Negeri Kabupaten Kediri, tanpa ijin dengan sengajamenawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermainjudi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidakpeduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat ataudipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telahmemberi kesempatan main judi kepada khalayak umum dengan cara penombokmenyerahkan lembaran

Gareng (DPO) ;Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwasebagai Pengepul dan telah terdakwa geluti sejak 5(lima) bulan sampai saat terdakwa di tangkap olehyang berwajib ;Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengancara setiap pembeli memesan sesuai dengan angka yangdikehendaki lalu dicatat dalam lembaran kertas dandikirim lewat Hand Phone melalui SMS, kemudian uanghasil jualan togel tersebut disetorkan kepada sdrGareng dengan sarana angkot ;Bahwa dalam judi togel tersebut bila pasangan

menggunakanMedia social dengan perangkat Jenis Hanphone dengan Merk XIAOMI MI 5dengan IMEI 862155038821749.19:57 OM djagomartCt aeO124811ecoo ret tliat) 19.47 @Q@e we Se B22 ol GDB :083173477177 / 083891462749Mengikuti ~ Kirim PesanBelum Ada Postingancf)cm a Sy )1513: & eo it wl 2O% 3 7aPostinga Pengikut MengikutFarhanahOpen a3 Pe oer an T 1Soretan Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN JKT.SELMenimbang, bahwa didalam akun Instagram djagomart mempostingberupa video kitab suci Alquran yang pada lembaran

Karena tidakada upaya dari Majelis Hakim untuk mencari kebenaran Materil dari TindakPidana yang dituduhkan kepada Terdakwa dengan tidak ada pertanyaankepada saksi dipersidangan untuk membuktikan dari dakwaan JaksaPenuntut umum yang sengaja Pemohon Peninjauan Kembali kutipkan bunyisurat dakwaan pada lembaran kedua .baris keiima dari atas yaitu ", dan padasaat kendaraan yang dikendarai Terdakwa masuk kekanan jalan, pada waktuyang bersamaan datang sepeda motor yang dikendarai korban VENSKYDWINDAHADI

Tandatangan dalam lembaran tersebut benar tandatangan saksi.Lembaran daftar bantuan transport tersebut disodorkan Terdakwa AANGPUNGKY RIYANTO Bin SUMEH sekitar bulan Nopember 2010,bersamaan dengan tanda tangan kuitansi kuitansi yang lain.

sebesar Rp.1.200.000, (Satu juta dua ratus riburupiah) dari Terdakwa AANG PUNGKY RIYANTO Bin SUMEHTandatangan dalam lembaran tersebut benar tandatangan saksi.

Dalam Lembar Daftar Penerima Bantuan Transport OfficialPERSETA Tulungagung sebesar Rp.2.000.000, (dua Juta rupiah), tetapi saksihanya menerima sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), karenasudah ada kesepakatan dengan Manajemen Tim PERSETA, kalau BantuanTransport untuk saksi dipotong untuk kebutuhan Tim PERSETA, tanda tangandalam lembaran tersebut benar tandatangan saksi dan lembaran daftar bantuantransport tersebut disodorkan Terdakwa AANG PUNGKY RIYANTO BinSUMEH sekitar bulan

Lembaran daftarbantuan transport tersebut disodorkan Terdakwa AANG PUNGKY RIYANTOBin SUMEH sekitar bulan Nopember 2010, bersamaan dengan tanda tangankwitansi kwitansi yang lain ;Daftar Penerima Bantuan Transport Official PERSETA Tulungagung BulanSeptember Tahun 2010 tanggal 16 Nopember 2010, No : 14.

KabupatenTulungagung V Tahun 2010 tersebut tidak benar, saksi tidak pernahmenerima uang sebesar Rp. 2.050.000, (dua juta lima puluh ribu rupiah)dari BONDAN DJOEMANI (bendahara Kompetisi Internal PENGCABPSSI Tulungagung), dan saksi menandatangani Kuitansi tersebut padawaktu Terdakwa AANG PUNGKY RIYANTO Bin SUMEHmenyodorkan kuintasi dan lembaran lembaran yang ditutupi jumlahpenerimaannya, saksi menandatangani kwitansi kwitansi atas namaserentak pada bulan Desember 2010 ;Daftar Penerima Bantuan Transport

Muchtahir Jaya untuk melaksanakan pekerjaanpengadaan 1 (satu) unit kKendaraan ambulance biasa untuk RSUD Jailolo dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya SuratPerintah Mulai Kerja pada tanggal 20 September 2005 dan sesuai kontrak padaPasal 5 harus selesai dan diserahkan paling lambat tanggal 18 Desember 2005.Pada tanggal 20 September 2005 diterbitkan Surat Permintaanpembayaran Pembangunan (Lembaran A) untuk uang muka 30% sebesarRp.171.211.500, (seratus tujuh puluh satu

Filda dengan Rekening Nomor : 150.0003097175 Bank Mandiri Cabang Ternate dan pada tanggal 22 September 2005diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembaran A) untukuang muka 30% sebesar Rp. 57.255.000, (lima puluh tujuh juta dua ratus limapuluh lima ribu rupiah) dari Nilai Kontrak Rp. 190.850.000, (seratus sembilanpuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CV.

Muchtahir Jaya untuk melaksanakan pekerjaanpengadaan 1 (satu) unit kKendaraan ambulance biasa untuk RSUD Jailolo dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya SuratPerintah Mulai Kerja pada tanggal 20 September 2005 dan sesuai kontrak padaPasal 5 harus selesai dan diserahkan paling lambat tanggal 18 Desember 2005.Pada tanggal 20 September 2005 diterbitkan Surat PermintaanPembayaran Pembangunan (Lembaran A) untuk uang muka 30% sebesarRp.171.211.500, (seratus tujuh puluh satu

No. 1970 K/Pid.Sus/2009diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembaran A) untukuang muka 30% sebesar Rp. 57.255.000, (lima puluh tujuh juta dua ratus limapuluh lima ribu rupiah) dari Nilai Kontrak Rp. 190.850.000, (seratus sembilanpuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada CV.

UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 ( selanjutnya disebut UU No.39/2004) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNonor 4445), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;b.

Semua peraturan perundangundangan yang merupakan peraturanpelaksanaan dari UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445),dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganketentuan dalam UU No. 18/2017;Bahwa ketentuan untuk memperoleh Surat Izin Perusahaan PenempatanPekerja Migran Indonesia (SIP3MI) kemudian diatur

waktu (berlaku surut)sehingga dalil Penggugat tersebut terkesan mengadaada;Bahwa dapat disampaikan objek sengketa tidak diberlakukan surut karenasudah diatur dalam Peraturan Perundanganundangan seperti terdapatdalam Pasal 139 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (ASN) yang menyebutkan :Pasal 139 :Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundangundangan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UndangUndangNomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembar Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkanUndangUndang ini;IV.Bahwa tidak benar dan keliru objek

Memberikan ijin mempergunakan atau menguasai Tanah Negara;kecuali apabila wewenang untuk itu tegastegas dilimpahkankepadanya ;(2) Surat Keputusan yang melanggar ketentuan tersebut pada ayat (1)pasal ini batal karena hukum, sedang penggunaan dan penguasaantanah yang bersangkutan adalah pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya sebagai yang dimaksud dalam UndangUndang No. 51 Prp. 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 158) ;jo.

Membayar kepada Kepala Sub Bagian Administrasi SubDirektorat Agraria persekot biaya yang diperlukan untukmenyelesaikan permohonan tersebut, dengan menyebutkanperinciannya menurut Contoh Ill ;Lembaran asli Contoh Ill yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi tersebut diberikan kepada pemohon ;Memerintahkan kepada Seksiseksi Pendaftaran Tanah, Tata GunaTanah dan Pengurusan Hak Tanah agar menyelesaikan bahanbahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan ataspermohonan tersebut, yaitu antara

dipersidangan, lagipulaadalah tidak pada tempatnya bila hak menguji hakim hanya dibatasioleh obyek sengketa yang telah di ajukan oleh pihakpihak, karenasering obyek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkandalam kaitannya dengan bagianbagian penetapanpenetapan ataukeputusankeputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang tidakHalaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 526 K/TUN/2014dipersengketakan antara kedua belah pihak (ultra Petita) (videpertimbangan hukum Hakim Agung RI, halaman 29, lembaran

Bahwa posita gugatan angka 2 dan 3 halaman 3 Tergugattolak, karena sejak berlakunya Undang Undang Nomor 1Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanahtanah Partikulier(Lembaran Negara No. 2 Tahun 1958 yo PeraturanPemerintah No. 18 Tahun 1958) bahwatanah tanahpartikulier yang lebih dari 10 (sepuluh) bauw termasuktanah eigendom verponding No. 1945 menjadi tanah yanglangsung dikuasai oleh negara terhitung sejak tanggal24 Januari 1958..

Handeling MaatschappyLie Boen Yat & Co. konform dengan uraian pada angka 6dalam pokok perkara tersebut di atas, mnamun kemudianberdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor: 1Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikulier(Lembaran Negara Nomor: 2 Tahun 1958) jo.

Penghapusan Tanah tanahSK.709/Ka s/d Sk.720/Ka tanggal(foto copy sesuai aslinya) ;590/Agr/1544 tanggal 15 AgustusDaftar Tanahtanah Partikelir/Eigendomlebih dari 10 Bauw terkenaNo.Tahuncopytanggal 13 Januari 1958 (fotoaslinya) ;: Surat Keputusan Menteri Agraria21: Surat Pengantar Kepala Kantor Agraria1986UndangNomor : 1 Tahun 1958 Daerah Tingkat(foto copy sesuai aslinya) ;: Peraturan Pemerintah Nomor 18tentang Pelaksanaan Undang Undang PenghapusanTanah Partikelir (Undang Undang Nomor 1 Tahun1958, Lembaran

dasar hukum penerbitanPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang PengenaanPajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajakyang Dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa KenaPajak Disamping Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong adalahsebagaimana dinyatakan pada konsiderans Mengingat dalamPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tersebut, antara lainberdasarkan angka 2 dan angka 3, menyebutkan:Angka2 : UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuaan Umum dan Tata Cara Perpajakan(Lembaran

Negara Tahun 1983 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Nomor 3262),Angka 3 : UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan Atas Barang Meweh (Lembaran NegaraTahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3264),Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 142 B PK/PJK/20115.7.5.8.5,9,Bahwa UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yakni

DONGAS INTI;Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 055/SPMLS/1.02.02.0112010 tanggal 22 April 2010;Lembaran disposisi tanggal 20 Januari 2010 asal PT. MASCAHAYA CEMERLANG, isi ringkasan Surat Penawaran Hargayang diteruskan kepada Direktur RSUD Undata beserta lampiran;Tanda Terima Barang dari pengirim PT. CAHAYA MASCEMERLANG pada penerima CV.

DONGAS INTI;Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 055/SPMLS/1.02.02.0112010 tanggal 22 April 2010;Lembaran disposisi tanggal 20 Januari 2010 asal PT. MASCAHAYA CEMERLANG, isi ringkasan Surat Penawaran Hargayang diteruskan kepada Direktur RSUD Undata besertalampiran;Hal. 23 dari 46 hal. Put. No.691 K/Pid.Sus/2014243839404142434445464748Tanda Terima Barang dari pengirim PT. CAHAYA MASCEMERLANG pada penerima CV.

DONGAS INTI;Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 055/SPMLS/1.02.02.0112010 tanggal 22 April 2010;Lembaran disposisi tanggal 20 Januari 2010 asal PT. MASCAHAYA CEMERLANG, isi ringkasan Surat Penawaran Hargayang diteruskan kepada Direktur RSUD Undata besertalampiran;Tanda Terima Barang dari pengirim PT. CAHAYA MASCEMERLANG pada penerima CV.

/040.132/EBA/VIII/2006, tanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KoperasiEkawatya Basta Artha Karanganyar;Fotocopy Kwitansi penerimaan uang Rp600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah), tanggal 22 Agustus 2006;Fotocopy Kartu Pinjaman No.Krd.040.0000132, atas nama RoestinaCahyo Dewi yang dikeluarkan oleh Koperasi Ekawatya Basta ArthaKaranganyar;Putusan Perkara Perdata Nomor 68/Padt.G/2018/PN Skt, Halaman 10 dari 40P21:P22:P23:P24:P25:P26:P27:P28:P29:P30:P31:P32:Fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri lembaran

No.LG 984680, LG.984681,LG. 984682 Rekening 1380004162876 atas nama Roestina Cahyo Dewi,yang diterbitkan oleh Bank mandiri Cabang Solo Sriwedari;Fotocopy Faktur mesin jahit No.506020 tanggal 27 Juni 2005;Fotocopy Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) No.068/PTS/XII/2006, tanggal 26 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Koperasi Karya SejahteraSolo;Fotocopy Lembaran Rekomendasi Kredit atas nama nasabah RoestinaCahyo Dewi No.068/PTS/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yangdikeluarkan oleh Koperasi Karya Sejahtera

05/05 tanggal 19 Mei 2005, bukti P17, Fotocopy Surat PengakuanPinjaman (SPP) No.132/040.132/EBA/VIII/ 2006, tanggal 22 Agustus 2006yang dikeluarkan oleh Koperasi Ekawatya Basta Artha Karanganyar, bukti 18,Fotocopy Kwitansi penerimaan uang Rp600.000.000,00 (enam ratus jutarupiah), tanggal 22 Agustus 2006, bukti P19, Fotocopy Kartu PinjamanNo.Krd.040.0000132, atas nama Roestina Cahyo Dewi yang dikeluarkanoleh Koperasi Ekawatya Basta Artha Karanganyar, bukti P20, , Fotocopy BilyetGiro Bank Mandiri lembaran

Orang tua Pengguat dan keluarga lain dari Penggugat Pak Udin sampaimelaporkan Tergugat ke pimpinan Tergugat di Tanjung Karange Bahwa pada 8 Agustus 2018, Bapak, ibu, paman Tergugat termasukTergugat menemui keluarga besar Penggugat untuk mencari solusi agarrumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselamatkan, pada saat ituMak Ayan, Wak dari Penggugat meminta agar lembaran lama yang kurangbaik kita tutup jangan diungkitungkit lagi, kita tutup dari saat ini sambilHalaman 10 dari 35, Putusan Nomor

Sesuai dengan kesepakatan keluarga Penggugatmeminta agar lembaran lama yang kurang baik kita tutup jangan diungkitungkit lagi kita tutup pada saat ini, berkaitan dengan itu tergugat hanyamampu dan menyanggup!

Bahwa kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan upah selamaproses diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU1X/2011 tanggal 19 September 2012 yang pada intinya menyatakan:Frasa "belum ditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak

Bahwa di warung kopi tersebut terdapat tiga kamar yaitu satukamar terletak di sebelah Selatan dalam keadaan tertutup namunsetelah di ketok beberapa kali tidak dibuka, kemudian saksi dantemanteman menuju arah belakang terdapat dua kamar dalam keadaanterbuka kemudian saksi melihat di salah satu kamar tersebut adaseorang laki laki duduk di kursi menghadap arah selatan, sedangmelihat lembaran kertas berisi catatan nomor togel, sementaratangan kiri laki laki tersebut memegang HP merk Nokia.135.

Bahwa kemudian saksi masuk mendekati' laki laki tersebutsambil memperkenalkan diri sebagai petugas Poliisi dari PolresTulungagung, setelah itu laki laki tersebut berdirimemperkenalkan diri sebagai anggota Kodim 0807 Tulungagung,sementara itu. saksi Briptu) Edy Yustana mengambil barang barangberupa lembaran kertas catatan togel dan uang Rp.5.000 (lima riburupiah) yang berada di atas meja kecil di kamar tersebut.6.

Sumatera Utara;Foto copy Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokokpokok Kepegawaian;: Foto copy Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentangPemerintah Daerah;Halaman 17 dari 39 Hal.Put.16/G/2017/PTUNMDNBukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12 ::Bukti T13Bukti T14 :: Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, tentangPemberhentian/pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;: Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149;: Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982, tentangPemindahan loukota Kabupaten Dati Il Langkat dari WilayahKodya Dati Il Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati IlLangkat;: Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1986, tentangPerubahan Batas Wilayah Kodya Dati Il Binjai Kabupaten Dati IlLangkat dan Kabupaten Dati Il Deli Serdang;Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Bahwa PELAWAN menduga TURUT TERLAWAN sama sekali tidakdiberitahukan akan proses Lelang Kedua Eksekusi hak Tanggungan danEksekusi jaminan Fidusia yang akan dilakukan oleh TERLAWANI melaluiTERLAWANII ;13.Bahwa akibat tindakan TERLAWANI melalui TERLAWANII diduga telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah melanggar ketentuantentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19Pebruari 2016 dan telah diundangkan di Lembaran

Menyatakan TERLAWAN dan TERLAWANI telah melakukanperbuatan Melawan Hukum dan telah melanggar ketentuan tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal19 Pebruari 2016 dan telah diundangkan di Lembaran Negara padatanggal 22 Pebruari 2016;5.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;1 Pasal 96 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan denganUndang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2 Pasal 96 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyaikekuatan

Bahwa Pemohon Kasasi dan II/Pembanding dan II dahulu Tergugat 11.dan II keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertamadan Tingkat Banding halaman 36 pada alinea 3 poin 1 yangmenyatakan:...Bahwa penjualan lelang terhadap tanah dan bangunan SHM No.201Jamaludin Malik adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum.Bahwa tindakan pelelangan yang dilakukan Pemohon Kasasi danIl/Pembanding dan Il dahulu Tergugat dan Il telah sesuai denganPeraturan Lelang yaitu Lembaran Negara Nomor 1908

No. 189 danbersambung dengan Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 56.