dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih dibawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhnkan kepada Anak akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman

pidana terhadap anakyang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan % (Setengah)dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan %(setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan:1.

Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan kentuan pasal 1 angka 20 UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakanLembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalahlembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.BAnak/2018/PN.NbaMenimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal

Januari 2013 dimana terdakwa bernamaAndi Mansur Alias Andi, umurnya 16 tahun, sehingga peradilan yangdiberlakukan yaitu UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 UndangUndang No. 3Tahun 1997 dalam ayat (1) maupun ayat (2), terdakwa dapat dijatuhi pidanapokok maupun pidana tambahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) UndangUndangNo. 3 Tahun 1997 ditentukan pada anak nakal dapat dijatuhi pidana palinglama 1% (Satu perdua) dari maximum ancaman

pidana penjara bagi orangdewasa ;Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No.130/Pid.Sus/2012/PN.Tli tanggal 15 Januari 2013 terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana melanggar 81 ayat (2) UndangUndang No,23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana palinglama 15 tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah), sehingga pada terdakwa Andi Mansur

yang sudahberumur 16 tahun dapat dikenai ancaman pidana % (satu perdua) dariancaman pidana tersebut diatas, dimana pidana penjara dan pidana dendabersifat kumulatif ;Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam pasal 81 ayat (1)adalah berlaku pada tindak pidana dalam pasal 81 ayat (2) dari UndangHalaman 12 dari 16 halamanPutusan No. 06/PID.SUS/2013/PT.PALUUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pidana bersifatKumulatif, maka pada terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda danapabila

Januari 2013 dimana terdakwa bernama AndiMansur Alias Andi, umurnya 16 tahun, sehingga peradilan yang diberlakukanyaitu UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 UndangUndang No. 3Tahun 1997 dalam ayat (1) maupun ayat (2), terdakwa dapat dijatuhi pidanapokok maupun pidana tambahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) UndangUndangNo. 3 Tahun 1997 ditentukan pada anak nakal dapat dijatuhi pidana palinglama 2 (satu perdua) dari maximum ancaman

pidana penjara bagi orangdewasa ;Halaman 11 dari 16 halamanPutusan No. 06/PID.SUS/2013/PT.PALUMenimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No.130/Pid.Sus/2012/PN.Tli tanggal 15 Januari 2013 terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana melanggar 81 ayat (2) UndangUndang No,23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana palinglama 15 tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyakRp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000

,(enam puluh juta rupiah), sehingga pada terdakwa Andi Mansur yang sudahberumur 16 tahun dapat dikenai ancaman pidana 1% (satu perdua) dariancaman pidana tersebut diatas, dimana pidana penjara dan pidana dendabersifat kumulatif ;Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam pasal 81 ayat (1)adalah berlaku pada tindak pidana dalam pasal 81 ayat (2) dari UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pidana bersifatKumulatif, maka pada terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda danapabila

lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 17/Pid.C/2020/PN Pmn.Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksisaksi sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan telahdidakwa sebagaimana catatan dakwaan dari Penyidik, melanggar Pasal 352 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa Pasal 352 ayat (1) Kitab Undangundang HukumPidana mengatur tentang penganiayaan ringan dengan ancaman

pidana palinglama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratusrupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan danJumlah Denda Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana ditegaskan, tiapjumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam Kitab UndangundangHukum Pidana kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat(2), dililpatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;Menimbang

, bahwa oleh karena ancaman pidana atas perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa adalah paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan,sehingga berdasarkan Pasal 205 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana, pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut dilakukan denganacara pemeriksaan tindak pidana ringan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, yaitu.

Sewajarnya Judex Facti bandingkan ancaman pidana yangdiancam dalam Pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun,dibandingkan ancaman Pidana Pasal 112 minimal 4 (empat) tahun terdapatperbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila Judex Factihubungkan dengan ajaran/teori berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pulaberat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnyatindakan memiliki, menyimpan dan menguasai sebagaimana dimaksud dalam PasalHal

faktafakta tersebutdiatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP yang didakwakan kepadaterdakwa telah terbukti dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untukmelakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebutdan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasanpembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanyang ada pada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut,dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana

tersebut akanditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan yangada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan : e Terdakwa belum pernah dipidana;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, dan merasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidana yang telahdilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yang memberatkan dan meringankantersebut, maka menurut majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandangtelah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diri terdakwa, makapada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1 ) ke 2 KUHP serta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1 Menyatakan

dan pertimbangan Hakimtingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapatdipertahankan, oleh karena itu pertimbanganpertimbangan Hakim tingkatpertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding,kecualiimengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertamaterlalu. ringan dan redaksional amar putusan, yang akan diperbaikisebagaimana tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan ini ;Menimbang, bahwa ancaman

pidana yang ditentukan dalam Pasal81 ayat (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak adalah ancaman pidana paling lama dan paling singkat, sedangkanPasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun1997 menentukan pidana penjara dan pidana denda terhadap anak nakaldapat dijatuhkan paling lama (paling banyak) % (satu per dua) darimaksimum ancaman pidana penjara (pidana denda) bagi orang dewasa,demikian juga ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undangundang Nomoir 11Tahun

dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anal mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih dibawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhnkan kepada Anak akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman

pidana terhadap anakHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.AN/2018/PN.Nbayang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan 1% (Setengah)dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan %(setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan:1.

Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan kentuan pasal 1 angka 20 UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakanLembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalahlembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 363 Ayat(1) ke4 dan ke5 KUHP dikatakan bahwa ancaman pidana

pidana yang ditentukan dalam pasalpasal yang terbukti telahdilanggar oleh Terdakwa (legal justice), tingkat kesalahan Terdakwa yang diukurdari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalammasyarakat itu (moral justice) dan perilaku Terdakwa terhadap akibat pelanggaranhukum yang dilakukannya (social justice), yang akan dipertimbangkan sebagaiberikut:1.

Moral JusticeTingkat kesalahan Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaanmasyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu,dalam hal ini menurut Majelis dibagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:pencelaan dengan tingkat kesalahan ringan, pencelaan dengan tingkatkesalahan sedang, pencelaan dengan tingkat kesalahan berat dan pencelaandengan tingkat kesalahan sangat berat, selanjutnya pencelaan tersebutdihubungkan dengan pemidanaan, sehingga dari ancaman pidana minimalsampai dengan

Pencelaan dengan tingkat kesalahan sedang, Terdakwa dapat dipidanaantara 1% (seperempat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan 1%(setengah) dari ancaman pidana maksimal;3. Pencelaan dengan tingkat kesalahan berat, Terdakwa dapat dipidana antaraYe (setengah) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan % (tiga perempat) dari ancaman pidana maksimal;4.

Pencelaan dengan tingkat kesalahan sangat berat, Terdakwa dapatdipidana antara % (tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal sampaidengan ancaman pidana maksimal;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjambret atau mengambil paksabarang milik saksi Deasy, kemudian mengambil isi tas yang brharga berupauang sebanyak Rp65.000,00, 1 (satu) buah HP merk Cross type V5 warnaungu berikut sim card XL dengan nomor: 087723063635, sedangkanyanglainnyadibuang, kKemudian uang tersebut dibelanjakan untuk membeli 2

pidana penjara maksimalnya 5 tahun,maka Terdakwa patut dijatuhi pidana antara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulansampai dengan 3 (tiga) tahun dan 3 bulan;3.

PENETAPANNomorDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;Membaca berkas perkara Nomor 2928/Pid.B/2017/PN Mdn dalam perkara Terdakwa: Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam Dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke2 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 12tahun ;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perlu mengeluarkan surat perintahpenahanan terhadap Terdakwa tersebut di atas;Memperhatikan Pasal

yangdapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih dibawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatunkan kepada Anak akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman

pidana terhadap anakyang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan % (Setengah)dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan %(setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2019/PN.NbaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan:1.

Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan kentuan pasal 1 angka 20 UndangUndangRI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan LembagaPembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atautempat Anak menjalani masa pidananya;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 363 Ayat(1) ke4 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dikatakan

diduga berasal darikawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ; Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dari pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum telah terpenuhi dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telahterbukti, dan oleh karena itu Terdakwa terbukti pula melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan tersebut; nn Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan tidak dijumpai hal hal yang dapatdijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan diri Terdakwadari ancaman

pidana dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal denganperbuatannya; wonn Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan maka lamanyaTerdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan; nn Menimbang, bahwa untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri ataumengulangi lagi perbuatannya maka

cukup beralasan untuk memerintahkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan; 5 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal halyang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa,; Hal hal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak Perhutani ; Keadaan yang meringankan : e Terdakwa mengaku terus terang , menyesal dan berjanji tidak mengulangiperbuatannya ; ~ Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telahdilakukan

faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka

tersebut akan ditentukan lebihlanjut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri paraterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan : e Terdakwa belum pernah dipidana;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatunkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.

Yang mana Terdakwa adalah merupkan seorang ibu rumah tangga yangmemiliki dua orang anak dan juga memiliki suami tega meninggalkan anakanak dan suaminya, pergi dengan lakilaki lain jam 01.00 WIT malam ke baruntuk mabukmabukan dan setibanya di bar boulevard melakukanpenganiayaan, hal ini sangatlah tidak wajar dilakukan oleh seorang ibu yangsudah bersuami dan mempunyai anak, maka dengan demikian perludipertimbangkan berat ringannya ancaman pidana yang diberikan kepadanyasehingga tidak akan mengulangi

Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana twyang cukup berat untuk menakutinakuti caloncalon penjahat artinya kepada saja,agar takut melakukan kejahatan, namun menurut PAUL ANSELM VANFEUERBACH bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akanmemadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat ;b. IMMANUEL KANT mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutanmutiak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat.c.

faktafakta tersebutdiatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP yang didakwakan kepadaterdakwa telah terbukti dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untukmelakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebutdan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman

pidana baik alasanpembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanyang ada pada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut,dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana

tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan yangada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dipidana;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, dan merasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidana yang telahdilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yang memberatkan dan meringankantersebut, maka menurut majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandangtelah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diri terdakwa, makapada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1 ) ke 2 KUHP serta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1 Menyatakan

Bahwa ancaman pidana terhadap Pasal yang dinyatakan terbukti yaitumelanggar Pasal 36 Ayat (1) Jo.

) tahun dan paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda palingsedikit Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) paling banyak Rp.3.000.000.000, (tiga milyar Rupiah) dan juga setelah mempelajari denganseksama berkas berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang PeradilanTingkat Pertama, Surat surat bukti, dan surat surat lainya yang berhubungandengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwakeberatan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan denganpertimbangan bahwa ancaman

pidana terhadap tindak pidana Pasal 36 Ayat (1)UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup adalah pidana penjara paling singkat 1 (Satu) Tahun dan paling lama 3 (tiga)Tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) palingbanyak Rp. 3.000.000.000.

pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo.

(tiga milyar Rupiah) ;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan tunggalyang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga pidana dendamaka kepada Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana dengan pidanadenda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan adanya amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menetapkanpidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari

menurut Pemohon Kasasi seharusnya Majelis HakimPengadilan Militer Il11 Yogyakarta maupun Majelis Hakim PengadilanMiliter Tinggi Il Jakarta memutuskan Pemohon Kasasi bebas dari segaladakwaan.Keberatan kedua :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidakmempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori bandingterhadap tuntutan Oditur Militer Yogyakarta yang menuntut Pemohon Kasasi,pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan yang melebihi ancaman pidana.Dalam Pasal 360 (2) KUHP ancaman

pidana disebutkan dengan tegas berupapidana penjara selama 9 (sembilan) bulan atau dipidana dengan pidanakurungan selamalamanya enam bulan namun dalam kenyataannya Oditur telahmenuntut Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.Oleh karena ancaman pidana melebihi ancaman yang ditentukan oleh Pasal360 (2) KUHP, jelas hal tersebut melanggar ketentuan hukum seharusnyaMajelis Hakim menyampaikan pertimbangan yang tegas karena tuntutan OditurMiliter adalah hal yang sangat penting berkaitan

dengan tindak pidana yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi serta hakhak Pemohon Kasasi sehinggaMajelis Hakim tidak dapat mengabaikan begitu saja berkaitan dengankesewenangwenangan Oditur Militer tersebut.Bahwa Oditur Militer boleh saja menuntut melebihi ancaman pidana namundalam KUHP sudah mengatur secara tegas seseorang Pemohon Kasasi dapatdituntut melebihi ancaman pidana karena ada gabungan kejahatan atau karenaberulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan hal inisudah diatur dalam

pidana yang termuatdalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), oleh karena itu dalam hal iniPenuntut Umum telah

mengajukan Tuntutan Pidana Penjara minimal kepadaTerdakwa;Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.S us/2018/PN Kng.Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman pidana minimumkhusus, yaitu pemidanaan yang memuat ancaman pidana minimal denganmenyebutkan

lamanya pidana yang harus dijalani;Menimbang, bahwa penentuan pidana minimum khusus merupakansalah satu upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya disparitaspidana, di samping sebagai upaya memperkuat pengaruh penjatuhan pidanaterhadap masyarakat umumnya dan untuk menunjukkan beratnya tindakpidana yang dilakukan, selain itu eksistensi ancaman pidana minimumkhusus dihubungkan dengan tujuan pemidanaan secara umum, yaitu untukmelindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindaktindakyang

tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang;Menimbang, bahwa penggunaan ancaman pidana minimum khususdalam tindak pidana khusus terhadap pidana penjara, merupakan suatuperkecualian, yaitu hanya ditujukan untuk delikdelik tertentu yang dipandangsangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delikdelik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya, dalam hal ini UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti

pidana penjaraserta denda yang bersifat kumulatifimperatif, maka terhadap Terdakwadijatuhkan pidana penjara dan denda;Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.S us/2018/PN Kng.Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memuat hukuman penggantidenda

kepada umum suatuCiptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ;Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dari pasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum telah terpenuhi dengan demikian maka dakwaan PenuntutUmum telah terbukti, dan oleh karena itu terdakwa terbukti pula melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;Menimbang,bahwa sepanjang pemeriksaan tidak dijumpai halhal yang dapatdijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan , atau mengecualikan dirterdakwa dari ancaman

pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengandemikian maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan olehkarena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang,bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanyaterdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang...............0:.eeeeeeeMenimbang,bahwa untuk menghindari agar

halhal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak produsen, distributor serta royalty danmerugikan Negara dalam pembayaran PPN ;Halhal yang meringankanTerdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya ;Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;Terdakwa selama persidangan bersikap sopan ;Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelitbelit ;Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa mengingat ancaman

pidana dari tindak pidana yang telahdilakukan terdakwa dihubungkan dengan halhal yang memberatkan danmeringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebutdipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :150 (seratus lima puluh) VCD tidak asli/bajakan dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Mengingat

Bahwa putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraPemohon mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi telahmenerapkan ancaman pidana minimal secara mutlak atau absoluteterhadap perkara Pemohon dengan alasan untuk Kepastian Hukum ;Bahwa pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas terlihat padaPutusan Pengadilan Militer IIl13 Madiun halaman 19 yang intinya MajelisHakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana denda yang diajukanoleh Oditur Militer yang menuntut pidana denda

sebesar Rp. 2 jutakepada pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan pidana denda kepadaPemohon sebesar Rp. 1 Milyar sesuai ancaman pidana minimal dalampasal 114 UndangUndang Narkotika, selanjutnya pertimbangan MajelisHakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannyapada halaman 16 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penjatuhanpidana di bawah minimal yang telah ditentukan oleh UndangUndang adalah bertentangan dengan kepastian hukum karena UUtelah menentukan secara limitatif dan tidak

sesuai dengan asaskemanfaatan serta rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.Selanjutnya putusan Banding tersebut dikuatkan oleh putusan KasasiMARI ;Bahwa penerapan ancaman pidana minimal secara absolut/mutlak yangtidak mempertimbankan sifat dan hakekat serta motif sebuah perkara,dalam hal ini perkara Pemohon menunjukkan kekeliruan Hakim yangnyata dan bertentangan dengan :a.

Bahwa penerapan ancaman pidana minimum khusus menurut MARIbukanlah suatu keharusan, sebagaimana Hasil Rakernis MARItanggal 9 Oktober 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa Hakimdapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khususdengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukumyang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifatkasuistis dan tidak berlaku umum, selanjutnya Ketua MARImenyatakan bahwa Hakim bukan hanya corong dari undangundang,tapi Hakim juga harus

Bahwa dalampraktek penerapan ancaman pidana minimal telah terjadiyurisprudensi melalui putusanputusan baik dalam perkara tindakpidana korupsi maupun narkotika dimana pengadilan telahmenjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman pidana minimalkhusus, diantaranya terhadap puusan : (untuk selanjutnya mohonperiksa Memori Kasasi Pemohon halaman 11) ;1. Putusan PN Semarang atas nama Terdakwa Mardijo Ketua DPRDJateng Periode 19992004 dalam perkara Korupsi penyelewenganAPBD 2003 senilai 1, 4 M ;2.