Ditemukan 18943 data
13 — 3
., Kabupaten Langkat karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun,maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undan gundang Nomor 1 tahun1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini (persona standi in yudicio), sehingga para Pemohon mempunyai hak(legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak paraPemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami
17 — 7
Sehingga untuk menghindari hal tersebut, makakeduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangatmendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harusdilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor16 tahun 2019;Hal. 13 dari 16 Hal.
11 — 11
Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undangundang nomor16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumHlm.12 dari 15 hlm. Put.No. 100/Pdt.G/2020/PA. SrlIslam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalag Fis Syari'atilIslamiyah Wal Qonun karangan Dr.
29 — 24
(ysArtinya :Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalampersidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, makadia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalildalil perceraian Penggugattelah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yangditentukan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun
61 — 11
dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dengandemikian maka Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dapatlahdikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada mar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanselurunnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah makaTergugat dihukum membayar biaya perkara ini;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor16
13 — 3
perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untukbercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUHPerdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antaraPenggugat (isteri) dan Tergugat (Suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suamisteri Sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor16
24 — 7
Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebutjuga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalamPasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalildalil permohonan Pemohon danPemohon Il telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkanketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 TentangPerkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor16
22 — 11
BotgPerdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antaraPenggugat (isteri) dan Tergugat (Suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suamisteri Sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiPengadilan tentang sebabsebab perselisihnan dan pertengkaran dan setelahmendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan
149 — 52
Pita, telahHalaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/MS:S klmenyelasaikan pendidikan sekolah tingkat SLTP/SMP, bukti tersebutmenerangkan identitas baik nama maupun tanggal lahir, tidak ada perubahandengan bukti lainnya (akta lahir, KTP dan KK), oleh karenanya Hakim menilaibukti tersbeut memenuhi syarat formil materiil dari pembuktian, dan dapatditerima ;Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.7 yang menerangkan penolakanproses pernikahan karena belum memenuhi ketentuan Undangundang Nomor16
36 — 12
kondisi rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim telah berupaya dengansungguhsungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali denganTergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugatoleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugatdan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor16
17 — 14
Nomor. 443/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 11 dari 15 HalMenimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidakada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada laranganperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019;Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnyamerupakan indikasi kKedewasaan dan kematangan mental seseorang untukdapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam
11 — 4
perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untukbercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUHPerdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antaraPenggugat (isteri) dan Tergugat (Suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suamisteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor16
49 — 15
sebagaimana diatur oleh UndangUndang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohonberdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, dengan demikianperkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nabire;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.6 terbuktibahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 07 April 2003 sehingga terbukti saatini masih berusia dibawah 19 tahun, dan belum memenuhi batas usia minimalperkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor16
40 — 11
makaMajelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon denganPemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahantersebut telah sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jo.Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e, maka permohonan itsbat nikahpara Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatukeharusan undangundang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor16
12 — 6
perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untukbercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUHPerdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antaraPenggugat (isteri) dan Tergugat (Suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suamisteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor16
19 — 16
Penetapan No.9/Padt.P/2022/PA.Mnabernama Putri Asliana binti Sainudin;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi ljazahSekolah, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Putri AslianabintiSainudin, lahir tanggal 11 April 2003, yang berarti saat ini masih berumur 18tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkanperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan
11 — 5
terhadapperubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami yaitu 19 tahun, jugatelah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur atau baru 16tahun 10 bulan, sehingga syarat usia minimal umur 19 untuk calon mempelaiwanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinyahalhal yang lebih membahayakan (mudarat) dan pelanggaran atas halhalyang dilarang agama Islam, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anakPemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam UndangUndang Nomor16
46 — 12
makaMajelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon denganPemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahantersebut telah sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jo.Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e, maka permohonan itsbat nikahpara Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatukeharusan undangundang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor16
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kho Liem Nio alias Liemjati dengan Akta Nomor16 yang dibuat di hadapan Notaris Budiadi Gunawan, SH., tersebut, telah puladilakukan Cros Chek yang dilakukan oleh Notaris Yusuf Indra Tjahya, SH., padatanggal 15 April 1987, dan telah mendapatkan jawaban dari Sub DirektoratHarta Peninggalan Seksi Daftar Pusat Wasiat, tertanggal 21 April 1986 yangpada intinya menyatakan bahwa akta No.16 yang dibuat oleh Notaris BudiadiGunawan, SH., tertanggal 11 Maret 1986 adalah merupakan akta terakhir yangterdaftar
14 — 8
perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untukbercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUHPerdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antaraPenggugat (isteri) dan Tergugat (Suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suamisteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor16