DewiMuni Indah dengan berbagai permasalahan yangmengikutinya serta sejumlah kesepakatan yang telahdisepakati, sehingga Posita PARA PENGGUGAT tidakterarah, campur aduk, tumpang tindih danmembingungkan;3.

Dewi Muni Indah dengan berbagai permasalahan yangmengikutinya serta sejumlah kesepakatan yang telah disepakati,sehingga Posita PARA PENGGUGAT tidak terarah, campur aduk,tumpang tindih dan membingungkan, maka Majelis hakimmempertimbangkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah satubidang tanah seluas + 60 Ha yang terletak di Kampung Kona, RT 06RW 03 Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten TimorTengah Selatan, tentang silsilah keturunan dan keberadaan PT.Dewi Murni Indah harus dibuktikan didalam

dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar;Bahwa penerapan istilah/penyebutan yang benar sesuai gugatanPenggugat maupun putusan Pengadilan Negeri Singaraja adalahTergugat (Saja) bukan Tergugat , karenanya dalam Memori Kasasi iniPemohon Kasasi tidak mempergunakan istilah/penyebutan Tergugat melainkan mempergunakan istilah/penyebutan Tergugat saja.PERTIMBANGAN HUKUM SALING TUMPANG TINDIH;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TinggiDenpasar saling tumpang tindih satu sama lain, yaitu:1.

dasar hukum (rechtelijke ground) tidak dapat di penuhidalam fundamentum petendi (mengandung cacat formil) seharusnyagugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Neit OntvankelijkeVerklaard).Bahwa berdasarkan Berita Acara mediasi di Kelurahan Landasan UlinUtara tertanggal 13 February 2018 dan pada saat pengecekan lapangan diketahui jelas bidang tanah yang diakui olen Penggugat dengan bidangtanah yang diakui sebagai milik saksi batas Penggugat atas namaDrs.HS.Suridi dan Hj.Lasinem terdapat tumpang

tersebut adalah tidak berdasar dan dapat di kesampingkan.Bahwa dalil yang di sampaikan Penggugat dalam posita nomor 2 (dua)yang menyatakan tata batas milik penggugat adalah tidak benar dan tidakberdasar karena senyatanya berdasarkan mediasi di Kelurahan LandasanUlin Utara tertanggal 13 February 2018 dan pada saat pengecekanlapangan di ketahui jelas bidang tanah yang diakui olen Penggugat denganbidang tanah yang diakui sebagai milik saksi batas Penggugat atas namaDrs.HS.Suridi dan Hj.Lasinem terdapat tumpang

:::eceeeeeeeee ees 150mM;Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ............. 200mM;Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Salbiah ................. 90mM;Sebelah Timur berbatasan ( = dengan Selatan);Bahwa dahulunya tanah yang disebutkan diatas adalah semakbelukar yang oleh Penggugat dirambah dan dijadikan ladangdengan tanaman tumpang sari.

Penggugat II dan PenggugatIll turut membantu Tukirah sewaktu merambah semak belukartersebut sampai menjadi ladang yang menghasilkan, yangkemudian tanah/ladang tersebut oleh Tukirah dihibahkan kepadaPenggugat II dan Penggugat III;Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan denganPenggugat Il yang kemudian Penggugat juga menikahiPenggugat Ill, sejak saat itu mereka bersamasama menguasaitanah/ladang tersebut dengan menanam tanaman tumpang sariantara lain: pisang, coklat, sawit, duren, rambutan, nangka

Bahwa dalildalil gugatan Penggugat adalah kabur, tumpang tindih dansaling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnyadimana dalam dalil poin (2) Penggugat mendalilkan Surat Ijin PemerintahPropinsi Bali cq.

kerja untukMenteri, sejak Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik diterima.(6) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah, Keputusan PembatalanSertifikat, Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, BukuTanah dan/atau Daftar umum lainnya atau Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan hormatsebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.(7) Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang

Bahwa Para Penggugat sengaja mengkaburkan tentang sertifikat HakMilik No.12 atas nama Yoni Katili karena memang antara Sertifkat HakMilik No. 00647/Desa Teratai atas nama Farida Rasyid dengan SerttifikatHak Milik No. 12 atas Nama Yoni Katili adalah tumpang tindih (overlaping)dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.08/G/2017/P.TUN.Mdo yang sudah berkekuatan hukum tetap telahHalaman 10 dari 43 Putusan Nomor 23 /Pdt.G/2017/PN Mar.membatalkan Sertifikat Hak Milik No.00647/Desa

Aj.b/MRU/71 Tanggal 21 Januari 1971, padahalPara Penggugat tau bahwa atas objek sengketa telah diterbitkanSertifikat Hak Milik No.12 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BadanPertanahan Kabupaten Gorontalo Tanggal 1 Nopember 1997 atas namaYoni Katili:. bahwa Para Penggugat sengaja mengkaburkan tentang sertifikat HakMilik No.12 atas nama Yoni Katili karena memang antara Sertifkat HakMilik No. 00647/Desa Teratai atas nama Farida Rasyid dengan SerttifikatHak Milik No. 12 atas Nama Yoni Katili adalan tumpang

Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;h. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau.

yangberisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gantirugi dan/atau rehabilitasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Surat NotarisIndrarini Sawitri, S.H., kepada Penggugat yang pada pokoknya menyebutkanbahwa ada hak lain yang timbul atas objek tanah Penggugat yaitu SertifikatHak Milik Nomor 114/Tanjung Pasir dan juga bukti P9 berupa gambar satelityang pada pokoknya menggambarkan bahwa telah terjadi tumpang

dan sebagian tanahnya tersebut tumpang tindih dengan tanah yangdikuasai oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian(SKGR) Nomor: 2281/SKGRIRPI/IX/2008 dari sebelumnya SuratKeterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) Nomor: 47/SK/1985 tahun1985;Bahwa sejak Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 23Agustus 2019, Penggugat terlebih dahulu menempuh jalan penyelesaianmelalui jalur administrasi yaitu dengan menyampaikan Surat KeberatanHalaman 5 dari 63 Halaman Putusan No.62/G/2019/PTUN.PBRkepada

Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Johari No.47/SK/1985 tertanggal 2 Oktober 1985 (Bukti P3), secara tumpang tindih(overlapping) sebatas dan seluas 2.000 M* dan obyek sengketa tidak adawarkah tanahnya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah tidakdapat dibenarkan menurut hukum dari aspek prosedur;Menimbang, bahwa dalam persidangan di Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru dalam sengketa in casu, kepada Tergugat sudahdiberikan kesempatan yang cukup, layak dan patut untuk membuktikankeabsahan

Jantan Acehuntuk perkebunan secara tumpang sari yakni pohonpohon durian, pohonpohoncempedak, pohonpohon asem, dan tanaman rotan.Bahwa pasca wafatnya Alm. Jantan Aceh pada tahun 1950 dan kemudian sekirapada tahun 19551956 orang tua Tergugat atas nama Alm. Angga Rasamemimjamkan tanah eks ladang tanah milik Alm. Jantan Aceh melaluipembicaraan dengan Alm. Koca Jantan (anak ketiga dari Alm. Jantan Aceh) yangmana untuk mempersingkat cerita bahwa pada saat itu Alm.Koca Jantan member!jin kepada Alm.

Legal Standing Penggugat serta asal usul tanah yang diakuinyasebagai miliknya dengaan dasar peolehan Pelimpahan Ahli Waris Almarhum JantanAceh tanggal 9 Mei 2019.Bahwa sebagaimana dalam Eksepsi diatas Tergugat telahmenguraikan bahwa Penggugat menjadikan Ssurat pelimpahan tersebut sebagai dasarkepemilikan dan atau sebagai dasar untuk mengajukan gugatan, sementara suratpelimpahan tersebut cacat hukum, serta Penggugat mengakui dengan tegas bahwayang tanah yang dilimpahkan tersebut merupakan kebun tumpang

Bahwa pembuatan surat Pernyataan Pemilikan tanah masingmasingtertanggal 30 Nopember 2011 untuk sejumlah 24 orang tersebut telahHalaman 2 dari 43 Putusan Nomor : 103/Pdt/2018/PT SMR.dilakukan pembayarannya pada tanggal 28 Nopember 2011, serta dilakukanpeninjauan lokasi oleh Kepala Desa Salimbatu, Kaur Pemerintahan DesaSalimbatu, serta Penggugat I, dan diterangkan bahwa tanah yang ditinjaudan dibuatkan Surat Kepemilikannya tersebut adalah diatas tanah negara,tidak tumpang tindih dengan tanah PT.

yang dapat memaksa Tergugat guna meminta izin terlebihdahulu kepada Para Penggugat untuk menyewakan tanah tersebut kepadaTergugat II atau lebih jaun memaksa Tergugat dan/atau Tergugat II untukmengakui tanah sengketa adalah milik Para Penggugat danmenyerahkannya sebagaimana ekspektasi Para Penggugat dalam suratgugatannya yang didalilkan pada angka 7 sampai dengan angka 10;Bahwa berlainan dengan posita Para Penggugat selanjutnya yang didalilkanpada angka 11, dalam kesempatan yang berbeda terkait tumpang

Penggugat BUKAN lagi selaku Pemilik atas obyek dimaksud,sehingga Penggugat demi hukum tidak mempunyai kepentingan dan tidakmempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat ;Bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar menurut hukum, manakalaGugatan Penggugat ic perkara ini dengan tegas ditolak ;Exceptio litis pendentis.Bahwa gugatan Penggugat ic perkara ini sama dengan perkara yang saatini sedang diperiksa pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), sehingga untukmenghindari putusan yang tumpang

sebagaimanaperkara No.470/Pdt.G/2008/PN.Sby., Jo Putusan No.220/PDT/2009/PT.Sby. tanggal 24 Juni 2009, Jo Putusan Kasasi No.1435 K/Pdt/2010,tanggal 26 Januari 2011, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaanpada tingkat Peninjauan Kembali ;Bahwa berdasarkan Putusan Yurisprodensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.1549 K/Sip/1974, tanggal 1331976 yang menyatakanPenggugat harus menunggu perkara yang sedang berjalan memilikiputusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menghindari adanyaputusan yang tumpang

Justru untukmenghindari adanya tumpang tindih hak atas tanah, Tergugat berusaha untukcermat terhadap permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Para Penggugat,yang untuk sementara belum dapat dilanjutkan proses penerbitan SK PemberianHak Atas Tanahnya, sampai dapat dilaksanakan pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 3348/ Kelurahan Oesapa Tahun 1997 atas nama Henny D. Therik Rompasyang telah beralih kepada Anastasia Inirastari Foe.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindihsertipikat dan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada Para Penggugat.Sehingga, Petitum Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untukHalaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.KPGmenyatakan batal dan tidak sahnya atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3348/Kelurahan Oesapa Tahun 1997 atas nama Henny D.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 107 Peraturan MenteriAgraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan, yang dimaksud cacat hukumadministratif adalah:a.Kesalahan prosedur;b.Kesalahan Penerapan peraturan perundangundangan;c.Kesalahan Subyek hak;d.Kesalahan objek hak;e.Kesalahan jenis fisik;f.Kesalahan perhitungan luas;g.lerdapat tumpang tindih hak atas tanah;h.Data yuridis atau data fisik tidak benar ; ataui.kesalahan

,berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak (Vide bukti P17 = T13= T29);Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, Abdul Rahman aliasRachman membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya bahwasaya in casu Abdul Rahman alias Rachmansebagai pemilik tanahperwatasan seluas 60.000 M2, yang diperoleh dari Daniel, tetapilokasinya tidak sampai mencakup atau tumpang tindih dengan tanahseluas 700 M2 milik Rajuddin Ghalib, dan tidak pernah melakukanpelepasan hak baik seluruhnya atau sebagian kepada MubhlisinGustang,

Pada halaman 3 angka 4 permohonan atas nama Mahmudi Darso Utomo dinyatakanpermohonannya tumpang tindih dengan tanah yang dimohon oleh Anton Willem Buning;par c.

Bahwa dengan ditolaknya permohonan Mahmudi Darso (Tergugat IV) oleh Tergugat IIyang didalam konsiderannya menyatakan bahwa tanah yang diajukan oleh Mahmudi Darso seluas 450 M2 tumpang tindih dengan permohonan yang diajukan oleh Anton WillemBuning seluas 1950 M2 , ternyata dikemudian hari baru diketahui oleh Penggugat bahwatanah tersebut semula tanah milik Darsooetomo yang dikuasai oleh Agustien Polii (Tergu8at VI) dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMalang

Kemudian adanya Laporan Polisilainnya Nomor LP 235/B/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 atas namaPelapor Obe Gandhi dimana Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku terlapor;Bahwa dengan adanya laporan Polisi tersebut sejak Tahun 20082009yang masih dalam tahap penyidikan, maka agar adanya kepastiansecara hukum dan demi keadilan agar menghindari tumpang tindihkeputusan lembaga penegak hukum, maka sudah sepatutnya laporanpidana diselesaikan terlebih dahulu oleh Hakim Pidana karena

(empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama GasmaraTisnwinata, S.E., adalah tidak tumpang tindin dengan SHM milikTermohon Kasasi I/ Terbanding I/ Penggugat/ Tergugat Rekonvensidan penerbitan surat ukur yang dilakuakan secara sepihak olehTermohon kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV mengandung cacatadministrasi maka secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor1463/Kelurahan Sukarasa seluas 515 m?

kampung untukdibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT), lalu kKemudian setelahitu pemerintah kampung menindak lanjuti permohonan tersebutdengan cara menurunkan tim inventarisasi tanah kampung(ketua RT dan kaur pemerintahan) dan saksi batas/sempadanharus hadir dengan membawa alat berupa GPS, setelah dataHalaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Sdwlapangan terkumpul kemudian di bawa ke kantor petinggi untukdibuatkan peta tanah yang diajukan kemudian diteliti apakahtanah tersebut tumpang

AtasTanah (SPPHAT) awalnya masyarakat mengajukan permohonanuntuk menguasai sebidang tanah kepada pemerintah kampung,lalu pemerintah kampung menindak lanjuti permohonan tersebutdengan cara menurunkan tim inventarisasi tanah kampung(ketua RT, kasi pemerintahan kecamatan, kaur pemerintahan)dan saksi batas/sempadan harus hadir dengan membawa alatberupa GPS, setelah data lapangan terkumpul kemudian dibawake kantor petinggi untuk dibuatkan peta tanah yang diajukankemudian diteliti aoakah tanah tersebut tumpang

Bahtia, Made Sisa Adnyana terjadi tumpang tindih denganSertipikat Hak Milik Nomor 223/Desa Pemenang Barat yang dibeli Tergugat1 dari Tergugat 2, namun gugatan Tergugat 1 dikalahkan pada tingkatKasasi.Bahwa kembali pada tanggal 15 April 2016, Tergugat 1 Edi Sarwonomengajukan gugatan sebagaimana terdaftar di dalam register perkaranomor: 78/Pdt.G/2016/PN.MTR dengan mendudukan Para Tergugat., yaitu:1. Darisek alias Wak Baharudin; 2. .

Bisa dibuktikan dengan jelas, yaitu. padagugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram diatas tanah yang diklaim tumpang tindin dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 223/DesaPemenang Barat yang dibelinya berada jauh di sebelah Utara hinggaberbatasan gang, sedangkan tanah yang diklaim dalam perkara perdata diPengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 78/Pdt.G/2016/PN.MTR,berada di sebelah Selatan, sehingga dalam gugatan ini gugatan Tergugat 1dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak dan

Tidak ada tumpang tindih dengan tanah sdr. HAMZAH ;d. Terdakwa terima pembebasan lahan dari PT. KUTAI ENERGIRp.60.000.000, perhektarnya, dan keterangan yang lainnya benar ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menghadirkan saksisaksi yangmeringankan yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengardi depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Saksi.

2002.Bahwa saat ini orang tua saksi tersebut sudah meninggal dunia.Bahwa saksi sering mengantar orang tua saksi dengan mobil karena orang tuasaksi tidak bisa mengendarai mobil.Bahwa saksi pernah mengantar orang tua saksi ke rumah Terdakwa namunsaksi tidak mengerti urusan dan kepentingan orang tua saksi tersebut.Bahwa saksi pernah mengantar orang tua saksi Muhammad Noor ke PolresKutai Kartanegara untuk diperiksa.Bahwa pada saat di dalam mobil orag tua saksi mengantakan bahwa adapermasalahan adanya tumpang

No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;5 Bahwa tindakan / perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertifikat hak milikNo. 309/Kombos Timur atas nama Bibiana Tandaju di atas tanah sertifkat hak MilikNo. 102/Kairagi atas nama Penggugat sebagian di sebelah utara tanah tersebut tidaksesuai prosedur, telah tumpang tindih oleh karena itu telah bertentangan denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftarantanah pasal 17 ayat 2 yang isinya adalah dalam penetapan

Perubahan atas Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara antara lain : Asas kecermatan dan tidak ketelitian, prosedur Penerbitan sertifikat hak milik yangmenjadi sengketa tidak mengunakan landasan hukum serta melanggar kepatutankepatutan dan keadilan tidak dilakukan pemetaan pengukuran serta tidak dilakukanpengukuran, tidak melakukan penelitian secara cermat apakah di atas tanah tersebuttelah memiliki sertifikat atau tidak sehingga penerbitan sertifikat tersebutmenimbulkan tumpang

Bahwa tanggal 22 November 2016 Para Penggugat mendapat Surat PengembalianBerkas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor: 792/316.07/XI/2016,bahwa bidang tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milk (SHM) atas namaorang lain dimana tumpang tindih/Overlaap, sehinggga proses pengajuan penerbitanSertipikat Hak Milik (SHM) tidak dapat dilanjutk an;c.

Negara, dan akan dihitungkembali setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap; Bahwa Para Penggugat mendalikan mengetahui adanya Sertipikatsertipikat Hak Milikobjek sengketa setelah mendapat Surat dari Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBanyuasin Nomor: 792/316.07/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2016, yang ditujukankepada Heriberus Andi Widagdo in casu Penggugat I, yang pada pokoknya menyatakanterhadap permohonan Para Penggugat tidak dapat dilanjutkan dikarenakan PermohonanPara Penggugat tersebut tumpang