opinion antara dua hakim dengan salah satu hakim dalam Majelis Hakim,dimana hakim anggota II berpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pemohon telah mendasarkan alasan perceraian Pemohonadalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran,terhadap alasan tersebut, telah dapat dibuktikan 4 orang saksi yang diajukan olehPemohon yaitu XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon danTermohon

cukup alasan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada manfaatnyaapabila masih dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Anggota II berpendapat permohonan Pemohondapat dikabulkan;Menimbang, bahwa walaupun Hakim Anggota Il telah mengajukan perbedaanpendapat (dissenting

opinion, dalam hal ini tetap diambil putusan berdasarkan suaraterbanyak, sebagaimana tersebut diatas;DALAM REKONVENSI10Menimbang, bahwa Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagaiPenggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadapPemohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam gugatan Rekonvensiadalah sebagai berikut:1.

gelang 12 gram emas tua, yang sudah dijual TergugatRekonvensi untuk memperbaiki truk dam, dan janjinya akan diganti, tapi sekarangtidak diganti;Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak sebesar Rp 600.000 perbulan;Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000 perbulanselama 9 bulan;Penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000 per bulan selama 3 bulan;Penggugat Rekonvensi meminta mutah sebesar Rp 20.000.000;Menimbang, bahwa dalam pokok perkara telah teradi perbedaan pendapat(dissenting

opinion), dan telah diambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitupermohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapatditerima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan

Terhadap putusan ini, HakimHizbuddin Maddatuang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion);Hakim Anggota Ketua MajelisAchmad N, S.HI. Drs. H. Kamaruddin,S.H.Hizbuddin Maddatuang, S.H.

PaniteraHamzah Saleh, S.Ag.Perincian biaya: Pencatatan Rp 30.000,00 Biaya ATK Rp 50.000,00 Panggilan Rp =. 275.000,00 Redaksi Rp. 5.000,00 Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp = 366.000,00PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasanalasanperceraian, lebih dahulu dipertimbangkan hubungan perkawinan penggugat dengantergugat sebagai prasyarat formil mengajukan gugatan cerai.Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti P berupa Foto Copy KutipanAkta Nikah

Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalamamar putusan di bawah ini;Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan halhal yangdapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dansebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biayaperkara dalam semua tingkat pengadilan;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

opinion) dari Ketua Majelis HakimDr.

Daerah Kabupaten Paniai (vide buktiP3, T6, dan P36); Bahwa karena Para Penggugat sudah memenuhi syarat dukungan daripartai politik untuk ditetapkan sebagai pasangan calon maka tahapanselanjutnya Para Penggugat harus melengkapi syarat lain yang ditentukandalam peraturan perundangundangan; Bahwa oleh karena itu, seharusnya gugatan Para Penggugatdikabulkan sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan olehJudex Fact:Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat(3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MajelisHakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyakHalaman 7 dari 10 halaman.

No. 973K/Pid.Sus/2011bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeridengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itupermohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasiberdasarkan Pasal 244 Undang Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP)harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agungpada tanggal 2/7 Oktober 2011, terdapat perbedaan pendapat(Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa danmemutus perkara ini yaitu'. H.

Saksi tidak diberi nafkah oleh Terdakwa dari Oktober2003 sampai dengan sekarang.Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapatdikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaanpendapat (dissenting Opinion) di antara pada AnggotaMajelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapitidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3Undang Undang No.14 tahun 1985, setelah Majelisbermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2019membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalampeninjauan kembali;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Ketua Majelis,Dr. H.

tersebut, seharusnya yang didudukkan menjadiTergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Klaten, oleh karenawewenang yang dimiliki Kepala Desa Juwiran adalah wewenang mandatdari Bupati Klaten berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 1angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbedadalam Majelis Hakim (dissenting

opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat(3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MajelisHakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suaraterbanyak yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 TahunHalaman

Bahwa perkara a quo adalah bukan perkara pidana, tapi ruang lingkupadministrasi sebagaimana pendapat Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam Dissenting Opinion nya;2.

Dengandemikian bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusanharus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskanpendapatnya yang berbeda di dalam putusan;Menimbang, oleh karena itu dalam putusan terkait posisi DissentingOpinion (beda pendapat) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusanhakim, maka dissenting opinion sebagai bagian yang ada di dalam putusan.Hakim yang menyertakan dissenting opinion wajib menandatangani putusanhasil musyawarah majelis hakim sebagai

putusan final, hal ini sebagai upayauntuk menunjukkan bahwa penerapan dissenting opinion pada dasarnya tidakmenyebabkan terjadinya perpecahan pandangan majelis hakim.

Sementara dissenting opinion dapat dipandangsebagai bagian dari putusan yang timbul sebagai akibat dari perbedaanpendapat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan hakim dan ada di dalambagian putusan.

Berkaitan dengan hal ini Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa meskipun ada dissenting opinion tidak mengurangiHalaman 36 dari 39 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2016/PT GTOkekuatan hukum putusan yang mengikat, karena yang menjadi putusanPengadilan adalah yang diputuskan secara musyawarah dan pendapatsebagian besar anggota majelis hakim dan ditandatangani oleh seluruh MajelisHakim yang memeriksa perkara.

ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi JawaTimur Nomor 603/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 9 Agustus 2018 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 206/ Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 6 Juni 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan denganHalaman 5 dari 9 hal.

Nomor 3079 K/Pid.Sus/2018sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof. Dr.

., menyatakan pendapatberbeda (dissenting opinion). Bahwa Hakim Anggota Subronto, S.H., M.H.

., yangmemberikan dissenting opinion sebagaimana tertuang/termuat dalamPutusan Nomor 54/Pdt.SusPHI/G/2016/PHI Smg., pada halaman 23 alineaHalaman 9 dari 13 hal. Put.

Nomor 704 K/Pdt.SusPHI/2017ke4 sampai dengan halaman 26 alinea ke2 dan oleh karena itu PemohonKasasi mengambil seluruh pertimbangan dissenting opinion tersebutsebagai materi/isi memori kasasi;Bahwa prinsip nebis in idem juga sejalan dengan asas peradilan yangcepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan undangundang kekuasaanKehakiman. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung telah secara konsistenmenerapkan prinsip nebis in idem dalam berbagai putusannya.

ada tapi dilatarbelakangi oleh tindakannya yangtelah merasa menjadi pemilik barang/tanah a quo sehinggameskipun terjadi bukan merupakan tindak pidana tapididasarkan atas hak keperdataan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang,maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim padatanggal 27 ~=April 2011, terdapat perbedaan pendapat(Dissenting

Opinion) dari Hakim Agung yang memeriksa danmemutus perkara ini yaitu R.

kedua surat a quo tersebut di atas adalah belumdapat dibenarkan, dan tidak dapat di anggap/dinyatakansebagai jual beli atas tanah a quo ; Bahwa saksi korban mempergunakan senapan angin= +teleskopnya tidak dapat dianggap sebagai bukti adanyajual beli atas tanah ;(Berdasar alasan tersebut maka Terdakwa telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, olehkarena itu) Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutanJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaanpendapat (Dissenting

Opinion) di antara para AnggotaMajelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapitidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3Undang Undang No. 14 tahun 1985, setelah Majelisbermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyakyaitu. menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi : Jaksa Penuntut Umumtersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwadilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkaradalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada

Put. 40/Pdt.G/2017/PTA MksMenimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi Agama Makassar, terjadi adanya pendapat yang berbeda(dissenting opinion) yaitu. berpendapat dari Hakim Anggota nama(Dra, Hj.

ada larangan untuk bertemu dengananaknya untuk memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah ataupunsebagai seorang ibu;Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota yang bersangkutan atasdasar pendapatnya tersebut, dalam menentukan siapa yang harus memelihara,merawat dan mendidik masingmasing kedua orang anak yang terperkarasampai sudah mumayyiz yang didasarkan demi kepentingan si anak, sesuaiPutusan MARI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974;Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda(dissenting

opinion), sebagaimana diuraikan di atas, namun sesuai denganketentuan hukum dan tata cara persidangan Pengadilan, maka pendapat HakimTinggi terbanyaklah yang menjadi Putusan sebagai tertuang dalam amarputusan perkara ini.Hal. 8 dari 10 hal.

Yang turut memeriksa dan mengadiliperkara ini telah melakukan Dissenting opinion yang berbeda pendapatdengan apa yang menjadi keputusan dua orang Majelis hakim yang lainnya;Menimbang, bahwa dua orang Majelis Hakim yang lain yang memutusperkara ini telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.

pertimbanganMajelis Hakim tingkat pertama yang mempermasalahkan bahwa anak angkatharus berdasarkan penetapan Pengadilan, dan tidak boleh ada komulasigugatan antara penetapan anak angkat dengan gugat waris, serta tidakjelasnya Pembanding terhadap apa yang dimohonkan untuk dirinya dalammengajukan perkara ini adalah merupakan pembahasan pokok perkara yangtidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa demikian juga, pertimbangan anggota Majelis HakimPengadilan Tingkat pertama yang melakukan dissenting

opinion yangmempermasalahkan bahwa pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam tidakbisa berlaku surut dan anak angkat mendapat 1/3 bagian berdasarkan wasiatwajibah, juga merupakan pembahasan dalam pokok perkara yang juga tidakperlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidakmempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, makagugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dengan tambahan dan perbaikan

.), dan mempunyainilaipembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat buktitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Para Pemohonberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yangtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu,Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadiliperkara Istbat Nikah ini;Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda)Menimbang

, bahwa oleh karena Disenting Opinion terhadap perkara initerkait dengan syarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan DisentingOpinion ini ditempatkan di awal pertimbangan hukum, adapun pertimbanganDisenting Opinion dari Hakim Anggota adalah sebagai berikut.Menimbang, bahwa di dalam putusan ini, Hakim Anggota bernamaMazidah, S.Ag., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut: Bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara diberi kewajiban olehundangundang untuk mengajukan

Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnya terhadapperkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulan akhir yangsama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yang bersifat concurringopinion, Karena tidak jarang pula hakim memiliki pertimbangan berbeda yangmelahirkan putusan yang berbeda pula atau yang dalam disiplin ilmu hukumdisebut sebagai dissenting opinion, dan pendapat berbeda tersebut harusmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, yang tujuannya adalahmenjunjung

PA.Pkykeseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannyaperkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting opinon (pendapat berbeda), namun demikepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakimsebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota berbeda pendapat(Dissenting

Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis dan HakimAnggota Il.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut,maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakahperkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2015, diDusun Sumberjo, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayutersebut telah memenuhi

No. 153/Pdt.P/2021/PA.PkyMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Para Pemohonberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yangtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu,Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadiliperkara Istbat Nikah ini;Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda)Menimbang, bahwa oleh karena Disenting Opinion terhadap perkara initerkait dengan syarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan

DisentingOpinion ini ditempatkan di awal pertimbangan hukum, adapun pertimbanganDisenting Opinion dari Hakim Anggota adalah sebagai berikut.Menimbang, bahwa di dalam putusan ini, Hakim Anggota bernamaMazidah, S.Ag., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut: Bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara diberi kewajiban olehundangundang untuk mengajukan pertimbangan atau pendapat tertulis baikputusan dan pertimbangan disepakati bersama tanpa ada beda pendapatyang disebut sebagai

Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnya terhadapperkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulan akhir yangsama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yang bersifat concurringopinion, Karena tidak jarang pula hakim memiliki pertimbangan berbeda yangmelahirkan putusan yang berbeda pula atau yang dalam disiplin ilmu hukumdisebut sebagai dissenting opinion, dan pendapat berbeda tersebut harusmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, yang tujuannya adalahmenjunjung

membayarkeseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannyaperkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting opinon (pendapat berbeda), namun demikepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakimsebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota berbeda pendapat(Dissenting

Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis dan HakimAnggota Il.hal. 13 dari 20 hal Pen.

mengenai pidana yang dijatuhkan karenapermainan judi tersebut sebagai penyakit masyarakat yang terlarangmenurut hukum juga sangat bertentangan dengan nilainilaikemasyarakatan yang dapat menimbulkan konduite yang tidak sehat;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula PutusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Hal. 6 dari 9 hal.

Putusan Nomor 267 K/Pid/2019Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Dr. H.

Nomor 246 K/Pid.Sus/2019dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak:Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari

Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004

tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung/Ketua MajelisProf.

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof. Dr.

Putusan Nomor 194 K/TUN/2018sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari anggota Majelis Hakim IsSudaryono, S.H., M.H. yang berpendapat sebagai berikut:Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tergugat Nomor 2485tanggal 17 Nopember 2015 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau Kkepada Tergugat Il intevensi yang wewenang menerbitkannya

Dan gugatan Para Penggugat harus dikabulkanseluruhnya.Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MajelisHakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyakyaitu Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang

., yang amar putusannyamenolak gugatan Penggugat, namun keputusan Majelis Hakim TingkatPertama tidak dapat diambil secara bulat, karena ada 1 (Satu) orang Hakimyang Dissenting Opinion ; Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuatpertimbangan sendiri sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis HakimTingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihakberperkara pada setiap sidang perkara a quo, akan

Muslih, M.H. yang Dissenting Opinion, dan pertimbangannya diambilHlm.6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PTA Smg.alin dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingdalam mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor1388/Pdt.G/2019/PA Kra. tanggal 28 April 2020 M., bertepatan dengantanggal 5 Romadion 1441 H.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makapermohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguhtetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung pada Mahkamah