Surat Peringatan 1, 2&3.Keterang Singkat:Merupakan surat pemberitahuan kepada Tergugat telah adanyakelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaranangsuran pokok, dan atau bunga dan batas waktu pembayarannyaberupa peringatan 1, 2 & 3 disertai informasi tindakan hukumselanjutnya apabila Tergugat tetep tidak memenuhi kewajibannya.4.

ditentukan di dalam perjanjian kredit,namun PARA TERGUGAT selama menjalin hubungan hukum denganPENGGUGAT mempunyai kredibilitas yang cukup buruk yaitu dengansering menunggak pembayaran angsuran kredit, dalam hal inidikarenakan PARA TERGUGAT wanprestasi (ingkar janji), dalam hal iniPENGGUGAT telah melakukan serangkaian tindakan persuasif dansecara baikbaik dengan maksud mendapatkan respon yang baikmengenai pembayaran hutanghutang yaitu dengan mengunjungi PARATERGUGAT dan kemudian telah mengirimkan Surat Peringatan

(Pertama) Nomor: 006/SP1/AM/2020 tertanggal 03 Februari 2020, SuratPeringatan II (Kedua) Nomor: 016/SP2/AM/2020 tertanggal 11 Februari2020, Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor: 027/SP3/AM/2020 tertanggal15 April 2020.

Pat.G/2021/PN Prp.11.Fotokopi Kwitansi Pinjaman tanggal 01 Juni 2012, telah sesuai aslinyadan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P11;12.Fotokopi Surat AKSEP tanggal 01 Juni 2012, telah sesuai aslinya dandiberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P12;13.Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) No.079/PPK/AM/TL/0913 tertanggal 27 September 2013, telah sesuai aslinyadan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P13;14.Fotokopi Surat Peringatan

03 Februari 2020, Surat Peringatan Iltertanggal 11 Februari 2020, Surat Peringatan Ill tertanggal 15 April 2020,telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P1415.Surat Pelunasan tanggal 15 Desember 2020, telah sesuai aslinya dandiberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P15;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti bertanda P1 s/d P15 berupafotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untukitu dan buktibukti tersebut, telah

Denda : Rp. 98.236.710,+TOTAL Rp. 255.499.466,Terbilang: (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluhsembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat telan melakukan peringatan kepadaPara Tergugat melalui Surat Peringatan pertama (I) kepada Para Tergugatdengan nomor surat: O06/SP1/AM/2020 tanggal O03 Februari 2020, SuratPeringatan kedua (Il) kepada Para Tergugat dengan nomor surat:016/SP2/AM/2020 tanggal 11 Februari 2020, dan Surat Peringatan ketiga (III)

Yahya Harahap, SHdalam Bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata hal.201202);Putusan Perkara No : 72/Pdt.Plw/2013/PN.YK Halaman 13 dari 36 Halaman1411.12.13.Bahwa adalah benar dan tidak terbantahkan karena Pelawan telah lalaiwanprestasi dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Terlawan I makasebelum Terlawan I mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggunganatas AgunanAgunan Kredit kepada Terlawan II senyatanya Terlawan Itelah memberikan Surat Peringatan I, II, III ataupun

Foto copy Surat Peringatan I Nomor: DSP/009/131L/0208 tertanggal 4 Februari2008, diberi tanda bukti T.I10 ;11. Foto copy Surat Peringatan II Nomor: DSP/039/131L/0208 tertanggal 13Februari 2008, diberi tanda bukti T.I11 ;12. Foto copy Surat Peringatan HI Nomor: 002/SPIII131L/0608 tertanggal 17 Juli2008 , diberi tanda bukti T.I12 ;13. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.82/Pdt.G/2009/PN.Yktertanggal 25 Maret 2010, diberi tanda bukti T.I13 ;14.

Nomor : DSP/009/131L/0208tanggal 04 Februari 2008 perihal Peringatan I, diberi tanda bukti T.II3a ;Foto copy Surat PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor : DSP/039/131L/0208tanggal 13 Februari 2008 perihal Peringatan II, diberi tanda bukti T.3b ;Foto copy Surat PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor : 002/SP.III131L/0608tanggal 17 Juni 2013 perihal Peringatan II, diberi tanda bukti T.II3c;Foto copy Penetapan Harga Limit PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk.

yang dibuat cacat hukum danPelawan adalah korban konspirasi antara mantan pegawai Bank Danamon DSPKranggan dengan Rita Nurlili dan Terlawan I telah menerima angsuran/setoran dari RitaNurlili dengan jumlah akumulatif telah melebihi jumlah pokok hutang pelawan ;Menimbang, bahwa Terlawan membantah dalil Pelawan tersebut danmendalilkan bahwa kredit Pelawan kepada Terlawan I telah macet dan menungak dantelah diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikannya sejak tahun 2008, dan Pelawantelah pula diberi peringatan

Tergugat telah memberikankesempatan dan waktu yang patut kepada Penggugat untuk menyelesaikankewajibannya pembayaran tunggakan kreditnya kepada Tergugat denganmenyampaikan Surat Peringatan (SP) kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga)kali untuk segera menyelesaikan tunggakan kreditnya, yaitu :1. SP pada tanggal 21 Maret 2016.2. SP Il pada tanggal 27 April 2016.3.

SP Ill pada tanggal 16 Mei 2016.Namun, meski telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali,Penggugat tetap mengabaikan peringatan peringatan tersebut dan tetaptidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang telah menunggak (tetapwanprestasi).

Fotocopy Surat Peringatan Pertama No B= 2110KC/XI/ADK/03/2016,tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda P6 ;7. Fotocopy Surat Peringatan Kedua No.B.3103KC/XI/ADK/04/2016, tanggal27 April 2016, diberi tanda P7 ;8. Fotocopy Surat dari Kantor PT.Balai Lelang Bali Nomor 663/SPBLBNI/V.2018, Dalam hal pemberitahuan akan dilelang tanggal 23 Mei 2018;, diberi tanda P8 ;9.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.1763/2015, Peringkat Pertama ,diberi tanda T6 ;Fotocopy Surat Peringatan Pertama No B= 2110KC/XI/ADK/03/2016,tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda T7 ;.

Fotocopy Surat dari Kantor PT.Balai Lelang Bali Nomor 663/SPBLBNI/V.2018, Dalam hal pemberitahuan akan dilelang tanggal 23 Mei 2018;, diberi tanda T8 ;Fotocopy Surat Peringatan Kedua No.B.3103KC/XI/ADK/04/2016, tanggal27 April 2016, diberi tanda T9;10.Fotocopy Surat dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.CabangDenpasar Gajah Mada , Nomor B.1577/KCXI/ADK/03/2018, PerihalHal 27 dari 32 halaman putusan No 797/Pdt.G/2018/PN.DpsPermohonan Lelang Hak Tanggungan an.!

dua,Halaman 1 dari 13 hal Putusan No. 618/Pid.Sus/2018/PN.Ptksesampainya dijalan Tabrani Anmad dekat toko Bu Adek Kecamatan Pontianak Baratmobil dump truck yang dikemudikan terdakwa mogok karena kehabisan solar,kemudian mobil tersebut diparkirkan terdakwa di jalan Tabrani Anmad dengan posisike empat rodanya atau ban nya masih berada dibadan jalan, kKemudian saat azanmagrib mobil tersebut ditinggalkan terdakwa ditempat tersebut tanpa menyalakanlampu hazard maupun tandatanda lainnya sebagai tanda peringatan

danmemakai jaket melaju dengan kecepatan lebih kurang 30/40 km/jam dengan lampudepan sepeda motor menyala dari arah jalan Martadinata menuju kejalan H Hamzahdengan kondisi jalan hujan langit dalam keadaan gelap dan lampu jalan tidak begituterang, tibatiba saksi Juliana dikejutkan oleh mobil terdakwa yang parkir dibadanjalan dengan posisi lebin kurang memakan badan jalan tiga perempat badan jalanyang mana sebelumnya saksi Juliana tidak ada melihat tandatanda peringatanberupa segitiga tanda rambu peringatan

Lima dengan kecepatan 20 km/jam dengan gigi perseneling dua,sesampainya dijalan Tabrani Anmad dekat toko Bu Adek Kecamatan Pontianak Baratmobil dump truck yang dikemudikan terdakwa mogok karena kehabisan solar,kemudian mobil tersebut diparkirkan terdakwa di jalan Tabrani Anmad dengan posisike empat rodanya atau ban nya masih berada dibadan jalan, kKemudian saat azanmagrib mobil tersebut ditinggalkan terdakwa ditempat tersebut tanpa menyalakanlampu hazard maupun tandatanda lainnya sebagai tanda peringatan

danmemakai jaket melaju dengan kecepatan lebih kurang 30/40 km/jam dengan lampudepan sepeda motor menyala dari arah jalan Martadinata menuju kejalan H Hamzahdengan kondisi jalan hujan langit dalam keadaan gelap dan lampu jalan tidak begituterang, tibatiba saksi Juliana dikejutkan oleh mobil terdakwa yang parkir dibadanjalan dengan posisi lebih kurang memakan badan jalan tiga perempat badan jalanyang mana sebelumnya saksi Juliana tidak ada melihat tandatanda peringatanberupa segitiga tanda rambu peringatan

lepas satu, gigi bawah goyangdan saksi dirawat dirmah sakit Mitra Medika Pontianak sejak tanggal 6Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;Halaman 1 dari 13 hal Putusan No. 618/Pid.Sus/2018/PN.Ptk Bahwa akibat luka tersebut saksi mengeluarkan biaya seluruhnya sebesarRp10.877.000,(sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa pada waktu itu cuaca sudah gelap, hujan, jalan lurus beraspal basah,lalu lintas sedang, namun mobil dump truck tersebut parkir tidak diberitanda/peringatan

Pasal 36 ayat (4)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang kewajiban membayarsebesar 50% dari jumlah pajak terutang;Ketentuan Material:Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 239.755.172,00.Menurut Pemeriksa.Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Madya JakartaSelatan Nomor LAP185/WPJ.04/KP.1100/2009 tanggal 7 Agustus 2009dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan Pemohon Bandingsama sekali tidak memberikan/meminjamkan buku, catatan, dandokumen pembukuan walaupun telah diberikan surat peringatan

kronologisnya :Bagan 2Kronologis Penerbitan SKPKB yang Cacat Prosedural Pemberitahuan PemeriksaanLapangan No. 1 > = DokumendokumenPemb038/WPJ.04/KP.1105/2009 tanggal 27 tersebut diterimaApril 2009 oleh Pemohon PKsetelahS080/WPJ.04/KP.1100/3.3/2009 tanggal 29 9 L+ diterbitkannyaApril 2009 tentang peminjaman buku, catatan, SKPKB dan Suratdan dokumen KeputusanKeberatan;= Dibuktikan denganPeringatan I tanggal 10 Mei 2009 3 4, tidak adanya tanda tangan maupun capperusahaan dari setiap dokumendokumen tersebut Peringatan

Hal lainnya adalah mengenai Surat Peringatan tanggal 10 Mei 2009tentang tidak terpenuhinya permintaan peminjaman buku ataucatatan, dan dokumen, baru diterima oleh Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 31 Desember 2009 ketika PemohonPeninjauan Kembali mendatangi KPP Madya Jakarta Selatan. Untukitu, apabila Majelis Hakim meneliti berkas Surat Peringatan (lampiran 8), maka pada kolom penerimaan surat tidak terdapattanda tangan dan cap perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali;.

Lain halnya dengan Surat Peringatan Il tanggal 26 Mei 2009(lampiran 9). Surat tersebut diterima oleh Pemohon PeninjauanKembali dan ditandatangani oleh Wahyudin R. (Wahyu).

dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugatditemukan fakta yang membuktikan bahwa kinerja Tergugat tidak sesuai denganharapan dan target kerja yang telah disepakati bersama oleh Penggugat danTergugat sebagaimana tertuang dalamObjective Setting Form tertanggal 17 Maret 2009 (Bukti P4) dan PerformanceEnhancement Program 2009 tertanggal 17 Juli 2009 (Bukti P5);7 Bahwa selanjutnya Pengugat telah memberikan umpan balik danbimbingan kepada Tergugat yang telah disepakati bersama sebagaimanatertuang dalam Surat Peringatan

I tertanggal 18 September 2009 (BuktiP6), Surat Peringatan II tertanggal 4 Desember 2009 (Bukti P7) danSurat Peringatan III tertanggal 28 Januari 2010 (Bukti P8).

Namundemikian, Penggugat tidak melihat adanya perbaikan kinerja Tergugat sepertiyang diharapkan pada akhir periode Surat Peringatan III (vide Bukti P 8);8 Bahwa karena tidak adanya perbaikan dan peningkatan kinerja dariTergugat meskipun Penggugat telah memberikan umpan balik danbimbingan, maka Penggugat berhak melakukan pemutusan hubungankerja terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Bab III angka 10 Sub e(ii) Peraturan Perusahaan PT AstraZeneca Indonesia ("PeraturanPerusahaan") (Bukti P9).

Berikut kami kutip isi ketentuan Bab III angka10 Sub e (ii) PP tersebut:e) Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan setelah terlebihdahulu dilakukan Teguran dan Surat Peringatan ke I, dan III apabilakaryawan melakukan pelanggaranpelanggaran sebagai berikut:it) Tidak cakap untuk melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba dibidang yang ada dan setelah mendapatkan umpan balik dan bimbinganyang sesuai guna meningkatkan kinerjanya (vide Bukti P9).IW.

melanggar ketentuan Pasal 15ayat (4) Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi, yang manaPeraturan Perusahaan tersebut merupakan hukum yang berlakudalam hubungan kerja di antara Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi;Kutipan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Perusahaan:Setiap pekerja wajib melaksanakan dengan baik tugas/pekerjaan yang telah ditentukan oleh perusahaan;Meskipun Penggugat Rekonvensi telah memperingatkan Tergugat12.13.Rekonvensi secara lisan berkalikali dan bahkan telahmengeluarkan peringatan

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Atau Judex Facti LalaiMemenuhi SyaratSyarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan PerUndangUndangan:Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat secara tibatiba memberikansurat tugas dan surat peringatan pertama telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa pesangonterhadap Pemohon Kasasi/Penggugat;Bahwa hal tersebut kemudian diperkuat oleh terbitnya bukti P5berupa Surat Peringatan Bipartit tertanggal 5 Juni 2013 yangisinya Perundingan Bipartit;Bahwa bukti P5 tersebut

Akan tetapi Judex FactiPengadilan Hubungan Industrial tentu telah mengetahuiberdasarkan kasuskasus perselisihan pemutusan hubungankerja yang telah diputus di Pengadilan Hubungan Industrialbahwa terdapat begitu banyak pemutusan hubungan kerja yangdilakukan secara tidak prosedural bahkan oleh perusahaandengan skala nasional sekalipun;Bahwa oleh karena itu adalah tidak tepat alasan Termohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan Surat Peringatan menjadi suratpemutusan hubungan kerja;Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat

tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkanoleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal12 Agustus 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 18 September2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:e Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah seringkali melanggardisiplin kerja, sehingga mendapatkan Surat Peringatan

Total pembayaranRp.15.022.886, (lima belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluhenam rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :Bahwa atas terjadinya wanprestasi TERGUGAT dan TERGUGAT II telahdilakukan teguranteguran secara lisan maupun tulisan terhadap yangbersangkutan berupa :Peringatan No. 230/BPTPNsb/Adm/X1/2016 Tanggal 28 November 2016Peringatan II No. 244/BPTPNsb/Adm/XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016Peringatan III No. 124/BPTPNsb/Adm/IV/2017 Tanggal 10 April 2017Surat

Bahwa, Para Penggugat tidak pernah menerima/memberikan atas permohonanataupun itikad baik dari Para Tergugat tersebut, Malahan Penggugat memberikanSurat Peringatan dan selalu mengancam agar pembayaran harus dibayar setiapwaktu sesuai dengan perjanjian awal, dan apabila tidak dilakukan makaPenggugat yang akan menjual apa yang menjadi jaminan/agunan Para Tergugat.Berdasarkan segala uraian yang telah Para Tergugat kemukakan di atas, ParaTergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Medan,

Fotocopy Surat Peringatan Ill kepada Effendi Lubis, yang dikeluarkan oleh PT.BPR Prima Tata Patumbak tanggal 10 April 2017, diberi tanda Bukti P12 ;Halaman 9Putusan Nomor 49/Padt.G.S/2018/PN Mdn13. Fotocopy Surat Peringatan Il kepada Effendi Lubis, yang dikeluarkan oleh PT.BPR Prima Tata Patumbak tanggal 10 April 2017, diberi tanda Bukti P13 ;14.

Fotocopy Surat Peringatan kepada Effendi Lubis, yang dikeluarkan oleh PT.BPR Prima Tata Patumbak tanggal 28 November 2016, diberi tanda Bukti P14 ;Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telahdisesuaikan dengan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dalildalil gugatannya Penggugatselain mengajuakan alat bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 1(Satu) orang saksi yaitu :1.H.M.

Bahwa sesuai dengan Surat Risalah Pemanggilan Peringatan untuk ditegur(Aanmaning) No. 21/Eks/2012/144/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 04 April 2012mengenai Peneguran Pelawan/Tergugat/Termohon Eksekusi atas PutusanPengadilan Negeri No. 144/Pdt.G/2011/PN.Medan ;Bahwa atas isi gugatan Terlawan Terlawan dalam Perkara No. 144/Pdt.G/2011/PN Medan tersebut yang didalilkan Pelawan/Tergugat/Termohon lEksekusi adamempunyai hutang karena pemakaian uang tunai kepada Penggugat I/Terlawan //Pemohon Eksekusi sebesar

PN.MdnHal. 4soneneneee Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, para Terlawan telahmengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Perlawanan.wonn ane bahwa sesuai dengan ketentuang yang termaktub dalam Pasal 129 ayat (2) HIR,tenggang waktu pengajuan perlawanan terhadap putusan verstek adalah 14 (empat belas)setelah pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada Tergugat secara langsung atau 8(delapan) hari dan tanggal disampaikannya peringatan

:wonnnn Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari para Terlawan adalah sebagaimana tersebut di atas;wonnnnn Menimbang, bahwa Eksepsi para Terlawan pada pokoknya adalah sebagaiberikut : Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang terdapat dalam Pasal 129 ayat (2) HIR, tenggang waktu pengajuan perlawanan terhadap putusan verstek adalah14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada Tergugatsecara langsung atau 8 (delapan) hari dari tanggal disampaikannya peringatan

yang diajukan oleh para pihak, sehingga eksepsi tersebuttelah masuk pada materi pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;DALAM POKOK PERKARA :wonnn Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimanatersebut di atas; sonencnee Menimbang, bahwa di dalam gugatan perlawanannya Pelawan pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut :Putusan No. 624/Pdt.G/2013/PN.MdnHal. 11dalam Jawabannya telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa dari Surat Risalah Panggilan Peringatan

wonnn Menimbang, bahwa sesuai Pasal 153 RBg./129 HIR, Tergugat yang dihukumdengan Verstek berhak mengajukan Verzet/perlawanan dalam waktu 14 (empat belas)hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek kepada Tergugat semulajika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan danjika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktuaanmaning Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari ke delapansetelah aanmaning (peringatan

Fotokopi surat peringatan pertama, tanggal 3 Agustus 2018 dari PT. BPRSinar Wuluhan Artha, diberi tanda bukti P4;Halaman 6 dari 16, Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G.S/2018/PN Jmr5. Fotokopi surat peringatan kedua, tanggal 10 Agustus 2018 dari PT. BPRSinar Wuluhan Artha, diberi tanda bukti P5;6. Fotokopi surat peringatan terakhir, tanggal 18 Agustus 2018 dari PT. BPRSinar Wuluhan Artha, diberi tanda bukti P6;7.

Kn. di Jember, dengan memberikan Fasilitas kredit sebesarRp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah );* Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat kemudianmelakukan prestasinya sebanyak 22 kali angsuran bunga, kemudianTergugat tidak pernah membayar angsuran pokok, bunga dan hutang dendasampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalamikerugian.* Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah tiga kali memberikanSurat Peringatan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan

Kn. di Jember,dengan memberikan Fasilitas kredit sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh limajuta rupiah ), kKemudian Tergugat telah melakukan prestasinya sebanyak 22 kaliangsuran bunga, namun kemudian Tergugat tidak pernah membayar angsuranpokok, bunga dan hutang denda meskipun Penggugat telah tiga kalimemberikan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk segera melaksanakanprestasinya, tetapi tidak dipenuhi oleh Tergugat, sehingga prestasi yang belumdiselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Hutang

Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi), yang secara tegasmenyatakan:Halaman 11 dari 28Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN MdnApabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut Sebelum parate eksekusi tersebut dilaksanakan, Tergugat dan TurutTergugat terlebin dahulu telah menyampaikan beberapa kali suratperingatan kepada Penggugat yaitu:a) Surat Peringatan

B.1164KC.II/ADK/11/2018 tanggal 15November 2018;b) Surat Peringatan II No.B.4929KC.II/ADK/12/2018 tanggal 26Desember 2018;c) Surat Peringatan III No.

B.0436KC.II/ADK/01/2019 tanggal 28 Januari2019,Di dalam surat peringatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat secarategas memberitahukan kepada Penggugat mengenai jumlah tunggakankreditnya yang harus diselesaikan dan apabila tunggakan kreditnya tidakdilunasi sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatantersebut, maka penyelesaian kredit Penggugat akan diserahkan kesaluran hukum (Parate Eksekusi).Bahwa meskipun telah 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan olehTergugat dan Turut Tergugat

Fotocopy Surat Peringatan Nomor: B.1164KC.II/ADK/11/2018 tanggal 15Nopember 2018, ditujukan kepada Swandi selaku Direktur PT. SuryaSumatera Makmur Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti T I.Il. TT9;Fotocopy Surat Peringatan II Nomor: B 4929KC.1II/ADK/12/2018 tanggal 26Desember 2018, ditujukan kepada Swandi selaku Direktur PT. SuryaSumatera Makmur Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti T I.Il.

TT10;Fotocopy Surat Peringatan IIl Nomor: B .0436KC.II/ADK/01/2019 tanggal28 Januari 2019, ditujukan kepada Swandi selaku Direktur PT. SuryaSumatera Makmur Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti T 1.1.

Pemberian peringatan tertulis pertama;b.

Pemberian peringatan tertulis kKedua diberikan apabila dalam waktu 7(tujuh) hari pelaku pelanggaran mengabaikan dan /atau tidakmengindahkan peringatan tulis pertama.Dari beberapa uraian diatas yang mengatur tentang syarat pemberhentianAnggota dan/atau kader putusan Tergugat I,Tergugat Il dan Tergugat Illtentang Pemberhentian usulan pemberhentian Tergugat dari DPRD Kab.Manggarai Barat Perlu kami sampaikan bahwa sikap kesewenangwenanganHalaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusParpol/2017/PN

Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan Penggugat sudah melakukan upayamusyawarah kedalam pengurus partai Golkar mulai dari Kabupaten hinggatingkat Pusat, sampai mengirimkan somasi (peringatan) yangmengingatkan Tergugat untuk segera membatalkan surat usulanPemberhentian dan PAW terhadap Penggugat di DPRD Kab. Manggaraibarat. Namun kenyataan para Tergugat juga tidak menunjukan etiket baik.7.

Peradilan,Bahwa sebelum Gugatan ini di ajukan, Penggugat sudah melakukanupaya musyawarah kedalam Pengurus Partai Golkar mulai dariKabupaten hingga tingkat Pusat, sampai mengirimkan somasi(peringatan) yang mengingatkan Tergugat untuk segera membatalkansurat usulan Pemberhentian dan PAW terhadap Penggugat di DPRDKab. Manggarai barat. Namun kenyataan para TERGUGAT sama sekalitidak menunjukan etiket baik.

Pemberian peringatan tertulis pertama;b. Pemberian peringatan tertulis kedua diberikan apabila dalam waktu 7(tujuh) hari pelaku pelanggaran mengabaikan dan /atau tidakmengindahkan peringatan tulis pertama.V. KESIMPULANMencermati dengan mengkaji dari bukti bukti yang ada, Penggugatsimpulkan bahwa:1. Putusan Tergugat I,Tergugat Il dan Tergugat Ill atas usulan PAWPenggugat dari Anggota DPRD Kab.

Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalamKonvensi selaku debitor telah tidak melaksanakan kewajiban pembayaranhutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensidengan iktikadbaik selanjutnya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengingatkan kepada Tegugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengenai adanya kewajiban pembayaranhutang yang harus diselesaikan dengan melakukan peneguran secara patutbaik pada saat kunjungan debitor maupun dengan mengirimkan/memberikansurat peringatan

kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi;Bahwa karena Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvpensisenyatanya telah tidak melaksanakan pembayaran hutang kepadaPenggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan iktikadbaiknya mengingatkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengenai kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugatdalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan melakukan peneguransecara patut sebagaimana dalam Surat Peringatan

yang karena tidak adatanggapan penyelesaian selanjutnya diberikanlah Surat Peringatan Il dandipertegas kembali karena tidak ada itikad baik maka guna menindaklanjutiSurat Peringatan dan Surat Peringatan II selanjutnya diberikanlah SuratPeringatan III yang ketigatiganya telah diterima dengan baik;Bahwa karena senyatanya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalamKonvensi tetap tidak ada niat sedikitoun untuk menyelesaikan kewajibanpembayaran hutang kepada Penggugat dalarn Rekonvensi/Tergugat dalarnKonvensi

Bahwa atas adanya indikasi atau dengan pelanggaran disiplinterhadap Penggugat, berdasarkan fakta bahwa Tergugat dalamproses mengenakan PHK terhadap Penggugat hanyamelaksanakan pengiriman surat berupa pertanyaan Berita AcaraPemeriksaan untuk meminta jawaban Penggugat; surattuduhan; serta diakhiri dengan penyampaian PHK secara lisantertanggal 23 Agustus 2007, sedangkan surat peringatan tidakpernah diberikan kepada Penggugat sebagaimana disyaratkanberdasarkan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun2003

tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjiian kerja bersama, pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/ouruh yangbersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, danketiga secara berturutturut;Bahwa seharusnya Tergugat dapat melakukan upayaupaya lainsebelum mengenakan PHK terhadap Penggugat sepertimelakukan pembinaan berupa: memberikan

pendidikan danlatihan, atau mutasi atau penurunan tingkat jabatansebagaimana yang diberlakukan terhadap Pincapem BRI MalTaman Anggrek (Sdr. lvan de Fretes);Bahwa atas tidak adanya itikad dari Tergugat untuk menghindaridan mengenakan PHK sebagai langkah terakhir, serta tidakHal. 10 dari 21 hal.Put.No. 115 K/Pdt.Sus/2009melalui proses dengan surat peringatan terlebin dahulu, makacukup beralasan bahwa PHK terhadap Penggugat harusdinyatakan cacat formil dan harus ditolak;D.

inikepada Negara sebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah);12.Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim padaPengadilan Hubungan Industrial tidak memperhatikan UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat (1) menyebutkan: Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja, setelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutandiberikan surat peringatan

pertama, kedua, dan ketiga secaraberturutturut;Maka Majelis Hakim dalam hal ini sudah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengharuskan adanya surat peringatan terlebin dahulu sebelumdilakukan proses PHK, sehingga putusan yang dijatunkan olehMajelis Hakim tidak berdasarkan undangundang No. 13 Tahun2003;13.Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalamputusannya hanya mengabulkan uang cuti tahunan Rp 12.816.606,(dua belas juta delapan ratus enam

2011 Pembantah juga memperoleh pinjaman kreditkembali sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dari Terbantah, olehkarena itu. jika ditotalkan semua hutang pembantah sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa Pembantah sudah beberapa kali memanjang pinjaman kreditnyayang mana hal ini memperlihatkan Pembantah tidak pernah ada bermasalahdengan kreditnya kepada Terbantah yang memang selalu menjalankankewajibannya dengan memenuhi hutang pinjamannya ;Bahwa tanpa ada surat peringatan

(lima juta rupiah) tergantung dari tingkat sukubunga yang sifatnya fluktuasi yang ditetapkan oleh Bank (Terbantah) ;Bahwa sejak tahun 2014 Pembantah sudah mulai tidak memenuhikewajibannya sampai kreditnya macet dan atas hal itu sudah disampaikanberturutturut Surat pemberitahuan dan peringatan sebagai berikut : Surat Pemberitahuan No.56/326/KM/KdIII/BD tertanggal 03102014 ; Surat Peringatan No.57/49/KM/KdIII/BD tertanggal 12032015 ;Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 150/PDT/2019/PT.BDG.Surat

Peringatan II No.57/61/KM/KdIII/BD tertanggal 30032015 ;Surat Peringatan III No.57/77/KM/KdlII/BD tertanggal 15042015 ;Surat Pemberitahuan No.57/085/KM/KdIII/BD tertanggal 11052015 ; Surat Pemberitahuan No.57/210/KM/KdIII/BD tertanggal 05112015 ;Selain suratsurat tersebut Terbantah secara rutin mengunjungi Pembantahdengan maksud agar Pembantah memenuhi kewajibannya ;Bahwa untuk menjamin pembayaran/pelunasan kewajibankewajiban paraPembantah berdasarkan kedua perjanjian kredit tersebut, telah dijaminkansebidang

tanggal 3 Februari 2015, pihak tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja secara lisan pada Penggugat dengan tidak diberikan hakhaknya;Bahwa selama Penggugat dilarang bekerja oleh Tergugat, upah Penggugattidak dibayar oleh Tergugat sejak bulan Februari 2015 hingga bulan Mei2016 dengan rincian sebagai berikut:Tahun 2015 : Rp2.710.000,00 x 10 = Rp27.100.000,00Tahun 2016 : Rp3.045.000,00 x5 =Rp15.255.000,00Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat padaPenggugat tidak didahului dengan Surat Peringatan

Uang penggantian hak : 15 % x Rp32.520.000,00 =Rp 4.878.000,00Jumlah = Rp37.398.000,00Bahwa dengan anjuran tersebut pihak Penggugat menyatakan menerimadan siap melaksanakan anjuran tersebut, namun pihak Tergugat menolakanjuran tersebut;Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat bukan karena pekerja melakukan tindakan indisipliner dan/atautidak didasarkan pada surat peringatan sebagaimana ketentuan Pasal 161ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang

menyatakan bahwa Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaranketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja, setelah kepada pekerja/oburuh yang bersangkutan diberikansurat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;Bahwa berdasarkan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini tidak dilaksanakan oleh tergugatpada Penggugat sehingga Tergugat telah

melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Pasal 161(1) Dalam hal pekerja/oburuh melakukan pelanggaran ketentuan yangdiatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja, setelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan diberikansurat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturutturut;(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masingmasing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali

Penggugat harus membuku biayapencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisamenyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat & Ilyang macet tersebut; Bahwa atas kredit macet Tergugat & Il tersebut, Penggugat telah melakukanpenagihan kepada Tergugat & Il secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat & Il sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN)maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepadaTergugat & Il.

Copy Surat PeringatanINo.B.26/SG/KOM/09/2017 tgl 14 September 2017,diberitanda bukti P9 ;10.Copy Surat Peringatan II No.

B.46/SG/KOM/10/2017 tgl 03 Oktober 2017, diberitanda bukti P10 ;11.Copy Surat Peringatan III No.B.48/SG/KOM/10/2017 tgl 26 Oktober 2017, diberitanda bukti P11 ;Catatan :Bukti P 9 s/d P 11 membuktikan fakta hukum bahwa benar Penggugat telahmemberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untukmemenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikandalam Surat Pengakuan Hutang12.

Jadi maksud, beradadalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saatselambatlambatnya debitur wajid memenuhi prestasi.

Dalamkunjungan tersebut juga diketahui bahwa Tergugat menerangkan bahwa ia masihbelum dapat membayar angsuran karena ada kendala dalam usahanya ;Menimbang, bahwa setelah pihak Penggugat mengadakan kunjungan terhadappara Tergugat, namun para Tergugat masih belum dapat memenuhi kewajibannya, laluPenggugat mengirim 3 (tiga) kali surat peringatan (surat tanda bukti P9 tertanggal 14Septermber 2017, P10 tertanggal 3 Oktober 2017, dan P11tertanggal 26 Oktober2017) ;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S

Selain itu Penggugat harusmembuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikankarena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesarpinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;" Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telahmelakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengandatang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporankunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan /surat peringatan kepada Para Tergugat

Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 01 Pebruari 2019;Keterangan singkat :Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempatdomisili Para Tergugat untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajibanmembayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat PengakuanHutang;Copy dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan tanggal 04 Desember 2017,Surat Peringatan Il tanggal 01 Mei 2018, Surat Peringatan Ill tanggal 01Pebruari 2019;Keterangan singkat :Membuktikan bahwa benar

Foto copy Surat Peringatan tertanggal 04 Desember 2017, atas nama HoerSufriadi, diberi tanda : P10;11. Foto copy Surat Pemberitahuan Hutang tertanggal 01 Pebruari 2019, atasnama Hoer Sufriadi, diberi tanda : P11;12. Foto copy Surat Pemberitahuan Hutang tertanggal 01 Mei 2018, atas namaHoer Sufriadi, diberi tanda : P12;13. Foto copy asli fotofoto, diberi tanda : P13;14. Foto copy Rekening Koran atas nama Hoer Sufriadi, diberi tanda : P14;15.

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada Poin 1angka 1.2 bagian IV mengenai Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugatdan Para Turut Tergugat halaman 3 yang pada intinya menyatakan bahwaTergugat melakukan lelang tanpa didahului Surat Peringatan adalah suatudalil yang tidak berdasar hukum.Bahwa dapat Tergugat sampaikan sebelum dilakukannya Lelang, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat mengenai akan dilakukannyaLelang sebagaimana Surat No. 2986 A/SOMCLN/2019 tanggal 05September 2019

Surat Nomor: MRG/2018/9/7/420 tanggal 7 September2018 perihal Surat Peringatan b. Surat Nomor: MRG/2018/11/19/543 tanggal 9 November2018 perihal Surat Peringatan IIC. Surat Nomor: MRG/2018/12/18/594 tanggal 17 Desember2018 perihal Surat Peringatan III;8) Surat Pernyataan Lelang 115/KPRSCB/Pernyataan/08/2019tanggal 26 Agustus 2019 yang merupakan surat pernyataan darikreditur selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawabapabila terjadi gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana.5.

Surat Peringatan Pertama No. MRG2016/10/20/420 tanggal 20 Oktober2016, Surat Peringatan Kedua No. MRG2016/11/21/463 tanggal 21November 2016, Surat Peringatan Ketiga No. MRG2016/12/15/505 tanggal15 Desember 2016 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.I5;6.

Fotocopy Surat Nomor : MRG/2018/9/7/420 tanggal 7 September 2018Perihal Surat Peringatan 1, Surat Nomor MRG/2018/11/19/543 tanggal 19November 2018 Perihal Surat Peringatan 2, Surat Nomor MRG/ 2018/12/18/594 tanggal 17 Desember 2018 Perihal Surat Peringatan 3, selanjutnyapada bukti surat tersebut diberi tanda T.TI5;6. Fotocopy Surat Peringatan Kedua tertanggal 19 November 2018 kepadaAndi Mappasolong Zulgarnain, selanjutnya pada Foto Copy bukti surattersebut diberi tanda T.T.I5 (b);7.

Fotocopy Surat Peringatan Ketiga tertanggal 17 Desember 2018 kepadaAndi Mappasolong Zulgarnain, selanjutnya pada Foto Copy bukti surattersebut diberi tanda T.T.I5 (c);8. Surat Pernyataan Lelang Nomor 115/KPRSCB/Pernyataan/08/2019tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tandaT.T.16;Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1057/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL9.