dari Tergugat I, sehingga olehkarena kepemilikan Tergugat I atas obyek tanah Sertifikat Hak Milik No.10991 adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, maka hak tanggungan yang ada pada Tergugat IIImenjadi cacat hukum dan tidak sah pula dan haruslah dinyatakan demi hukum. 27 Bahwa Tergugat IV secara melawan hukum melakukan lelang hak tanggungan yang tidaksah dan cacat hukum sehingga lelang atas obyek tanah Sertifikat Hak Milik No.10991haruslah dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal demi

(APHT) No.69/2009,tanggal 06 Agustus 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Margaretha MariaSri Dewanti, SH., PPAT di Kabupaten Bantul, peringkat Pertama dengan NilaiTanggungan sampai sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah).Bahwa kemudian Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut telah didaftarpada KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL (Tergugat VID, sehinggaterbit Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), Peringkat Pertama, No.1682/2009, tanggal18082009, maka prosedur dan tahapan

tahapan yang demikian itu telah sesuaidengan UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).

, diberi tanda ( T.II dan T.V 6) ;7 Foto copy dari asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No.69/2009 tanggal 06 Agustus2009 yang dibuat oleh Ny. Margaretha Maria Sri Dewanti, SH PPAT di Bantul, diberitanda ( T.III dan T.V7 ) ;1011121314LS161718192039Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.1682/2009 tanggal18082009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, diberi tanda (T.Idan T.V8);Foto copy dari asli Surat Kuasa dari PT. BPR.

tercatat atasnama LYDIA MARTUTI EKAN WIDHIARSIH, diberi tanda (T.VI1 ) ;Foto copy dari asli Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) No.69/2009 tanggal06 Agustus 2009 yang dibuat oleh Ny. MM.

./201510.11.Tersebut pada angka 2 dari surat di atas, olen Tergugat Ill dan IV dikaitkandengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan denganTanah, menurut hemat Penggugat belum waktunya Tergugat Ill dan IVmengaitkan dengan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tersebut,karena Penggugat masih beriktikad baik melakukan setoran (debet) padabulan November 2012 dan Desember 2012;Bahwa dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a dari Undang

Undang Nomor 4 Tahun1996, unsurnya harus ijin tertulis dari Pemegang Hak Tanggungan untukmengelola objek Hak Tanggungan harus berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan, yang daerah hukumnya meliputi Objek Hak Tanggungansebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dari Undang Undang RINomor 4 Tahun 1996.

Pada posita gugatannya, Penggugat mengakui sebagai debiturmempunyai hutang kepada Tergugat sejumlah Rp386.000.000,00 (tigaratus delapan puluh enam juta rupiah) yang dijamin dengan jaminanatas sebidang tanah berikut bangunan rumah dan toko (ruko), yangmerupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yangdiikat dalam Perjanjian Kredit Nomor 136 tanggal 20022012 dan AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 276/2012 juncto Sertifikat HakTanggungan Nomor 5793/2012, yang diterbitkan oleh KantorPertanahan

Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat itu terdapat hubunganhukum dalam Perjanjian Kredit dan Hak Tanggungan, maka gugatanatas halhal yang berkenaan dengan akibat hukum dari pembebananHak Tanggungan yang merupakan perjanjian ikutan dari PerjanjianKredit, maka permasalahan hukum yang dari akibat perjanjian dan HakTanggungan tersebut adalah gugatan tentang wanprestasi, dan bukangugatan mengenai perbuatan melawan hukum;c.

Oleh karena dalam posita gugatan Penggugat telah menguraikantentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Kredit dan jaminan Hak Tanggungan, maka gugatandengan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum menjadi tidakjelas arahnya, sehingga gugatan menjadi kabur (obscuur libel);Bahwa karena berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon MajelisHakim berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah AgungR.I. tanggal 21081974 Nomor 565 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnyasebagai

Nomor 235 K/Pdt/201411.12.13.14.dan bangunan obyek sengketa adalah cacat hukum, maka Perjanjian KreditNomor 13/10/BPR/SKA/IX/2010 pada September 2010 tersebut layak untukdibatalkan;Bahwa atas dasar Perjanjian Kredit Nomor 13/10/BPR/SKA/IX/2010 yangcacat hukum tersebut selanjutnya Tergugat membuatkan Akta HakTanggungan pertama atas jaminan tanah dan bangunan obyek sengketa,oleh karena Akta Hak Tanggungan dibuat berdasarkan perjanjian yangcacat hukum maka sudah selayaknya jika Akta Hak Tanggungan tersebutbatal

danTergugat Ill;Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Il, Tergugat Ill danTergugat IV menjaminkan tanah dan bangunan obyek sengketa KepadaTergugat tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat adalah merupakanperbuatan melawan hukum;Menyatakan menurut hukum Perjanjian Kredit Nomor 13/10/BPR/SKA/IX/2010 yang dibuat pada September 2010 yang dibuat oleh Para Tergugatadalah cacat hukum dan segala perbuatan hukum yang mengikutinya adalahbatal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan menurut hukum Akta Hak Tanggungan

KelurahanKalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang (obyek sengketa) danselanjutnya telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan yangdilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku yaitu Setifikat Hak Tanggungan Nomor 599 tanggal22 September 2010;.

Hal tersebut telahsesuai dengan ketentuan pada pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan DenganTanah,yang menyatakan bahwa Apabila debitur cidera janji, pemegang haktanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Negeri Semarang

Kelurahan Kalicari,Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang (obyek sengketa) dan selanjutnyatelah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan yang dilakukan olehPejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan perundangundangan yangberlaku yaitu Setifikat Hak Tanggungan Nomor 599 tanggal 22 September2010;Menyatakan sah besarnya hutang Tergugat Il/Tergugat Rekonvensi Il danTergugat W (istri Tergugat Il)/Tergugat Rekonvensi IV sebesarRp475.035.673,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh lima ribuenam

mempertimbangkan tambahan dana sebagaisuntikan kepada Penggugat PT Ficotama Bina Trampil sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) tanggal 29 Januari 2007, walaupun nilai dari jaminan yangdipertanggungkan Penggugat masih lebih dari cukup untuk itu;Bahwa surat kuasa hukum dari Tergugat PT Bank Century tbk. yang tidak menyetujuimengenai tawaran Penggugat PT Ficotama Bina Trampil tanggal 4 April 2007 untukmelepas aset yang dijaminkan, mengingat atas jaminan tersebut telah dibebankandan diikat dengan Hak Tanggungan

Hak Tanggungan Nomor 55/2002 tanggal 25 Oktober 2002 jo. Sertifikat HakTanggungan Peringkat I Nomor 2759/2002 tanggal 11 November 2002;Il. Hak Tanggungan Nomor 17/2003 tanggal 26 Maret 2003 jo. Sertifikat HakTanggungan Peringkat IT Nomor 1104/2003 tanggal 08 April 2003;IW. Hak Tanggungan Nomor 42/2004 tanggal 16 Juli 2002 jo. Sertifikat HakTanggungan Peringkat III Nomor 3665/2004 tanggal 16 Juli 2006;Dan yang lain dibebani peringkat I, II, III dan IV, yaitu :I.

Hak Tanggungan Nomor 35/1999 tanggal 01 Desember 1999 jo. Sertifikat HakTanggungan Peringkat I Nomor 1113/1999 tanggal 09 Desember 1999;Il. Hak Tanggungan Nomor 103/2001 tanggal 12 Oktober 2001 jo. Sertifikat HakTanggungan Peringkat IT Nomor 2253/2001 tanggal 26 Oktober 2001;IW. Hak Tanggungan Nomor 18/2003 tanggal 26 Maret 2003 jo. Sertifikat HakTanggungan Peringkat III Nomor 1105/2003 tanggal 08 April 2003;IV. Hak Tanggungan Nomor 48/2005 tanggal 24 November 2005 jo.

Tbk.) tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdinyatakan batal demi hukum sekaligus aktaakta lain yang timbul dariPerjanjian tersebut di atas maupun berikut Hak Tanggungan (lihat ulasanhukum grosse akta, dalam majalah Varia Peradilan Tahun XV Nomor 179Agustus 2000):. Bahwa perlu diketahui walaupun Penggugat mengajukan gugatan ini danPenggugat tetap mengakui mempunyai hutang pokok kredit kepada Tergugat(PT BNI.

dimana dalampelaksanaannya pengikatan hak tanggungan tersebut melibatkan pihakBPN, dan Notaris, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklaard) karena kurangnya pihak yang ditariksebagai Tergugat;3.

Rmh367/Desa Hidayat Raya Tanggungan TinggalTambakrejo tanggal Tambakrejo, peringkat (HT Showroom &12 Juni 1985 Kecamatan ) sesuai loss kerjaGambar Situasi Kraton, Sertifikat Hak Rmah(GS) Nomor 329 Kabupaten Tanggungan Tinggaltanggal 28 Februari Pasuruan (SHT) Nomor Showroom &1985 luas tanah 431/2002 loss kerja(LT) 1045 m, tanggal 05 GarasiDesember 2002 Pagar kelilingsebesar TamanRp730.000.000, Paving00b. SHMNomor b. Teguh 2.

Nomor 870 K/Pdt/2016(sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluhdua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) diluar kewajiban bunga berjalanberikut biayabiaya lainnya yang akan timbul saat pelunasan;Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi dapat menjalankan hakpreferentnya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelangeksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh Tergugatdalam Rekonvensi untuk menjamin fasilitas kreditnya;5.

Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidakdapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa atas hutang Penggugat telah dibuat berdasarkan perjanjian kreditdengan memberikan jaminan/agunan milik Penggugat berupa benda tetapdan bergerak (tanah dan mesinmesin industri) yang kemudian disusuldengan pengikatan berdasarkan hak tanggungan dan fiducia

BankDanamon Indonesia Tbk pada tanggal 01 Juli 2009, juga menyerahkandokumendokumen obyek lelang tersebut kepada Penggugat berupa:a (satu) asli Sertipikat Hak Milik No.05552/Cilandak Barat atas namaTJANDRA ;b 1 (satu) asli Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I No.254/2002tanggal 20 Pebruari 2002;c 1 (satu) asli Akta Jual Beli No.21/Cilandak/2001 tanggal 06 Desember2001;d 1 (satu) asli Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.5734/IMB/1994tanggal 10 Oktober 1994;e 1 (satu) asli Blue Print Gambar Bangunan

Batong Raya No.10 Rt.07/Rw.06 KelCilandak Barat, KecCilancJakarta Selatan, sesuai dengan SHM No.05552/Cilandak Barat atas nama TJANDRA asal LelzHak Tanggungan Bank Danamon Indonesia Tbk tangal 24 Juni 2009 dengan Risalah lel:No.628/2009 ;( Tidak ada aslinya ) Bukti P 6Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 254/2002 tertangal 20 Pebruari 2002 ysterdaftar atas nama PT.

Cheroni. ( Tidak ada aslinya) Bukti P8Surat Keterangan No: KET429/WKN.06/KNL.03/2009 tertanggal 30 Juni 2009 yang diterbitholeh kantor KPKNL Serpong (Tidak ada aslinya) Bukti P9Surat Permohonan Roya Hak Tanggungan Untuk Sertipikat Hak Milik No.05552/Cilandak Bzdari PT.

Budiyono, Regional Recovery Manager danAdrian Hans Candra, Senior Recovery Officer PT Bank Danamon Indonesia Tbk,yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 38tanggal 27 Juli 2001 Jo Grosse Akta Pengakuan Hutang Nomor : 29, tanggal 23Januari 2002, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 245/2002, tanggal 20 Februari2002 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 3/2002 tanggal 23 Januari 2002(vide bukti P6), dan barang yang dilelang adalah sebidang tanah seluas 773m2berikut bangunan

KW/628/2009, tertanggal 25 Juni 2009, atas namaPenggugat (vide bukti P5) ;Menimbang, bahwa kemudian dari bukti bertanda P7, P8, P9 dan P10,Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta No. 5734/IMB/1994tentang Izin Mendirikan Bangunan, Surat Keterangan Nomor : KET429/WKN.06/KNL.03/2009 tertanggal 30 Juni 2009, Surat Nomor : B.1004/Roya/HK, tertanggal 01Juli 2009 tentan Permohonan Roya Hak Tanggungan Untuk Sertifikat Hak Milik No.05552/Cilandak Barat, tertanggal 01 Juli 2009 serta Suratsurat

Perlu Tergugat jelaskan kepadaPenggugat bahwa hak tanggungan secara eksklusif diatur dalamUndangUndang Nomor 4 Tahun 1996, hak tanggungan menurutPasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 adalah hakjaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria, berikut atau berikut bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untukpelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yangdiutamakan

PUTUSAN : 85/PDT/2017/PT.DPSHak tanggungan sebagai suatu hak kebendaan yang dibuatdengan suatu akta autentik dan didaftarkan pada lembaga yangberwenang untuk itu.

obyek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut .Dikaitkan dengan penjelasan Pasal 6 tersebut diatas sebagaiberikut :"Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaansendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukandiutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggunganatau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapatlebin dari satu pemegang hak tanggungan.

Hak tersebutdidasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi haktanggungan bahwa apabila debitur cedera janji, pemeganghak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggunganmelalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagidari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahuludari pada kreditorkreditor yang lain. Sisa hasil penjualantetap menjadi hak pemberi hak tanggungan.HAL : 14 DARI 27 HAL.

PUTUSAN : 85/PDT/2017/PT.DPSDari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa eksekusi objekjaminan dengan hak tanggungan dapat dilakukan sendiri olehpemegang hak tanggungan tanpa melalui campur tanganPengadilan.18.Bahwa posita no. 21 dari Penggugat, Tergugat secara tegasmenolak semua dalildalil petitum dari huruf a sampai denganhuruf g dari gugatan Penggugat.ll.

Guna memenuhi Perjanjian Kredit dan ketentuanhukum penjaminan sesuai UU No. 4 tahun 1996 maka terhadap objekperkara telah dilakukan pengikatan secara yuridis Ssempurna sesualSertifikat Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat SHT) Peringkat No.242/2015 tanggal 21 Januari 2015 dengan pengikatan senilai Rp4.500.000.000, (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No.1556/2014 Notaris Luh Eka NadiAntari SH, Mkn yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SHTtersebut.c

Pasal 20 UU HakTanggungan No.4 tahun 1996 telah diatur bahwa apabila debitor cederajanji, pemegang Hak Tanggungan peringkat berhak untuk menjual objekHak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (atas kekuasaansendiri menjual melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tesebut).Selain butir c diatas, dasar Tergugat melaksanakan lelang agunandebitur/Penggugat adalah Pasal 2 dash 6 Akta Pengikatan HakTanggungan atas kedua SHT agunan debitur yang mana diatur

bahwajika debitur tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya berdasarkanperjanjian utangpiutangnya, maka oleh BANK (Pihak kedua/ Tergugat)selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta inimempunyai kewenangan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PihakPertama/Penggugat untuk :Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek haktanggungan baik seluruhnnya maupun sebagian;Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syaratsyaratpenjualan;Mengambil dari uang hasil penjualan

yang telah didaftarkan dan diterbitkansertifikatnya oleh Kantor Pertanahan sesuai Sertifikat Hak TanggunganNo.00242/2015;Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwaSertipikat Hak Tanggungan yang memuat irahirahn dengan katakataDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanpengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan berlakusebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atastanah;Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undangundang HakTanggungan Nomor 4 Tahun 1996 ditegaskan, bahwa apabila debitorcidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut;Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, Tergugat selaku kreditur

disebutkan bahwa "Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkanlIrahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayatini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan Eksekutorial pada sertifikat hakTanggungan sehingga apabila debitor cidera janji, harus siap untuk dieksekusiseperti halnya suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai denganPeraturan Hukum Acara Perdata".5 Bahwa berdasarkan hal

tersebut dan setelah Tergugat melakukan pengurusanterhadap piutang tersebut, maka Tergugat kemudian meminta untuk dilakukan lelangoleh Tergugat II yang tidak lain guna memenuhi ketentuan bunyi Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bunyi klausulaAkta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 06/2010 tanggal 4 Januari 2010 yangberbunyi : "Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasihutangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut datas, kreditorselaku Pemegang Hak

Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi danmenyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpapersetujuan teriebih dahulu dan" Pihak Pertama :a.

Sunah, sekarang atas Mohamad Mirzah ; diberi tanda( Bukti.T.I2 ) ;Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 544/2014 yang dikeluarkanoleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Widyastuti,SH tertanggal 13 Nopember 2014 ;diberi tanda ( Bukti T.I3 ) ;Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 006998/2014 tertanggal 02Desember 2014 ; diberi tanda ( Bukti T.I4 ) ;Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 68 Sukorejo Surat Ukur Nomor G.S 98Tahun 1979, atas nama Mohamad Mirzah ; diberi tanda ( Bukti T.I5);Fotokopi

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 694/2014 tertanggal 13Nopember 2013 ; diberi tanda ( Bukti T.I6 );Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00699/2014 tertanggal 14 Mei2014 ; diberi tanda ( Bukti T.I7 );Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : 052/SPT/BMTSM NU/V/2014 tertanggal23 Mei 2014 ; diberi tanda ( Bukti T.I8 ) ;Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor : 047/SPT/BMTSM NU/V/2014 tertanggal30 Mei 2014 ; diberi tanda ( Bukti T.I9 ) ;Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor : 054/SPT/BMTSM NU/V/2014 tertanggal6

Vide Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 264/Pdt.G/ 2008/PN.Bks tertanggal 24 Maret 2009 adalah mengenai pengajuanpermohonan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan pada GrosseAkta;3.2.2.1. Bahwa dalam perkara ini, sengketa yang dipermasalahkanoleh Penggugat adalah mengenai adanya pengajuanpermohonan eksekusi Hak Tanggungan oleh pihak Bankberdasarkan Grosse Akta Sertifikat Hak Tanggungan yangtidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan cacat hukum,yaitu :a.

Grosse Akta Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I(Pertama) Nomor 997/2000 tanggal 29 Desember2000 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat INomor 285/2000 tertanggal 18 Desember 2000 yangdibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah RohayatiYogasara, SH., dan Grosse Akta Sertifikat HakTanggungan Peringkat Il (Kedua) Nomor 29412002tanggal 23 April 2002 Jo.

Grosse Akta Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I(Pertama) Nomor 551/2002 tanggal 20 Juni 2002 Jo.Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I Nomor14812002 tertanggal 10 Juni 2002 yang dibuat olehNotaris Aida Amir, S.H., Notaris di Jakarta danHal 15 dari 18 hal. Put.

Nomor 1073 K/PDT/201416Grosse Akta Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat ll(Kedua) Nomor 8/2003 tanggal 13 Januari 2003 JoAkta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat 11 Nomor112003 tertanggal 2 Januari 2003 yang dibuat olehPejabat Pembuat Akta Tanah Imelda Agnes Silalahi,S.H.;3.2.2.2.

Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan adalah mengenaipermohonan eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan olehpihak Bank adalah berdasarkan Grosse Akta Sertifikat HakTanggungan yang diterbitkan oleh pejabatpejabat yangberkait dengan terbitnya Grosse Akta Sertifikat HakTanggungan a quo, maka yang menjadi pihak dalam perkaraini adalah pihak Bank, serta Pejabatpejabat yang berkaitdengan terbitnya Grosse Akta Sertifikat Hak Tanggungan aquo;3.2.3.

Konversi kredit menjadi penyertaan modal; Bahwa Konsumen di intimidasi seakanakan ada lelang hak tanggungan danTERGUGAT melakukan upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada peraturan BankHal 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.AmtIndonesia (BI) No:7/2/PBI/2005 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum telahmemenuhi kualifikasi perbuatan melawanBahwa Konsumen KURDI yang selanjutnya disebut debitur telah menanda tanganipenjanjian kredit dibawah tangan dengan TERGUGAT yang mana penjanjian

(selanjutnya disebut Perjanjian Kredit); Bahwauntuk menjamin pelunasan kredit tersebut telah diserahkan sebagaiHaminan berupa asset Tergugat (selanjutnya disebut jaminan kredit)tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 283yang terletak di Jalan Negara Dipa, Kelurahan Sungai Malang,Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai, Kalimantan Selatan, yangdiikat Hak Tanggungan peringkat pertama sesuai Sertifikat HakTanggungan (SHT) No. 36/2009 dan 1 (satu) unit mobil pick upnomor polisi DA 9954 TJ

;Dengan demikian maka posita gugatan Penggugat butir 8 s/d butir 13 adalah tidak berdasar hukum dan sangatlah mengadaada danoleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat butir 6 dan 7tidak layak untuk dikabulkan,; Bahwamemperhatikan ketentuan Pasal 6 Undangundang No. 4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur wanprestasi Tergugat selaku pemegang hak Tanggungan mempunyai hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan (jaminan kredit dahulunyalatas nama Penggugat) atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum

menurut tata cara yang diatur dalam perundangundangandan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan obyekhak tanggungan tersebut; Bahwasesuai Pasal 2 APHT No.36/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 antaralain disebutkan bahwa Jika debitur tidak memenuhi kewajibanuntuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utangpiutangtersebut di atas, maka Pihak Kedua selaku pemegang haktanggungan peringkat pertama diberi kewenangan untuk tanpapersetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (Pemberi HakTanggungan

) untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umumsecara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya atausebagiansebagian dan mengambil uang dari hasil penjualan ituseluruhnya atau sebagian untuk melunasi utangdebitur ; Bahwanamun demikian dengan wanprestasinya Penggugat yang dijamindengan asset Penggugat, Tergugat tidak serta merta melaksanakanhak Tergugat untuk menjual objek Hak Tanggungan; BahwaDalam hal ini KMK a.n Penggugat telah diupayakan untukdisehatkan kembali melalui Adendum Perpanjangan

Bahwa jaminan kredit Turut Tergugat dalam Rekonvensi yang diserahkankepada Penggugat dalam Rekonvensi adalah tanah dan bangunan dalamSertifikat Hak Milik Nomor 02570/Birobuli Utara atas nama Turut Tergugatdalam Rekonvensi dan sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dilakukanlah penandatanganan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) sesuai No 107/2012 tanggal 30 JuliHalaman13 dari 33hal.Put.

Bahwa dengan demikian secara yuridis, Penggugat dalam Rekonvensiadalah sebagai Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum sesuai Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan;.

Nomor 305 K/Pdt/201 7verklaard);Dalam Rekonvensi:1.2.Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;Menyatakan sah Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2682/2012 tanggal 27September 2012;. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi menguasai danmenempati rumah dan tanah di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 02570/BirobuliUtara yang telah dibebankan Hak Tanggungan atas nama Penggugat dalamRekonvensi adalah perobuatan melawan hukum;.

(Tergugat V/Penggugat dalam MRekonvensi) danpelaksanaan pembebanannya telah sesuai dengan Undang UndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Bahwa sesuai PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1731 K/Pdt/2011, pertimbangan MahkamahAgung RI: Suatu objek sengketa dalam perkara a quo yang telah diletakkanSertifikat Hak Tanggungan menjadi hak utama bagi pemegang HakTanggungan untuk dijadikan pelunasan kewajiban hukum Debitor.

Olehkarena hak Debitor atas Hak Tanggungan dipandang secara hukumberpindah kepada pemegang Hak Tanggungan (Kreditor); Oleh karena itu Kreditor mempunyai hak istimewa atas penjualan objekHak Tanggungan untuk pelunasan kewajiban hak Debitor adalah harusdilindungi hukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggitelah salah dalam menerapkanhukum karena tidak memberi perlindungan hukum kepada Pemegang HakTanggungan' beriktikad = baik yaitu

Bahwa Bahwa oleh karena Pemohon / Penggugat telah cidera janji /wanprestasi atas kewajibannya kepada Termohon maka untuk pemenuhankewajiban Pemohon / Penggugat kepada Termohon berdasarkan PerjanjianKredit, Termohon mengajukan PermohonanLelang kepada Termohon Ill untuk melakukan pelelangan umumberdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan, sesuai ketentuan yang diaturPasal 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan, sebagai berikut: Apabila debitor cidera janji,pemegang Hak

Bahwa permohonan lelang yang diajukan Termohon merupakan lelanghak tanggungan sesuai Pasal 6 UUHT sehingga dokumen persyaratannyamengacu pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan LelangNegara Nomor: PER02/PL/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Lelang yang berbunyi: Dokumen persyaratan lelang eksekusi haktanggungan antara lain terdiri dari:a. Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;b. Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan;C.

Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan;* Fotokopi Sertifikat HakTanggungan Peringkat PertamaNo.875/2012 tanggal 20 Maret 2012;e Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No.05/2012 tanggal 20Januari 2012.Cc. Salinan/fotokopi Penincian Hutang/Jumlah kewajiban debitur yangyang harus dipenuhi; Fotokopi Surat Nomor 108/LTG/REGJKTI/II/13 tanggal 7 Februari2013 perihal Penincian Hutang.d.

Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Termohon dengan perantaraan Termohon Ill, atas tanah dan bangunan rumah yangsekarang menjadi obyek sengketa telah dilaksanakan sesuai peraturanperundang undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 6UU.No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang berbunyi:"APABILA DEBITOR CIDERA JANJI.

Jenny Monalisa, telah melakukan cidera janji terhadap Perjanjian Kredityang telah ditandatangani dengan Termohon , maka berdasarkan ketentuanPasal 6 UU.No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Termohon berhak untukmenjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.8.

Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atautelah dilakukan secara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atasagunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjamankredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitudengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kisaran, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 639 Besa/Kel SiumbutUmbut berupasebidang tanah dan bangunan seluas 1975 m?

Dan atasJaminan Kredit Il tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan PeringkatPertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor062/2016, tertanggal 9 Februari 2016, senilai Rp539.045.000,00 dantelah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, Provinsi SumateraUtara, Kabupaten Asahan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat HakTanggungan Nomor 324/2016 tanggal 18 Februari 2016;Bahwa Tergugat telah lalai dan tidak mematuhi ketentuan pembayaranhutangnya kepada Penggugat.

Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akandan/atau telah dilakukan secara lelang eksekusi hak tanggungan dimuka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaransick wanes eNNTeRICE MRR HUE dan seterusnya;10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yangmenjadi jaminan konsumen kepada pelaku usahaeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenes dan seterusnya;11.

,Sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentangPelaksanaan Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan tersebut, makaeksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negerisetempat, atau dengan kata lain Pasal 6 Undangundang HakTanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan sebagai Pasal pelaksananya dan olehkarena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258Rbg, maka pelaksanaan

Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 106/PMK.06/2013);2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum UndangUndangHak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakanagar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuantersebut, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undangundang ini,bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yangdiatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;3) Bertentangan dengan

in shugra Pemohon (Yusril Sahari Bin Sandi Sahari) terhadap Termohon (Fenty Nurmita Angraeini Supit binti Ferdi Hamzah Supit) beserta akibat hukumnya;

>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menyatakan sah lelang hak tanggungan terhadap obyek jaminan kredit berupa sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor : 1104/Petungasri, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-09-2011 Nomor : 291/Petungasri/2011, seluas 1803 M2, atas nama NINUK INDAHYANI terletak di Kel. Petungasri, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan yang dilaksanakan oleh KPKNL Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015, sesuai Kutipan Risalah Lelang No. 938/2015, tanggal 21 Oktober 2015 ;4.

Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (R Yoga Perlambang Setiaji bin R Susetyo) terhadap Penggugat (Yuliana binti H Buchori);

3. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Namira Adzki Maharani, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 01 Juli 2011, dan Muhammad Hanif Abbad, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 10 Februari 2019 yang menjadi tanggungan

Bagindo Said tidak mempunyai kekuatan hukum;
Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah merusak, menebangi tanaman di objek perkara dan menguasai objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dan Anggota Kaum Tergugat dalam keadaan kosong dan bebas dari harta milik Para Tergugat atau milik orang lain dalam tanggungan jawab Para Tergugat;
Menghukum Para Tergugat untuk membayar

di PT Bank Sinar Harapan Bali; 1 (satu) Exemplar foto copy Salman Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 118 / 2009,tanggal 20 Mel 2009, oleh AGUS SUHARBITO kepada PT Bank Sinar, yang dibuatdi Notaris I MADE GELGEL SH; 1 (satu) Exemplar foto copy yang disahkan berupa kwitansi tanda terima uang dan IDEWA KETUT RAKA DARMANA SE.

Akta jual bell No. 31 tanggal 6Pebruari 2009, antara YUMIKO NAKAYAMA dengan terdakwa AGUS SUHARBITO.Sertifikat Hak tanggungan atas nama AGUS SUHARBITO dengan PT Bank Sinar denganSertifikat Hak Milik No. 4378. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 118/2009 tanggal 20antara terdakwa AGUS SUHARBITO dengan pihak Bank Sinar, yang dibuat di Notanis IMADE GELGEL SH.

di Bank sinar; Bahwa dengan dijadikan hak tanggungan atas sertifikat tersebut oleh terdakwa AGUSSUHARBITO di Bank Sinar, maka terdakwa AGUS SUHARBITO telah menerima uangdan Bank Sinar sebesar Rp.1.250.000.000 (satu millyar duaratus lima puluh juta rupiah),dan uang tersebut diberikan kepada YUMIKO NAKAYAMA sebesar Rp.200.000.000,sedangkan sisanya dipegang oleh terdakwa AGUS SUHARBITO;; 2.

di PT Bank Sinar Harapan Bali; 1 (satu) Exemplar foto copy Salman Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 118 / 2009,tanggal 20 Mel 2009, oleh AGUS SUHARBITO kepada PT Bank Sinar, yang dibuatdi Notaris I MADE GELGEL SH; 1 (satu) Exemplar foto copy yang disahkan berupa kwitansi tanda terima uang dari IDEWA KETUT RAKA DARMANA SE.

di PT Bank Sinar Harapan Bali; 1 (satu) Exemplar foto copy Salman Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 118 / 2009,tanggal 20 Mel 2009, oleh AGUS SUHARBITO kepada PT Bank Sinar, yang dibuatdi Notaris MADE GELGEL SH; 1 (satu) Exemplar foto copy yang disahkan berupa kwitansi tanda terima uang dan IDEWA KETUT RAKA DARMANA SE.