,MH Advokat/PenasehatHukum dari kantor hukum KhairulHesron & Partners beralamatdi JI.Pejaten Raya Komplek Dikbud Blok A 2 No.3 Pasar MingguJakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaTangerang tanggal 18 Maret 2019 Nomor Reg131/Kuasa/III/2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanHj.Munah binti H.Senan, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal terakhir di Selapajang Jaya, RT.005RW.004 Kelurahan

., para AparaturSipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Lombok Timur, berdasarkanSurat Tugas Khusus Nomor: 181.1/2288/DIKBUD/2018,tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai:TERGUGAT II;3. KEPALA UNIT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATANKERUAK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR,berkedudukan di Jl. SoekarnoHattay KecamatanKeruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebutsebagai: TERGUGAT III;4. KEPALA SEKOLAH SDN 8 SEPIT,.

Sedangkan Tergugat 3 hanyalah orangyang ditugaskan secara kedinasan oleh Tergugat 1 sebagai KepalaHalaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pat.G/2018/PN SelUPTD Dikbud Kecamatan Keruak sejak tanggal 24 Desember tahun2016. Oleh karena itu gugatan para penggugat haruslah ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;.

Tergugat 1 sebagai Kepala UPTD Dikbud KecamatanKeruak yang tidak memiliki Kewenangan apapun atas tanah sengketa.Sehingga penugasan Tergugat 3 sebagai Kepala UPTD DikbudKecamatan Keruak tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat;.

., yang dikeluarkan dan ditandatangani olehBendaharawan Gaji Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Batudaa Pantai, bulanJuni 2015, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuaidan bermeterai cukup (bukti TR.2).3 Fotokopi daftar perincian gaji PNS berupa tunjangan sertifikasi atas nama DiroPuluhulawa, S.Pd., yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh BendaharawanGaji Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Batudaa Pantai, bulan Juni 2015, alatbukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

mengajukan bukti surat sebagai berikut;1 Fotokopi daftar perincian gaji PNS atas nama Diro Puluhulawa, S.Pd., yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Bendaharawan Gaji Cabang DinasDikbud Kecamatan Batudaa Pantai, bulan Juni 2015, alat bukti tersebut telahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti TR.1).2 Fotokopi daftar perincian gaji PNS berupa tambahan penghasilan atas namaDiro Puluhulawa, S.Pd., yang dikeluarkan dan ditandatangani olehBendaharawan Gaji Cabang Dinas Dikbud

Kecamatan Batudaa Pantai, bulanJuni 2015, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuaidan bermeterai cukup (bukti TR.2).3 Fotokopi daftar perincian gaji PNS berupa tunjangan sertifikasi atas nama DiroPuluhulawa, S.Pd., yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh BendaharawanGaji Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Batudaa Pantai, bulan Juni 2015, alat19bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeteraicukup (bukti TR.3).4 Fotokopi jadwal pembayaran tagihan

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong telah mendapatizin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten RejangLebong untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana suratkeputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten RejangLebong Nomor 000/006/Set.1/Dikbud/2021 tertanggal 26 Maret 2021;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selamalebin kurang 10 tahun 4 (empat) bulan, dan telah

Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugatagar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga denganTergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannyauntuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus memperolehizin untuk bercerai dari atasannya dan Penggugat telah memperoleh izin untukbercerai dari atasannya sesuai dengan surat keputusan Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Nomor000/006/Set.1/Dikbud

Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H =namunsesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 28 April 2021 mediasi dinyatakantidak berhasil;Menimbang, bahwa Bahwa Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil, harus memperoleh izin untuk bercerai dari atasannya danPenggugat telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasannya sesuaidengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Rejang Lebong Nomor 000/006/Set.1/Dikbud/2021 tertanggal 26Maret 2021 sehingga maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10

lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 05/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 42 Bateballa yang telah dilegalisir;7 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 06/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Bateballa yang telah dilegalisir;8 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 07/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Batukaraeng

yang telah dilegalisir;9 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 08/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Salluang yang telah dilegalisir;10 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 09/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Jatia yang telah dilegalisir;11 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 10/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan

70%) sekolah SDN No. 47 Batulabbu yang telah dilegalisir;12 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 11/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 57 Campaga yang telah dilegalisir;13 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 12/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Bungeng yang telah dilegalisir;14 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 13/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober

70%) sekolah SD Inpres Borong Kapala yang telah dilegalisir;23 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 22/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 56 Paradayya yang telah dilegalisir;24 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 23/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 48 Kaloling yang telah dilegalisir;25 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 24/DIKBUD/X/2017 tanggal

fotocopy Surat Rekomendasi No. 27/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SD Inpres Talle yang telah dilegalisir;29 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 28/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 31 Morowa yang telah dilegalisir;30 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi No. 29/DIKBUD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk Pencairan Tahap I (Pencairan 70%) sekolah SDN No. 30 Pammelangang

diajukandipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatannyatanggal 27 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2012, dibawah Nomor :116/Pdt.G/2012 /PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan halhal sebagaiberikut;1 Bahwa Terlawan hendak melaksanakan eksekusi atas PutusanMahkamah Agung RI No.I865K/Pid/2009 Tanggal 07 Februari Tahun2011, yaitu mengosongkan tanah yang terletak di Blok B No.4 dan 5,dikenal dengan Komplek DIKBUD

Nomor 1865K/Pid/2009 Tanggal 07 Februari 2011 adalah bukan atas Nama TerdakwaJati Muntoro bin Sejan Khaerudin (Pelawan I), sehingga oleh karenanyaTerlawan juga salah menentukan subyek dan obyek dari eksekusidimaksud.3 Bahwa demikian pula Terlawan juga tidak dapat melakukaneksekusi atas tanah dan bangunan yang terletak di Blok B 5 No.4, dikenaldengan Komplek DIKBUD Rt 007/Rw 06, Jalan Melinjo, KelurahanPejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan,hal ini dikarenakan bertentangan

Bahwa dengan demikian Tanah dan Bangunan Rumah yangberdiri di atasnya dimaksud saat ini dalam status quo yaitu tetapdalam penguasaan Pelawan I dan II sebagai mana Penetapandari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :8.1.Penetapan No.392/PDT.G/1988/PN Jakarta Selatan, tanggal14 Juni 2004 tentang Pengangkatan/Pencabutan suta eksekusiterhadap sebidang tanah di Blok B No.4 dan 5, dikenal dengan10.11.12.Komplek DIKBUD Rt 007/Rw 06, Kelurahan Pejaten Barat,Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;

Turut Terlawan II memperoleh tanahtersebut dari pihak yang tidak berhak atas tanah tersebut danjual belinya dilakukan pada saat tanah tersebut dalam sitaeksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkansurat nomor W7 Dd.HT.04.10.01.2738 perihal Permohonanpenjelasan penetapan No.392/PDT.G/1988/PN Jakarta Selatan,tanggal 14 Juni 2004 tentang Pengangkatan/Pencabutan sitaeksekusi terhadap sebidang tanah di Blok B No.4 dan 5, dikenaldengan Komplek DIKBUD

harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklard) ;DALAM POKOK PERKARA.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan Idan Pelawan II ( Para Pelawan) adalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Perlawanan para Pelawanpada pokoknya antara lain sebagai berikut :e Bahwa Terlawan hendak melaksanakan / eksekusi PutusanMahkamah Agung RI No. 1865 K/Pid/ tanggal 07 Februari tahun2011, yaitu Pengosongan tanah yang terletak di Blok B No. 4 dan 5,dikenal dengan Komplek Dikbud

ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidakdisebabkan sesuatu halangan yang sah.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukangugatan cerainya telah mendapatkan izin dari Pejabat yang mempunyaiwewenang memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perceraian diPengadilan Agama Subang yaitu dari Dinas Pendidikan dan KebudayaanHalaman. 3 dari 12 Putusan No. 2482/Pdt.G/2017/PA.SbgKabupaten Subang Yaitu Tentang Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor 474.2/1265/DIKBUD

6 dari 12 Putusan No. 2482/Pdt.G/2017/PA.SbgPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagai mana tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidanganmaka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri sipil telahmendapat izin dari atasan Penggugat atau pejabat yang berwenang untuk ituyaitu Keputusan pemberian Izin Perceraian Nomor 474.2/1265/DIKBUD

lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatanPenggugat dan membantah jawaban Tergugat selain yang dibenarkanTergugat;Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secaralisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya;Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 224/Pdt.G/2018/PA Crp.Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil juga telah melampirkansurat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 000/1238/Set.1 Dikbud

Tergugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah menyampaikan surat keterangan dari atasanya yaitu dariKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Nomor000/1238/Set.1 Dikbud/2018 tanggal 28 Mei 2018, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa telah berusaha menasihati Pengugat agar rukunkembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan

Asli Surat Keterangan dari atasan Tergugat Nomor : 800/37/Dikbud/2018yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Dikbud Kecamatan Terara KabupatenLombok Timur;Bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, jugamengajukan dua orang saksi sebagai berikut :Saksi : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, UMur 59 tahun, Agama Islam, PekerjaanPetani, alamat di Dusun Peresak Tengak, Desa Peresak, KecamatanBatukliang, Kabupaten Lombok Tengah ;, dihadapan persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada

MesinJM11E1050139 an NOPIAN di rumahnya di JI Garuda No 242 Komp Dikbud RT04/09 Penancangan Cipocok Jaya Serang pada saat Saksi FERITA yang telahmenggunakan sepeda motor tersebut dan memarkirkannya di rumah SaksiNOPIAN;Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira jam19.00 wib Terdakwa ditelepon oleh BULUK (DPO/ 10/ RES 1.8 / 2019 / Reskrimtanggal 02 Januari 2019) yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Beat No Pol A 5028 CR warna merah putin No.

Saksi NOPIAN BIN SAMSURI;Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warnamerah putih Nopol A 5028 CRBahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018sekitar jam 12.30 wib di depan rumah Saksi di jalan garuda nomor 242Komplek Dikbud RT. 04/09 Kelurahan Panancangan Kecamatan CipocokJaya Kota Serang;Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebutBahwa Sebelum ada yang mengambil, terakhir sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah

/PN.Srge Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018sekitar jam 12.30 wib di depan rumah Saksi di jalan garuda nomor 242Komplek Dikbud RT. 04/09 Kelurahan Panancangan Kecamatan CipocokJaya Kota Serang;e Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebute Bahwa Sebelum ada yang mengambil, terakhir sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah Saksi dan di kunci stang tetapi tidak menggunakankunci ganda;e Bahwa setelah pulang mengajar, Saksi masuk kedalam

PUTUSANNomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Dmk.asl) Cea ll al aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara:XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru PNS padaSD Negeri Bango 2 UPTD Dikbud Kecamatan Demak, tempattinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagai Penggugat;melawanXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dGuru Madya padaSD Negeri Bango 2 UPTD DIKBUD Kecamatan Demak Dinas Pendidikandan Kebudayaan telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimanaKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 889.2/060/2019, tanggal 11Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Demak;7.

Putusan Perkara Nomor : 36/G/2015/PTUNPbr.18.00038/KEP/MT/21406/15 tertanggal O3 Juni 2015, Penggugatdipensiunkan pada usia 56 tahun sebagai PNS pada UPTD DIKBUD Kec.Kuok (dahulu Kec. Bangkinang Barat) Kab.

Menurut Pasal 1 ayat (5), PP Nomor: 9 Tahun 2003Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil adalah Bupati/Walikota, sehingga dengandemikian pemindahan Penggugat dari jabatan fungsional guru kejabatan struktural pada Cabang Dinas P dan K KecamatanBangkinang Barat dan UPTD DIKBUD Kec. Kuok adalah tidak sahdan bertentangan dengan hukum.

Putusan Perkara Nomor : 36/G/2015/PTUNPbr.1124/824.2/2000 tertanggal 7 Agustus 2000 tidak berlaku lagi, sehinggadengan demikian mestinya Penggugat pensiun sebagai Guru pada usia 60Tahun, bukan sebagai Staf UPTD Dikbud Kec.

bulan yang lalu, dan tentang tuntutan Termohon masalahnafkah yang lalu tiap hari sebesar Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah),Pemohonhanya sanggup memberikan nafkah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) kali 9 bulan samadengan Rp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan mutah,Pemohon hanyasanggup memberikan mut,ah sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah ), sedangkan IddahPemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga Honor di DIKBUD

Hakimberpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi beralasan untukdipertimbangkan ; Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi meminta nafkahlampau tiap hari sebesar Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) , dan ternyataTergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi selaku suami telah menyanggupi memberikannafkah lampau tersebut tiap bulan sebesar Rp.100.000,(seratus ribu Rupiah) ;Menimbang bahwa ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat iniberprofesi sebagai Tenaga Honorer di Dikbud

Rekonvensi tentang nafkah Iddahsebesar Rp.75.000, (Tujuh puluh lima ribu rupiah)perhari x 90 hari =Rp. 6.750.000,(enam juta tujuhratus limapuluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa , apabilaperkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekasisteri selama masa iddah, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) KompilasiHukum Islam di Indonesia, maka sesuai dengan kebutuhan riil tiap hari dan dihubungkanpula kemampuan Pemohon, sebagai tenaga honorer Dikbud

Xxxxx(Lakilaki, 9 Tahun)2.Xxxxx(Perempuan 7 Tahun) yang saat ini keduanya berada dalamasuhan Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian berdasarkan SuratKeterangan Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor:422/4224/Dikbud/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 22 Mei 2013;Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat danTergugat hanya bertahan selama

Oleh karena ituMajelis Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan denganresmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir danpemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah mengajukan surat izin melakukan perceraian Nomor422/4224/Dikbud/2015, tanggal 22 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah;Bahwa meskipun perkara a quo diproses

Uangtersebut digunakan untuk keperluan seharihari dan biayapendidikan anak Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi, dan hutanghutang tersebut telah dilunasi denganmeminjam uang ke Koperasi Dikbud Kabupaten Tanah Datar padaFebruari tahun 2018 sebanyak Rp 190.000.000,00 (seratussembilan puluh juta rupiah), maka hutang ke Koperasi Dikbudharus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;6.

Hutang ke Dikbud Kabupaten Tanah Datar sebanyak Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);6.

Hutang ke Dikbud Kabupaten Tanah Datar sebanyak Rp190.000.000,00;karena hutanghutang tersebut tidak sepengetahuan atau diluarpersetujuan Tergugat;Bahwa dalam persidangan yang sama, Termohon telah pulamenyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terlampir dalamberita acara sidang, yang pada intinya "Tidak bersedia diceraikanPemohon, namun jika perceraian harus terjadi, Termohon selakuPenggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutantuntutan semula sebagaiberikut:Dalam Konvensi:1.

Uang tersebut digunakan untukkeperluan seharihari dan biaya pendidikan anak Penggugat denganTergugat, hutang tersebut sudah dilunasi/ dibayar dengan meminjamuang ke Koperasi Dikbud Kabupaten Tanah Datar, transaksi Februaritahun 2018 sebanyak Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh jutaHal 45 dari 61 hal Putusan No. 486/Pdt.G/2018/PA.Bskrupiah) tidak dipermasalahkan lagi karena sudah dibayar Penggugatmelalui pinjaman dari Koperasi Dikbud Kabupaten Tanah Datar;adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi

Koperasi Rangkiang Saiyo Barulak sebanyak Rp 5.000.000,00 (limajuta rupiah) tahun 2013, hal tersebut dikendalikan oleh adikkandungPenggugat;5.4.Dikbud Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 sebanyak Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), Penggugatmengadaada hutang tersebut, Tergugat tidak pernah mengetahuikapan dan berapa jumlah yang dipinjam, apalagi untuk menyetujuinya,dan tahun 2018 Tergugat sudah berpisah dengan Penggugat;Oleh karena itu, Tergugat keberatan dan tidak bersedia untuk

bahwa Akta/Buku Nikah NO : 392/05/VII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, yang terbaca dan tertulis dengan nama SITI ROPIAH ANIPAH Binti Rusdi, Lahir Cirebon, 25 Oktober 1967,adalah orang yang sama dengan ANIPAH, Lahir Cirebon, 10 November 1975, berdasarkan biodata Akta Kelahiran NO : 3209-LT-05012021-0187, KTP NO NIK : 3209055011750014 & KK 3209051502210003 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Serta Ijazah Paket B yang dikeluarkan Oleh Departemen DIKBUD

Pihak Kepolisianyang sebelumnya menerima laporan dari saksi YANDI FARDIAN NASUTIONatas kehilangan genset kantor UPT Dinas Dikbud Panti, kemudianmenghubungi saksi YANDI FARDIAN NASUTION untuk memastikankepemilikan genset tersebut dan ternyata genset tersebut benar genset milikUPT Dinas Dikbud Panti.Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Il.Bahwa atas perbuatan Terdakwa ISROFIL Pgl ROFIL Bin ABDUL MANANPASARIBU dan Terdakwa Il DAMENDRA Pgl MENDRA Als MELLOS

BinHalaman 5 dari 21.Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Lbs.IMRAN PANE menjual, menukar, atau untuk menarik keuntungan terhadap 1(satu) unit genset merk Tiger warna merah hitam beserta kabelnyamengakibatkan UPT Dinas Dikbud Panti mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).Perbuatan Terdakwa ISROFIL Pgl ROFIL Bin ABDUL MANANPASARIBU dan Terdakwa Il DAMENDRA Pgl MENDRA Als MELLOS BinIMRAN PANE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke1 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang

Nur MS;2) Muhammad Saleh;3) Ahmad HMA;Bahwa atas penolakan tersebut Tergugat bersurat kepadaKepala Dinas Dikbud Provinsi NTB dengan Nomor 140/553/Des.Brr/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020 perihal Mohon Pengecekan Validasi ljazah Paket C yang salah satunya adalahPenggugat yaitu ijazah atas nama Akhmad;Bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Baratmengeluarkan surat Nomor 045/3641/PSMA/Dikbud tanggal 20Juli 2020 Perihal Keabsahan Belangko ljazah

Fotocopy blangko ijazah Paket C yang diterbitkan padatahun pelajaran yang sama dari PKBM yang lain terlampir;Bahwa atas dasar hal diatas maka Tergugat kembalimengajukan Permohonan Rekomendasi PemberhentianPerangkat Desa kepada Camat Lopok yang salah satunyaadalah Penggugat, dengan nomor surat 140/600/Des.Brr/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dengan melampirkan surat DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Baratmengeluarkan surat Nomor 045/3641/PSMA/Dikbud tanggal 20Juli 2020 Perihal Keabsahan

;: Surat Nomor : 641/599/Des.Brr/VII/2020,tertanggal 27 Juli 2020, perihal SuratPeringatan Il (SP 2) yang ditujukan kepadaAkhmad Jabatan Karwil Dusun Serange(fotokopi sesuai dengan aslinya);: Surat Kepala Desa Berora kepada KepalaDikoud Provinsi NTB Nomor 140/553/Des.Brr/VII/2020 Perihal Mohon Pengecekan Validasiljazah Paket C atas nama Akhmad (fotokopisesuai dengan aslinya);: Surat dari Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Provinsi NTB yang ditujukankepada Kepala Desa Berora Nomor045/346/PSMA/Dikbud

berdasarkan Surat Nomor: 140/600/Des.Brr/VII/2020, tanggal28 Juli 2020, Tergugat mengajukan permohonan rekomendasipemberhentian perangkat desa atas 3 (tiga) orang Perangkat Desa,yang salah satunya ialah Penggugat, kepada Camat Lopok dengandidasarkan alasan pemberhentian karena tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai Perangkat Desa, dan tercantum bahwaTergugat melampirkan Surat Keterangan Keabsahan ljazah Paket Cdari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa TenggaraBarat Nomor: 045/3461.PSMA/Dikbud

Ketiga, berdasarkan Surat Nomor: 140/600/Des.Brr/VII/2020, tanggal28 Juli 2020, dengan didasarkan alasan pemberhentian karena tidaklagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan tercantumTergugat melampirkan Surat Keterangan Keabsahan ljazah Paket Cdari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa TenggaraBarat Nomor: 045/3461.PSMA/Dikbud, tanggal 20 Juli 2020, dan SPtertulis;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan di dalam Jawabannya yangpada pokoknya dikarenakan Tergugat tidak juga menerima

Juanda 4 Komplek Dikbud RT O01 KelurahanAir Putih, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.Agama : IslamPekerjaan : Tidak bekerja.Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahananoleh:1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret2019;2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampaidengan tanggal 6 Mei 2019;3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19Mei 2019;4.

Juanda 4Komplek Dikbud RT. 01 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu KotaSamarinda, lalu kemudian Saksi DESMEN PANGGABEANbersama denganSaksi KASRI langsung masuk kedalam rumah dan melakukanpenggeledahan didalam rumah tersebut akhirnya Saksi DESMENPANGGABEANbersama dengan Saksi KASRI berhasil mengamankanTerdakwa RIZAL ALFRIYANTO Als RIJAL dimana setelah melakukaninterogasi terhadap Terdakwa RIZAL ALFRIYANTO Als RIJAL mengakubahwa dirinya telah disuruh oleh Saksi HENDRA HERMAWAN Als HENDRAuntuk

yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukanjawaban ataupun bantahan baik secara lisan maupun tertulis karena yangbersangkutan tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun berdasarkanrelaas Nomor 3691/Pdt.G/2019/PA.Cms tanggal 06 November 2019 dan 11November 2019 ia telah dipanggil secara patut dan sah;Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa dikarenakan statusTergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UPTD Dikbud

oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan kecuali pada sidang tanggal 30 September 2019 yakni padasidang penetapan mediator, dilakukan tanpa alasan yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sehingga dapat dianggap bahwa ia tidakmembantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalamsurat gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkunganUPTD Dikbud