Ditemukan 21453 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : praktek praktif pratik plastik prati praktika prastik prakti
Penelusuran terkait : Praktik kedokteran Praktik kefarmasian Suhendri Muaro Kesehatan Tanpa keahlian melakukan praktik kefarmasian Wira parmana Praktek kedokteran Kekhilafan hakim Kekeliruan yang nyata Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian (uu kesehatan) Perkara uu kesehatan "turut serta melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian" “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dan “tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian”
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-03-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 28-07-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Bkn
Tanggal 20 April 2017 — HENDRA PADLI Als ADLI Bin BACHTIAR (Alm)
19 — 7
  • Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagaiunsur Setiap Orang adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telahmelanggar UndangUndang ataupun pasalpasal yang telah didakwakanPenuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadipribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa biasanya istilah Setiap Orang ini dalam perundangundangan pidana disebut juga dengan Barang Siapa
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Khusus Farmasi
Register : 19-01-2017 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN MARABAHAN Nomor 13 / Pid.Sus / 2017 / PN Mrh
Tanggal 9 Februari 2017 — BAHRUNI Bin AINI
20 — 9
  • membeli di dearah pasar cempaka banjarmasin sebesarRp.240.000, (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per box / 100 (seratus) butir danrencananya obat jenis Carnophen / Zenith tersebut akan Terdakwa jual kembalidengan harga Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) per keping isi 10 (Sepuluh) butirtanpa resep dokter, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yangberwenang, serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan / tenaga kefarmasian dantidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 04-09-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Rhl
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
SLAMET RAHARJO
Tergugat:
1.MARTOGI SITANGGANG
2.DIMPU BORU SIANTURI
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR KEPENGHULUAN SUNGAI MENASIB
89 — 23
  • Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul HukumAcara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPtutusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke Tigatahun 2005 hal. 455 :bahwa dalam praktik, patokan menentukan besarnya ganti rugi PMHjalah prinsip yang digariskan Pasal 1372 KUHPerdata yaitudidasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belahpthak;Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/1977, tertanggal 13 April1987:bahwa soal besarnya ganti rugi karena
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum
Register : 07-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PN BATULICIN Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Bln
Tanggal 19 Januari 2022 — Penuntut Umum:
HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH
Terdakwa:
SAHRIRANI bin alm BADRI
42 — 18
  • .21.0937 tanggal 20 September 2021 yang di tandatangani oleh DwiEndah Saraswati atas sample barang bukti sejumlah 5 (lima) butir obatDextro yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet warna kuningdengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnyamengandung Dextrometorphan HBr;" Bahwa terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang undangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlianuntuk praktik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2814 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 — SAMIADI VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
116 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2814 K/Pdt/2017Bahwa dalam petitum gugatan yang dimintakan oleh Penggugat untukbertanggung jawab secara bersama adalah kepada Tergugat dan TergugatIl (secara tanggung renteng) tetapi tidak ada kaitan hukum dengan TergugatIll, sehingga secara teori dan praktik hukum, maka gugatan kepadaTergugat Ill haruslah diajukan secara terpisah tidak dapat digabungkandengan gugatan kepada Tergugat dan Tergugat II;Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikandi atas, maka patut dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 05-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2200 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Januari 2017 — Achmad Mardjuki Bin Sudi (T1), Achmad Faisol Bin Sudi (T2), Dk
29 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rehabilitasimedis dan sosial atas perkara yang dialaminya: Dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum telah menerapkan rumusan tuntutantindak pidana yang tidak jelas yang didakwakan kepada diri Terdakwa, karenabertentangan dengan asas /ex certa, yaitu perbuatan yang hendak dilarangdalam hukum pidana harus dirumuskan dan disebutkan unsurunsurnya secaraterang benderang, jelas dan tegas sehingga jelas maksud, tujuan serta batasbatas perbuatan yang hendak dilarang yang dapat menimbulkan ketidakpastianhukum dalam praktik
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Umum Penipuan
Putus : 11-06-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 124/Pid.B/2014/PN Pms
Tanggal 11 Juni 2014 — M. WAHYUDI ARJUNA DARWIN
42 — 4
  • Dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsiperbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukumpidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukumdalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi wederrechtelijk dalamranah hukum pidana dan terminologi onrechmatige daad dalam ranah hukumperdata.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 16-12-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 256_Pid_B_2014_PN-Ktp_Hukum_10022015_Penggelapan_Dalam_Pekerjaan
Tanggal 10 Februari 2015 — PANGGUNG SUSANTO bin KAMIDI dan PURWONO Bin MISRAIL
52 — 5
  • Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masihdiperdebatkan apakah unsur Barang Siapa, merupakan suatu unsur ataubukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namum lepas dari perdebatanjuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskanapakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namum dalam kebiasaanpraktik peradilan dan ataupun memorie van toelichting jelas yang dimaksuddengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;Menimbang
Pengadilan PN LAHAT Pidana Umum Perjudian
Register : 03-11-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN LAHAT Nomor 308/Pid.B/2015/PN.Lht
Tanggal 8 Desember 2015 — SAIPUL ANUAR BIN (ALM) HASAN
70 — 2
  • Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukupjelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalahmanusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telahmembenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umumadalah benar diri Terdakwa. Demikian pula SaksiSaksi yang keterangannya dibacakanoleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud denganSAIPUL ANUAR bin (alm.)
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 28-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 29/PDT/2018/PT.MTR
Tanggal 10 April 2018 — LALU ACHMAD FACHRUROZI sebagai PEMBANDING MELAWAN: Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri BUMN Republik Indonesia C/q. PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development Corporation) ITDC, DKK sebagai PARA TURUT TERBANDING
98 — 70
  • Ptsan.No.29/Pdt/2018/PT.MTRSecara praktik untuk membuktikan unsur perbuatan melawan hukumsebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah:1) Melanggar hak sah seseorang.2) Bertentangan dengan kewajiban hukum (rechts splicth) seseorangyang berbuat atau bertindak.3) Dan bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketelitian yangpantas diharapkan dari seseorang dalam hubungan masyarakatterhadap orang lain atau barang orang lain.Bahwa berdasarkan uraian atau penjelasan ketentuan peraturanperundangundangan
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR
Putus : 29-09-2015 — Upload : 01-11-2015
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 66/Pdt.G/2014/PN Pms
Tanggal 29 September 2015 —
23 — 4
  • yang tuntas dalamsuatu perkara (final dispute settelement) maka Hakim,sebelum memeriksa, mengadili dan memutus tentang pokokperkara, berkewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu apakahgugatan telah dirumuskan sesuai dengan ketentuan ketentuandalam hukum acara perdata (due process of law) terlepas daridiajukan atau tidaknya suatu eksepsi terlebih dahuluterhadap suatu gugatan contituensa atau disebut jugacontentius.Menimbang, bahwa gugatan contentiosa inilah yangdimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2231/Pid.Sus/2014/PN.Lbp
Tanggal 3 Februari 2015 — 1. Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF alias ADE 2. Tempat lahir : Desa Lama 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 08 Nopember 1978 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Desa Lama Dusun III Kecamatan Perak Kabupaten Deli Serdang 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Tani 9. Pendidikan Terakhir : SMA
14 — 3
  • pengobatane Dokter(Pasal 43 ayat (1))Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :Rumah sakitPusat kesehatan masyarakatAptoek lainnyaHalaman 15 dari 23 Putusan Nomor 223 1/Pid.Sus/2014/PN.LbpLD16Balai pengobatanDokterPasien(Pasal 43 ayat (2))Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balaipengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasienberdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :e Menjalankan praktik
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 26-08-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 510/Pid.Sus/2015/PN Jmb.
Tanggal 26 Nopember 2015 — UMI KALSUM Bin MUHAMMAD ZEN
37 — 9
  • Unsur setiap orangMenimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagaiunsur Setiap Orang adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telahmelanggar UndangUndang ataupun pasalpasal yang telah didakwakanPenuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadipribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapatmempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknyamenerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Gns
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
NANIK .S. ILMI
Tergugat:
KSP SAHABAT MITRA SEJATI CABANG BANDAR JAYA
131 — 42
  • Bahwa. terkait dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat Belumdapat dilibatkan dalam rapat tahunan Koprasi dan belum bisa mendapatkanSHU dikarenakan Penggugat belum melaksanakan Kewajibanya sebagaianggota Koprasi,terkait hal ini jika tergugat tidak menganggap bahwaPenggugat adalah BUKAN anggota Koprasi ,artinya Tergugat bentuk badanUsaha Koprasi yang menjalankan Praktik Perbankan.Dan untuk tergugat lebihpahami bahwa setiap Nasabah Koprasi Simpan Pinjam adalah AnggotaKoprasi,karena Koprasi hanya dapat
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus
Register : 10-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN RANTAU Nomor 171 / Pid. Sus / 2015 / PN. Rta.
Tanggal 3 Agustus 2015 — -MUHAMAD ZAINI Bin ANANG SYAHRUN
29 — 5
  • tanggal 28 April 2015 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Desa Harapan MasaKecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di Jembatan dipinggir jalanDesa Harapan Masa, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, tidak memiliki keahlian danHalaman 7 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2015/PN.Rtakewenangan untuk melakukan praktik
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-11-2015 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN SIBOLGA Nomor 315/Pid.Sus/2015/PN Sbg
Tanggal 11 April 2016 — SAPRIL LUBIS alias PAK SELVI alias SANGKOT Bin ASWAR LUBIS
27 — 4
  • Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatanmelawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dariaspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukumpidana dikenal dengan terminologi wederrechtelijk, sedangkan dalam ranah hukumperdata dikenal dengan terminologi onrechmatige daad.
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Khusus
Putus : 10-02-2015 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN AMUNTAI Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Amt.
Tanggal 10 Februari 2015 — - TRISNO Alias TRIS Bin RIDUANSYAH;
34 — 7
  • terdakwa TRISNO Als TRIS Bin RIDUANSYAH pada hari Rabu tanggal15 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Temanggung Abdul Jalil Rt. 04 KelurahanAntasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntaiyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik
Pengadilan PN RANAI Pidana Umum Penggelapan
Register : 29-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN RANAI Nomor 46/PID.B/2015/PN Ran
Tanggal 2 Juli 2015 — JUNAIDI BIN ALM AGUSTAM
56 — 27
  • Sehubungan dengan hal itu, dalamkebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud denganunsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telahmembenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan PenuntutUmum adalah benar diri Terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-05-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 22 Mei 2017 — Dra. SINTAULI SIRAIT VS YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Praktik preadilan,memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas processdoelmatigheid (demi kepentingan beracara), menurut Pasal 8 Rv, pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk enbepaalde conclusive).
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 19-09-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 810/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 19 Oktober 2016 — GUGUN GUNAWAN Bin UTEP KOMARUDIN
44 — 6
  • Sengaja dengan suatu kesadaran kemungkinan timbulnya akibat.Menurut Leden Marpaung dalam buku AsasAsas Praktik Hukum Pidana,Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hal 15 16, dapat disimpulkan bahwayang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah kehendak untuk melakukanperbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancamanhukuman pidana.17Untuk membuktikan adanya kesengajaan Terdakwa dalam bentuk sengajasebagai maksud, tidak harus tergantung pada keterangan Terdakwa yangdalam perkara