Ditemukan 83 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 22/2013 22-g-2013-ptun-bl 22-g-2018 22-g-2017 22-g-2015 22 g 2014 22-g-2014 22-g-2016 22/g/2017/ptun.bdg
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 25-02-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019
Tanggal 1 Juli 2019 — Serda Abdul Sani
201 — 232
  • Rt 42 Kuin Cerucukdan dikuatkan sampai dengan tingkat KasasiMahkamah Agung, sehingga berkaitan denganperkara yang sedang diperiksa, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat barang bukti tersebutdapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.2 (dua) lembar surat keterangan BerkekuatanHukum Tetap dari Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin tanggal 10 April 2015.Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surattersebut diatas merupakan bukti bahwa PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.22
    /G/2013/PTUN Bjm tanggal 07 Nopember 2013dikuatkan oleh PT TUN Jakarta dan tidakmengajukan upaya hukum Kasasi, sehinggaberkaitan dengan perkara yang sedang diperiksaoleh karenanya Majelis Hakim berpendapatbarang bukti tersebut dapat dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara ini.1 (satu) bendel Berita Acara Eksekusi dariPengadilan Negeri Banjarmasin.Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surattersebut diatas merupakan bukti bahwa telahdilakukan eksekusi pada hari kamis tanggal 22Desember 2016 atas
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
PT SEBASTIAN JAYA METAL diwakili ANTONNO TJAHJONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
140 — 91
  • dari Penggugat,namun demikian Pengadilan Tinggi TUN Jakarta membatalkanputusan PTUN Bandung tersebut dan menyatakan bahwa PengadilanTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkaratersebut dengan pertimbangan bahwa objek yang digugat tidakmemenuhi kriteria sebagai objek gugatan TUN sebagaimanaditetapkan di dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Gugatan TUN dalam perkara nomor : 22
    /G/2013/PTUNBDG.; Objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.1405Bangsos/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentangUpah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2013.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
235 — 117
  • Penggugat,namun demikian Pengadilan Tinggi TUN Jakarta membatalkanputusan PTUN Bandung tersebut dan menyatakan bahwaPengadilan TUN tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara tersebut dengan pertimbangan bahwa objek yang digugattidak memenuhi kriteria sebagai objek gugatan TUN sebagaimanaditetapkan di dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor : 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Gugatan TUN dalam perkara Nomor : 22
    /G/2013/PTUNBDG ;Objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :561/Kep.1405Bangsos/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentangUpah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2013.Perkara tersebut diajukan oleh Sugeng Prayitno dengan menunjukArief Yogiawan, S.H. selaku Advokat pada Yayasan Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) Bandung melawan Gubernur Jawa Barat.Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada saat prosesdismissal prosedur dengan pertimbangan bahwa objek yang digugattidak memenuhi kriteria