Ditemukan 46713 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : persinahan persoalan perbiakan persiakan persipan perdiaman perdiawan perliaman
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 28-10-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 11-02-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 271/B/2013/PT.TUN.JKT.
Tanggal 9 Januari 2014 — SUMIATI DKK ( 3 ORANG ); 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU; 2.CHAIRUD DARIAH DAHLIA DKK ( 3 ORANG );
27 — 20
  • pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syaratsyaratsebagaimana yang diatur dalam UndangUndang, karenanya permohonan bandingdari Para Penggugat / Para Pembanding secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmemeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita AcaraPemeriksaan Persiapan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 169/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : AHMAT SOPIAN NOOR
Terbanding/Penggugat : ALPHAD SYARIF, SH.
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA
83 — 51
  • masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas)hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syaratsyaratsebagaimana yang diatur dalam UndangUndang, karenanya permohonanbanding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Penggugat /Pembanding II secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan,Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PTUN KUPANG Nomor 35/G/2016/PTUN-KPG
Tanggal 27 April 2017 — PT. JEHOVAH RAFA (Penggugat) KEPALA PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (Tergugat)
116 — 46
  • PENPP/2016/PTUNKPG Tanggal 21 Desember 2016 tentang Hari PemeriksaanPEISIAPAN 5 ~~~~~~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nmin nnn nnminnnnnnnnTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 35/PENHS/2016/PTUNKPG Tanggal 8 Februari 2017 tentang Hari Sidang ;Halaman 2 dari 105 Halaman Putusan No. 35/G/2016/PTUNKPG Telah membaca berkas perkara, buktibukti Para Pihak dalam persidangan ; Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan; Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 29-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 06/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 23 Juni 2016 — SELLY PATTY, berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jln. Harapan Jaya II, No. 13A, RT.011/RW.019 Kelurahan/Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :--------------------------- 1. DANIEL W. NIRAHUA, S.H. M.H. ;------------------------------- 2. M. TAHA LATAR, S.H. ;--------------------------------------------- 3. HELMY SULILATU, S.H. ;------------------------------------------ 4. JAKOBIS SIAHAYA, S.H. ;----------------------------------------- 5. MELKY I. SUPUSEPA, S.H., dan ;-------------------------------- 6. ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.------------------------------ Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NIRAHUA – LATAR dan REKAN, beralamat di BTN Pemda Blok II, No. 38 Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2016 ;-------------------------------------------- Selanjutnya di sebut sebagai --------------------- PENGGUGAT ; L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku ;------------------------------------------------------------ Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :--------------------------------- 1. DAVE A. H. POOROE, S.H., pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon ; 2. SAYID HASAN ASSAGAF, S.H., pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon ; dan--------------------------------------------------------------- 3. ROSA F. CH. BATMOLILIN, S.E., pekerjaan Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kota Ambon.-------------------------------------------------------------- Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :700/SK-81.71/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 ;------------------------------- Selanjutnya di sebut sebagai ------------------------ TERGUGAT ; 2. NY. ELLY OKTAVIA, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kopra RT.001/RW.02 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;----------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, S.H.,Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor LAW OFFICE BENHUR TASIDJAWA, S.H. DAN PARTNERS (LAWYER & LEGAL CONSULTANS), Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2016 ;-- Selanjutnya di sebut sebagai --- TERGUGAT II INTERVENSI ;
202 — 166
  • Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 06/Pen.PP/2016/PTUN.ABNTanggal 29 Februari 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan ;3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 06/Pen.HS/2016/PTUN.ABNTanggal 23 Maret 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;4. Putusan Sela Nomor : 06/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 30 Maret 2016 ;5.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-01-2013 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 04-04-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 07/B/2013/PT.TUN.SBY.
Tanggal 7 Februari 2013 — JAKARIA IDRIS vs B U P A T I BIMA
56 — 26
  • 123 UndangUndang No. 5 Tahun 1996 yangtelah dirubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan kemudian dilakukanperubahan kedua dengan UndangUndang No.51 Tahun 2009, oleh karenanyaPermohonan banding harus dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, membaca, memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara yang antara lain Salinan Resmi PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram No : 11/G/2012/PTUN.MTR. tanggal15 Oktober 2012 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 13-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 114/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 7 Juni 2021 — MUHAMAD vs BUPATI TEGAL
119 — 70
  • ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, olehkarena itu permohonan banding dari Pembanding /Penggugattersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelahPutusanNomor114/B/2021/PTTUN.SBY.Halamandari 9halamanmembaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiridari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 15-05-2007 — Putus : 31-07-2007 — Upload : 25-12-2011
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1609/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg
Tanggal 31 Juli 2007 — PENGGUGAT Lawan TERGUGAT
32 — 8
  • Penggugat mengatakan Tergugat tidak mau diajak mandiri, bukannya Tergugat tidak maudiajak mandiri, terus terang saja untuk mandiri saya butuh persiapan biaya lebih, Tergugattidak mau nantinya anak dan istri hidup terlantar, Tergugat mempertimbangkan pendapatanpebulan dan biaya rumah tangga seharihari kadang masih kurang, namanya juga rumahtangga pasti ingin hidup mandiri, Tergugat pun ingin hidup mandiri, namun waktunyakurang tepat.Masalah orang tua Penggugat yang membantu matrial saya belum pernah
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 22-04-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 76/B/2013/PT.TUN.JKT.
Tanggal 31 Juli 2013 — 1.Drs FACHZENIL; 2.RENDY WALALANGI; 1.MENTERI HUKUMDANHAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA; 2.PARTAI KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU;
67 — 22
  • No.76/B/2013/PT.TUN.JKT.sesuai dengan ketentuan Pasal 123 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,karenanya permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, BeritaAcara Persidangan, suratsurat bukti dari para pihak, salinan PutusanPengadilan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 05-10-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 15-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 159/B/2011/PT.TUN-MDN
Tanggal 2 Nopember 2011 — Drs. ABAS YUSUF vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
56 — 14
  • diatur dalam pasal 123ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; n Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembandingterhadap Tergugat/Terbanding I adalah seperti yang diuraikan dalam duduksengketa di atas; n Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkarayang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 02-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 4/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 18 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : ALAMSYAH Diwakili Oleh : Budi Bahreisy, S.H., M.H
Terbanding/Tergugat : BUPATI ACEH TENGGARA
111 — 60
  • /PROKSI01/KIMtersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggangwaktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukanoleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004,dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkarayang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 22-02-2019 — Putus : 05-04-2019 — Upload : 03-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 56/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 5 April 2019 — Pembanding/Penggugat : SERIKAT BURUH CAHAYA INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh ADERMI,BBA. DAIRUL RIADI, S.Sos. RIXAN PRAKAS, S.H.
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR RIAU
52 — 21
  • perundangundangan, maka permohonan banding tersebut secaraformal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yangdiatur dalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhirdengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Ne@Qalra; 222 n nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkarayang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 220/B/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 14 Desember 2020 — IFAN HERI PURWANTO vs KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK dan EDY KRISNAWAN
177 — 32
  • kedudukan Penggugat disebutsebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat Il Intervensidisebut sebagai pihak Terbanding 5Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Bandingmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutanantara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 56/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 1 September 2020 yang dimohonkanbanding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 21-03-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 65/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 4 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : AHMAD SYAHABUDDIN, SH
Terbanding/Penggugat : H. IRAWAN HAMID
51 — 23
  • peraturan perundangundangan, maka permohonan bandingtersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan danpersyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), Pasal126 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkasperkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 10-02-2015 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 71/Pdt.P/2015/PA.Bjm
Tanggal 9 Maret 2015 — Pemohon
16 — 3
  • ;Subsider : Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon, anakPemohon dan calon istri anak Pemohon telah datang menghadap sendirikepersidangan;Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang gambaranbagaimana sebenarnya sebuah rumah tangga akan dibina, segala proseduryang harus dipatuhi dan dilaksanakan, yang merupakan suatu keharusan yangharus dilalui karena merupakan penjelmaan dari sebuah peraturan perundangundangan, dan dengan persiapan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 24-10-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 24-06-2020
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 230/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 3 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : BELLING TUMORANG, S.Sos
Terbanding/Tergugat : Walikota Sibolga
99 — 23
  • diterima karena diajukan masih dalam tenggangwaktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukanoleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004,dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Ne@Qara; 222 nnonane nnn nnn nnn nnn nnn nnn en nenMenimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkasperkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum Pembunuhan
Register : 03-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 183/PID.B/2014/PN.RHL
Tanggal 23 Juli 2014 — - DAVID HUTABARAT
58 — 37
  • didalam benak Terdakwa telah disusun suatu rancangan scenario (konsep pola kerja)35tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban ;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terelebihdahulu dari Terdakwa : 1.Perlu diperhatikan apakah antara niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukupwaktu untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana caracara pelaksanaanmenghilangkan nyawa korban ; 2.Disamping cukup waktu berpikir juga harus tampak apakah ada tindakan persiapan
    Bahwa dari kesemua fakta taditelah nyata bahwa Terdakwa telah ada persiapan khusus untuk melaksanakanniatnya ; Menimbang, bahwa kalau disimak secara seksama rangkaian perbuatanTerdakwa sejak dari persiapan hingga pelaksanaannya merampas nyawa korbanternyata terlihat adanya cara kerja yang sistematis yaitu setelah terjadi pertengkaranantara Terdakwa dengan korban ERBIN HUTABARAT, Terdakwa merasaterseinggung dan emosi, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambilpisau yang biasa digunakan oleh
    Maka dari rangkaian perbuatan Terdakwa tergambar ada pola kerja yangsistematis yang tidak mungkin berjalan secara lancar apabila tidak dipikirkan dengantenang terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan pada kenyataan bahwa Terdakwamempunyai cukup waktu untuk berpikir dengan tenang untuk melakukan niatnya,juga tergambar jelas adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niat tadi dan polakerja terdakwa cukup sistematis, maka Majelis yakin terhadap unsur dengandirencanakan terlebih dahulu telah terpenuhi
Pengadilan PT AMBON Pidana Umum
Register : 17-06-2011 — Putus : 13-07-2011 — Upload : 02-12-2019
Putusan PT AMBON Nomor 28/PID/2011/PT AMB
Tanggal 13 Juli 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ASMIN HAMJA, SH
Terbanding/Terdakwa : DARMIN PATTISAHUSIWA, BE.,MSi
77 — 15
  • Pembangunan Jaya tanpa adanya surat kuasa dari saksi Philip Kakiharyselaku Direktur perusahaan CV.Pembangunan Jaya.Bahwa sesuai dengan surat perjanjian, Nomor 600.04/PPTK.10.07/SPP/PUSBB/XII/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan Paket Jaringan Air Bersih diDesa Waipirit Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat tersebutmeliputi pekerjaan sebagai berikut : Pekerjaan persiapan Rp 16.093.500.00Pembuatan sumur dangkal kapasitas 10 L/DPekerjaan tanah Rp 51.125.317.89Pekerjaan pasangan,beton dan plesteran
    Pekerjaan persiapan 1,322. Pembuatan sumur dangkal kapasitas 10 L/D 5,923. Pekerjaan pembuatan rumah pompa type 9 M 1,084. Pengadaan / Pemasangan Tangki Hydrofor(pompa tekan) 11,065. Pengadaan/Pemasangan Pompa Sumbersible Q = 5 L/Dtk H= 6,0930MPenyambungan listrik PLN 7 KW.1 unit Pengadaan/pemasangan pipa Air GIP/PVC dan accessories 0,51sepanjang 1810 M8. Pekerjaan Pembuatan Kran Umum Sistim Cabang 12 uni 0,7310. Pekerjaan akhir Jumiah keselurahan persentase pekerjaan 26,70 Hal 11 dari 35 Hal.
    Pekerjaan persiapan Rp 16.093.500.00B. Pembuatan sumur dangkal kapasitas 10 L/D. Pekerjaan tanah Rp 51.125.317.89 * Pekerjaan pasangan,beton dan piesteran Rp 51.980.771.56. Pekerjaan filter Rp 274.805.76Jumlah 103.380.895.21C.
    Pekerjaan persiapan 1,322. Pembuatan sumur dangkal kapasitas 10 L/D 5,923. Pekerjaan pembuatan rumah pompa type 9 M 1,084. Pengadaan / Pemasangan Tangki Hydrofor(pompa tekan) 11,065. Pengadaan/Pemasangan Pompa Sumbersible Q = 5 L/Dtk H= 6,0930MPenyambungan listrik PLN 7 KW.1 unit Pengadaanp/pemasangan pipa Air GIP/PVC dan accessories 0,51sepanjang 1810 M8. Pekerjaan Pembuatan Kran Umum Sistim Cabang 12 uni 0,7310.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 78/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
RIZA RAHMAWAN
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
155 — 232
  • tertanggal 09 Juli 2019,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor78/PENMH/2019/PTUN.SBY, tanggal 01 Juli 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY2.dipersidangan ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 78/PENPP/2019/PTUN.SBY,tanggal 02 Juli 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan
    tanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;Berkas Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiranyang terdapat didalamnya ; Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 27 Juni 2019, dengan Register Perkara Nomor :78/G/2019/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan
    Dalam persiapan seleksi PegawaiNegeri Sipil secara nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasionaldibawah Koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi sesuai dengan Lampiran Permenpan RB Huruf gangka 5 huruf a yang berbunyi pelaksanaan Seleksi Calon PegawaiNegeri Sipil secara nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasionaldibawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi yang secara teknis dilakukan oleh Kepala BadanKepegawaian Negara
    Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulandipersidangan pada tanggal O2 Oktober 2019 yang menyatakan isiselengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketamenyatakan tidak ada halhal lain lagi yang akan disampaikan kepada MajelisHakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ; Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yangbelum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakimmenunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
Pengadilan PN WATES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 16-01-2017
Putusan PN WATES Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.Wat
P : TUKINO T : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru Yogyakarta di Kulon Progo, dkk
52 — 15
  • Angkasa Pura (Persero) Kantor Proyek Persiapan Pembangunan Bandar UdaraInternasional Yogyakarta, yang beralamat di Komplek Angkasa Pura Bandara Adisutjipto Blok A3 Jalan Solo KM 9 Yogyakarta 55282,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016.Selanjutnya penerima kuasa telah memberikan kuasa substitusikepada TONY T. SPONTANA, SH, MHum., Kepala Kejaksaan TinggiHalaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.
    tanggal 23 Juli2016 dibuat oleh Tukino dan Prihanto yang disampaikan kepadaPelaksana Pengadaan Tanah Bandara Baru di Kulon Progo,menunjukkan terhadap obyek sengketa dimiliki/dikerjakan oleh Tukinodan Prihanto sehingga jelas dalam gugatan ini hanya dilakukan olehPenggugat adalah gugatan yang kurang pihak karena Prihantoseharusnya diikutkan dalam gugatan ini;Bahwa Tergugat secara tegas menolak terhadap posita gugatan dariPenggugat yang menyebutkan Tergugat telah menyelenggarakanTahapan Perencanaan, Persiapan
    , Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil.Bahwa dalam proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan BandaraBaru Yogyakarta di Kulon Progo sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 yang menjadi kewenangan Tergugat adalah pada Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil, sedangkanuntuk Tahapan Perencanaan menjadi kewenangan Tergugat Il sertauntuk Tahapan Persiapan menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi;Bahwa Tergugat secara tegas menolak terhadap posita gugatan dariPenggugat yang menyebutkan batasbatas
    Bahwa lokasi objek pengadaan tanah untuk persiapan pembangunanBandar Udara Internasional Kulon Progo Yogyakarta ditetapkansebagaimana dalam ljin Penetapan Lokasi dari Gubernur DaerahIstimewa Yogyakarta selanjutnya disebut IPL berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 68/KEP/2015tentang Penetapan Lokasi Bangunan untuk Pengembangan BandarUdara Baru di Daerah stimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015seluas 645,63 Ha yang terletak di Desa Jangkaran, Desa Sindutan, DesaKebonrejo
    Setelah adanya IPL untuk proyek ini selanjutnya ditunjuk Manager Proyek(Pemimpin Proyek) Proyek Persiapan Pembangunan Bandar UdaraInternasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan SuratKeputusan Direksi PT. Angkasa Pura (Persero) Nomor702/KP.07.03/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Mutasi Jabatan diLingkungan PT. Angkasa Pura (Persero);.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-10-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1770 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — ROLAND S. GOBEL
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah Total HargaPekerjaan = (A)+(B)591.926.293,51Dibulatkan591.926.000,00 Terbilang : lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enamribu rupiah ; Bahwa itemitem pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa ROLAND SGOBEL selaku pihak Rekanan pada proyek pengembangan Infrastruktur JalanProduksi 8 KM pada Dinas Perkebunan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran2006 berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat di dalamkontrak kerja adalah := Pekerjaan Persiapan, yang terdiri
    waktu pelaksanaan sesuai dengan AddendumKontrak (perpanjangan waktu) Nomor : 169 /KONTRAK /S.DISBUN /XII/2006 tanggal 20 Desember 2006, selama45 hari kalender dari tanggal 27 Desember 2006 sampaidengan tanggal 12 Februari 2007 Terdakwa ROLAND SGOBEL selaku pihak Rekanan tidak dapat mengerjakanbeberapa item Pekerjaan sesuai yang diperjanjikan didalam kontrak Nomor : 127 /KONTRAK /S.DISBUN /IX/2006 tanggal 29 September 2006 yang seharusnyadikerjakan oleh Terdakwa diantaranya:e Pada item Pekerjaan Persiapan
    Pelaksanaan Item Rp. 14.537.036,97pekerjaan Konstruksi LapisPondasi Bawah (LPB, tebal7 Cm) di 5 (lima) lokasipekerjaan tidakmenggunakan peralatan(truck Tangki Air 68 HP)sesuai ketentuan yangberlaku ;a: ltem Pekerjaan Persiapan, Rp. 13.500.000,00berupa pembuatan Direksikeet di 5 (lima) lokasi tidakdibuat ; Total = (1+2+3) Rp. 142.957.942,61 Perbuatan Terdakwa ROLAND S GOBEL sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.
    keteranganketerangan yang diperlukan untukpemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak Kesatu ;Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahanpekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;Bahwa itemitem pekerjaan yang harus dikerjakan olehTerdakwa ROLAND S GOBEL selaku pihak Rekananpada proyek pengembangan Infrastruktur Jalan Produksi 8KM pada Dinas Perkebunan Kabupaten Boalemo TahunAnggaran 2006 berdasarkan Rencana Anggaran Biaya(RAB) yang terdapat di dalam Kontrak kerja adalah := Pekerjaan Persiapan
    No. 1770 K/Pid.Sus/201 1 Pelaksanaan Itempekerjaan Konstruksi LapisPondasi Bawah (LPB, tebal7 Cm) di 5 (lima) lokasipekerjaan tidakmenggunakan peralatan(truck Tangki Air 68 HP)sesuai ketentuan yangberlaku ;Rp.14.537.036,97 ltem Pekerjaan Persiapan,berupa pembuatan Direksikeet di 5 (lima) lokasi tidakdibuat ;Rp.13.500.000,00 Total = (1+2+3) Rp. 142.957.942,61 46 Perbuatan Terdakwa ROLAND S GOBEL sebagaimana diatur dan diancamdengan Pidana dalam Pasal 3 jo.