa Tengah, tahun 2009 menjadi KepalaSeksi Perkara di Jawa Tengah, tahun 2010 menjadi Kepala Biro BPNRI, tahun 2001 menjadi Direktur Perkara BPN RI, tahun 2012 sebagaistaf khusus Bidang Hukum, Politik, Ekonomi dan Budaya BPN RI; Bahwa proses pemberian hak merupakan suatu kebijakan

kualifikasi yang diskriminatifdan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasikeiukutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilinhan;Bahwa dari persyaratan untuk ikut sebagai peserta Tender sebagaimanadisyaratkan dalam ketentuan tersebut diatas baik pada Perpres No. 16Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, PeraturanMenteri PUPR RI Nomor : 07/PRT/M/2019 Tentang Dokumen PemilihanSecara Elektronik Pengadaan pekerjaan Konstruksi Metode Tendermaupun dalam Ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan

Evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (pass and fail) atausistem gugur dengan ambang batas;Menimbang, bahwa berdasarkan Angka IV Point 4.2.7 huruf cLampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMelalui Penyedia yang mengatur evaluasi dokumen penawaran berpedomanpada ketentuan dan syaratsyarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan,yang mana evaluasi dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi,evaluasi

HargaTerendah ;Ayat (4) : Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untukPengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyadalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai metode evaluasi diatur lebihlanjut pada Angka III Point 3.6.1 Huruf c Lampiran Peraturan Kepala Lembagayaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaMelalui

Bahwa kasus ini bermula dari aksi unjuk rasa yang dilakukan olehpegawai Bank Mandiri yang tergabung dalam Serikat Pegawai BankMandiri (SPBM) pada tanggal 4 Agustus 2007, yang intinya menuntutperbaikan kesejahteraan dan protes atas kebijakan manajemen yangdianggap arogan dan kurang menghargai jerih payah para pegawaipelaksana, sehingga pada akhirnya muncul salah satu tuntutan dari aksitersebut yang menghendaki adanya pergantian direksi, karena direksiyang menjabat saat ini dianggap gagal meningkatkan

pegawai yang melakukan unjuk rasa,sehingga penilaiannya sama sekali tidak menggambarkan hasil kinerjapegawai;10)Menciptakan suasana kerja yang tidak harmonis, tidak berkeadilan dantidak kondusif;11)Perbuatanperbuatan tersebut jelas telah melanggar PKB Pasal 4 ayat(1), Pasal 6 ayat (1) butir a, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2) dan (5),Pasal 13 ayat (3), Pasal 149 ayat (1);21.Bahwa dari keterangan yang telah diuraikan di atas, maka jelas TergugatRekonvensi benarbenar tengah dan telah menjalankan kebijakan

Baru pada September2006 hasilnya diumumkan, namun dengan tambahan persyaratan, yaituada ujian tambahan dan bagi yang tidak lulus pendidikan akan diPHK.Hal ini adalah kebijakan yang tak lazim. Untuk mengembangkan kariersaja harus berhadapan dengan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja;.

Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatanmenghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatanmenghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebandingdengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaranseluruhnya;Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyatadigunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan;.Bahwa pendirian dan kebijakan

kegiatan terpadu (integrated) tertuangdalam PMK78 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UU PPN,yang didalamnya juga mengatur mengenai pelaksanaan Pasal 9ayat (5) dan Pasal 16B UU PPN;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010secara kaidah dan norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan MahkamahHalaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 2085/B/PK/PJK/2017Agung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan

pada intinyaHalaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 2085/B/PK/PJK/2017memutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK78 tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang lebih tinggi (UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009);Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMK78 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam KMK575sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 18Tahun 2000;Bahwa dengan demikian kebijakan