Menyatakan Terdakwa BAHRUM Bin MUNAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3.

Menyatakan Terdakwa BAHRUM Bin MUNAWIR terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana Dengan Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 198 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan Ketiga ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHRUM Bin MUNAWIRdengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah),subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; 3.

Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktikkefarmasian ; 222 noone n nnn nn nnn nnn nnn nnn nenn Menimbang, bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,bahan obat dan obat tradisional ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasiadalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik ;wn Menimbang

Perbuatan Terdakwadimaksud termasuk ruang lingkup praktik kefarmasian, dan Terdakwasendiri tidak mempunyai keahlian serta kewenangan di bidang itu, baik26karena pendidikan maupun atas dasar peraturan perundanganundangan oleh karena pekerjaan Terdakwa hanyalah seorang petanii ; Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapatunsur kedua dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi padaperbuatan Terdakwa ; 02222222 22 nnn e ee Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan tersebutdi atas,

Menyatakan Terdakwa BAHRUM Bin MUNAWIR telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan untukmelakukan Praktik Kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas olehkarena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 750.000, (tujuhratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 1 (Satu) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa WIRA PARMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIRA PARMANA tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

. : PDM57/N.3.24/Euh.2/11/2014 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 11Hal. dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2014/PN MrjDesember 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa WIRA PARMANA bersalah melakukan tindak pidanatidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian,melanggar Pasal 198 jo.

Dharmasraya atau setidaktidaknya pada suatutempat di mana Pengadilan Negeri Muaro berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasian, Praktik kefarmasian yang meliputi perbuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusianobat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional dengan caracara antara lainsebagai

sebutkan seperti terdapatlingkaran merah yang di dalamnya terdapat huruf K pada kemasannya;e Bahwa yang dimaksud dengan mempunyai keahlian dalam Pasal 108 ayat(1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah harusdilakukan oleh tenaga ahlinya yaitu Apoteker sedangkan yang dimaksuddengan mempunyai kewenangan adalah harus ada izin;e Bahwa menurut ahli, barang bukti dalam perkara ini sebaiknya dimusnahkankarena dari mana sumber barang bukti tersebut tidak diketahui;e Bahwa menurut ahli, praktik

kefarmasian yang disebutkan di atas harus dilakukan olehtenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dan dalam hal tidakada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu seperti dokter dan/atau dokter gigi,bidan, dan perawat dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian peraturan perundangundangan menggariskanlebih lanjut, dalam praktik kefarmasiaan, yang mempunyai keahlian dan kewenangandalam

pengadaan, distribusi, dan pelayanan obat adalah Apoteker untuk semua jenisobat dan Asisten Apoteker pada toko obat berizin sepanjang untuk golongan obat bebasdan bebas terbatas;Menimbang, bahwa pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional sebagai bentuk praktik kefarmasian dalam unsur ini bersifat alternatif,sehingga

Menyatakan Terdakwa SUHENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHENDRI tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

. : PDM56/N.3.24/Euh.2/11/2014 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2014,Hal. dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2014/PN Mrjyang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan :1 Menyatakan Terdakwa SUHENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian, melanggar Pasal 198 jo Pasal 108 ayat(1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2 Menjatuhkan

yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisionalMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatantidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik

kefarmasian yang disebutkan di atas harus dilakukan olehtenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dan dalam hal tidakada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu seperti dokter dan/atau dokter gigi,bidan, dan perawat dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas yangdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian peraturan perundangundangan menggariskanlebih lanjut, pekerjaan/praktik kefarmasiaan yang mempunyai

Adanya ketentuan ini juga sejalandengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009Tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyebutkan toko obat adalah adalah sarana yangmemiliki izin untuk menyimpan obatobat bebas dan obatobat bebas terbatas untukdijual secara eceran;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka menurut MajelisHakim Terdakwa telah terbukti melakukan praktik kefarmasian yang dilakukan tanpamemiliki keahlian dan kewenangan sehingga dengan demikian unsur

Pasal 108 ayat(1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi dariperbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnyaMajelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan kwalifikasi tanpa memiliki keahlian dankewenangan melakukan praktik kefarmasian;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah

O1, #=KecamatanCurahdami, Kabupaten Bondowoso atau setidak tidaknya padasuatu. tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Bondowoso, yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian, yang dilakukan dengancara sebagai berikut Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi OliefMashuda Rasyid dan saksi Wilio Agus Styawan AnggotaPolres Bondowoso mendatangi toko terdakwa lalu berpura pura membeli obat supertetra kepada i terdakwa, laluterdakwa mengambil

adalah merupakan salah satubentuk sediaan farmasi berupa obat yang dikelompokandalam kategori obat daftar G ( Obat Keras ), yang dalamperedarannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan dan terdakwa bukan / tidakmerupakan tenaga kesehatan yang mempunyai' keahlian~ dankewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan memberikan pelayanan obat / menjual obat kepadamasyarakat atau untuk melakukan praktik

telah menjual obat berupa 140 ( seratus empatpuluh ) butir Pil KB I Kombinasi yang merupakan obatkeras ( daftar G).Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian dankewenangan dibidang kefarmasian sebagaimana yangditentukan dalam Undang Undang Nomor. 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal. 29 NopemberPenuntut Umum telah mengajukan dan membacakan tuntutannyamenyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dansetidak memiliki149keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik

Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian .Menimbang, terhadap unsur ini Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilio agusStyawan dan saksi Rofikah Roni, SH. dan keterangan terdakwaHj. Susilastina benar pada hari Jumat, tanggal. 17 Juni 2011sekitar Jam. 17.00 Wib, bertempat di toko terdakwa Hj.Susilastina di Desa Sumbersuko Rt. O02, Rw.

SUSILASTINA tersebut diatastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DANKEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN . Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana dendasebesar Rp. 1.000.000, ( satu juta rupiah ), Subsidair1 ( satu) bulan kurungan. Memerintahkan barang bukti berupa : 140 ( seratus empat19puluh ) butir pil KBI Kombinasi dimusnahkan.

Menyatakan terdakwa ILMI BIN TANI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;3.

didakwasebagai berikut :Bahwa ia terdakwa ILMI Bin ( Alm ) TANI, pada hari Jum/at, tanggal 14September 2012, sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012,bertempat di rumah Kontrakan terdakwa di Desa Batik RT. 03 Kecamatan BakumpaiKabupaten Barito Kuala atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tidak memiliki keahlian dankewenangan melakukan praktik

melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadanya 5Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan melanggar Pasal 198 Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan, yang menyatakan sebagai berikut : Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik

Sedangkan Pasal 108 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009menyatakan sebagai berikut : Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan. dengan demikian unsurunsur

Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasianyang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahanobat dan obattradisional ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Unsur Kesatu : Setiap orang :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang ialah

Selain itu ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 mewajibkan seorang tenaga kesehatan harus mempunyaikualifikasi umum yang diatur dalam Peraturan Menteri, ijin dari pemerintah, diaturdalam suatu kode etik standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standarpelayanan, dan standar prosedur operasional yang diatur dalam organisasi profesinya,atau dengan kata lain dalam melakukan praktik kefarmasian haruslah dilakukan olehseseorang yang memiliki keahlian dan

Menyatakan terdakwa NONI SAFITRI ALIAS NONI BINTI SAID SARIFUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian ;2.

diajukan dipersidangan ;Telah membaca bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar PengawasObat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.12.0197 tanggal 26 JuniTelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa NONI SAFITRI ALIAS NONI BINTI SAIDSARIFUDINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana secara bersamasama tidak memiliki keahlian dan kewenanganmelakukan praktik

pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di rumah kontrakanterdakwa yang terletak di Desa Berangas Timur Gang Nakula Rt.07 Kecamatan Alalak,Kabupaten Barito Kuala atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini,melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentukAlternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yangdirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaanKetiga melanggar Pasal 198 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, yang menyatakan sebagai berikut : Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimanadimaksuddalam Pasal 108 dipidana

Selain itu ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 mewajibkan seorang tenaga kesehatan harus mempunyaikualifikasi umum yang diatur dalam Peraturan Menteri, ijin dari pemerintah, diaturdalam suatu kode etik standarprofesi, hak pengguna pelayanan kesehatan,standarpelayanan, dan standar prosedur operasional yang diatur dalam organisasiprofesinya, atau dengan kata lain dalam melakukan praktik kefarmasian haruslahdilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan

kefarmasian yang harusdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang diaturdalam peraturan perundangundangan, sedangkan terdakwa sendiri bukanlah seseorangyang dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan karena tidak mempunyaipengetahuandan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidangkesehatan sehinggatidak berhak untuk melakukan praktik kefarmasian termasuk dalam hal pendistribusianobatobat tersebut kepada masyarakat, dengan demikian unsur tidak memiliki keahliandan

bukti yang diajukan di persidangan ; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.Menyatakan Terdakwa Loko Wanynata bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanakami dakwakan dalam dakwaan kesatu dan tanpa keahlian dankewenangan telah melakukan praktik

dengan sengaja melakukan praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;

Apoteker untukmenjalankan keahliannya dan toko obat tidak ada kewenangan untukmelakukan pelayanan Obat Keras Daftar G kepada pasien karena ObatKeras Daftar G hanya dapat diserahkan berdasarkan resep dokter,sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES' RI No.167/Kab/B.VIV72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter;Bahwa toko obat dilarang menerima atau melayani resep dokter karenapenanggung jawab toko obat hanya dilakukan oleh Asisten Apoteker;Bahwa syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik

Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian;Ad.1 :Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalahsetiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukanperbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telahmenghadapkan terdakwa M.

Oleh karena itu unsurini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;Ad.2: Unsuryang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian;Menimbang, bahwa memproduksi sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasidan alat kesehatan.Menimbang, bahwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan

tidak memiliki kKewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian, sedangkan yang memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian hanyalah tenagakesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian yaitu Apotekeratau Asisten Apoteker yang mempunyai Surat Izin Kerja dari DepartemenKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik

HUSAINI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengansengaja melakukan praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar asli surat Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Timur Nomor B2-389/PD-IAI/Jawa Timur/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 perihal Pengantar Mutasi Anggota (yang diduga palsu);1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Rekomendasi Ijin Praktik

Rek-010/PC IAI/Nganjuk/III/2018 tanggal 10 Maret 2018;1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja No.

Rek-011/PC IAI/Nganjuk/III/2018 tanggal 10 Maret 2018;2 (dua) lembar foto copy Legalisir Surat Pemberitahuan Pembatalan Rekomendasi Praktik No.018/PC IAI/Nganjuk/IV/2018 tanggal 9 April 2018;1 (satu) bendel Surat Pengajuan Rekomendasi SIPA atas nama Venty Dewintasari, 1 (satu) bendel Surat Pengajuan Rekomendasi SIPA atas nama Raisah Ismi Indraswari;1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) No. 19940913/SIPA 35.18/2018/2 009 tanggal 26 Maret 2018;1 (satu) lembar foto

copy Legalisir Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) No. 19940913/SIPA 35.18/2018/2 010 tanggal 26 Maret 2018;1 (satu) lembar asli Pencabutan Surat Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja No.018/PC-IAI/Nganjuk/IV/2018 tanggal 4 April 2018;1 (satu) lembar asli Pencabutan Surat Rekomendasi Ijin Praktik/Kerja No.019/PC-IAI/Nganjuk/IV/2018 tanggal 4 April 2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara; 6.

dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN KgnTelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11September 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yangmengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan terdakwa MAY RISA APRIDA Binti ASPAR ARIYADLI ,terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasengaja tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 198 UndangUndang

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Kgn Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungandengan diri saksi ada mengamankan Orang yang tidak ada memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian; Bahwa saksi dan saksi ANDRE HERYANTO mendapatkan informasidari masyarakat bahwa ada seorang yang melakukan pengedaranKosmetik dan melakukan peracikan kosmetik hingga menjadi produkkosmetik tanoa keahlian dan tanpa ijin edar dari pemerintah danpelaku melakukan praktek pengedaran dan

HSS ;Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi sebagai Kepala SeksiPenyidikan, dimana tugas dan tanggung jawab saksi melakukanpenyidikan terhadap pelanggaran dan tindak pidana terkait sediaanfarmasi dan makanan ;Bahwa saksi adalah seorang Apoteker yang bertugas sebagai PengawasFarmasi dan Makanan di Balai Besar POM di Banjarmasin sejak tahun2006;Bahwa untuk memproduksi dan atau melakukan praktik keparmasianorang tersebut harus mempunyai keahlian dan kewenangan Kalau tidakada keahlian dan kewenangan tidak

Dengan demikian, maka unsur yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yangmeliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan telah terpenuhi.Menimbang,

Menyatakan terdakwa MAY RISA APRIDA Binti ASPAR ARIYADI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidanadengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian ;Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Kgn2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesarRp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebuttidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan;3.

Menyatakan terdakwa IDA SETIAWATI binti SETIJONO (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian"

perkara atas nama terdakwa IDA SETIAWATI Binti SETIJONO (Alm)beserta seluruh lampirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa;Telah Melihat Barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada intinyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;1.Menyatakan terdakwa IDA SETIAWATI Binti SETIJONO (Alm) telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana Sesorang yang tidak memiliki keahlian ataukewenangan untuk melakukan praktik

Bahwa terdakwaIDA SETIAWATI Binti SETIJONO (Alm) menjual obatobatan tersebut untukmasyarakat umum, dan terdakwa IDA SETIAWATI Binti SETIJONO (Alm)juga tidak mempunyai keahlian kefarmasian atau kewenangan dalammenjual obatobatan tersebut.Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur yang tidak memilikikeahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ini telahterpenuhi.Bahwa Berdasarkan uraian unsurunsur dan faktafakta tersebut, majelis Hakimberkesimpulan semua unsurunsur dalam pasal

RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh selama persidangandalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskanterdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataualasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Seseorangyang tidak memiliki kKeahlian atau kKewenangan untuk melakukan praktik

karena terdakwa dijatuhnkan pidana maka terdakwaharus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan ini;Mengingat, ketentuan pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,Undangundang no. 8 tahun 1981 serta peraturanperaturan lain yang berkaitan denganperkara ini ;1.MENGADILIMenyatakan terdakwa IDA SETIAWATI binti SETIJONO (Alm) telahterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidakmemiliki keahlian dan Kewenangan melakukan praktik

Menyatakan terdakwa MAS TOHA Bin MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN

First Medipharma Sidoarjo, 1 (satu) kapletsalut selaput obat Fargetix produksi Pharmaceutical Laboratories Solo, 1 (satu)bungkus bekas obat Furosemida, 1 (satu) bungkus bekas obat Fargetix, 1 (satu) strip isi3 butir kapsul dan 3 kosong Phenilbutason produksi AFI dan 1 (satu) plastik berisi 6butir pil Dexametason produksi HUFA, 1 (satu) plastik berisi 6 butir pil warna kuningmerk zenit dan 6 butir pil lonjong warna oranye serta uang Rp. 15 ribu, sehinggaterdakwa ditangkap karena telah melakukan praktik

Menyatakan terdakwa MAS TOHA Bin MARDI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian ataukewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 198jo Pasal 108 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.

dipunyai untuk melakukan sesuatu (sumber : hitp://Hal. 11 dari 17 halaman12kamusbahasaindonesia.org/kewenangan), sehingga apabila yang dimaksud tidak memiliki Kewenangan adalah tidak memiliki hak dan kekuasaan yang dipunyai untukmelakukan sesuatu, karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kewenanganuntuk itu telah ditentukan secara limitative hukum atau undangundang, karenaberdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi : Praktik

Menyatakan terdakwa MAS TOHA Bin MARDI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMILIKI KEAHLIANDAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar : Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah ), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan ;3.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Praktik Tulus Sambudi alias Praktik Tulus Pambudi bin Marsono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mega Yulia binti Lisman) di depan Sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;<

Menyatakan Para Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar ketentuanPasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan PraktikMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;Menyatakan Para Pemohon tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan PraktikMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;5.

Praktik diskriminasi adalahtindakan atau perlakuan dalam berbagaibentuk yang berbeda yang dilakukan olehsatu pelaku usaha terhadap pelaku usahaHal. 24 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Padt.P/2020./PN JKT SELtertentu.

Menyatakan PARA PEMOHON KEBERATAN terbukti TIDAKMELANGGAR PASAL 14 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat;3. Menyatakan PARA PEMOHON KEBERATAN terbukti TIDAKMELANGGAR PASAL 19 Huruf D UndangUndang Nomor 5 Tahun1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat.4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan KomisiPengawas Persaingan Usaha No. 13/KPPUI/2019 tertanggal 2 Juli2020.5.

Praktik diskriminasi diartikan sebagaiperbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secarasosial, ekonomi, teknis, maupun pertimbangan efisiensiHal. 265 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Padt.P/2020./PN JKT SELlainnya. Praktik diskriminasi harus memiliki dampakmenyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baikdi level horizontal (di pasar pelaku praktek diskriminasi)dan atau di level vertikal (di pasar korban praktekdiskriminasl.12.5.3.Bahwa Terlapor dan Terlapor I!

/PN JKT SEL12.5.5.Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu ataubeberapa kegiatan, baik sendin maupun bersama,berupa: (d) melakukan praktik diskriminasi terhadappelaku usaha tertentu terpenuhi.12.6 Unsur dapat mengakibatkan teradinya praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat.12.6.1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor5 Tahun 1999, praktik monopoli adalah pemusatankekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usahayang mengakibatkan dikuasainya produksi dan ataupemasaran

PRAKTIK DISKRIMINASI1.

Joharmaju Pratama Desain Jasa Konsultasi dan Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 2 SMK Negeri 4 Kota Tanjung Balai yang dibuat oleh Konsultan Pengawas atas nama Juni Benny Restua Nadapdap, S.T;

Ruang Praktik Siswa (RPS) Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 4 Tanjung Balai Dokumen Kontrak Nomor : 027/1074.a/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Kontraktor Pelaksana CV.

Joharmaju Pratama Desain;

Nadapdap, S.T;

Putri Berkarya;

Joharmaju Pratama Desain Jasa Konsultasi dan Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) SMK Paket 2 SMK Negeri 4 Kota Tanjung Balai yang dibuat oleh Konsultan Pengawas atas nama Juni Benny Restua Nadapdap, S.T;

Ruang Praktik Siswa (RPS) Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 4 Tanjung Balai Dokumen Kontrak Nomor : 027/1074.a/BIDPSMK/DAK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Kontraktor Pelaksana CV.

Joharmaju Pratama Desain;

Nadapdap, S.T;

Putri Berkarya;

ANDAR LAURA SERE ANGGINA, Sp.A binti POSMA HERALD NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan praktik kedokteran tanpa disertai surat ijin praktik sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;