D.lI. terdaftaratas nama NAWAR BIN GASIR vide BUKTI P1, yang diperolehberdasarkan AKTA PENGIKATAN JUAL BELI No. 51 tanggal 30 Juli1991 di buat oleh dan di hadapan Ny. SITT!

., NOTARIS/PPAT WilayahJakarta Barat vide BUKTI P4.16.3. Sebagian dari bidang tanah yang luasnya + 2.620 M2(dua ribu enamratus dua puluh meter persegi) berdasarkan GIRIK No.C.1122PERSIL No. 46.

D.I. terdaftar atas nama NAWAR BIN GASIR videBUKTI P1, yang diperoleh berdasarkan AKTA PENGIKATAN JUALBELI No. 51 tanggal 30 Juli 1991 di buat oleh dan di hadapan Ny.SITTI MARJAMI SOEPANGAT, SH, NOTARIS/PPAT Wilayah JakartaBarat vide BUKTI P6.Bahwa, sedangkan bidang tanah milik PENGGUGAT yang luasnya 3.900m2 vide BUKTI P8, P9, P10, TIDAK terkena TOL JORR W2 UTARA,dengan kata lain masih utuh seluas 3.900 m2.Bahwa, bidang tanah yang telah dibayar dan diberikan ganti kerugiantersebut di tuangkan dalam

PETA BIDANG TANAH INVENTARISASI No.1572/2012, tanggal 04 Oktober 2012 dengan No Bidang : 1, 2, 3, 4, 11 dan12 BUKTI P20.Jadi :Dengan adanya pembayaran ganti rugi vide BUKTI P19, membuktikanbahwa tanah milik PENGGUGAT vide BUKTI P1 s/d P10 memang benarbukan tanah milik TERGUGAT (EX TANAH BPPT) yang diserahkankepada TERGUGAT II sebagai aset TERGUGAT II.Dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum :Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 639/PDT/2021/PT DKI19.2018.1.

vide BUKTI P1 s/d P10 Luas + 9.330 M2 TIDAK PERNAHDIBEBASKAN oleh TERGUGAT I, tanah aquo TIDAK TERMASUK TANAHEX.

Putusan No.0000/Pdt.G/2015/PA.Slwuntuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjukBerita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ( vide : Pasal 2 ayat (1)

huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Slawi, oleh karena itu Sesuai dengan pasal 73 ayat (1)UndangUndang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernahbercerai, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untukmengajukan perkara ini (legal standing

dalam Kitab Al Anwar II : 55 yang berbunyisebagai berikut :dil ai Lil 5 Le aut ol 5 loi gl Liat jis uArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibuktiYeqMenimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, makaterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah pada tanggal 03 Desember 2008, dan setelah akad nikah, Tergugat telahmengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (vide

Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah);Menimbang, bahwa mengenai bukti saksisaksi, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah disampaikan didepan persidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksisaksi tersebut bukanlah orangorang yang di larang untuk menjadi saksimenurut undangundang serta disampaikan menurut pengetahuannyamasingmasing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR).

mendamaikandengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankankeutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan lebih dahulusecara formil apakah Pengadilan Agama Bantul berwenang untukmenerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara inidan apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (legalstanding) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa perkara ini Cerai gugat, makaPengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ini (vide

Pasal 49 ayat (a) UndangUndang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo UndangUndang No.3 tahun 2006 jo UndangUndang No. 50 tahun 2009) ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka harusdinyatakan terbukti bahwa Penggugat beralamat di KABUPATENBANTUL, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul,oleh karena itu secara relatif pengadilan agama Bantulberwenang mengadili perkara ini, (vide Pasal 73 ayat (1)UndangUndang No.7 tahun 1989);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, maka harusdinyatakan

Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugattersebut beralasan dan tidak melawan hukum, dan Tergugattelah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR,gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek ;Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat danTergugat dalam keadaan bada dukhul, maka perkawinannyadiputus/diceraikan dengan talak satu bain sughro (vide pasal119 KHT);Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum Penggugat danTergugat dan pihakpihak yang

terkait dengan perkara ini,maka perceraian harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah KUAdi tempat dilangsungkan perkawinan dan oleh PPN KUA diwilayah tempat tinggal pemohon dan Termohon, oleh karena ituMajelis perlu mencantumkan hal ini pada amar putusan ini(vide Pasal 84 UndangUndang No.7 tahun 1989 jo pasal 35Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo.

SEMA RI No.28/TUADAAG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002);Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat(vide Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU.No. 3 Tahun 2006, jo UndangUndang Nomor 50 tahun 2009;Mengingat ketentuan UndangUndang dan Peraturan yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

cukupalasan hukum bagi gugatan Penggugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 dan huruf (f) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan buktibukti, berupa bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi ;Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah dibuat dan ditandatanganioleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatanserta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas ( Vide

Pasal 165 HIR ),telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan TarifBea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang DikenakanBea Meterai ) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai denganHalaman 7 dari 14Salinanaslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), yang isinya bahwa Penggugat adalahtercacat sebagai penduduk

itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanyadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quotermasuk wewenang ( Kompetensi relatif ) Pengadilan Agama Batang ;Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani olehpejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan sertaisinya berhubungan dengan perkara a quo di ( Vide

Pasal 165 HIR ), telahbermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea MeteraiDan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai )dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal1888 KUH Perdata ), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat denganTergugat adalah pasangan

Umur 24 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, seharusnyayang benar tempat lahir MOHIYOLO ;Bahwa perubahan tersebut disesuaikan dengan ljazahn MadrasahTsanawiyah, nomor ijazah : MTs.03/30.01/PP.01.1/0030/209 atas namaIndriani Ahmad dan ljazah Sekolah Dasar tahun ajaran 2005/2006 atas namaIndriani Anmad yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (vide bukti P2 dan P3)Bahwa hal tersebut semata mata karena kesalahan tulis dalam akta yangditerbitkan oleh Disdukcapil dan baru disadari oleh pemohon ;2.

Umur 24 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, seharusnyayang benar tempat lahir MOHIYOLO ;Bahwa perubahan tersebut disesuaikan dengan ljazahn MadrasahTsanawiyah, nomor ijazah : MTs.03/30.01/PP.01.1/0030/209 atas namaIndriani Ahmad dan ljazah Sekolah Dasar tahun ajaran 2005/2006 atas namaIndriani Anmad yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah (vide bukti P2 dan P3)Bahwa hal tersebut semata mata karena kesalahan tulis dalam akta yangditerbitkan oleh Disdukcapil dan baru disadari oleh pemohon ;Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RAMLI AHMAD dan Saksi VERAWATIDAUD bahwa Pemohon bermaksud hendak memperbaiki kesalahan penulisan TempatHalaman 4 dari 7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor :127/Pdt.P/2017/PN.Lbo.lahir yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1535/ 1920/ Il/ Il / 2005tanggal 24 Nopember 2005 atas nama Indriani Ahmad yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bone Bolango, tertulis Lahir, Gorontaloseharusnya yang benar tempat lahir MOHIYOLO (vide

bukti P1) Atas kesalahantersebut pemohon mohon untuk disesuaikan atau diperbaiki berdasarkan jazahMadrasah Tsanawiyah, nomor ijazah:MTs.03/30.01/PP.01.1/ 0030/209 atas namaRizal Rahman, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dan ljazah Sekolah Dasar tahunajaran 2005/2006 atas nama Indriani Ahmad yang ditandatangani oleh KepalaSekolah(vide bukti P2 dan P3 ) maka untuk itu perlu perubahan atas Kutipan AktaKelahiran tersebut sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat

bukti P1) Atas kesalahantersebut pemohon mohon untuk disesuaikan atau diperbaiki berdasarkan ljazahMadrasah Tsanawiyah, nomor ijazah:MTs.03/30.01/PP.01.1/ 0030/209 atas namaRizal Rahman, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dan ljazah Sekolah Dasar tahunajaran 2005/2006 atas nama Indriani Ahmad yang ditandatangani oleh KepalaSekolah(vide bukti P2 dan P3 ).

Putusan No.1100/Pdt.G/2018/PA.SlwMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai

dengan pasal 73 ayat (1)UndangUndang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai

Putusan No.1100/Pdt.G/2018/PA.Slwdil ai Lil j & ant oly Ioi ol jist v boArtinya : Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyiatau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, makaterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah pada tanggal 15 Juni 2015, dan setelah akad nikah, Tergugat telahmenandatangani taklik talak (vide : Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri AgamaR.I.

Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah);Menimbang, bahwa mengenai bukti saksisaksi, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah disampaikan didepan persidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksisaksitersebut bukanlah orangorang yang di larang untuk menjadi saksi menurutundangundang serta disampaikan menurut pengetahuannya masingmasing(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR).

Dardja telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang termasuk kategori aktaautentik (vide Pasal 1868 BW juncto Pasal 285 R.Bg), terbukti bahwa AbdulSani bin Ampal juga telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 yang termasuk kategori aktadi bawah tangan, namun diakui serta tidak dibantah oleh Para Pemohon,sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagaimana akta autentik (vide Pasal1875 BW juncto Pasal 288 R.Bg);Menimbang, bahwa berdasarkan

Kemudian, bahwaberdasarkan bukti P.11 yang termasuk kategori akta autentik (vide Pasal 1868BW juncto Pasal 285 R.Bg), terbukti bahwa Rusminah binti Abdul Sani telahmeninggal dunia pada pada tanggal 28 Juli 2014.

Selanjutnya, bahwaberdasarkan bukti P.6 yang termasuk kategori akta autentik (vide Pasal 1868BW juncto Pasal 285 R.Bg), terbukti bahwa Muhammad Sabran bin Sabranjuga telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 yang termasuk kategori aktadi bawah tangan, namun diakui serta tidak dibantah oleh para Pemohon,sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagaimana akta autentik (vide Pasal1875 BW juncto Pasal 288 R.Bg) serta berdasarkan bukti P.28 dan P.41 yangtermasuk kategori akta autentik

Dardja telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1971;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 yang termasuk kategori aktadi bawah tangan, namun diakui serta tidak dibantah oleh Para Pemohon,sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagaimana akta autentik (vide Pasal1875 BW juncto Pasal 288 R.Bg);Halaman 26 dari 38 halaman Penetapan Nomor 0263/Pdt.P/2016/PA.SmdMenimbang, berdasarkan bukti P.30, P.31, P.44, P33, P.34, P.35 danP.36, yang termasuk kategori akta autentik (vide Pasal 1868 BW juncto Pasal285

(vide Pasal 1868 BW junctoPasal 285 R.Bg), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti dalampernikahan Siti Sarah binti H.

., (vide : Pasal 129 ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara Jo. Pasal 75 Ayat (2) Huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan Jo.

tanggal 15 Mei 2019 (vide Bukti P.2), lalu Penggugat mengajukan upayakeberatan kepada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019 (vide Bukti P.5),namun tidak terdapat bukti mengenai adanya jawaban Tergugat ataskeberatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti di atas, Penggugattelah menempuh upaya administratifi dengan menggunakan ketentuanPasal 75 sampai Pasal 78 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Gugatan yang diajukantidak melam paui 90 (

(vide Bukti P.8,Bukti T.2);Bahwa Tergugat mengajukan usul pemberian pensiun BUP PNSatas nama Drs.

Bukti P.1 =Bukti T.1);Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan Bupati LuwuNomor 888/5/BK/BKPSDM/2019 yang diserahkan oleh BadanKepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu padatanggal 15 Mei 2019 (vide Bukti P.2);Bahwa Penggugat menerima surat keterangan penghentianpembayaran (SKPP) Nomor: 066/V/BPKD/SKPP/2019 tanggal 15Mei 2019, yang menerangkan bahwa gaji Penggugat telahdibayarkan sampai dengan akhir bulan Desember 2018 (vide BuktiP.7);Menimbang, bahwa berdasarkan dialildalil Penggugat

Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, tanggal 25April 2019, dan mulai diberlakukan sejak tanggal 31 Desember2018 (vide Bukti P.1= Bukti T.1)Menimbang, bahwa dengan merujuk buktibukti sebagaimana diuraikandi atas, diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dariPNS oleh Tergugat, yang dihitung dari putusan pengadilan tingkat pertama(vide Bukti P.8 = 1.2) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) pada tanggal 21 April 2015, sampai terbitnya objek sengketa

Bahwa terdapat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 442 Tahun 2017Tentang Pengangkatan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu DesaTambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tanggal 8 September2017 (vide bukti P.1);2. Bahwa terdapat surat pengaduan masyarakat Desa Tambun Arangtanggal 03 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua BPD yang memintaagar Kepala Desa Tambun Arang Mardiana diberhentikan (vide bukti T1);3.

Bahwa terdapat surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Tambun Arang tanggal O6 Juli 2018 #Nomor144/BPD/TA/20/V1I/2018 Hal : laporan dan Permohonan yang ditujukankepada Camat Sumay (vide bukti T2);4. Bahwa terdapat surat dari Camat Sumay tanggal 12 Juli 2018 Nomor :144/159/PEMKCS/2018 Perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan yangditujukan kepada bupati Tebo Cq Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo(vide bukti T3);5.

Bahwa terdapat surat dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo tanggal18 Juli 2018 Nomor : 140/182/Pemkeldes Perihal : Tanggapan yangditujukan kepada Camat Sumay (vide bukti T4);6. Bahwa terdapat surat dari Ketua BPD Tambun Arang tanggal 27 Juli2018 Nomor : 144/BPD/TA/24/VII/2018 Hal : Usulan PemberhentianKepala Desa Tambun Arang Kec.Sumay yang ditujukan kepada BupatiTebo melalui Camat Sumay (vide bukti T7);7.

Bahwa terdapat surat Camat Sumay Nomor : 005/175/ Sumay/2019tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penyampaian Hasil PermintaanKeterangan (vide bukti T35);18.

Adanya penyegelan kantor desa oleh sekelompok masyarakat DesaTambun Arang yang menolak pengaktifan Mardiana menjadi kepala desapada tanggal 23 april 2019 (vide bukti T39);2. Adanya penyegelan kantor desa oleh sekelompok masyarakat DesaTambun Arang yang menolak pengaktifan Mardiana menjadi kepala desapada tanggal 24 Juni 2019 (vide bukti T40);3.

(Vide : Penebalan oleh Pembanding, halaman 12 Putusan Nomor 412/Pdt.G/Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 472/PDT/2018/PT MKS.2017/PN. Mks.

(Vide :Halaman 6 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2017/PN. Mks. Tanggal11 April 2018).4) Bahwa dalam petitum angka 6 surat gugatan Pembanding telahPembanding mohonkan kepada judexfactie untuk meletakkan sita jaminanterhadap objek milik Terbanding yang /ocus itu amatsangat terangbenderang:6.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atassebidang tanah dan bangunan milik pihak Tergugat atas tanah danbangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Jampea lorong 19 No 23A, RT 03 RW 006, kecamatan Koja, Tanjung Priok Jakarta Utara, 14220(Vide : Halaman 7 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2017/PN. Mks. Tanggal 11April 2018)C.

(Vide: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI,Jakarta, 2008, him. 7980)D.

(Vide :cetak miring oleh Pembanding; R. Subekti, 1977, Hukum AcaraPerdata, Binacipta, Cetakan pertama, Jakarta, hlm. 152. yang dikutip ulangoleh Ny. Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005,Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, CV.

dipakai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohontelah memberikan keterangan dibawah sumpah untuk selengkapnyasebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon diatas, yangdikuatkan dengan bukti surat dan saksisaksi, maka dapat disimpulkan halhal/faktafakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bertempat tinggal di Rt.07Rw.01 Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus (vide

bukti P.1dan P.2); Bahwa ayah kandung almarhum Santoso bernama Gono bin Ali (PemohonIV) masih hidup (vide bukti P.5 dan P.6); Bahwa Pemohon menikah dengan Santoso bin Gono pada tanggal 4Agustus 2008 (vide bukti P.7); Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan Santoso bin Gono telahdikaruniai anak 2 (dua) orang masingmasing bernama : Salma Saidatun Nafisah binti Santoso, perempuan, lahir di Kudus padatanggal 10 Mei 2009, umur 12 tahun; Shagila Azzahra Alfathunissa binti Santoso, lahir di Kudus pada

tanggal24 Desember 2016, umur 4 tahun 7 bulan;(vide bukti P.2, P.3 dan P.4); Bahwa suami Pemohon bernama Santoso bin Gono telah meninggal duniapada tanggal 18 Juni 2021 karena sakit (vide bukti P.8);Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.KOS......cscccccccssssssesessesseseetesesessseseseses Halaman 10 dari 15 Bahwa ibu kandung almarhum Santoso bernama bernama bernama Kandegtelah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2021 (vide bukti P.9); Bahwa para Pemohon telah membuat surat

keterangan ahli waris yangdisaksikan oleh dua orang saksi (Perangkat Desa) serta dibenarkan olehKepala Desa Margorejo tertanggal 01 Juli 2021 (vide bukti P.10); Bahwa dengan meninggalnya almarhum Santoso bin Gono, maka yangmenjadi ahli warisnya adalah:1.

Gono bin Ali, (Pemohon IV) sebagai Ayah Kandung;(vide bukti P.2, P.3, P.4, P.7 dan P.10); Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumSantoso bin Gono adalah sebagai syarat untuk mencairkan uang/penarikansaldo tabungan di BCA Cabang Kudus atas nama Santoso (vide bukti P.11dan P.12);Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan pasal 171 hurufc Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris orang yangpada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan

Karenaitu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secaraformal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebihlanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),dimana Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernahhadir atau mengutus orang lain sebagai wakil

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P) bukti tersebut adalah aktaotentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dansesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai

bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukunsebagai suami isteri, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdatakhusus yang mempunyai hukum acara khusus (/ex specialis derogat lex generalis)dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalamperkara perceraian sematamata didasarkan adanya pengakuan (vide

Pasal 1925 KUHPerdata) dan atau adanya kesepakatan saja karenadikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) (vide Pasal 208Burgerlijk Wetoboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannyanya,meskipun Tergugattidak hadir dalam sidang;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (videPasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satudengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yangdiajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatdengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak bulan Desember 2017 yang disebabkan oleh Tergugat tidakmencukupi kebutuhan rumah tangga seharihari dan justru menjalin hubungankhusus dengan perempuan lain (vide, posita angka 4), kemudian Penggugatdengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hinggasekarang, Tergugat pergi dari rumah bersama

meninggalkan Penggugat (vide,posita angka 5) meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkanPenggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang tidak termasuk diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006

bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugatdan Tergugat merupakan pasangan suamiisteri yang telah mengikat janji Suciperkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai,saling menghormati, saling setia, saling membantu lahirbathin, saling menjagakehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anakanakbaik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan danpendidikan agamanya (vide

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isterberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

buktibuktilainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhalselengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggaptelah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) alat bukti tersebutadalah akta otentik (vide

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telahsesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

Karena itu Majelis Hakim menyatakangugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan AgamaLuwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dimanaPenggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah datangatau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datangmenghadap ke dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, (vide Pasal 26 ayat

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.)

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (videPasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (videPasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluargadekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atauberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akanmenceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untukmengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimanadimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatkediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkantempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (vide

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakimakan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P) bukti tersebut adalahakta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuaidengan

alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hiduprukun sebagai suami isteri, disamping itu perkara perceraian merupakan perkaraperdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (/ex specialis derogat lexgeneralis) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkandalam perkara perceraian sematamata didasarkan adanya pengakuan dan atauadanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de Putusan No. 223/G/2016 /PA.LWwk Hal. 7 dari15 hal.grote langen) (vide

penyebabperselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohontidak dapat memberikan nafkah batin kepada Pemohon, hal ini menguatkanpermohonan Pemohon pada poin 4, dan Ketiga benar sejak tahun 2013 Pemohondan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpasaling melaksanakan kewajiban masingmasing sebagaimana layaknya suamiisteri, hal ini menguatkan permohonan Pemohon pada poin 5;Menimbang, bahwa keteranganketerangan SaksiSaksi tersebut telahdisampaikan dalam sidang (vide

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (videPasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (vide Pasal306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekatdengan Pemohon dan Termohon (vide Pasal 22 ayat 2 Peraturan PemerintahNomor

buktibuktilainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhalselengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggaptelah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) alat bukti tersebutadalah akta otentik (vide

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telahsesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut Putusan No. 463/G/2016/PA.LWk Hal. 6 dari 18 hal.untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untukmemeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan), dimana Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namunTergugat tidak

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.)

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (videPasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (videPasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluargadekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

Karena itu Majelis Hakimmenyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formalPengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dimanaPenggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah datangatau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datangmenghadap ke dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, (vide Pasal 26 ayat

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo.Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakimakan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahakta otentik (vide

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (videPasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (videPasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluargadekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhipersyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat telah memenuhisyarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukumPemohon mempunyai hak (persona standi in judicio) untuk mewakili Pemohondalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah denganTermohon sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (vide

, petitum angka 2) karena setelah hidup bersama dandikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide, posita angka 2 dan 3) antara Pemohondan Termohon sering terjadi perselisinan dan pertengkaran sejak tahun 2015yang disebabkan oleh Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikanoleh Pemohon (vide, posita angka 5), kemudian Pemohon dan Termohonberpisah tempat tinggal sejak Mei 2018 hingga sekarang, Termohon pergimeninggalkan Pemohon (vide, posita angka 6), meskipun pihak keluarga telahberusaha untuk merukunkan

saat keduanya masih bersama akan tetapi tetaptidak berhasil (vide, posita angka 7);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar dapat hidup rukunkembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasukHal. 9 dari 19 halaman putusan No.0708/Pat.G/2018/PA.Ktp.diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 maupun UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkankesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78).Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan,perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segalakeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Termohon sebagai seorangisteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami,menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

buktibuktilainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhalselengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggaptelah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) alat bukti tersebutadalah akta otentik (vide

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telahsesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo.

Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patutuntuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untukmemeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dimanaPenggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah datangatau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datangmenghadap ke dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, (vide Pasal 26 ayat

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (videPasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (videPasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluargadekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah

Karena itu Majelis Hakimmenyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal PengadilanAgama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir ataumengutus orang lain sebagai wakil/kKuasanya

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P) bukti tersebut adalah aktaotentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dansesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai

bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukunsebagai suami isteri, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdatakhusus yang mempunyai hukum acara khusus (/ex specialis derogat lex generalis)dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalamperkara perceraian sematamata didasarkan adanya pengakuan (vide

memfitnah keluarga saksi denganmengatakan bahwa Ibu Penggugat dan saksi juga ikut menikmati uang tersebut, halini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 4, Ketiga benar sejak bulan Januari2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugatpergi ke Gorontalo meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi salingmengunjungi layaknya suami isteri, hal ini membuktikan gugatan Penggugat padapoin 7;Menimbang, bahwa keteranganketerangan SaksiSaksi tersebut telahdisampaikan dalam sidang (vide

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (vide Pasal308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satudengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yangdiajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatdengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah