Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 182/ PDT.G.ARB/ 2017 / PN. JKT SEL.
Tanggal 17 Mei 2017 — Sdr. PAULUS PRAYITNO WIBOWO, Lawan H. BAMBANG HARIYANTO, SH, MH, FCBArb, BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), PT. BASF INDONESIA,
230194
  • Bahwa Gugatan Pembatalan Putusan Arbiter Tunggal diajukan olehPENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu mengacukepada alamat PARA TERGUGAT sebagaimana tercantum dalamhalaman 1 Gugatan Pembatalan Putusan Arbiter Tunggal, yaitu :H. BAMBANG HARIYANTO, SH, MH, FCBArb, Arbiter TunggalBadan Arbitrase Nasional (BANI) beralamt di Wahana Graha Lantai12, JI. Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, 12760; BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), beralamatdi Wahana Graha Lantai 12, Jl.
    DALIL PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALANPUTUSAN ARBITER TUNGGAL TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUMSEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 70 UNDANGUNDANG NOMOR30TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIFPENYELESAIAN SENGKETABahwa didalam Gugatan Pembatalan Arbiter Tunggal yang diajukan olehPENGGUGAT dalam perkara a quo, pada halaman 2 poin 2 yangmenyatakan sebagai berikut :.Bahwa PENGGUGAT menyampaikan Gugatan pembatalan putusanatas Arbiter Tunggal Nomor : 840/IV/ARBBANI/2016, tertanggal27 Januari 2017
    Putusan Sela No. 182/Pdt.G.Arb/2017/PN.JKT.SELBahwa didalam Gugatan Pembatalan Arbiter Tunggal yang diajukan olehPENGGUGAT dalam perkara a quo, pada halaman 4 poin 7 yangmenyatakan sebagai berikut :7.
    Bahwa oleh karena TERGUGAT dan TURUT TERGUGATtelah terbukti melakukan perbuatan melawan/melanggar hukum,maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agarmenetapkan TERGUGAT dan TERGUGAT Il melakukanperbuatan melawan/melanggar hukum.Bahwa selanjutnya didalam Petitum Gugatan Pembatalan Arbiter Tunggalyang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo, pada halaman 8yang menyatakan sebagai berikut :1) Mengabulkan Gugatan pembatalan yang diajukanPENGGUGAT untuk seluruhnya;2) Putusan Badan Arbitrase Nasional
    Putusan Sela No. 182/Pdt.G.Arb/2017/PN.JKT.SELBahwa apabila nyatanya maksud PENGGUGAT adalah hendak melakukanpenggabungan Gugatan Pembatalan Putusan Arbiter Tunggal denganGugatan Perbuatan Melawan Hukum jelas tidak dapat dibenarkan dengandasar hukum sebagai berikut :a.
Register : 25-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
YUDI SURJADI
Tergugat:
RUDDY SUNDJAJA SETIAWAN
883395
  • Bahwa, PENGGUGAT telah mencampuradukkan Gugatan Pembatalan HakCipta dengan Perbuatan Melawan Hukum guna menuntut Ganti Rugi atasPelanggaran Hak Cipta, serta telah mengajukan Gugatan Pembatalan HakCipta yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT dengandasar HAK DESAIN INDUSTRI yang telah didaftarkannya.
    2021 ( + 4 bulan lagi).Maka Gugatan Pembatalan Hak Cipta yang dilakukan PENGGUGAT atasHak CIPTA milik TERGUGAT dalam perkara A quo patut diwaspadaisebagai upaya PENGGUGAT untuk memiliki HAK CIPTA atas motif KAINBATIK HIJAU NUSANTARA milik TERGUGAT dengan dasar itikad tidakbaik.
    Menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing untukmengajukan Gugatan Pembatalan Hak Cipta terhadap TERGUGAT;3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Obscuure libel (Kabur) karena telahmencampur adukkan Gugatan Pembatalan Hak Cipta, Perbuatan MelawanHukum dan DESAIN INDUSTRI beserta Gugatan Ganti Rugi matriel danImmatriel terhadap diri TERGUGAT,DALAM POKOK PERKARA1.
    Menyatakan menolak Gugatan Pembatalan Hak Cipta milik Tergugat,Gugatan Ganti Rugi baik matriel maupun Immatriel serta menolak tuntutanProvisi terhadap diri TERGUGAT, karena tidak ada dasar Hukumnya samasekali;Hal. 30 dari 50 Hal.
    pembatalan hak cipta dengan perbuatanmelawan hukum guna menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta, sertatelah mengajukan gugatan pembatalan hak cipta yang sama sekali tidak adakaitannya dengan Tergugat dengan dasar hak desain industri yang telahdidaftarkannya, karena gugatan pembatalan hak cipta pada sejatinya adalahgugatan yang bersumber pada adanya pelanggaran terhadap hak moral,sedangkan gugatan ganti kerugian akibat pelanggaran hak cipta bersumberpada adanya pelanggaran hak ekonomi;Menimbang
Register : 02-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA SAMPANG Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Spg
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
371
  • PUTUSANNomor 658/Pdt.G/2021/PA Spg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara gugatan pembatalan hibah antara:PENGGUGAT ASLI, tempat dan tanggal lahir Sampang, 30 Juni 1961, agamaTERGUGATTERGUGATTERGUGATIslam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempatkediaman di Kabupaten Sampang dalam hal ini memberikan
    sebagai Tergugat IIIll ASLI, tempat dan tanggal lahir Sampang, 02 Juni 1964, agamaIslam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempatkediaman di Depan Kantor Kas Banyuates Dusun Karang Barat,Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampangsebagai Tergugat Ill;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Juni 2021 telahmengajukan Gugatan
    Pembatalan Hibah, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Sampang dengan Nomor 658/Pdt.G/2021/PA.Spg, tanggal02 Juni 2021, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KOMPETENSI1;Bahwa dikarenakan Gugatan ini merupakan Gugatan Pembatalan Hibahantara orang yang beragama Islam maka Pengadilan yang berwenangsecara Absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Pembatalan Hibahini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama sebagai mana yangdi atur dalam Pasal 49 Huruf D Undangundang
    nomor 7 tahun 1989 tentangperadilan agama Jo Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama;Bahwa dikarenakan Para Tergugat dalam Gugatan Pembtalan Hibah iniberdomisili di kabupaten Sampang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118HIR Pengadilan Agama Kabupaten Sampang berwenang secara relatif untukMemeriksa dan mengadili perkara ini;Bahwa dikarenakan Obyek Perkara dalam Gugatan Pembatalan Hibah inimerupakan Akta Hibah yang merupakan benda bergerak maka PengadilanAgama Kabupaten Sampang berwenang
Register : 05-08-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PA SANGATTA Nomor 340/Pdt.G/2020/PA.Sgta
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11991
  • Bahwa Hak Mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah TelahKadaluwarsa atau Telah Lewat Waktu Yaitu Lebih Dari 6 (Enam) Bulan:Hal 6 dari 50 Hal. Putusan No. 340/Pdt.G/2020/PA.Sgta2.1.
    Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 UndangUndang No. 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 72 Ayat 3 KompilasiHukum Islam (KHI) secara jelas mengatur, bahwa seorang Suamiatau Istri hanya dapat Mengajukan Gugatan Pembatalan NikahDalam Jangka Waktu Paling Lama 6 (enam) bulan dan Apabilatelahlewat waktuenambulan tidak menggunakan Haknyauntuk mengajukan Gugatan Pembatalan, maka HAKNYAGUGUR;9.3.
    Adalah merupakan langkah yang sangat Mulia, Terpuji danBermartabat apabila PENGGUGAT dan/atau Kuasanya sebelummemilin mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah seharusnyaHal 25 dari 50 Hal.
    Gugatan PENGGUGAT memilih langkah dengan caramengajukan Gugatan Pembatalan Nikah terhadap TERGUGAT setelah (Alm).
    Menyatakan Menolak Seluruh Gugatan Pembatalan Nikah PENGGUGATAtau SetidakTidaknya Menyatakan Gugatan Pembatalan Nikah PENGGUGATTidak Dapat Diterima;2. Menyatakan PENGGUGAT Adalahn PENGGUGAT Yang Tidak Beritikat Baik;3. Menghukum PENGGUGAT Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara.Atau Jika Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat Lain,Mohon Putusan Yang SeadilAdilnya (Ex Aequo Et Bono).Hal 29 dari 50 Hal.
Kata Kunci : Pembayaran Sejumlah Uang dalam Mata uang Asing
PERDATA UMUM/1.e/SEMA 7 2017
21291486
  • Dalam hal hakim mengabulkan petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, maka dalam diktum amar harus memuat pula perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai Kurs Tengah yang diterbitkan oleh ... [Selengkapnya]
  • Hak Kekayaan Intelektual1)Gugatan pembatalan merek terkenal dengan alasaniktikad tidak baik secara formil dapat diterima tanpabatas waktu.
    (vide Pasal 21 ayat (3 dan Pasal 77UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merekdan Indikasi Geografis).Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RITahun 2015 sebagaimana tercantum dalam LampiranSEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung Tahun 2015, pada huruf Bangka 2 (d) tentang gugatan pembatalan terhadapmerek terkenal yang tidak sejenis dinyatakan tidakberlaku, setelah diundangkannya UndangUndangNomor 20 Tahun 2016 tentang
    Merek dan IndikasiGeografis juncto Permenkumham Nomor 67 Tahun2016 tentang Pendaftaran Merek (vide Pasal 21 ayat (1)huruf c dan ayat (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun2016 juncto Pasal 16 ayat (2) huruf c juncto Pasal 19ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun2016).Terhadap gugatan pembatalan merek yang didaftarkandi pengadilan sebelum tanggal 25 November 2016tunduk pada UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek sedangkan terhadap gugatan 13pembatalan merek yang didaftarkan di pengadilanpada
Register : 11-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1812/Pdt.G/2020/PA.JT
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
296153
  • Bahwa hingga saat diajukannya Gugatan Pembatalan Perkawinan,kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsungharmonis dan masih tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah sebagaikeluarga bahagia bersama anak serta tidak ada niat sedikitpun untukbercerai atau berpisah satu sama lain.DASAR GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN TERGUGAT I denganTERGUGAT II1.
    Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makaPENGGUGATsebagai istri yang sah dan masih terikat perkawinandengan TERGUGAT sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 24UU Perkawinan jo Pasal 37 dan Pasal 38PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal73 KHI dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan padaPengadilan Agama Jakarta Timur.5.
    Bahwa Selain daripada yang telah dikemukakan sebelumnya dalam poinpoin Gugatan a quo, adapun tujuan PENGGUGAT mengajukan GugatanPembatalan Perkawinan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT Iladalah untuk menyelamatkan keutuhan perkawinan dan rumah tanggaantara PENGGUGATdengan TERGUGAT karena perkawinanTERGUGAT I dengan TERGUGAT II hanya mendatangkan mudharat yangbesar bagi rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.PENGAJUAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN PADAPENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR1.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU Perkawinan jo Pasal 38 ayat(1) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 74 KHI pada intinya menyatakanpermohonan Gugatan Pembatalan Perkawinan diajukan kepadaPengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan ataudi tempat tinggal kKedua suami isteri, Suami atau isteri.2.
    Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, PENGGUGATmengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan pada Pengadilan AgamaJakarta Timur.Berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan di atas,PENGGUGATdengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan AgamaJakarta Timur agar berkenan untuk menjatuhkan isi putusan sebagaimanaberikut :1. Mengabulkan gugatanPENGGUGAT untuk seluruhnya;2.
Putus : 09-07-2012 — Upload : 27-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 9 Juli 2012 — STEVEN ERWIN WIJAYA vs PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
144193 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 366 K/Pdt.Sus/20122 Bahwa terdapatnya pendaftaran merek Keiko atas nama Tergugat dengan No.IDM000043243 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugatsangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas merek Keikodaftar No. IDM000043243 atas nama Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuanPasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;3 Bahwa oleh karena merek Keiko daftar No.
    IDM000043243 atas nama Tergugatadalah merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik serta berpotensibertentangan dengan ketertiban umum, maka gugatan pembatalan ini dapat diajukantanpa batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001Tentang Merek;Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan pembatalan ini adalah sebagaiberikut:1 Bahwa Penggugat adalah Pemilik merek KiKo yang telah lama terdaftar dandigunakan untuk berbagai jenis barang yang diproduksi dan diedarkan
    No. 366 K/Pdt.Sus/2012Dengan demikian gugatan pembatalan merek Keiko atas nama Tergugat yangdiajukan oleh oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan: Gugatan pembatalan pendaftaranmerek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6;8 Bahwa diketahui oleh Penggugat ternyata di dalam Daftar Umum Merek padaPemerintah Republik Indonesia cg.
    Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek: Gugatan pembatalan ini dapat diajukan tanpa bataswaktu;20 Bahwa berdasarkan halhal yang dikemukakan di atas merek Keiko daftar No.IDM000043243 atas nama Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan/atau harusditolak oleh Tergugat karena didasari dengan itikad tidak baik dan mempunyaipersamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek milikPenggugat yang telah lebih dulu terdaftar dan dikenal
    Bahwa menurut Pasal 69 UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merekyang berbunyi: Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukandalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;2.
Register : 07-07-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 346/Pid/2021/PT SMG
Tanggal 6 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BINARKO ANDRIYANTO, S.H. Bin SUNAR Diwakili Oleh : ZULAN ISMORO, SH, Dkk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZAENAL ABIDIN, S.H.
16687
  • ., sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah), tertanggal 15 November 2018;
  • 1 (satu) bendel salinan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0445/Pdt.G/2018/PA.PWR tertanggal 23 Agustus 2018;
  • 1 (satu) bendel Gugatan Pembatalan Hibah atas nama H. Much Masngudi melawan Ibnu Mustangin S.Pd,.
    dengan pemberian biaya operasional kepada Terdakwasebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa telahmelaksanakan tugasnya selaku Penerima Kuasa dari IBNU HASAN danIBNU MUSTANGIN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April2018 untuk beracara dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah diPengadilan Agama Purworejo sebagaimana register perkara Nomor:0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr antara H.
    Bin SUNAR selakuPenerima Kuasa dari IBNU HASAN dan IBNU MUSTANGIN dalam tahapanjawab jinawab dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah di PengadilanAgama Purworejo sebagaimana register perkara Nomor:0445/Pdt.G/2018/PA.Pwr telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 12Juli 2018, yang antara lain pada pokoknya menyatakan Penggugat atasnama H. MUCH. MASNGUDI NK.
    IBNU HASANIBNU MUSTANGIN kepada Sadr.BINARKO ANDRIYANTO S.H., sebesar Rp.93.000.000, (Sembilanpuluh tiga juta rupiah), tertanggal 15 November 2018. 1 (Satu) bendel salinan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor0445/Pdt.G/2018/PA.PWR tertanggal 23 Agustus 2018. 1 (satu) bendel Gugatan Pembatalan Hibah atas nama H. MuchMasngudi melawan Ibnu Mustangin S.Pd.
    IBNU HASANIBNU MUSTANGIN kepada Sadr.BINARKO ANDRIYANTO S.H., sebesar Rp.93.000.000, (Sembilanpuluh tiga juta rupiah), tertanggal 15 November 2018;1 (satu) bendel salinan putusan Pengadilan Agama PurworejoNomor 0445/Pdt.G/2018/PA.PWR tertanggal 23 Agustus 2018;1 (satu) bendel Gugatan Pembatalan Hibah atas nama H. MuchMasngudi melawan lbnu Mustangin S.Pd,.
    IBNU HASANIBNU MUSTANGIN kepada Sadr.BINARKO ANDRIYANTO S.H., sebesar Rp.93.000.000, (Sembilanpuluh tiga juta rupiah), tertanggal 15 November 2018; 1 (satu) bendel salinan putusan Pengadilan Agama PurworejoNomor 0445/Pdt.G/2018/PA.PWR tertanggal 23 Agustus 2018; 1 (Satu) bendel Gugatan Pembatalan Hibah atas nama H. MuchMasngudi melawan lbnu Mustangin S.Pd,.
Putus : 19-03-2012 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 19 Maret 2012 — LAS VEGAS SANDS CORP VS PT. AGUNG WAHANA INDONESIA
191159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti jelas telah salah dalam menilai bahwa gugatan perkaraNo. 62/MEREK/2011/PN.NIAGAJkt.Pst diajukan melewati jangka waktupengajuan gugatan pembatalan merek.2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuanhukum mengenai jangka waktu pengajuan pembatalan merek sebagaimanadinyatakan dalam putusan Judex Facti sebagai berikut, yaitu:Hal. 19 dari 45 hal. Put.
    Agung Wahana Indonesia in casu Tergugat.Menimbang, bahwa Gugatan Pembatalan Merek Sands InternasionalExecutive Club yang diajukan Penggugat dalam perkara in casu didaftarkandi kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah registerNo.62/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 1 Juni 2011.Menimbang, bahwa menurut pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 15tahun 2001 tentang Merek, Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanyadapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaranMerek.Menimbang
    Bahwa Pasal 69 Ayat (1) menyebutkan bahwa: "Gugatan pembatalan Merekhanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggalpendaftaran Merek." ". Bahwa tanggal pendaftaran merekmerek Termohon Kasasi/semulaTergugat adalah tanggal 6 Juni 2006 dan 5 Oktober 2009. Dengan demikianbatas waktu 5 (lima) tahun pengajuan gugatan pembatalan pendafataranmerek jatuh pada tanggal 6 Juni 2011.
    Bahwa gugatan dalam perkara No. 62/Merek/2011/PN.NiagaJkt.Pst diajukanpada tanggal 1 Juni 2011 sehingga gugatan pembatalan tersebut masihdalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan pada tanggal 1 Juni2011 bukan 6 Juni 2011 sebagaimana dinyatakan dalam putusan JudexFacti sebagai berikut:Hal. 20 dari 45 hal. Put.
    Bahwa UndangUndang Merek No. 15 Tahun 2001 dalam Pasal 69 Ayat (2)menyebutkan bahwa: "Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa bataswaktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitasagama, kesusilaan, atau ketertiban umum."8. Bahwa selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) bahwa:"... ermasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertibanumum adalah adanya iktikad tidak baik"9.
Putus : 07-08-2002 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9K/N/HAKI/2002
Tanggal 7 Agustus 2002 — Mohindar H.B.
545426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat 17 Nomor18, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2002, sebagaiTermohon kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagaiPenggugat telah mengajukan gugatan pembatalan merek dimuka persidangan Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Penggugat
    Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapatdiajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;2.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan pembatalan merek Penggugat sekarang initelah lewat waktu (kadaluarsa) dan tidak dapat diajukan sebagai gugatan pembatalan merekterhadap merek POLOPLAYER Tergugat yang sudah terdaftar selama 13 tahun, dengandemikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima karena lewat waktu sebagaimana diatur dalampasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;Gugatan Penggugat kurang lengkap
    No. 246176 tanggal 11 Februari 1989 yang terdaftar padaDirektorat Merek, di mana Direktorat Merek adalah instansi yang mengeluarkan SertifikatMerek yang tidak diikutsertakan dalam gugatan pembatalan merek;2. Bahwa sebagaimana pasal 77 UndangUndang Nomor 19 Tahun 1992 jo. UndangUndangNomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, bahwa Direktorat Merek adalah penyelenggaraadministrasi atas merek sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini dan dilaksanakanoleh Kantor Merek;3.
    Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas jelas, bahwa gugatan pembatalan merek sekarangini kurang lengkap, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untukmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmengambil putusan, yaitu putusan tanggal 23 April 2002 Nomor:04/Merek/2002/PN.Niaga/JKT.PST., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Eksepsi.
Putus : 10-03-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE VS CHRISTIAN SJAHRIR
203112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitasagama, kesusilaan, atau ketertiban umum;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mempunyai alasan yang kuat untukmengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran Merek OLYMPIC, daftarNomor IDM000309413 tertanggal 15 Juni 2011 atas nama Tergugat, sesuai denganketentuan Pasal 68 jo.
    Pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat terhadapmerek OLYMPIC milik Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena telah melampaui bataswaktu 5 (lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam undangundang tersebut;Pasal 69 UU Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan:1 Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;2 Gugatan pembatalan dapat diajukan taripa batas waktu apabila
    Merek yangbersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;e Bahwa ternyata gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat telahmelewati jangka waktu limitatif yang dibenarkan oleh UU Merek, karenanya gugatanPenggugat harus ditolak.
    Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan pembatalan merekyang diajukan oleh Penggugat terhadap merek OLYMPIC milik Tergugat telahbertentangan dengan ketentuan Pasal 69 UU Nomor 15 Tahun 2001 dan oleh sebab itu,gugatan pembatalan a quo harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;e Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undangundang Nomor 15 tahun2001 tentang Merek, ditetapkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanyadapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun
    pembatalan pendaftaran merekOLYMPIC daftar Nomor IDM000309413 tertanggal 15 Juni 2011 atas namaTermohon Kasasi (dahulu Tergugat)diantaranya adalah ketentuan Pasal 6 ayat(3) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentangMerek, yang menyebutkan:Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebutmerupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambangatau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional,kecuali atas
Putus : 27-01-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — 1. Sdr. MIMIN, DKK VS 1. H. SYAMSUL SYAH ALAM, DK
280126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DASAR HUKUM GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI PIPASALURAN REGISTRASI NOMOR~ IDDO0000039452 ATAS NAMATERGUGAT 6. Gugatan Pembatalan Desain Industri pipa saluran registrasi nomorIDD0000039452 atas nama Tergugat diajukan kepada PengadilanNiaga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 39UndangUndang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;7.
    Gugatan a quosehingga pertimbangan Judex Facti yang mencampuradukkan "PihakYang Berkepentingan" terhadap Gugatan Ganti Rugi dan GugatanPembatalan Desain Industri adalah sangat keliru karena akibat hukumdari Gugatan Ganti Rugi dan Gugatan Pembatalan Desain Industriadalah berbeda;5.
    Gugatan Pembatalan Desain Industri "pipa saluran" Nomor PendaftaranIDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi (dulu Tergugat 1)diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;Pasal 38 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentangDesain Industri, dinyatakan bahwa: "gugatan pembatalan pendaftarandesain industri diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasansebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, melaluiPengadilan Niaga"
    pelaksanaan hakeksklusif kepemilikan Desain Industri Nomor PendaftaranIDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi (dulu Tergugat )kepada Pengadilan Niaga, sebagaimana dinyatakan dalamPasal 38 ayat (1) jo Pasal 39 UndangUndang Nomor 31 tahun2000 tentang Desain Industri;b) Obyek gugatan pembatalan Desain Industri adalah DesainIndustri Nomor Pendaftaran IDD0O000039452 atas namaTermohon Kasasi (dulu Tergugat !)
    tidakmemenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 UndangUndangNomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka berdasarkanketentuan Pasal 38 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000tentang Desain Industri, pengajuan gugatan pembatalan desainindustri Nomor Pendaftaran IDD0000039452 milik Termohon Kasasi (dulu Tergugat !) adalah berdasarkan hukum untuk diajukan olehPenggugat dan berdasar hukum pula untuk diterima olehPengadilan Niaga Jakarta;.
Putus : 28-06-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — PIERRE CARDIN VS I. ALEXANDER SATRYO WIBOWO, DKK
15101025 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek tersebut,secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum secara formaldidalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telahterdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Merek;Bahwa oleh karena objek sengketa sudah kadaluarsa/lewat waktu,sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek, maka terhadap merekyang lerdaftarnya sudah melebihi 5 (lima) tahun sudah tidak dapatdiajukan gugatan pembatalan;7.
    pembatalan terhadap merek yang telahterdaftar, Penggugat terlebin dahulu harus memperhatikan ketentuan Pasal69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secarategas menyatakan:"Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalamjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek....."
    ;Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) pada angka 4 diatas, secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum legal formal didalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telahterdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI cqDirektorat Merek.
    Nomor 49 PkK/Pdt.SusHKI/20 18pertimbangan sebagai berikut:Bahwa meskipun novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembalimemenuhi syarat untuk memeriksa perkara a quo pada tingkat peninjauankembali, akan tetapi pengajuan gugatan pembatalan merek yang diajukan initidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dikarenakan Penggugat sudahpernah mengajukan gugatan pembatalan merek a quo pada tahun 1981atas merek yang sama tersebut yaitu dalam perkara Nomor 363/1981.Gtanggal 22 Desember 1981 juncto Nomor 2468
    K/Sip/1982 tanggal 21 Mei1983, terhadap gugatan pembatalan merek tersebut, gugatan Penggugattelah dinyatakan ditolak, dengan demikian menurut hukum pihakPenggugat tidak diperbolehkan lagi untuk mengajukan gugatan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjuan Kembali PIERRE CARDIN, tersebut tidakberalasan, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon
Register : 11-02-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
514319
  • Hal ini senada dengan SEMA No.3 Tahun2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan TugasBagi Pengadilan, dan didalam Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarAgama telah diatur mengenai Hukum Keluarga yang menjelaskanmengenai : Pihak Dalam Gugatan Pembatalan Hibah denganrumusannya adalah Gugatan Pembatalan Hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan Waris tidak harus melibatkanseluruh ahli waris sebagai pihak; (vide SEMA No.3 Tahun 2018
    Hal ini senada dengan SEMA No.3 TahunPutusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh.Halaman 15 dari 24 halaman3)2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan TugasBagi Pengadilan, dan didalam Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarAgama telah diatur mengenai Hukum Keluarga yang menjelaskanmengenai : Pihak Dalam Gugatan Pembatalan Hibah denganrumusannya adalah Gugatan Pembatalan Hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan Waris tidak harus melibatkanseluruh
    Pembatalan Hibah / Wasiat bukanGugatan waris, sehingga tidak perlu melibatkan ahli waris lain.
    Hal ini senadadengan SEMA No.3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan HasilPutusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Lbh.Halaman 17 dari 24 halamanRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan di dalam Rumusan Hukum KamarAgama telah diatur mengenai Hukum Keluarga yang menjelaskanmengenai : Pihak Dalam Gugatan Pembatalan Hibah dengan rumusanadalah Gugatan Pembatalan Hibah yang tidak digabungkan denganperkara Gugatan Waris tidak harus melibatkan seluruh ahli
    Pembatalan Hibah / Wasiat bukan Gugatan waris,sehingga tidak perlu melibatkan ahli waris lain.
Register : 10-01-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 14 Mei 2018 — Penggugat:
CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO. LTD
Tergugat:
PT. YING MEI INDOTOBACCO INTERNATIONAL
22285
  • Dasar Hukum Gugatan Pembatalan Merek ~(FUPONGWANG+ HURUF KANJI) DAFTAR NO. IDM000285125:1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan atas merek / (FUPONGWANG + HURUFKANJI) Daftar No. IDM000285125, karena Penggugat adalah pendaftar@xa2pertama di dunia dan pemilik yang sah atas merek Saou(FURONGWANG + KARAKTER HURUF CHINA) dan variannya yangtelah diakui keterkenalannya di seluruh dunia. Lebih lanjut, merek (FUPONGWANG + HURUF KANJI) Daftar No.
    Bahwa Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan tanpa bataswaktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yangbersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturanperundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertibanumum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 77 ayat (2) UndangUndang Merek No. 20 tahun 2016. Oleh karena itu, pengajuan Gugatan Pembatalan Merek(FUPONGWANG + HURUF KANJI) Daftar No.
    PEMBATALAN MEREK(FUPONGWANG + HURUF KANJI) DAFTAR NO.
    Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Fupongwang + Huruf Kanji), Merek TerdaftarNomor: IDM000285125, Milik Tergugat, karena:1.
    merek Fupongwang milik Tergugat , barulah kemudian mengajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang;23.Bahwa Pasal 76 UU Merek Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:1) Gugatan Pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh Pihakyang berkepentingan berdasarkan alasanalasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan /atau Pasal 21.2) Pemiliki merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menagjukan permohonankepada Menteri.3) Gugatan pembatalan
Putus : 22-09-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 22 September 2015 — YON NOFIAR VS PT. GML PERFORMANCE CONSULTING
248162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun demikian, Penggugat dalam gugatan aquo sama sekali tidak menyebutkan adanya permohonan tersebut yangmenjadi suatu syarat Gugatan Pembatalan Merek;. Bahwa mengacu pada uraianuraian di atas dan dikorelasikan denganperbuatan Penggugat, yaitu mengajukan gugatan pembatalan merekCHRP kepada Penggugat.
    Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UndangUndang Merek tertulisbahwa: Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukandalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;10.Bahwa proses pendaftaran merek CHRP atas nama Tergugat telahterdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 26 Agustus 2008;11.Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan a quo pada tanggal 21 Mei2014, maka gugatan pembatalan merek tersebut telah melampaui bataswaktu pengajuan Gugatan Pembatalan Merek sebagaimana
    Bahwa Judex Facti lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanperaturan perundangundangan dalam hal menerima kedudukan hukum ataupersona standi in judicio Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/ TergugatRekonvensi dalam mengajukan permohonan/ gugatan pembatalan merekCHRP milik Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;13.
    mengajukan Permohonan kepadaDirektorat Jenderal;3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukankepada Pengadilan Niaga;4) Dalam hal menggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayahNegara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga diJakarta;Pasal 69 UU Nomor 15/2001:1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukandalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila
    Majelis HakimAgung Pemeriksa Perkara mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengadili sendiri menolakgugatan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atausetidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum Atau Melanggar HukumTentang Kedaluwarsa Gugatan Pembatalan Merek.Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukumtentang daluwarsa Gugatan Pembatalan Merek, karena gugatan
Register : 08-08-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PTA SEMARANG Nomor 199/Pdt.G/2017/PTA.Smg
Tanggal 23 Oktober 2017 — 1. PEMBANDING 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dukuh Rt. 001, Rw. 007, Desa Karangan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, semula sebagai Penggugat I sekarang Pembanding I; 2. PEMBANDING 2, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dukuh Rt. 001, Rw. 007, Desa Karangan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, semula sebagai Penggugat II sekarang Pembanding II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2017 telah menguasakan kepada Endra, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Endra, S.H, M.H & Partners yang beralamat di Jatimalang Rt. 04, Rw.02, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo; melawan 1. P.T. BNI (Persero) Tbk. Syari’ah Kantor Cabang Surakarta, beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 318 Kota Surakarta, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I; 2. Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, Cq. Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia,Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara,Cq. Kantor Wilayah IX DJKN, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141 Kota Surakarta, semula Tergugat II sekarang Terbanding II; 3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar, beralamat di Jln. Lawu No.202 Kabupaten Karanganyar, semula Tergugat III sekarang Terbanding III;
742333
  • M E N G A D I L I- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima; - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0644/Pdt.G/2015/ PA.Ska. tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1438 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusanya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat I;Dalam pokok perkara- Menolak gugatan Pembatalan Lelang dan atau Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
Register : 08-01-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
312259
  • Merubah judul gugatan dari Gugatan Pembatalan Akta Hibahmenjadi Gugatan Pembatalan Hibah, namun posita dan petitum tetapsebagaimana gugatan awal;2. Menyempurnahkan identitas para pihak berperkara;Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telahmenyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 April 2021 yangpada pokoknya sebagai berikut :1.
    Gugatan Pembatalan Hibah;halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.b. Permohonan Penetapan Hak waris;c. Penetapan Harta Waris4.
    Budin atau disebut juga Bodin masih hidup, tidakpernah mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada Tergugat kePengadilan, dengan demikian hibah yang disampaikan alm.
    Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Obscuur Libeladalah sangat tidak tepat karena dalam perihal sudah jelas dan terangtujuannya ialah GUGATAN PEMBATALAN HIBAH iterkait dengan jawabanmengenai komulasi gugatan tentang penetapan harta waris dan penetapanhak waris tidak benar adanya oleh karena hal tersebut sudah membahaspokok/isi perkara dalam gugatan a quo maka eksepsi Obscuur Libel dapatdikesampingkan.2.
Putus : 21-01-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 21 Januari 2013 — Kao Corporation VS P.T. Sintong Abadi
354213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tenggang waktu pengajuan gugatan7 Sebagaimana diatur pula dalam Pasal 69 UndangUndang Merek:"(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.Hal. 3 dari 57 hal. Put.
    No. 590 K/Pdt.Sus/20128(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yangbersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atauketertiban umum".Pada faktanya, Merek Tergugat terdaftar pada tanggal 7 Februari 2011 atau kurangdari jangka waktu 5 (tahun) sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1)di atas.
    Dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek adalahPasal 68 Ayat (1) jo.
    Pasal 6 ayat (1) butir (a)dan (b), Pasal 6 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 butir (a) UndangUndang Merek.Disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) UndangUndang Merek:"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yangberkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,Pasal 5, atau Pasal 6".Alasanalasan diajukannya pembatalan terhadap pendaftaran merek BIORF adalahberdasarkan:Hal. 29 dari 57 hal. Put.
    43 Adalah jelasjelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan olehJudex Facti dalam mempertimbangkan bahwa keterkenalan suatu merek tidakdapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek.Secara tegas UndangUndang Merek mengatur hal yang sebaliknya.Pasal 68 Ayat (1) UndangUndang Merek menyatakan bahwa dasar hukumgugatan pembatalan pendaftaran merek adalah sebagai berikut:"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yangberkepentingan berdasarkan alasan
Putus : 26-04-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 B/Pdt.Sus-Arbt/2017
Tanggal 26 April 2017 — PT PLN (PERSERO) TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI (SEBELUMNYA BERNAMA PT PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN JAWA BALI), VS 1. KONSORSIUM PT HASTA KARYA PERDANA – PT GUNTUR JAYA MAKMUR, DK
654939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 312 B/Padt.Sus Arbt/2017memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara arbitrase nomor registerperkara: 16/ARB/BANISBY/IV/2015;Sedangkan yang menjadi objek dari gugatan pembatalan dari Penggugatsaat ini adalah mengenai pembatalan atas putusan arbitrase nomor:16/ARB/BANISBY/IV/2015.
    (EksepsiDiskualifikasi/Gemis Aanhoedanigheid);Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitraseini tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan Tergugat .
    Undang Undang Arbitrase khususnya Pasal 72ayat (1) seharusnya Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan wajib untuk mengadili gugatan pembatalan putusanHalaman 34 dari 45 hal Put.
    Bahwa ditinjau dari latar belakang sebagaimana Pemohon Bandinguraikan di atas, maka jelas gugatan pembatalan putusan arbitrase yangPemohon Banding (d/h Penggugat) ajukan cukuplah beralasan danbukan perkara ulangan sebagaimana diuraikan Judex Facti pada huruf CHalaman 36 dari 45 hal Put.
    pembatalan putusanHalaman 38 dari 45 hal Put.