Ditemukan 12150 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penadaan penyataan penetapan penadahan pengadaan
Penelusuran terkait : Penataan ruang Tentang penataan ruang Dpw lsm inakor indonesia timur vs dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten mimika;; Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pemerintah kabupaten kepulauan mentawai vs pt. combina costraco; Sekretaris daerah kabupaten jepara Selaku ketua tim koordinasi penataan ruang daerah (tkprd) kabupaten jepara vs sutrisno Walikota tangerang selatan cq bkprd (badan koordinasi penataan ruang daerah) vs pt. hana kreasi persada; Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tangerang vs perkumpulan anti korupsi & kriminalitas indonesia (pakksa); Yayasan fort de kock bukittinggi yang diwakili oleh h. nazaruddin Skm M.kes vs kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kota bkittinggi;
Pengadilan PN BITUNG Perdata Wanprestasi
Register : 06-11-2019 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 249/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 24 Agustus 2020 — ERWIN MEKEL lawan JOHNY TJAKRA, Dkk
118 — 45
  • sepenuhnya oleh NONIE KAUNANG kepadaKAREL DENGAH TUMUNDO dan setelah KAREL DENGAH TUMUNDOmeninggal pada tanggal 14 juni 2007 maka penguasaan atas tanahtersebut beralin kepada Turut Tergugat II selaku ahli waris hal manadiakui secara tegas oleh Penggugat dalam posita butir 4 (empat) dansesuai putusan MARI No: 992/K/Sip/1979 tanggal 14 april 1980menyatakan semenjak akta jual beli ditanda tangani didepan pejabatpembuat akta tanah, hak atas tanah yang dijual beralin kepada pembeli.Bahwa setelah peralihnan penataan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 26-07-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 175/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Nopember 2018 — BRAHMANTYA SAKTI , dkk : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
193 — 90
  • Putusan Nomor: 175/G/2018/PTUNJKT.pengordinasian, pembinaan dan pelaksanaan survei, pengukuran danpemetaan, penetapan hak tanah, pendaftaran tanah danpemberdayaan masyarakat, penataan pertanahan, pengadaan tanah,pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara(Vide Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan);
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-07-2013 — Putus : 14-06-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 494/PDT.G/2013/PN.DPS
Tanggal 14 Juni 2014 — DR.DRS. I WAYAN KANDI WIJAYA,AK.MM MELAWAN I MADE BADRA , IDA BAGUS BIMA PUTRA , DKK
21 — 9
  • Bahwa selama masa kepengurusan PENGGUGAT sebagai KETUAYAYASAN, Yayasan dapat berjalan dengan lancar, dibuktikan dengan SMPSila Dharma yang dikelola YAYASAN mengalami kemajuan yang sangatpesat, ASET YAYASAN yang semula MINUS menjadi SURPLUS denganpembangunan GEDUNG sekolah dan perkantoran yang berdiri cukupMEGAH, proses belajar mengajar lancar dengan sarana dan prasaranayang sangat memadai, penataan sistem administrasi dengan Sumber DayaManusia yang memadai pula.Hal 5 dari 58 Putusan Nomor : 494/Pdt.G
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-07-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 29/PDT.G/2016/PN Mpw
Tanggal 14 Maret 2017 — KASEM BIN ISMAIL ALS KASIM BIN ISMAIL, M E L A W A N 1. HARUN Bin TANGGOK, 2. NURBAITI Binti HARUN, 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah 4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya,
88 — 15
  • Surat keterangan blangko 383 tertanggal 8 Juni 2016 oleh Kepala SeksiPengaturan dan penataan pertanahan Purwanto, fotocopy dari aslinyadan diberi Tanda Bukti T10.Buktioukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapatdipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Tergugat danTergugat Il juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengarketerangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 284/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
SAULINA SINAGA
Tergugat:
MANOGU SITANGGANG
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Light Rail Transit Jabodetabek Tahap I
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
3.PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk
4.Kepala Kantor Kelurahan Jatimulya
81 — 278
  • Melakukan penyesuaian Rencana Tata RuangWilayah dengan Lintasan Pelayanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), sesuai ketentuanperaturan perundangundangan di bidang penataan ruang;.Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2020/PN Ckrb. Memberikan persetujuan atas pemanfaatan tanahmilik daerah dan ruang udara dalam rangka pembangunanprasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasidi wilayahnya masingmasing sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;C.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Khusus
Register : 06-04-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gns
Tanggal 6 Maret 2017 — FERRY SAPUTRA Alias PAH POH BIN IWAN SAPUTRA
75 — 40
  • Pid.SusAnak/2017/PN Gns, hal. 36 dari 41 hal.tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yangdapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani,jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembangmenjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapaidan memelihara tujuaan Pembangunan Nasional, sehingga jelas bahwaperlindungan Anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda danmasalah nasional yang memerlukan penataan
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 11-11-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Mpw
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat:
1.ISMAIL
2.ABDULLAH
Tergugat:
H. SYUKUR
88 — 20
  • Dokumentasi pemasangan Banner dari Badan PertanahanNasional Kabupaten Kubu Raya nomor pendaftaran 8684/2015 atas namaIsmail, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda P.19;Fotokopi Dokumentasi pemasangan Banner dari Badan PertanahanNasional Kabupaten Kubu Raya nomor pendaftaran 8682/2015 atas namaAbdullah, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda P.20;Fotokopi Laporan Pemeriksaan Lapang Pertimbangan Teknis Pengaturandan Penataan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-10-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 89/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
PT. MALUK GRIYA AMPHIBIAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Intervensi:
NURDIN
254 — 261
  • Maluk Griya Amphibian, Nomor Wajib Pajak01.828.281.4016.000 (fotokopi sesuai dengan asili);Keputusan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah KabupatenSumbawa Barat, Nomor 050/135/BKPRD/XII/2016, tertanggal 19Desember 2016, tentang Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Ijin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Nomor2/52/IP/PMDN/2017, tertanggal 26 Januari 2017, atas nama s~P'T.Maluk Griya Amphibian, Ijin dikeluarkan oleh Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 23-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 11/G/2021/PTUN.PLK
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
IBEN DM, SE.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
292 — 170
  • @ Terletak di Kota PalangkaRaya, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor:459/HM/PH/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016 (fotokopisesuai dengan asli);: Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 518/2016,tanggal 30 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan asili);: Surat dari Ketua Panitia A kepada Kepala Seksi HakTanah dan Pendaftaran Tanah, Kepala Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan, Kepala Seksi Pengaturandan Penataan Pertanahan, Kasubsi Penetapan HakTanah, Lurah Palangka, Nomor: 496/002.15.01/V1/2016Perihal : Undangan
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Khusus
Register : 30-06-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN SINGKEL Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN Skl
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.MHD. HENDRA DAMANIK,SH
2.DELFIANDI, SH
3.RAHMAD SYAHRONI RAMBE SH MH
Terdakwa:
SUHARIANTO Bin alm NGADENI
129 — 47
  • Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: SK.865/MENHUTII/2014, tanggal 29 September 2014Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2021/PN SKI.Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh yang dioverlaykan dengan data spasial luas Kecamatan Bappeda Provinsi Aceh,maka luas kawasan hutan yang berada di Kecamatan Suro adalah HutanProduksi Konversi (HPK) Singkil Tengah seluas + 2.765,29 Ha dan HutanProduksi (HP) Singkil Tengah seluas + 1.493,99 Ha;Bahwa adapun bentuk penataan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 13-05-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2015 / PTUN.BJM
Tanggal 17 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATI’IF GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN BUPATI TANAH BUMBU PT. BORNEO INDOBARA
163 — 70
  • Undangundang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;3. Undangundang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup;4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13/MENLH/3/1994tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya PemantauanLingkungan;Halaman 131 dari 127 halaman Putusan Nomor: 18/G/2015/PTUN.BUM.1325. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentangJenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai DampakLingkungan;6.
    Undangundang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;3. Undangundang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup;Halaman 133 dari 127 halaman Putusan Nomor: 18/G/2015/PTUN.BUM.1344. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13/MENLH/3/1994tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya PemantauanLingkungan;5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentangJenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai DampakLingkungan;6.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-08-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — PT.WARINGIN AGRO JAYA >< KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (KLHK)
843 — 708
  • ARYA RAMANIYA NUMITTAstaffPengawas Penataan Lingkungan Hidup dan YANTIEPIPHANIAS. T staff Pengawas Penataan LingkunganHidup, yang isinya menguraikan kronologis kebakaranlahan dan kebun sawit: (Bukti T19);Kejadian Kebakaran Pertama; TERGUGAT, telahmelakukan Pelaporan kebakaran langsung ke POLSEKPampangan, bahwa telah terjadi kebakaran disekitarkebun pada tanggal 18 Agustus 2015.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 28-11-2014 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 26/G/2014/PTUN.JBI
Tanggal 11 Mei 2015 — PT BANGUN ENERGY INDONESIA vs. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI
348 — 80
  • Kepala Bidang Penataan dan Konservasi Lingkungan Hidup pada BadanLingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi,yang' telah memberikanketerangannya dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Lingkungan HidupDaerah Provinsi Jambi dan menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan danKonservasi Lingkungan Hidup ; Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Bidang Penataandan Konservasi Lingkungan Hidup adalah melakukan penilaian terhadapkerangka acuan ANDAL, dokumen
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus
Register : 22-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Trt
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pemohon:
DARSAN SIMAMORA, S.E.,
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
82 — 21
  • dengan tugasdan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Prasarana Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutandan Surat Perjanjian Addendum Tambah Kurang yangterlampir dalam Surat Addendum Tambah Kurang danAddendum Perpanjangan Waktu.8) Saksi SLP, pada pokoknya dalam berita acara keterangan saksi(Bukti T6) menerangkan sebagai berikut :Dapat saya jelaskan bahwa tim pokja pada kegiatanpeningkatan Jalan ParbotihanPulogodangTemba padaSatuan Kerja Dinas Prasarana Wilayah (Dinas PekerjaanUmum dan Penataan
    (vide bukti T 42);Menimbang, bahwa Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon terkaittindak pidana korupsi dalam kegiatan Peningkatan Jalan Parbotihan Pulogodang Temba (APBD 2016) di Satuan Kerja Dinas Prasarana Wialyah(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten HumbangHasundutan diperkenankan untuk tidak memuat nama Tersangka akan tetapidalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat PerintahHalaman 89 dari 95 Putusan Nomor 5/Pra.Pid/2020/PN TrtPenyidikan maka Kepala
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 28 Februari 2017 — - WAHYUDDIN (TERDAKWA)
42 — 20
  • Saksi IDA MARIANAIRMSI, menerangkan :Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PenataanRuang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara.Bahwa saksi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SatkerPengembangan dan Pemukiman Dinas Penataan Ruang danPemukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan MenteriPekerjaan Umum Nomor : 436/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 201 1tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja,Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti
    menginstrusikan supaya disosialisasikan ditingkat kabupaten,memverifikasi usulan tagihan pembayaran tahapan dana PPIP olehBendahara dan Penguji baru menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) setelah itu dikirim ke KPPN kemudian KPPN menerbitkan SP2Dlalu dana dikirim oleh KPPN ke rekening OMS.Bahwa proses tahapan awal pencairan/Tahap (40%) yaitu setelah tekenkontrak lalu pihak Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mengajukantagihan ke PPK Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)Satker Bangkin Dinas Penataan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 28 Februari 2017 — - WATSON (TERDAKWA)
43 — 11
  • Saksi IDA MARIANAIRMSI, menerangkan :Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PenataanRuang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara.Bahwa saksi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SatkerPengembangan dan Pemukiman Dinas Penataan Ruang danPemukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan MenteriPekerjaan Umum Nomor : 436/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja,Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti
    59Putusan Perkara TIPIKOR No. 98/Pid.SusTP K/2016/PN.Mdn.memverifikasi usulan tagihan pembayaran tahapan dana PPIP olehBendahara dan Penguji baru menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) setelah itu dikirim ke KPPN kemudian KPPN menerbitkan SP2Dlalu dana dikirim oleh KPPN ke rekening OMS.Bahwa proses tahapan awal pencairan/Tahap (40%) yaitu setelah tekenkontrak lalu pihak Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mengajukantagihan ke PPK Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)Satker Bangkin Dinas Penataan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 01-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
Tanggal 1 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
104 — 0
68. 1 (Satu) eks Keputusan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Simeulue Nomor : 800/898/DPU-PR/ 2017, tanggal 8 September 2017, tentang perubahan ke satu atas keputusan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab.
Simeulue nomor : 800/133/DPU/2017, penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat piata usahaan keuangan (PPK - SKPK), hasil pekerjaan, pembantu bendahara pengeluaran, staf teknis,staf admintrasi, pengawas lapangan, admin RUP,petuga e - mon DAK, operator alat berat dan tenaga fasilitator lapangan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Simeulue Tahun 2017 (asli).
Tenaga Fasilitator Lapangan pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Simeulue Tahun 2017.
141. 1 (Satu) Eks (Legalisir) Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan kerja perangkat Kabupaten ( DPA SKPK), Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.
Simeulue Nomor DPA : 1.03.01.01/DPA SKPK /2016 , Tahun anggaran 2017, jumlah anggaran Rp. 1.100.000.000,- ( Satu milyar seratus juta rupiah ), tanggal 29 Desember 2016.
142. 1 (Satu) Eks (Legalisir) Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan kerja perangkat Kabupaten ( DPPA SKPK), Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-01-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 4/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 21 Juni 2018 — Penggugat:
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
139 — 78
  • ,M.Kn No.015/PPAT/III/2018, klarifikasi AJB Nomor 04/2015,tanggal 06 Februari 2015, tanggal 29 Maret 2018(Sesual dengan aslinya) ;Foto copy Daftar barang Milik Departemen (APBN)yang dikeluarkan dari buku Aset Milik Pemerintahprovinsi Jawa Barat Tahun anggaran 2008 (sesualfoto COpy) ;Foto copy Daftar Mutasi barang Milik PemerintahProvinsi Jawa barat (APBD) dan Departemen(APBN) tahun Anggaran 2008 (copy dari copy) ;Foto copy Peta Rencana Penataan Sewa PakaiTanah Negara Lokasi Desa gempol sari KecamatanPatok
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Umum Kehutanan
Register : 20-06-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN Pml
Tanggal 24 Agustus 2017 — Pidana : RASMIN bin WARJI.
411 — 14
  • P alias YEPI bin TRIHARIYANTO mengatur penataan kayu yang akan dimasukkan ke dalamKBM Truk warna putih nopol : AA 1610 BH dan saksi memasang terpal ataupenutup bak yang digunakan untuk menutupi kayu jati yang sudah di muatkedalam KBM Truk warna putih nopol : AA 1610 BH.Bahwa sekira pukul 23.30 wib kayu jati yang sudah terpotong atau ditebangtersebut sudah masuk atau dimuat ke dalam KBM Truk warna putih nopol :AA 1610 BH dengan pengemudi sdr. REFLY ADRIAN HENANDIKA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 03-07-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/TUN/2017
Tanggal 7 September 2017 — I. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, PEMERINTAH KOTA MANADO., II. KEPALA DINAS TATA KOTA, PEMERINTAH KOTA MANADO., III. PT. FILADELFIA BLESSING FAMILY VS PRISCA ANGELIKA JILL TURAGAN;
103 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 130 PK/TUN/2017(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yangberkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan olehPemerintah Pusat:Bahwa dalam Pasal 60 dinyatakan: "Dalam penataan ruang, setiap orangberhak untuk:e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunanyang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;dan;f.